Subscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasNews FeedSubscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasComments

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945 – Refleksi Arah Perjalanan Bangsa

November 10, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni *)

Sejak bergulirnya era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen empat kali. Kini kembali mengemuka wacana amandemen kelima, sebagai momentum refleksi dan koreksi arah perjalanan bangsa.

Ketua MPR RI menyebut, idealnya, konstitusi yang kita bangun adalah konstitusi yang ‘hidup’, sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman. Konstitusi yang ‘bekerja’, yang benar-benar dirujuk dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saya sependapat dengan pandangan itu. Untuk mewujudkannya, diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang disusun dalam momentum strategis amandemen kelima UUD 1945.

PPHN yang bersifat filosofis dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan rencana strategis dan rencana pembangunan yang lebih bersifat teknokratis.

Selain PPHN, amandemen kelima merupakan momentum penguatan kelembagaan DPD RI. Mengapa DPD RI harus diperkuat? Kami mengakui eksistensi DPD RI belum sekuat DPR RI. DPD hanya berwenang mengajukan RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan SDA, serta seluk beluk hubungan pusat dan daerah.

Aji Mirni Mawarni

DPD RI hanya ikut membahas usulannya pada tingkat pertama, tidak sampai tahap akhir. DPD tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan usulan tersebut menjadi UU. DPD RI hanya bisa memberikan pertimbangan, tanpa bisa ikut memutuskan.

Besar harapan publik agar DPD benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Namun proses legislasi dari model bipartit menjadi tripartit belum terealisasi sepenuhnya.

DPD RI harus mendapatkan penguatan fungsi dan kewenangan dalam ranah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Amandemen UUD 1945 diperlukan untuk menyelesaikan masalah kelembagaan. Jangan sampai terjadi diskriminasi peran dalam kamar legislasi RI (MPR-DPR-DPD).

Yang menjadi tantangan, harus dipastikan seluruh fraksi di MPR berkomitmen menjalankan amandemen terbatas. Kemudian, memastikan bahwa proses amandemen benar-benar terbatas, tidak “merembet liar” ke pasal-pasal lain.

Sebagian kalangan bersuara, amandemen tidaklah mendesak. Padahal amandemen diperlukan untuk mengevaluasi konstitusional Indonesia. Tanpa penguatan kelembagaan, akan sulit bagi DPD RI melakukan mekanisme double check atas rencana kebijakan nasional”.

Sebagian juga berkata bakal terjadi kemunduran ala GBHN Orde baru. Padahal amandemen menjadi momentum bersama refleksi dan koreksi arah perjalanan bangsa. Juga memperkuat peran kelembagaan DPD sebagai wakil daerah, sehingga bisa mempercepat agregasi kepentingan daerah.

DPD RI seharusnya memiliki mandat dan wewenang besar, karena dipilih dan mewakili daerah secara murni. Jumlah anggota DPD sama di setiap provinsi, tanpa memandang kepadatan penduduk dan luas wilayah. Sistem bikameral mestinya efektif jalankan check and balances, bukan timpang.

Dengan penguatan wewenang DPD RI, diharapkan kebijakan pembangunan bisa merata ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya Jawa sentris. Saatnya amandemen UUD 1945 kuatkan peran DPD, kokohkan sistem ketatanegaraan. Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan; dari daerah, untuk Indonesia. (*)

*) Anggota MPR RI / Komisi II DPD RI

H. Ali Ahmad Mendukung Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik

November 3, 2021 by  
Filed under Opini

MALANG – Anggota Komisi VII DPR RI H.Ali Ahmad SH mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Industri  Ekonomi Khusus Gresik Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kota Gresik Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dan PT Freeport Indonesia terkait pembangunan smelter ini di Gresik, Jawa Timur. Tentu ini akan kami kawal terus,” ujarnya disela-sela acara Sinergitas Sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang melakukan sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun anggaran 2021 hasil kerjasama PWI Malang raya  di Hotel Ijen Suites Malang, Selasa ( 2 /11/2021 ).

Pembangunan smelter di Gresik ini ternyata mendapatkan protes dari masyarakat Papua. H.Ali Ahmad mengetahui banyaknya protes dari masyarakat Papua mengenai proyek smelter Freeport dibangun di Gresik, karena tambang Freeport lokasinya di Papua.

“ Dari segi keadilan, wajar jika warga Papua protes, Karena Posisi tambang Freeport berada di Papua. Sehingga mereka sangat iri dengan di bangunnya Smelter di Gresik. Harapannya dengan adanya Smelter di Papua akan memberikan nilai tambah bagi daerah Papua sendiri, selain untuk menampung tenaga kerja juga menumbuhkan kegiatan industrialisasi di sana,” tandas politikasi PKB asal daerah pemilihan Malangraya.

Anggota Komisi VII DPR RI H.Ali Ahmad SH mengatakan, Freeport memutuskan membangun smelter di Gresik dengan berbagai pertimbangan, tidak langsung membangun begitu saja. Pertimbangan pembangunan smelter di Gresik pertama karena masalah keekonomian. Jika smelter dibangun di Papua, maka ongkosnya akan lebih mahal.

“Keekonomian, jika dibangun di Papua, biayanya akan jauh lebih besar,” tuturnya.

Alasan lainya Kata H. Ali Ahmad pembangunan smelter di Gresik karena sudah diputuskan dari 2017-2018 lalu. Pertimbanganya yaitu infrastruktur di Papua belum memenuhi persyaratan, termasuk persoalan listrik, sehingga tidak dibangun di Papua.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana kelanjutan pembangunan smelter, dirinya bersama Komisi VII DPR RI yang membidangi Pertambangan dan Industri akan mengadakan kunjungan kerja ke Los Angeles USA, 20 November 2021 mendatang.

“Saya akan bisa ngomong banyak tentang Freeport dan pembangunan Smelter di Papua dan Gresik, setelah pulang dari kunjungan kerja ke Los Angeles –USA ke Induknya PT. Freeport,” tegas H.Ali Ahmad bersemangat. (Adv/buang)

Dinamika RUU HKPD – Tambahan Porsi Dibidik, Tata Kelola Harus Ciamik

August 27, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni *)   

DALAM dinamika pematang_*an RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), mengemuka pandangan “out of the box” Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Beliau mengusulkan agar 50 persen keuangan negara diserahkan dan dikelola oleh daerah. Argumennya, urusan pemerintahan lebih banyak di daerah dibandingkan pusat. Segala pengelolaan pembangunan ada di daerah. Sumber pendapatan negara pun sebagian besar berasal dari daerah.

Secara pribadi, saya sangat mendukung pandangan Pak Isran. Khusus untuk Kaltim, sebagai calon IKN, sudah seharusnya mendapat porsi lebih besar untuk membangun hingga ke kawasan pelosok. Pasalnya, selama 76 tahun Indonesia merdeka, pembangunan cenderung difokuskan di Pulau Jawa.

Aji Mirni Mawarni

Kita memahami faktor kepadatan jumlah penduduk, sehingga prioritas selalu di Jawa. Padahal masyarakat Kaltim, khususnya di pelosok, juga memilik hak yang sama. Kaltim yang luasnya hampir sama dengan luas Pulau Jawa perlu dana yang besar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan hingga ke kawasan pelosok.

Diperlukan pula dana besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan deforestasi di Kaltim. Terutama mengembalikan hutan Kaltim yang merupakan bagian dari paru-paru dunia. SDA di Bumi Etam terus dikeruk; sudah seharusnya Kaltim mendapat porsi besar untuk memperbaiki lingkungan dan menyejahterakan masyarakat hingga ke pelosok.

Rusaknya paru-paru dunia turut andil memicu global warming. Contoh nyata yang begitu terasa, peningkatan suhu dan gelombang panas ternyata mempengaruhi kemampuan sayap pesawat untuk menghasilkan daya angkat.

Kenaikan suhu dapat meningkatkan turbulensi selama penerbangan. Waktu saya masih kuliah, jarang sekali penerbangan mengalami turbulensi, kecuali saat hujan. Saat ini, hampir setiap saat saya menempuh penerbangan, mengalami turbulensi.

Selain meningkatkan pembiayaan infrastruktur dan memperbaiki kerusakan lingkungan, diperlukan upaya mengejar peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai “IKN baru” berdampak pada permasalahan sosial akut imbas migrasi ratusan ribu atau jutaan orang ke Kaltim.

Jangan sampai masyarakat di pelosok Kaltim tersisihkan karena belum mampu bersaing. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Diperlukan program, alokasi dana, juga fasilitas pendidikan dan pelatihan yang baik, khususnya untuk warga pelosok Kaltim.

Kontribusi vs “Jatah Porsi”

Mari kita cermati data perbandingan kontribusi Kaltim dalam PDRB Nasional dengan pendapatan APBD Kaltim. PDRB Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 tercatat; Rp519,131 triliun / Rp527,515 triliun / Rp503,691 trilun/ Rp509,085 triliun / Rp592,502 triliun / Rp638,12 triliun / Rp 653,68 triliun.

Adapun pendapatan APBD Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 yakni; Rp11,94 triliun / Rp11,19 triliun / Rp10,49 triliun / Rp7,76 triliun / Rp8,22 triliun / Rp8,54 triliun / Rp10,75 triliun. Dari data ini terlihat, hanya sekira lima persen dari kontribusi PDRB Kaltim yang dikembalikan ke Kaltim.

Semua elemen di Kaltim perlu berjuang keras, kompak, dan sinergis agar daerah mendapat porsi anggaran lebih besar. Ini bukan soal “Indonesia-sentris vs Daerah sentris” atau tidak peduli daerah lain dalam wilayah NKRI, tapi soal keadilan. Dalam fase perjuangan sebelumnya, gugatan Judicial Review UU 33 tahun 2004 telah ditolak MK. Perjuangan menuntut otonomi khusus pun kandas.

Senada dengan pandangan Sekprov Kaltim, saya menilai perlu transparansi plus keseimbangan data antara pusat dan daerah soal acuan perhitungan DBH. Terkait besaran DBH, perlu pembahasan bersama antara pusat dan daerah. Semua harus terbuka, terang benderang, juga “adil dan beradab”.

Namun PR belum selesai. Aspek yang juga sangat krusial setelah berjuang menambah porsi DBH adalah kemampuan mengelola dana secara amanah dan optimal. Pemda di Kaltim harus terus mencegah korupsi dan penyimpangan. Juga meningkatkan penyerapan anggaran. Silpa yang besar justru bikin pusat tidak percaya daerah bisa mengelola dana besar.

Pemda juga harus mumpuni dalam mengelola APBD dan program turunannya. Jangan hanya jadi budget maximizer; dengan kondisi uang APBD habis, tapi tak bermanfaat nyata buat rakyat. Jadikan APBD benar-benar untuk rakyat dan pembangunan, tak semata terkuras untuk belanja pegawai. (*)

*) Anggota MPR RI / Komisi II DPD RI

Wabah Covid-19 di Kaltim, Ujian Kekompakan Elemen Bumi Etam

August 18, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

HINGGA 15 Agustus 2021, Provinsi Kaltim berada di peringkat kelima total kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah akumulatif pasien positif di Kaltim tercatat 140.240 orang; berada di bawah DKI Jakarta (840.442), Jawa Barat (688.040), Jawa Tengah (447.123), dan Jawa Timur (358.038).

Aji Mirni Mawarni

Tanggal 15 Agustus 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Kaltim bertambah 776. Jumlah pasien wafat 63 orang dan pasien sembuh 1.707 orang. Sedangkan di Indonesia, kasus bertambah 20.813. Total kasus RI mencapai 3.854.354, sembuh 3.351.959, dan meninggal 117.588 orang.

Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Namun juga menjadi ujian kekompakan semua pihak; mulai dari pemerintah, TNI/Polri, tenaga medis dan tenaga kesehatan, masyarakat, hingga dunia usaha dan dunia industri.

Semua elemen memiliki peran penting dan strategis. Terlebih situasi ini melanda ketika momentum HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia; sebuah momentum yang mengandung optimisme, semangat juang, kegigihan, juga kebersamaan. Dengan mengharapkan pertolongan Allah, semoga ujian pandemi ini bisa kita atasi bersama.

Melonjaknya kasus Covid-19 adalah ujian kekompakan kolektif bagi semua elemen, termasuk di Kaltim. Pemerintah sudah bergerak, dengan segala plus minusnya, demikian pula elemen lain. Namun dengan lonjakan kasus, segala daya dan upaya harus dikerahkan, bahkan dilipatgandakan.

Dalam catatan ini, secara khusus saya melihat ada peluang besar yang masih bisa digarap serius. Yakni sinergi pengelolaan CSR dalam mengatasi pandemi. Sejumlah perusahaan telah menyalurkan CSR “masing-masing” untuk penanganan pandemi. Langkah yang baik ini masih bisa dioptimalkan.

“Pengerahan” APBN dan APBD dalam penanganan pandemi tentu masih meninggalkan lubang, celah, atau keterbatasan. Celah inilah yang potensial perlu ditutup dengan CSR.

Apakah mungkin diberlakukan di Kaltim? Tentu saja. Selama ini Pemprov telah menggaungkan rencana sinergi dan “penyeragaman” program CSR berupa Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH). Sebagaimana telah dijalankan Gubernur Isran Noor ketika menjabat Bupati Kutai Timur.

Dalam masa pandemi, tentu lebih mendesak mensinergikan dan “menyeragamkan” program CSR berupa percepatan penanganan wabah Covid-19 di seluruh wilayah Kaltim.

Catatan pentingnya, karena CSR bukan uang negara, maka harus ada mekanisme pengelolaan yang amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (auditabel dan akuntabel).

Agar tak tumpang tindih, tentu perlu dikoordinasikan secara matang dan cermat, misalnya oleh Forum CSR Kaltim, agar daftar kebutuhan bisa dipenuhi. Kontribusi swasta sangat diperlukan.

Hampir 1,5 tahun melanda, kita belum berhasil melalui pandemi ini. Dana APBN dan APBD sudah terlalu besar digunakan untuk program-program penanggulangan wabah.

PR bersama selanjutnya, bagaimana dana jumbo yang digelontorkan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hemat, cermat, dan tidak mubazir. Termasuk realisasi titah Presiden RI yang meminta penyaluran bansos dipercepat dan biaya tes PCR diturunkan menjadi Rp450.000-Rp550.000.

Warga juga harus terus meningkatkan disiplin prokes, meskipun 18% masyarakat Kaltim sudah divaksin. Karena sudah divaksin tidak berarti kebal. Angka 18% pun masih terlalu kecil untuk daerah yang masuk lima besar jumlah kasus nasional.

* Aji Mirni Mawarni, ST, MM adalah anggota MPR RI / DPD RI Perawakilan Kaltim

Pelajaran dari ‘Kericuhan’ Anggota Polisi Vs Paspampres

July 11, 2021 by  
Filed under Opini

KERICUHAN kecil antara salah satu anggota pasukan pengamanan presiden (paspampres) dengan anggota kepolisian yang bertugas menjaga kawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi trending topic di jagat maya.

Meski kasus itu sudah dinyatakan selesai dengan permintaan maaf dari Kapolres Jakarta Barat kepada Komandan Paspampres namun peristiwa itu menyisakan sebuah pertanyaan, kenapa sikap polisi sedemikian ‘garang’ ketika menghadapi perilaku masyarakat saat ini..?

Ropi’i

Salah satu pernyataan bijak yang bisa menggambarkan pekerjaan polisi adalah bahwa polisi adalah profesi yang bekerja dalam bayang-bayang stres. Kenapa demikian, ?

Sejak polisi berpisah dengan TNI ( dulu ABRI ),   watak polisi sudah berubah dari militeristik menjadi berwatak sipil. Namun demikian, meski sudah berwatak sipil, dalam bekerjanya polisi masih menerapkan sistem komando sepertinya halnya militer.

Polisi bergerak karena adanya rangkaian perintah dari atasan mereka. Dalam sistem komando, perintah adalah perintah (Befehl ist befehl). Inilah salah satu sumber stres personel polisi.

Faktor pekerjaan polisi yang penuh resiko juga ikut berkontribusi menjadi sumber stres anggota polisi. Pekerjaan polisi selalu bersinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam karakter. Dari orang berwatak baik, jahat maupun komplotan penjahat yang membuat resah masyarakat.

Kondisi lingkungan dengan berbagai karakter masyarakat ini ikut membentuk karekater polisi. Karena itulah jika ingin melihat karakter polisi lihat karakter masyarakatnya. Dengan bahasa lain begitu masyarakat,begitu pula polisinya.

Di lingkungan masyarakat yang berkarakter keras, maka secara otomatis perilaku keras akan terlihat dari sikap polisi di lapangan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini pandemi COVID-19, dengan berbagai persoalan di dalamnya yang membuat masyarakat mudah marah, frustasi hingga memaksa melanggar aturan.

Tentu kondisi ini juga mempengaruhi kerja polisi di lapangan. Bagi polisi ini memang dilematis, di satu sisi polisi harus humanis, namun sisi lain polisi juga harus tegas menghadapi kondisi masyarakat saat ini.

Secara undang-undang, memang polisi diberi kewenangan kekuasaan seperti menghentikan orang, memeriiksa dan menggeledah. Termasuk dalam kasus polisi memeriksa dan menggeledah anggota paspampres yang memicu protes sejumlah persoinil paspampres hingga ‘menggeruduk’ markas Polres Jakarta Barat.

Dalam praktek di lapangan, memang tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Jika tidak hati-hati, penerapan kewenangan polisi rentan tergeliincir pada sikap perilaku polisi yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah atau perlawanan apalagi jika yang dihadapi adalah institusi seperti TNI.

Dari kasus di atas , ini menjadi perenungan bagi anggota polisi di lapangan bahwa dalam melaksanakan penerapan hukum (melalui kewenangan yang dimilikinya) itu tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, ada pergulatan sosilogis dan kemanusiaan di sana. Karena itulah pimpinan Polri selalu mewanti-wanti anggotanya ketika berhadapan dengan masyarakat selain ketegasan juga tetap mengedepankan sikap humanis.

Ropii Wartono, pegiat LSM Marka/pernah aktif di Indonesia Police Watch (IPW)

Next Page »