Subscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasNews FeedSubscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasComments

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

DPRD Kutim Minta PAD Perlu Digenjot

November 10, 2021 by  
Filed under Artikel

Faisal Rachman

SANGATTA– Rendahnya sebagian realiasi target retribusi, menjadi perhatian para wakil rakyat di Kutim. Salah satunya di sektor Uji KIR Kendaraan bermotor yang realisasinya dinilai rendah, sehingga perlu dilakukan peningkatan di masa mendatang.

Bukan hanya itu. Beberapa sektor pajak daerah juga harus pelototi, agar PAD Kutim terus mengalami kenaikan di masa mendatang. “Target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kutim harus digenjot, sehingga bisa memperoleh angka yang lebih besar lagi,” kata anggota DPRD Kutim Faisal Rachman, Rabu(3/11/2021).

Meski beberapa sektor retribusi dapat diandalkan untuk meningkatkan PAD, namun target pendapatan justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk itu, Ketua Komisi B Faizal melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait bertujuan untuk mengetahui penyebab turunnya target PAD, terutama dari sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor.

“Yang menjadi pertanyakan kami kenapa realisasinya sangat kecil sekali,” beber politisi PDI Perjuangan.

Meski ada beberapa kendala yang membuat target retribusi belum tercapai. Sebab tidak bisa lagi mengadakan Kir di lokasi.

“Sekarang kalau mau mengadakan Kir di lokasi harus ada mobil khusus untuk melakukan pengujian. Namun ini tetap coba kita dorong agar menjadi perhatian,” papar Faizal.

Seharusnya kata dia, dengan adanya kendaraan tersebut, mobilitas untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor bisa lebih maksimal, sehingga bisa meningkatkan pendapatan.

Apalagi banyak perusahaan yang menggunakan truk, tapi pendapatan Kir dari operasional perusahaan itu sama sekali tidak ada.

“Makanya heran saat rapat dengan target Rp 700 juta sebetulnya kecil namun tidak mencapai target,” bebernya.

Memang menjadi kendala kurangnya tenaga yang berkompeten untuk melakukan uji Kir, serta kurangnya anggaran operasional untuk melakukan razia kendaraan di lapangan dengan jumlah personil yang ada.

“Masih kekurangan tenaga yang memiliki kompetensi melakukan uji Kir,” imbuhnya.

Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi di Kutim, rata-rata hampir memiliki kendaraan mulai dari Bus angkutan karyawan hingga kendaraan truk yang rata-rata menggunakan KIR.

Namun sayangnya sambung dia, sebab seharusnya hal seperti ini bisa menjadi perhatian serius oleh Pemerintah namun tidak demikian.

“Kalau instansi terkait tidak didukung dalam program yang bisa meningkatkan PAD, maka apa yang disampaikan tidak sama dengan yang dilakukan. Seharusnya itu menjadi perhatian serius oleh pemerintah,” tutup Faizal. (adv)

ASN Hendaknya Bekerja Lebih Profesional

November 10, 2021 by  
Filed under Artikel, Kutai Timur

SANGATTA – Paska pelantikan ratusan pejabat lingkup Pemkab Kutim beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Kutim Joni berharap, para ASN yang menduduki jabatan struktural itu bisa bekerja lebih profesional.

Degan demikian, harapan Bupati saat melantik bisa terwujud dengan baik. Joni juga mengucapkam selamat kepada ratusam ASN yang memperoleh amanah menjadi pejabat eselon lingkup Pemkab Kutim.

Seperti diketahui, belum lama ini, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman melantik dan mengambil sumpah kepada 230 pejabat lingkup Pemkab Kutim, terdiri 88 pejabat eselon tiga dan 142 esselon empat.

Joni berharap para pejabat yang dilantik bertanggung jawab terhadap tugas, pokok dan fungsi sebagai aparatur sipil negara.

“Saya menyampaikan selamat. Semoga amanah dalam mengemban tugas,” ujar Joni, (28/11/2021).

“Semua harus meningkatkan kualitas pelayanan jepada masyarakat yang akuntabel dan profesional, ” pungkas. (adv)

Urgensi Amandemen Kelima UUD 1945 – Refleksi Arah Perjalanan Bangsa

November 10, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni *)

Sejak bergulirnya era reformasi, UUD 1945 telah diamandemen empat kali. Kini kembali mengemuka wacana amandemen kelima, sebagai momentum refleksi dan koreksi arah perjalanan bangsa.

Ketua MPR RI menyebut, idealnya, konstitusi yang kita bangun adalah konstitusi yang ‘hidup’, sehingga mampu menjawab segala tantangan zaman. Konstitusi yang ‘bekerja’, yang benar-benar dirujuk dan dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Saya sependapat dengan pandangan itu. Untuk mewujudkannya, diperlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), yang disusun dalam momentum strategis amandemen kelima UUD 1945.

PPHN yang bersifat filosofis dibutuhkan untuk memastikan keberlangsungan visi dan misi negara. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan rencana strategis dan rencana pembangunan yang lebih bersifat teknokratis.

Selain PPHN, amandemen kelima merupakan momentum penguatan kelembagaan DPD RI. Mengapa DPD RI harus diperkuat? Kami mengakui eksistensi DPD RI belum sekuat DPR RI. DPD hanya berwenang mengajukan RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan SDA, serta seluk beluk hubungan pusat dan daerah.

Aji Mirni Mawarni

DPD RI hanya ikut membahas usulannya pada tingkat pertama, tidak sampai tahap akhir. DPD tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan usulan tersebut menjadi UU. DPD RI hanya bisa memberikan pertimbangan, tanpa bisa ikut memutuskan.

Besar harapan publik agar DPD benar-benar bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Namun proses legislasi dari model bipartit menjadi tripartit belum terealisasi sepenuhnya.

DPD RI harus mendapatkan penguatan fungsi dan kewenangan dalam ranah legislasi, pengawasan, dan budgeting. Amandemen UUD 1945 diperlukan untuk menyelesaikan masalah kelembagaan. Jangan sampai terjadi diskriminasi peran dalam kamar legislasi RI (MPR-DPR-DPD).

Yang menjadi tantangan, harus dipastikan seluruh fraksi di MPR berkomitmen menjalankan amandemen terbatas. Kemudian, memastikan bahwa proses amandemen benar-benar terbatas, tidak “merembet liar” ke pasal-pasal lain.

Sebagian kalangan bersuara, amandemen tidaklah mendesak. Padahal amandemen diperlukan untuk mengevaluasi konstitusional Indonesia. Tanpa penguatan kelembagaan, akan sulit bagi DPD RI melakukan mekanisme double check atas rencana kebijakan nasional”.

Sebagian juga berkata bakal terjadi kemunduran ala GBHN Orde baru. Padahal amandemen menjadi momentum bersama refleksi dan koreksi arah perjalanan bangsa. Juga memperkuat peran kelembagaan DPD sebagai wakil daerah, sehingga bisa mempercepat agregasi kepentingan daerah.

DPD RI seharusnya memiliki mandat dan wewenang besar, karena dipilih dan mewakili daerah secara murni. Jumlah anggota DPD sama di setiap provinsi, tanpa memandang kepadatan penduduk dan luas wilayah. Sistem bikameral mestinya efektif jalankan check and balances, bukan timpang.

Dengan penguatan wewenang DPD RI, diharapkan kebijakan pembangunan bisa merata ke seluruh pelosok negeri, tidak hanya Jawa sentris. Saatnya amandemen UUD 1945 kuatkan peran DPD, kokohkan sistem ketatanegaraan. Mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan; dari daerah, untuk Indonesia. (*)

*) Anggota MPR RI / Komisi II DPD RI

Faisal Apresiasi Dua Remaja Masuk di Timnas Sepakbola

November 8, 2021 by  
Filed under Artikel

SANGATTA– Dua remaja Kutim, Muhammad Ardhi Pontoh dan Abdul Rohman yang lolos seleksi masuk tim nasional sepakbola. Ini merupakan prestasi yang luar biasa dan perlu ditiru bagi remaja lainnya, untuk bisa meraih prestasi serupa di masa mendatang.

Muhammad Ardhi lolos menjadi tim nasional U-16 dan Abdul Rohman sukses menjadi timnas sepakbole palajar Kemenpora U-15. “Luar bisa kemampuan pemain-pemain muda Kutim, sebuah prestasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal pembinaan bibit pemain sepak bola muda Kutim ke depan,” ucap Faisal, Selasa (2/11/2021).

Faizal meyakini jika bibit muda Kutim akan mulai bermunculan di Timnas, baik itu di U-16 juga di U-15. Mimpi menempatkan pemain muda Kutim pada dunia sepok bola di kancah nasional bukan khayalan.

“Mimpi untuk menempatkan pemain nasional bukan khayalan, karena kita sudah bisa menempatkan untuk pemain U-15 dan U-16,” tuturnya.

Ardhi merupakan anak binaan Akademi Sepak Bola (ASB) Kutim. Ia bersama 11 peserta lainnya mewakili Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengikuti seleksi pemain Tim Nasional (Timnas) U-16 di Jakarta usai lolos seleksi regional PSSI Kaltim.

Sementara itu, Abdul Rohman adalah talenta muda asal Kutim yang lolos dalam seleksi tahap III Timnas Sepakbola Pelajar Kemenpora U-15.

Seperi diwartakan Proljatim.com, Badan Liga Sepakbola Pelajar Indonesia (BLiSPI) yang telah mengumumkan nama-nama pemain terbaik yang lolos dalam seleksi tahap III Timnas Sepakbola Pelajar Kemenpora U-15. Ada sebanyak 40 orang yang telah lolos pada seleksi tahap III. Mereka telah melalui proses yang ketat, mulai dari Seleksi Tahap pertama di Kota Solo, Jawa Tengah, yang di ikuti sebanyak 120 peserta.

Seleksi tersebut mewakili 34 Provinsi, Kemudian di kerucutkan menjadi 80 pemain, dan dilanjutkan pada tahap ke II di Kota Serang Banten, di Stad.Heroik, Grup 1 Kopassus, Serang, Banten, belum lama ini.

Dari 40 peserta seleksi Timnas Pelajar Kemenpora U-15 ini, nantinya akan diambil sebanyak 25 pemain terbaik untuk Skuad Inti Timnas Pelajar Kemenpora U15 yang akan di ikut sertakan di Tournament International di Italy atau di Turki. (adv)

H. Ali Ahmad Mendukung Pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik

November 3, 2021 by  
Filed under Opini

MALANG – Anggota Komisi VII DPR RI H.Ali Ahmad SH mengapresiasi langkah dan komitmen yang dilakukan Pemerintah dan PT Freeport dalam memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara melalui smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Industri  Ekonomi Khusus Gresik Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kota Gresik Jawa Timur beberapa waktu lalu.

“Saya mengapresiasi komitmen pemerintah dan PT Freeport Indonesia terkait pembangunan smelter ini di Gresik, Jawa Timur. Tentu ini akan kami kawal terus,” ujarnya disela-sela acara Sinergitas Sinergitas BPH Migas dan DPR RI yang melakukan sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun anggaran 2021 hasil kerjasama PWI Malang raya  di Hotel Ijen Suites Malang, Selasa ( 2 /11/2021 ).

Pembangunan smelter di Gresik ini ternyata mendapatkan protes dari masyarakat Papua. H.Ali Ahmad mengetahui banyaknya protes dari masyarakat Papua mengenai proyek smelter Freeport dibangun di Gresik, karena tambang Freeport lokasinya di Papua.

“ Dari segi keadilan, wajar jika warga Papua protes, Karena Posisi tambang Freeport berada di Papua. Sehingga mereka sangat iri dengan di bangunnya Smelter di Gresik. Harapannya dengan adanya Smelter di Papua akan memberikan nilai tambah bagi daerah Papua sendiri, selain untuk menampung tenaga kerja juga menumbuhkan kegiatan industrialisasi di sana,” tandas politikasi PKB asal daerah pemilihan Malangraya.

Anggota Komisi VII DPR RI H.Ali Ahmad SH mengatakan, Freeport memutuskan membangun smelter di Gresik dengan berbagai pertimbangan, tidak langsung membangun begitu saja. Pertimbangan pembangunan smelter di Gresik pertama karena masalah keekonomian. Jika smelter dibangun di Papua, maka ongkosnya akan lebih mahal.

“Keekonomian, jika dibangun di Papua, biayanya akan jauh lebih besar,” tuturnya.

Alasan lainya Kata H. Ali Ahmad pembangunan smelter di Gresik karena sudah diputuskan dari 2017-2018 lalu. Pertimbanganya yaitu infrastruktur di Papua belum memenuhi persyaratan, termasuk persoalan listrik, sehingga tidak dibangun di Papua.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana kelanjutan pembangunan smelter, dirinya bersama Komisi VII DPR RI yang membidangi Pertambangan dan Industri akan mengadakan kunjungan kerja ke Los Angeles USA, 20 November 2021 mendatang.

“Saya akan bisa ngomong banyak tentang Freeport dan pembangunan Smelter di Papua dan Gresik, setelah pulang dari kunjungan kerja ke Los Angeles –USA ke Induknya PT. Freeport,” tegas H.Ali Ahmad bersemangat. (Adv/buang)

Next Page »