ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Saya Sudah Lansia

May 15, 2022 by  
Filed under Opini

Catatan Rizal Effendi

SEPEKAN lalu saya mendapat kiriman ucapan Selamat Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Selain ucapan selamat itu saya juga dikirimi serangkaian “bonus” berupa tips. Berikut tips 30 resep sehat pada saat tidak muda lagi. Mulai dianjurkan tidur nyenyak, jangan bergerak tergesa-gesa, banyak minum air putih, kurangi konsumsi garam, banyak berolahraga, banyak senyum, jangan iri hati, sering bersyukur, suka bercanda sampai terakhir dianjurkan rajin beribadah dan bersedekah.
Lalu saya dikirimi lagi 10 peringatan keras bagi lansia dan 4 hal yang perlu menjadi pengetahuan bagi seorang lansia. Dikatakan, sebuah studi di Amerika Serikat (AS) menyebutkan lebih dari 51 persen orang lansia jatuh karena naik tangga. Setiap tahunnya ada 20 ribu kematian di AS akibat naik tangga.
Oleh karena itu para ahli menyarankan setelah berusia 65 tahun untuk tidak melakukan 10 tindakan, yaitu naik tangga, terlalu cepat menoleh/membalikkan badan, membungkuk menyentuh telapak kaki, mengenakan celana sambil berdiri, sit up, memutar pinggang ke kiri dan ke kanan, berjalan mundur, membungkuk untuk mengangkat barang berat, mendadak berdiri meninggalkan ranjang atau tempat tidur dan terakhir mengejan/ngeden terlalu keras.
Selanjutnya ada 4 hal yang perlu dilakukan jika tersedak makanan, salah bantal, keram kaki dan kaki kesemutan. Kalau tersedak makanan, cukup mengangkat tangan otomatis makanan yang tersangkut di tenggorokan akan turun. Kalau salah bantal, cukup mengangkat kaki, kemudian tarik ibu jari kaki dan pijat dengan memutar searah atau berlawanan. Jika keram kaki kiri, angkat tangan kanan atau sebaliknya. Sedang kalau kesemutan kaki kiri, maka ayunkan telapak tangan kanan. Begitu juga sebaliknya.
Saya agak heran kok cepat sekali saya dikirimi ucapan hari lansia, padahal HLUN jatuh tanggal 29 Mei, masih dua minggu lagi.
Apakah yang si pengirim maksudkan Hari Lansia Internasional (HLI)?
Malah HLI ditetapkan PBB jatuh pada tanggal 1 Oktober. Jadi saya berkesimpulan, orang yang mengirimi saya tips jangan dan tips dianjurkan bagi lansia tersebut, supaya saya tetap sehat. Jangan tambah gemuk. Karena dia tahu saya memang sudah lansia. Saya dilahirkan di Balikpapan tanggal 27 Agustus 1958. Itu berarti usia saya sudah 64 tahun pada Agustus nanti.
Menurut UU Nomor 13 Tahun 1998, batas usia lansia itu 60 tahun ke atas.
Pada masa Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, batas lansia hendak diusulkan menjadi 65 tahun. “Banyak mereka yang berusia 60 tahun, namun masih produktif, aktif, dan masih banyak gagasan. Orangtua saya sendiri ‘kan sudah 78 tahun, tapi masih aktif dan produktif,” kata Mensos pada peringatan HLUN tahun 2019 di Bandung. Kalau batas baru yang dipakai, saya masih pralansia.
Kementerian Kesehatan membagi kriteria usia lansia terdiri dari 45-59 tahun pra-lanjut usia, 60-69 tahun kelompok lanjut usia, dan di atas 70 tahun masuk kelompok lanjut usia risiko tinggi. Sedang Organisasi Kesehatan PBB (WHO) menetapkan kategori lanjut usia adalah kelompok penduduk yang berumur 60 tahun atau lebih.
HLUN dicanangkan tanggal 29 Mei 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto sebagai penghormatan atas jasa, pemikiran, dan kebijakan dr KRT Radjiman Widioningrat, yang pada tanggal 29 Mei 1945 dipercaya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Meskipun sudah sepuh, dr Radjiman yang saat itu berusia 66 tahun tetap cekatan dan sukses memimpin sidang.
Hasil sidang pertama BPUPKI adalah rumusan dasar negara Indonesia, Pancasila.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 29,3 juta penduduk lansia di Indonesia pada tahun 2021. Angka ini setara dengan 10,82 persen dari total penduduk negeri ini. Penanganan warga lansia di Indonesia memang belum maksimal. Ada yang dititipkan di panti jompo, tapi kebanyakan tetap ikut di dalam keluarga. Bagi keluarga di Indonesia, menitipkan orang tua yang sudah lansia ke panti jompo terasa tidak etis. Apalagi panti jompo kita, baik yang dikelola swasta maupun pemerintah belum begitu bagus.
Kalau tidak salah, ada Permenkes yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan lanjut usia di Puskesmas. Saat wabah Covid-19 merajalela, juga dikeluarkan panduan pelayanan kesehatan lansia pada era pandemi.
Siapa pejabat Indonesia yang paling lansia? Sepertinya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang September nanti berusia 75 tahun. Megawati Soekarnoputri dan Wiranto juga 75 tahun. Presiden Jokowi baru 60 tahun, sedang nama calon presiden 2024 yang paling lansia adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sudah berusia 70 tahun. Pak Dahlan Iskan, wartawan dan juga mantan menteri BUMN yang piawai menulis, pada tanggal 17 Agustus 2022 nanti tepat berusia 71 tahun.
Mantan kepala dinas saya yang sudah pensiun rata-rata di atas kepala 6 alias 60 tahun. Ada Bu Tantin (Ir Sutantinah) yang waktu itu kepala Dinas PU. Pak Suryanto (kepala Dinas Lingkungan Hidup), Pak Chaidar (kepala Dinas Pertanian), Ibu drg Diah (kepala Dinas Kesehatan dan sekarang ketua PMI), Bu dr Balerina (kepala DKK), Pak Tatang (kepala Dinas Pertanahan), Bu Ir. Nining (kepala Bappeda), Pak M Noor (asisten II), dan lainnya. Rata-rata sekarang asyik menimang cucu, sehat, dan berumur panjang. Saya sering bercanda lewat WA. Mereka tidak segan karena nggak mungkin dimutasi. He he.
TETAP TIDAK PUAS
Saya pernah jalan-jalan ke Belanda. Kalau tidak salah ketika mengunjungi Desa Kinderdijk, desa seribu kincir angin, 15 km dari kota Rotterdam, saya banyak menemukan rumah-rumah panti jompo. Para penghuninya asyik bersenda gurau dengan berbagai tingkah. Dalam 20 tahun terakhir, penduduk Belanda berusia 65 tahun meningkat dari 3,1 juta orang menjadi 4,7 juta orang.
Negara Belanda disebut negara “paling bahagia” di dunia karena tingkat pendapatannya yang tinggi serta kualitas hidupnya lebih baik. Akibatnya umur penduduknya lebih panjang, sehingga perhatian terhadap lansia juga sangat bagus.
Tapi ternyata para lansianya tetap tidak puas. Padahal mereka telah diberikan tunjangan lengkap termasuk biaya hidup di panti werdha, bahkan biaya liburan tahunan pun ditanggung oleh pemerintah.
Agar para lansia tidak merasa kesepian, maka pemerintah Belanda menawarkan tempat tinggal gratis bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan syarat mereka harus bersedia menerima dan merawat para lansia. Kebanyakan para lansia menolak ditempatkan di panti jompo. Karena itu pemerintah Belanda sangat membutuhkan 80 ribu perawat (care giver) dari Indonesia. Mereka akan digaji antara 30 sampai 50 juta rupiah, plus berbagai tunjangan seperti tunjangan transportasi dan THR.
Ketika berkunjung ke Singapura, saya melihat masih banyak lansia yang bekerja. Ada yang bekerja di restoran cepat saji, menjadi petugas cleaning service, petugas bandara sampai karyawan toko.
Pemerintah Singapura ternyata punya kebijakan agak beda dengan kita di Indonesia. Batas usia pensiun bagi warga Singapura lebih panjang, yaitu 63 tahun. Selepas itu, mereka masih bisa bekerja paruh waktu untuk mengisi kegiatannya di masa pensiun.
Ide seperti ini ternyata dicetuskan Presiden Lee Kuan Yew agar para lansia bisa tetap bugar dan tidak bosan kalau di rumah terus. Jadi siapa pun warga Singapura, manajer sampai sopir taksi yang sudah pensiun, masih bisa bekerja paruh waktu. Tapi maksimal 6 jam saja. Rata-rata upah yang mereka terima sekitar SGD 30 per jam. Kecil, tapi setidaknya untuk mengusir kebosanan. Karena mereka juga sudah menerima uang pensiun terbilang besar.
LANSIA DI JEPANG
Lansia di Jepang dinamakan koureisha atau koureika. Berdasarkan data dari pemerintah Jepang, para lansia atau mereka yang berusia 60 tahun berjumlah 36,17 juta orang pada tahun 2020, naik 300 ribu dari tahun sebelumnya. Menurut Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, jumlah lansia di negara itu 36,4 juta pada September 2021. Mencapai rekor tertinggi di dunia.
Tingginya populasi lansia di Negeri Matahari Terbit ini disebabkan oleh tingkat kesuburan yang rendah pada wanita Jepang, sementara angka harapan hidup cukup tinggi sehingga tingkat kematian terbilang rendah. Pada tahun 1993 diperkirakan jumlah anak yang dilahirkan wanita Jepang kurang dari 2 orang.
Menurut data terbaru Japan Statistic Bureau, rata-rata perempuan di Jepang diperkirakan hidup sampai 87,45 tahun dan laki-lakinya hidup sampai usia 81,41 tahun dan diperkirakan pada 2040 mendatang, rasio lansia di Jepang mencapai dua per tiga dari total populasi. Di satu sisi umur panjang patut disyukuri, di sisi lain semakin banyak orang yang tidak produktif dan perlu didukung mereka yang masih muda.
Kebanyakan keluarga di Negeri Sakura, memilih menitipkan orang tuanya atau lansia ke rumah lansia atau panti jompo (nursing home). Ada juga yang membawa mereka ke layanan harian untuk lansia (day service) atau ke rumah sakit khusus lansia yang membutuhkan perawatan tinggi.
Fasilitas pelayanan dan kesehatan yang diluncurkan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepang sejak tahun 2000 sebagai upaya untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah lansia dan memberikan support bagi penduduk dalam menghadapi hari tua.
Saya pernah cerita kepada teman-teman, ada seorang lelaki lansia yang selalu memanggil istrinya (yang juga sudah nenek) dengan kata-kata mesra, “sayang.” Teman-teman sang kakek memuji kemesraan yang terus dibangun pasangan ini. Lalu ada yang iseng menanyakan kepada kakek tersebut, mengapa dia selalu memanggil istrinya dengan kata-kata sayang, padahal sudah tidak muda lagi. Kata sang kakek: “Sebenarnya aku terpaksa memanggil dia sayang, karena sudah tiga tahun ini aku lupa namanya.” He he salah satu penyakit lansia adalah pelupa alias pikun.@@@@@

Selamat Jalan, Pak Johny Ng

May 13, 2022 by  
Filed under Opini

Catatan Rizal Effendi

Johny Ng

KAMIS siang kemarin saya masih sempat membesuknya di Ruang ICU Rumah Sakit Pertamina  Balikpapan (RSPB). Selepas maghrib saya mendapat kabar dia telah mengembuskan napas  terakhirnya pada usia 62 tahun. Inilah perjalanan Johny Ng, anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan dari Fraksi Golkar, yang banyak dikenal berbagai kalangan.

Beberapa bulan terakhir Johny memang jarang beraktivitas. Saya mendapat penjelasan dari putra sulungnya, Ken Arif Danuarja Ng, kondisi sang ayah berangsur-angsur menurun karena gangguan di paru-paru dan diabetes. Beberapa kali Johny dirawat di rumah sakit Siloam. Bersamaan waktunya, sang istri, Hj Berlian juga tengah menjalani pengobatan intensif di Jakarta. “Papi telah berjuang, tapi Tuhan menentukan lain. Kami mohon doanya,” kata Ken.

Dari RSPB, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di Jl Pupuk, tadi malam. Saya lihat di mobil jenazah Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono, yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Balikpapan ikut mengawal. “Kita semua merasa kehilangan sahabat, anggota Dewan yang bersahaja  dan baik,” kata Budiono, yang  dicalonkan partainya menjadi kandidat wakil wali kota Balikpapan. Belakangan datang juga anggota Dewan yang lain di antaranya Andi Arif Agung dan Sekwan Irfan Taufik.

Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP)  H Syahril HM Taher langsung menginstruksikan anggotanya berjaga-jaga di rumah duka. Soalnya, Johny adalah bendahara PP, yang sudah lama mengabdi di organisasi tersebut. Jabatan Johny Ng, selain anggota Dewan dan pengurus PP, dia juga ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Balikpapan. Johny adalah keluarga keturunan Tionghoa yang menjadi mualaf.  Namanya menjadi Muhammad Johny Ng.

Saya pernah bersama-sama Johny melaksanakan ibadah umrah. Dia sangat bersemangat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kalau salat di Masjid Nabawi, dia sangat cekatan mencari tempat di Raudhah yang penuh sesak. Malah saya yang dibimbingnya ke tempat yang dikenal sangat makbul untuk berdoa itu. Raudhah yang luasnya 330 meter persegi seperti sabda Nabi Muhammad  shallallaahu alaihi wasallam adalah bagian taman dari pertamanan surga. Di dalam Masjid Nabawi kawasan Raudhah itu ditandai dengan tiang-tiang berwarna putih.

Johny sudah sering melaksanakan umrah dan menunaikan ibadah haji, termasuk dengan Pak Imdaad Hamid,  wali kota sebelum saya. Tadi malam saya bertemu putra Pak Imdaad, Reza yang datang melayat.

Suasana berkabung menyelimuti rumah duka. Sang istri, Hj Berlian yang baru datang mengusap wajah sang suami sambil terisak-isak. Juga di samping jenazah, ada ibunda Johny, Ny. Rita KHO dengan mata sembab. Wanita berusia 80-an ini, menjaga Johny sampai napas terakhir di rumah sakit. “Saya sangat kehilangan,” katanya terbata-bata. Johny adalah anak pertama dari lima bersaudara. Salah satu adiknya, Lily Ng juga baru berduka, karena suaminya yang aktif di berbagai perkumpulan, Akin Sudarta juga meninggal dunia, tiga bulan lalu.

Juga langsung hadir di rumah duka, orang-orang terdekat almarhum di antaranya Ketua RT Pak Kastani, Pak Supardi dan Pak Mispan. Pak Kastani banyak ikut berjuang sehingga Johny berhasil menjadi anggota Dewan tiga periode sampai sekarang. Di satu pihak Johny juga banyak memperjuangkan aspirasi masyarakat, sehingga dia cukup dicintai oleh warga di dapilnya, Balikpapan Selatan.

SEJAK PAK MUKMIN

Johny aktif di Partai Golkar dan menjadi anggota DPRD Balikpapan sejak kepemimpinan Pak Mukmin Faisyal, Andi Burhanudin Solong sampai Rahmad Mas’ud, yang juga wali kota Balikpapan. Dia termasuk kader Golkar yang aktif dan ringan tangan dalam mengabdi. Sampai Pak Mukmin menjadi ketua DPRD Kaltim dan wakil gubernur, Johny selalu mendampingi. Bahkan ketika Pak Mukmin sakit parah dia yang mendorong agar tokoh Golkar itu berobat ke Singapura.

Dua hari lalu, sahabat dekat Johny di antaranya Pak Zaenal Muttaqin (ZAM), mantan ketua Kadin Zulbahri, pengusaha H Aspiah dan Jhonny Santoso datang membesuk ke rumah Johny. Mereka bercengkerama dan Johny masih sadar meski tidak terlalu sehat untuk bangun dari tempat tidurnya.

Mereka kaget ketika saya beritahu kondisi terakhir Johny, kemarin siang. “Waktu saya datang masih bisa berkomunikasi. Saya kaget ketika dikabari dia drop dan dilarikan ke rumah sakit. Kita doakan almarhum husnul khatimah,” kata Jhonny Santoso, pengusaha property yang membangun perumahan Bukit Damai Indah (BDI).

Sewaktu Johny  sehat dan sebelum wabah Covid-19, Johny yang bergerak juga di bidang usaha penanaman karet dan sawit, sering bepergian ke berbagai negara. Atas ajakan Pak Dahlan Iskan, maka rombongan kami yang terdiri dari Pak Dahlan, Gubernur Kaltim H Suwarna AF, Johny Ng, ZAM, Zul, H Aspiah,  Jhonny Santoso, dan saya pernah berkunjung ke kota Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok untuk melihat power plant, yang sudah berusia 60 tahun di sana. Waktu itu Pak Dahlan ingin meyakinkan bahwa membeli power plant dari China tidak ada masalah untuk mengatasi kelangkaan listrik di Kaltim termasuk di Balikpapan.

Ketika saya masih aktif sebagai wali kota, Johny adalah anggota Dewan yang paling sering menerobos ruang kerja saya jika ada hal yang ingin dia sampaikan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. “Permasalahan masyarakat tidak bisa ditunda-tunda, itu tugas Wali Kota,” katanya mengingatkan kepada saya.

Ada yang menarik dari tanggal kelahiran dan kematian Johny Ng. Dia dilahirkan tanggal 5 bulan 12 (Desember) tahun 1960. Sedang tanggal kematiannya, tanggal 12 bulan 5 (Mei) tahun 2022.

Rencananya Jumat ini, jenazah setelah dilepas dari rumah duka, akan disalatkan di Masjid Ar Raudah, di mana Johny ikut menjadi donatur pembangunannya. Selesai salat Jumat, jenazah akan diberangkatkan ke Km 16 untuk dimakamkan di pemakaman, yang dibangun oleh PITI Balikpapan. Selamat jalan, Pak Johny Ng. Kita semua berdoa husnul khatimah.@@@@@

DBH, Pajak dan CSR

May 12, 2022 by  
Filed under Opini

Catatan : Rizal Effendi

Gubernur Kaltim H Isran Noor

ADA tiga topik yang sedang viral pekan ini menyangkut semangat Kaltim Berdaulat terutama dari aspek pendapatan. Ketiga topik itu berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH), kewenangan pajak Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Company Social Responsibility, CSR) yang lebih spesifik lagi boleh dimaknai sebagai program kepedulian perusahaan di Kaltim.

Gubernur Kaltim Isran Noor yang lagi mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Bali mengusung isu DBH sumber daya alam (SDA), yang tidak menguntungkan bagi daerah penghasil seperti Kaltim dan beberapa daerah lainnya. “Karena itu harus kita perjuangkan demi pembangunan daerah yang berkeadilan,” katanya tegas di hadapan gubernur seluruh Indonesia.

Untuk memperkuat tuntutannya Gubernur Isran juga menyinggung amanat UUD 1945. “Dalam UUD 1945 seharusnya pembangunan itu sama rata tidak hanya di Pulau Jawa saja,” katanya.

Soal DBH SDA yang timpang ini sudah lama diteriakkan Kaltim. Seingat saya pada masa Gubernur Suwarna sampai Gubernur Awang Faroek. Apalagi pada era Gubernur Isran sekarang, yang memang sejak Pilgub mengusung semangat Kaltim Berdaulat termasuk berdaulat dalam urusan pendapatan daerah. Sampai-sampai ada yang mengajak “berontak” dalam memperjuangkannya. Itu kalau merujuk dari sikap Aceh dan Papua, yang akhirnya bisa mendapat hak istimewa. Bahkan waktu itu ada aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa yang menuntut agar Kaltim diberi hak otonomi khusus.

Perjuangan untuk mendapatkan DBH yang adil dari penjualan migas, kelapa sawit dan batu bara serta hasil SDA lainnya memang tidak gampang lagi. Persoalannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) telanjur sudah diketok. Padahal ruang pembahasan soal itu ada di sana.

Saya tahu Gubernur masih optimistis dan masih melihat ada celah terutama dalam penyusunan peraturan pemerintahnya. “Masih ada celah untuk tetap menggolkan DBH SDA yang adil dalam peraturan pelaksanaannya. Kalau tidak bisa 60 persen, ya 50 persen,” kata Isran.

Dalam tulisan saya terdahulu, saya mengungkapkan bahwa Isran termasuk gubernur yang disayang Presiden Jokowi. Ada dua permohonan Isran yang dikabulkan Jokowi. Mulai soal penggantian jabatan sekprov di awal masa jabatannya sampai masalah kewenangan pemberian izin penambangan batu bara. Begitu Isran berteriak, Presiden langsung merespon. Kewenangan perizinan akhirnya didelegasikan ke pemerintah provinsi.

Nah, apakah permintaan Isran yang ketiga ini kembali diluluskan Presiden Jokowi? Sepertinya  tidak gampang. Karena menyangkut keseimbangan APBN. Tapi juga tak bisa dinafikan bahwa Kaltim sangat besar kontribusinya kepada PDRB nasional. Apalagi sekarang menjadi lokasi IKN. Karena itu semestinya Jokowi juga mempertimbangkan lebih saksama, apalagi perjuangannya sudah dilakukan bertahun-tahun.

Saya amati usulan Kaltim yang memperjuangan DBH SDA mendapat dukungan dari kepala daerah yang lain. Soalnya kata Isran, hampir semua daerah di luar Pulau Jawa menghasilkan SDA. “DBH PNBP sumber daya alam mineral dan batu bara yang dikelola pemerintah pusat memang belum berpihak kepada pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

13 PUNGUTAN

Selain DBH, yang ramai jadi sorotan kita juga adalah terbitnya  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Dalam PP tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) diberi ruang dalam rangka menggali sumber pendanaan pembangunan IKN, salah satunya melalui pungutan pajak. Setidaknya ada 13 pungutan pajak yang bisa ditarik Otorita, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunanan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan atau Minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; serta jasa kesenian dan hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Menurut  NIAGA.ASIA, dengan hadirnya PP No 17 itu, Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) kehilangan pendapatannya di 40 desa/kelurahan yang masuk wilayah otoritas IKN. Sedang Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) kehilangan PAD-nya di 15 desa/kelurahan. Media online ini mengutip surat Kepala Kanwil BPN Kaltim Asnedi, yang menjelaskan desa dan kelurahan masuk dalam wilayah Otorita (KP/KSN-IKN).

Beragam tanggapan muncul menyikapi PP 17. Ada yang menilai PP itu salah satu bentuk pencarian dana masyarakat model crowdfunding yang dinarasikan beberapa waktu lalu. Ada juga yang menilai PP itu merugikan Kaltim terutama Kukar dan PPU, sudah wilayahnya berkurang ditambah lagi pendapatannya yang digerus. Apalagi PPU saat ini sedang terlilit utang Rp 400 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Ir H Muhammad Adam, MT mencoba bijak menanggapi PP tersebut. “Memang di satu sisi PP tersebut mengurangi pendapatan daerah. Tapi di sisi lain saya yakin multiplier effects dengan kehadiran dan pembangunan IKN akan memberikan dampak besar bagi Kaltim dan daerah penyangga. Jadi kehilangan pendapatan tadi bisa ditutup dengan pendapatan lain yang lebih besar,” katanya kepada KaltimKita.com.

Tempo hari saya mengkritik pembentukan Tim Transisi IKN, di mana hanya Gubernur Isran dan Rektor Unmul Prof Masjaya saja yang terlibat sebagai penasihat dan tim ahli. Selain Kadis Lingkungan Hidup. Padahal kita perlu ada orang daerah yang juga masuk di Bidang Perencanaan, Pengendalian Pembangunan, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sampai di Bidang Pendanaan  sehingga Kaltim dan daerah penyangga mendapat perhatian dan tidak sebaliknya dirugikan.

CSR 500 MILIAR

Berita ini munculnya dari suara lantang Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Dia bilang ada aliran dana program peduli lingkungan (CSR) dari salah satu perusahaan besar bidang pertambangan batu bara di Kaltim diterima Universitas Indonesia (UI) cukup besar. Itu dirasakan tidak nyaman dan tidak adil oleh masyarakat di sini.

“Jumlahnya Rp 500 miliar, kok tidak diberikan kepada perguruan tinggi di Kaltim? Okelah dia perlu membagi kepada universitas seperti itu, tapi jangan dianaktirikan Kaltim sebagai pemilik sumber daya alamnya,” kata Wagub.

Informasi soal ini seperti dibisikkan oleh Rektor Unmul kepada Wagub. “Yang jelas saya dapat pertanyaan ini dan dapat kiriman dari Rektor Unmul. Ya semua orang daerah pasti bertanya-tanya. Tidak harus Unmul, ‘kan ada ITK, ISBI, UMKT, Unikarta, Uniba, UNU dan lainnya,” kata Hadi.

Saya lihat di berbagai grup WA, reaksi muncul. Hampir semuanya menilai ini bentuk ketidakadilan yang dilakukan pengusaha tambang di Kaltim. Ada yang bereaksi lembut, tapi banyak juga yang bernada “menampar.” Ada yang mengusulkan ditutup saja tambangnya atau dicabut izinnya. “Tentu kita semua kecewa dan menyesalkan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Reza Fachlevi.

Saya setuju perusahaan itu dipanggil oleh Pemprov dan DPRD Kaltim. Juga dilakukan audit terhadap program CSR yang dilakukan berbagai perusahaan besar di daerah ini. Sewaktu saya menjadi wali kota, saya membentuk Forum CSR melibatkan pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan perusahaan. Forum itu menjadi ruang yang menampung daftar aspirasi dan usulan masyarakat, yang disesuaikan dengan plafon anggaran CSR di perusahaan. Dari situ kita juga tahu apakah besaran CSR perusahaan sudah pantas dengan keuntungan yang didapatnya.

Saya juga merindukan yayasan sosial dan pendidikan yang didirikan perusahaan-perusahaan besar itu, tidak saja dibangun di Jakarta atau di kampung halaman sang pengusaha, tapi juga wajib di Kaltim. Masa mau durhaka dengan Kaltim, yang jelas-jelas memberikan kehidupan berlimpah bagi dirinya dan tujuh turunan keluarganya? Itu namanya zalim.(*)

Guru Mas’ud Berpulang

May 10, 2022 by  
Filed under Opini

Catatan Rizal Effendi

INNALILLAHI wa innailayhi raaji’uun, KH Syekh Mas’ud Husain Al-Hasani, yang akrab dipanggil Guru Mas’ud meninggal dunia Selasa (10/5) dinihari, setelah dirawat beberapa hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Balikpapan. “Abah kami berpulang ke Rahmatullah, Selasa dinihari sekitar pukul 00.29 Wita di RSUD Beriman,” kata Ustaz Vicky Al-Munsyid mengabari saya sekitar 30 menit setelah Guru berpulang.

Beberapa hari sebelum meninggal saya sempat membesuk Guru Mas’ud dan bertemu dengan sanak saudara beliau.  “Pak Gubernur dan Pak Wali juga sempat menengok dan mendoakan beliau,” kata saudara wanita beliau kepada saya.

Sebelum dirawat di RSUD Beriman, Guru Mas’ud juga sempat dirawat RS Siloam paska menjalan operasi. Gubernur Kaltim Dr Isran Noor yang menengoknya optimis Gur Mas’ud diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. “Waktu itu keadaan beliau cukup sehat. Ternyata Allah punya keputusan lain, ya kita harus menerima dan mendoakan beliau husnul khatimah,” kata Isran, yang intens berkomunikasi dengan Guru Mas’ud selama ini.

Menurut saudara perempuannya, Guru Mas’ud mulai sakit-sakitan setelah istri beliau, Hj Kustaniah meninggal dunia, Oktober tahun 2020 lalu. “Beliau sangat kehilangan, sehingga kondisi kesehatan beliau berangsur drop,” jelasnya.

Ratusan pentakziah berdatangan ke rumah duka di kawasan Lamaru, Balikpapan Timur Selasa pagi kemarin. Jalan menuju rumahnya diberi nama dirinya, Jl KH Syekh Mas’ud Husain Al-Hasani.  Hadir juga melayat  Wali Kota Rahmad Mas’ud dan sejumlah pejabat Pemkot Balikpapan. Setelah disalatkan dengan imam Romo KH Haris Abdillah, jenazah Guru Mas’ud dimakamkan di kompleks rumahnya berdampingan dengan makam istri beliau.

Pemakaman sempat tertunda menunggu kedatangan Menteri Pertanian Prof Syahrul Yasin Limpo dari Jakarta. Belakangan juga datang melayat Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin, mantan ketua DPRD Andi Burhanuddin Solong,  dan Sekretaris Nasdem Balikpapan  Andi Ahmad Yani. Gubernur Isran tampaknya tidak sempat datang karena  berada di luar daerah.

Guru Mas’ud meninggal dalam usia 65 tahun. Ia dilahirkan di Balikpapan, 17 Maret 1957.  Ayahnya, Letkol (Purn) Husain Al-Hasani , salah satu pejuang kemerdekaan. Ketika meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Dharma Agung. Guru Mas’ud meninggalkan 5 anak dan 7 cucu. Saya sempat hadir dalam perkawinan putri pertama beliau, Nissa pada  tahun 2012. Kemudian istri saya, Ny Arita hadir di perkawinan putri kedua Guru Mas’ud, Maharani karena saat itu saya sedang tugas ke luar daerah.

GURU SPIRITUAL POLITIK

Selain pimpinan pondok pesantren (salah satu pondoknya Nurusa’adah di Kutai Timur), Guru Mas’ud juga dikenal sebagai tokoh spiritual, yang menjadi rujukan dari sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat yang  berkarier di jalur politik. Bahkan Guru Mas’ud, yang juga sebagai ketua Perhimpunan Rakyat Asli  Kalimantan (Perak)  sendiri pernah didorong ke pemilihan gubernur Kaltim.

Gubernur Isran Noor  termasuk yang rutin datang ke Guru Mas’ud. “Hampir setiap berada di Balikpapan, Pak Gubernur ke sana,” kata seorang staf. Bahkan Gubernur sempat diajak Guru Mas’ud berziarah ke makam Syarifah Maryam di Pulau Tukung. Ia menjelaskan Syarifah Maryam masih dzurriyah Nabi, yang menyebarkan Islam di Kalimantan termasuk di Kaltim.  Beliau meninggal dalam kecelakaan di laut, sehingga dimakamkan di sana. “Perjuangan beliau diteruskan oleh sejumlah ulama di antaranya Datuk Palambayan (Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari),” kata Guru Mas’ud.

Selain Gubernur Isran, Menteri Pertanian Prof Syahrul Yasin Limpo juga beberapa kali singgah ke rumah Guru Mas’ud. Dalam pemberitaan  tribunkaltim.co.id,  Guru Mas’ud juga disebutkan sering berkomunikasi dengan Megawati dan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan. Bahkan dia meminta anak-anak  angkatnya yang berkarier di politik mencontoh dan belajar dari fenomena Jokowi sebagai  pemimpin yang amanah, peduli rakyat serta memiliki inovasi dan kepedulian untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat.  “Lambat laun rakyat menilai bahwa dia layak menjadi pemimpin masyarakat,” tambahnya.

Soal amanah ini yang selalu ditekankan Guru Mas’ud kepada murid-muridnya. “Utamakan kepentingan rakyat dan jangan sombong kalau sudah terpilih. Seorang pemimpin itu pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt,” katanya.

Dia mencontohkan ada beberapa tokoh dan pejabat yang mengaku muridnya minta didoakan menjadi menteri dan kepala daerah. Tapi setelah berhasil, malah mengaku tak pernah kenal dirinya dan tak pernah datang lagi ke rumahnya. “Ini contoh kalau seseorang  itu tidak amanah.  Dia jadi sombong dan lupa diri,”  kata Kiai Mas’ud.

Menjelang masa jabatan saya kedua, Guru Mas’ud sempat hadir dalam acara Balikpapan Bersalawat, yang diadakan dalam rangka merayakan Hari Jadi  ke-119 Kota Balikpapan, di Lapangan Merdeka, 27 Februari 2016. Pemkot didukung Bankaltimtara mengundang Habib Syech Abdul Qodir Assegaf dari Solo dan Habib Taufiq bin Abdul Qodir Assegaf dari Pasuruan.

Waktu itu Balikpapan kesulitan air bersih. “Dengan bersalawat kepada Rasulullah, segala doa kita insyaallah diijabah oleh Allah Swt. Insyaallah hujan akan turun membawa berkah untuk kota kita,” kata Guru Mas’ud.

Belakangan ini setelah purnatugas, saya beberapa kali bertemu Guru Mas’ud. Keluarga beliau ternyata akrab dengan orangtua saya, Suhaimi sebelum meninggal. Kadang-kadang bertemu dalam acara arisan antarpensiunan. Jadi kami seperti berkeluarga.

Ketika saya meninggalkan rumah duka menjelang zuhur, saya lihat sekeliling rumah Guru Mas’ud tumbuh subur sejumlah tanaman di antaranya jagung dan daun katuk, yang sering dibuat sayur bening. Saya merasa itu gambaran Guru Mas’ud yang selama hidupnya menyebar kebeningan dalam membimbing dan mendoakan anak-anak angkatnya menjadi pemimpin. Insyaallah beliau diterima Allah Swt dalam keadaan husnul khotimah.@@@@@

ASN Kaltim Harus Ikut  IKN

May 9, 2022 by  
Filed under Opini

Catatan Rizal Effendi

DALAM Peraturan Presiden  (Perpres) Republik Indonesia No 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), jatah jabatan deputi untuk orang Kaltim  dalam Otorita IKN sudah pasti dua orang. Deputi dalam struktur Otorita adalah unsur pembantu pimpinan Otorita IKN. Boleh dibilang orang ketiga dalam struktur organisasi, setelah kepala/wakil kepala Otorita dan sekretaris Otorita. Kepala Otorita sendiri adalah kepala pemerintah daerah khusus IKN, yang merupakaan  lembaga setingkat kementerian. Makanya kepala dan wakil kepala Otorita diangkat dan dilantik oleh Presiden. Seperti kita ketahui Kepala Otorita IKN adalah Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe.

Menurut saya, kesempatan orang-orang Kaltim berkiprah di Otorita tidak saja di jabatan deputi, tapi juga di kursi direktur.  Deputi dibantu 3 direktur, yang pengangkatannya dilakukan Kepala Otorita. Kalau di Otorita ada 5 deputi, maka dibutuhkan sedikitnya 15 direktur. Selain itu masih ada ruang yang terbuka lebar di beberapa struktur Otorita di antaranya di Badan Usaha Otorita IKN (semacam BUMN) termasuk juga para Aparatur Sipil Negara (ASN), yang ikut berkiprah di Otorita IKN.

Memang belum disebutkan apa saja persyaratan menjadi direktur yang membantu deputi dan jabatan di Badan Usaha IKN. Karena itu akan diatur dalam peraturan Kepala Otorita. Kabarnya deputi dan direktur dari ASN karier. Sambil menunggu peraturannya lebih rinci, tidak ada salahnya putra-putra terbaik Kaltim sudah mempersiapkan diri sejak dini. Kapan lagi menjadi tuan rumah di negeri sendiri, apalagi ini IKN yang bersejarah.

Bagaimana dengan ASN? Dalam Perpres 62 itu disebutkan bahwa perangkat Otorita IKN diisi oleh pegawai ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka bisa beralih status menjadi pegawai Otorita IKN atau penugasan dari instansi induknya. Mereka yang tidak alih status, pada saatnya bisa kembali ke instansi asalnya sepanjang belum memasuki masa pensiun.

Sedang pegawai PPPK yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Otorita dapat dipekerjakan dalam bidang tugas khusus  sesuai dengan keahliannya.

Tentu saja kita berharap ASN yang direkrut Otorita IKN tidak melulu dicomot dari berbagai Kementerian atau  Lembaga (K/L)  di Jakarta. Tapi juga diberi kesempatan kepada ASN yang berada di Provinsi Kaltim atau di kabupaten/kota se-Kaltim sesuai persyaratan yang ditentukan.

Banyak ASN di provinsi maupun di kabupaten/kota se-Kaltim bersedia bergabung di Otorita IKN. “Kalau memang kapasitas saya dianggap memadai, saya pasti bangga bergabung di IKN. Ini sejarah besar,” kata seorang ASN Pemkot Balikpapan seusai acara halalbihalal, Senin pagi.

Sejauh mana peluang ASN Kaltim? Memang sangat tergantung dari kapasitas yang bersangkutan. Tapi kita juga berharap Gubernur Isran Noor dan Rektor Unmul Prof Masjaya yang duduk sebagai tim penasihat dan tim ahli pada Tim Transisi bisa ikut memperjuangkan.

Mantan Gubernur Kaltara Dr Irianto Lambrie menjelaskan jabatan deputi dan direktur di Otorita IKN diisi ASN karier dengan batas usia maksimal 58 tahun.   “Peraturannya sudah jelas, untuk deputi adalah  eselon 1 dan direktur adalah eselon 2,” kata Irianto, yang juga pernah menjadi Sekretaris Provinsi Kaltim.

Dari pengalaman yang ada, tambahnya, masih patut dibuktikan apakah pejabat daerah di Kaltim bisa memenuhi persyaratan dan mampu lulus seleksi yang ketat. “Kecuali ada perlakuan khusus,” kata Irianto, yang juga Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT). Irianto tadinya juga diusulkan bisa ikut mengisi jabatan di Otorita.

Sementara itu kalau kita baca di Perpres 62, untuk pertama kalinya, pemenuhan sumber daya manusia dalam posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di Otorita IKN dilaksanakan berdasarkan penugasan/penunjukan oleh Presiden setelah menerima usulan dari Kepala Otorita IKN. JPT Madya itu adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli Menteri dan jabatan lain yang setara eselon I.

Penugasan/penunjukan jabatan tersebut berlaku sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang satu kali sampai dengan 5 tahun berikutnya yang disesuaikan  dengan kebutuhan Otorita IKN.

SERATUS RIBU ASN

Sementara itu, Pemerintah tengah mempersiapkan  pemindahan ASN di K/L, yang ada di 82 institusi yang telah dikelompokkan menjadi lembaga dan alat negara, kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta non struktural.

Seperti pernah disampaikan ke media, dalam priode 2024-2029, pemerintah berencana memindahkan sekitar 100 ribu ASN atau tepatnya 100.023 ke lokasi IKN pada tahap pertama dari Jakarta ke Sepaku. Rinciannya, 956 pejabat negara, 3.264 pimpinan tinggi, dan 95.803 jabatan fungsional.

Mayoritas ASN yang dipindah berada di usia muda yakni pada rentan 30-39 tahun sebanyak 34,5 persen. Menyusul ASN berusia 40-49 tahun sebanyak 28,8 persen dan mereka yang berusia 50-60 tahun sebanyak 19,8 persen.

Lebih banyak ASN laki-laki yang dipindah yaitu 54 persen ketimbang ASN perempuan sebanyak 46 persen. Sedang tingkat Pendidikan ASN yang dipindah mayoritas S1 dengan jumlah 51,3 persen, disusul mereka yang bergelar S2 dengan 26,7 persen dan D-III sebanyak 14,8 persen.

Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Prahesti Pandanwangi menyebutkan, pemerintah akan memberi fasilitas pembiayaan dalam proses pemindahan ASN, yang dihitung per ASN terdiri 5 orang yaitu ASN itu sendiri, satu orang pasangannya, dua orang anak dan satu asisten rumah tangga (ART). Sedang uang yang diberikan selama proses pemindahan terdiri uang harian, biaya barang pindahan, biaya transportasi dan biaya tunggu.

Biaya barang adalah biaya pengepakan dan pengiriman. Biaya transportasi yang dibiayai adalah uang transportasi dari bandara menuju IKN, tiket pesawat serta biaya sewa mobil untuk satu bulan pertama. Sedang biaya tunggu adalah biaya penginapan untuk kebutuhan transit di Balikpapan.

Pemilik hotel, losmen dan kos-kosan di Balikpapan bakal panen. Menurut saya, meski ASN disiapkan perumahan di lokasi IKN, tidak tertutup kemungkinan mereka juga mencari perumahan permanen di sekitar Balikpapan dan Samarinda. Itu berarti pasar pengembang di daerah ini bakal terbuka lebar dan sangat prospektif.

Dalam perencanaan IKN, Pemerintah  menyediakan rumah dinas dengan 6 tipe. Untuk Menteri/Pejabat Tinggi Negara diberikan rumah tapak seluas 580 meter persegi. Pejabat Negara diberikan rumah tapak seluas 490 meter persegi. JPT Madya/Eselon I diberikan rumah tapak seluas 390 meter persegi, JPT Pratama/Eselon 2 diberikan rumah  susun seluas 290 meter persegi, Administrator/Eselon 3 diberikan rumah susun seluas 190 meter persegi, sedang pejabat fungsional dan staf lainnya diberikan rumah susun seluas 98 meter persegi.

Sebelum para ASN dipindahkan, akan ada skenario pelaksanaan asesmen bagi ASN. Pertama, asesmen kemampuan dalam mendukung penerapan smart governance di IKN baru. Kedua, asesmen berdasarkan pemetaan talenta. Mereka yang lulus asesmen, yang bisa dipindahkan ke IKN. Maklum IKN membutuhkan ASN berkualitas terutama yang menguasai teknologi digital.

Adapun skenario pemindahan kelembagaan IKN dibagi ke dalam lima klaster. Mulai klaster 1 terdiri presiden dan wakil presiden serta Lembaga Tinggi Negara sampai klaster 5 terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP, PPATK dan lainnya. Di luar itu, terdapat kelembagaan yang belum diprioritaskan seperti KPPU, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Baznas dan lainnya.

Sementara itu, untuk perwakilan negara asing (PNA) dan organisasi internasional (OI) skenarionya ditetapkan menjadi dua yaitu mereka memindahkan kantor perwakilannya ke IKN atau mereka membuka kantor perwakilan sebagai fungsi representasi di IKN. Tahapan transisi pelayanan publik bagi PNA dan OI lebih panjang yakni tahun 2022-2053.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo menegaskan, wajib hukumnya bagi para ASN yang dipilih pindah ke IKN. “Para ASN tidak bisa menolak,” katanya. Pemerintah juga memastikan akan memberikan tunjangan tambahan kepada para ASN yang pindah. Biar tetap semangat dan mantap bekerja  di lokasi IKN.@@@@@

Next Page »