Bupati Paser Minta Pejabat Jalankan Pemerintahan Secara Kolektif

TANA PASER– Bupati Paser dr.Fahmi Fadli meminta para pejabat untuk menjalankan pemerintahan secara kolektif dan mengesampingkan ego pribadi untuk membangun Kabupaten Paser. Hal tersebut dikatakan saat melantik 16 pejabat eselon II atau pejabat pimpinan tinggi pratama di Pendopo Kabupaten, pada Jumat (03/09/2021).

Keenambelas pejabat yang dilantik Bupati merupakan pejabat yang sebelumnya telah menjalani proses seleksi atau assessment.

Diantaranya Murhariyanto menjabat Asisten Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah, I Made Dewa Sudharsana Kepala Dinas Kesehatan, Abdul Basyid Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan Ina Rosana Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser.

Bupati Fahmi meminta para pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dan menjalankan tugas di masing-masing instansi. Semua kegiatan yang merupakan implementasi kebijakan dan arah pembangunan agar selalu berdasarkan standar operasional dan prosedur

“Jadilah perwakilan pemerintah yang baik serta bertindak yang didasari usaha kerja maksimal dalam mendukung visi Kabupaten Paser yang Maju, Adil, dan Sejahtera (PASER MAS),” kata Bupati.

Adapun untuk delapan jabatan yang kosong, Pemerintah Daerah akan dalam waktu dekat akan kembali melakukan lelang jabatan. (*/adithia)

Ketua Apdesi PPU : Program P2KPM Tingkatkan SDM Desa

PENAJAM – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menilai pendampingan dari Program P2KPM terbukti mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) desa.

“Secara umum, pendampingan dan bantuan keuangan Rp6 miliar untuk 30 desa di PPU dari Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahaan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) PPU bagus dan tepat sasaran,” ujar Ketua Apdesi Kabupaten PPU Abdul Zais di Babulu, Rabu.

Menurut Abdul Zais, program ini tepat sasaran karena yang menentukan penggunaan anggaran untuk pelatihan guna meningkatkan kapasitas SDM, diputuskan sendiri oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) yang dihadiri semua elemen masyarakat.

Salah satu contohnya adalah pelatihan membatik yang dilakukan di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, yang sampai saat ini kegiatan membatik di desa itu masih jalan. Bahkan desa tersebut sudah mampu membuat batik khas PPU dengan nama Batik Tulis Sekar Buen. Produk batik ini bukan hanya merambah pasar lokal, tapi sudah ke nasional karena dilakukan penjualan secara daring melalui startup dan medsos.

“Di desa saya misalnya, dari anggaran Rp200 juta tahun lalu, kami gunakan untuk tiga pelatihan, yakni pelatihan membuat bubuk cabai dan pengadaan alat, pelatihan barista dan peralatannya, serta pelatihan menjahit dan peralatannya,” ujarnya.

Zais yang juga Kepala Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu ini melanjutkan, dari hasil pelatihan ini berdampak pada meningkatnya SDM desa, bahkan mampu menambah pendapatan rumah tangga pesertanya.

Hal ini terjadi karena peserta langsung mempraktikkan hasil pelatihan, seperti peserta pelatihan barista, sampai saat ini masih membuka warung kopi, sehingga hal ini mampu menambah penghasilan rumah tangga.

Kemudian untuk pelatihan membuat bubuk cabai, sampai saat ini pun pesertanya masih memproduksi, namun untuk jumlah yang diproduksi masih tergantung permintaan pembeli atau permintaan pasar.

Sedangkan untuk pelatihan menjahit, diakuinya memang tidak semua peserta melanjutkan keterampilan tersebut, karena tidak semua penjahit mendapat pesanan jahitan.

“Untuk itu, saya berharap kepada Pemkab PPU melakukan intervensi, yakni dinas terkait mengarahkan agar untuk perlengkapan seragam sekolah seperti dasi, bed, dan papan nama dijahitkan ke penjahit yang sudah dilatih,” saran Zais.

Sedangkan untuk bantuan keuangan yang senilai Rp200 juta tahun ini, lanjut dia, sekarang baru dilakukan pramusdes sehingga belum diputuskan digunakan untuk peningkatan kapasitas apa saja.

“Namun yang pasti, dari bantuan keuangan Rp200 juta itu, Rp50 juta untuk beasiswa program Sarjana Membangun Desa, sedangkan yang Rp150 juta untuk pelatihan yang mengacu pada prudes (produk unggulan desa),” ucap Zais.

Ia mengaku tidak bisa memutuskan bentuk pelatihan tahun ini apa, karena masih menunggu hasil musdes beberapa hari ke depan, karena musdes yang dihadiri semua elemen masyarakat desa merupakan keputusan akhir yang akan dijalankan pemerintah desa. (*)

PPU-Balikpapan Jalin Kerjasama Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi

PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Balikpapan dalam hal pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang digelar secara virtual, Selasa, (6/7/2021) siang. Dalam penandatanganan ini, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, DR. Muliadi hadir mewakili bupati PPU.

Kegiatan penandatanan MoU ini juga dirangkai dengan Talk Show dengan tema “Mengawal dan Menata Ibukota Negara (IKN) Baru di Sepaku dan Samboja Kalimantan Timur”. Kegiatan ini juga diikuti oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H. Isran Noor dan sejumlah Rektor Universitas yang ada di Kaltim melalui virtual.

Dalam Talk Show ini sejumlah Rektor Universitas di kaltim menyampaikan sejumlah gagasan dan dukungannya untuk pembangunan IKN yang baru. Berbagai argumen juga disampaikan terkait kesiapan dalam menyongsong IKN kedepan.

Sementara itu Plt. Sekda PPU, Muliadi terkait tema kegiatan ini menyampaikan bahwa dirinya minta sebelum membahas lebih lanjut untuk mengulas kembali mengenai apa yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019 lalu di Parlemen.

Dikatakannya bahwa beban pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia serta 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Situasi tersebut mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, dibutuhkan pemindahan ibu kota ke luar Jawa demi mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa.

“ Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota Negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten PPU dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan wilayah tersebut, merupakan hasil kajian yang telah dilakukan sejak tahun 2016, “kata Muliadi.

Dikatakan Muliadi bahwa setidaknya terdapat lima pertimbangan yang disebutkan Presiden terkait pemilihan dua wilayah tersebut sebagai ibu kota Negara baru. Pertama, resiko bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi maupun tanah longsor di wilayah ini jauh lebih minim dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Kemudian lanjutnya lokasi tersebut berada ditengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga dianggap ideal sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu lokasi Kabupaten PPU dan Kutai Kartanegara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.

Selain itu Kaltim juga memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Dimana, Kota Balikpapan memiliki Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dengan panjang landasan pacu 2.500 meter, yang telah melayani rute penerbangan domestik maupun internasional, misalnya Singapura dan Bandar seri Begawan dan sebagainya.

“ Pertimbangan-pertimbangan tersebut, tentunya merupakan bukti kesiapan Provinsi Kalimantan Timur dari aspek infrasuktur yang ada di daerah, sehingga layak menjadi Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia, “bebernya. (*/adv)

Kondisi Covid-19 di Kaltim Sangat Menghawatirkan

PENAJAM – Kondisi Covid 19 di Kalimantan Timur sudah sangat menghawatirkan, dan terus meningkat menyentuh angka 596 tekonfirmasi, meninggal 11 orang, kondisi sekarang sudah terbilang darurat, pasien dirawat di ruang ICU seluruh Kaltim ada pada tingkat 80 persen dari jumlah terkonfirmasi positif, Kaltim sangat kritis, pasien isolasi berjumlah 66, meski kondisi ini terus mengalami pengurangan.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim H Isran Noor pada Rapat Kordinasi Evaluasi Khusus terkait pencegahan Covid-19 Provinsi Kaltim, berlangsung virtual, di PPU dihadiri Dandim 0913 PPU, Kaoplres, Sekda Kab PPU Muliadi, Kadis Kesehatan dan Kepala BPBD Marjani di Aula Lantai 1 Kantor Bupati, Jumat(2/7/2021).

“Kita mencari jalan dan solusi soal penanganan Covid -19 ini, bicara data tak ada waktu lagi, kita semua harus segera melakukan tindakan-tindakan, antara lain melakukan kordinasi yang lebih intens dalam menindak lanjuti serta melaksanakan langkah-langkah bagai mana agar masyarakat menyadari secara penuh terhadap disiplin protocol kesehatan dan pentingnya melaksanakan ini.

Semua kita sangat memahami berbagai kesulitan, untuk melaksanakananya karena lain di satu pihak kita ingin melaksanakan kegiatan masyarakat yang terus berkembangn jangan sampai ekonomi masyarakat terpuruk, di lain pihak bagaimana langkah penanganan Covid-19 ini juga dilaksanakan,” urai Gubernur.

Yang terpenting sambung Isran semua pimpinan daerah dan seluruh aparatnya, bupati/walikota dan seluruh jajarannya, harus melaksanakan upaya tersebut, terkait hal ini muncullah penekanan pemerintah pusat meminta Kaltim melaksanakan Loc Dawn atau Darurat PPKM, konsidi ini harus dipikirkan, oleh karenanya Gubernur meminta kepada Panglima Kodam VI Mulawarman dan Kapolda Kaltim didukung Bupati/Walikota untuk membngun kreatifitas dan inisiatif agar bisa menghadapi kondisi masing masing di daerahnya.

“Untuk mengatasi kekurangan tempat ICU dan ruang isolasi kita akan bahas di Provinsi secepat mungkin, kita harus melakukan upaya dan usaha untuk memenuhiya, antara pesatnya informasi civid-19 ini harus diimbangi dengan pasilitas yang mendukung,” tegas Isran Noor.

Senada disampaikan Panglima Kodam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto menyebutkan saat ini angaka penambahan terbesar masing masing dimulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan Kalimantan Timur,” itu harus kita pahami bersama sehingga kita sekarang tercatat masuk dalam peringkat ke 6 seluruh Indonesia, yang merupakan pringkat pertama wilayah provinsi di pulau Jawa yang paling tinggi,” tegasnya.

Oleh arena itu lanjut PAnglima ini menjadi perhatian bersama sehingga dengan kondisi ini harus segera melangkah, pihaknya bersam dengan unsur lainya siap membantu gubernur dan jajarannya, initinyanya harus melangkah dalam dua hal yang harus dilakukan

Antara lain intruksi UU Nomor 15/ Tahun 2021 yang baru keluar tentang PPKM darurat, itu hanya berlaku di Jawa dan Bali, tetapi kata dia darha Kaltim tidak masuk dalam instruksi Menteri tersebut, akan tetapi setidaknya langkah itu bisa diadopsi, bisa dikembangkan untuk wilayah Kaltim, pemerintah pusat belum menganggap KAltim seperti Jawa, tapi pandangan Panglima, lebih baik menganggap seperti itu supaya dapat diantisipasi lebih jauh.

“Kalau di Jawa menggunakan istilah PPKM darurat, langkah pertama kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan PPKM mikro menjadi PPKM ketat, tetapi intinya mengoptimalisasi PPKM yang sekarang berjalan, mekanismenya seperti yang sudah diarahkan Gubernur, di tiap-tiap posko PPKM tiap daerah sudah disusun sedemiakian rupa diantaranya beberapa posko itu dibuat penebaran diisi TNI-Polri bahkan melibatkan satuan satuan lain, kita mengikuti daerah yang telah melaksanakan PPKM mikro dan pelaksanaaan kegiatannya dioptimalkan,” tegas Panglima. (*/adv)

Muliadi Apresiasi Pelaksanaan Vaksinasi Lanal Balikpapan di Jenebora

PENAJAM – Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muliadi turut menyaksikan proses jalannya vaksinasi covid 19 yang digelar oleh Lanal Balikpapan di Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kamis, (1/7/2021) pagi. Selain Muliadi, tampak hadir Ketua TPKK Kabupaten PPU, Risna Rais Abdul Gafur yang merupakan istri Bupati PPU Abdul Gafur Masud atau AGM ini.

Dalam kesempatan itu Muliadi juga memberikan apresiasi kepada jajaran Lanal Balikpapan yang telah sukses menggelar kegiatan vaksinasi covid 19 di wilayah pesisir PPU khususnya kelurahan jenebora kelurahan penajam.

“Terimakasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Lanal Balikpapan maupun pihak Kelurahan serta seluruh masyarakat Jenebora yang telah ikut mensukseskan kegiatan Vaksinasi covid 19 pada hari ini, “ kata Muliadi.

Sementara itu saat dikonfirmasi Lurah Jenebora, Masrani mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi yang digelar di Kelurahan Jenebora tersebut merupakan kegiatan Lanal Balikpapan dalam rangka rangka percepatan penanggulangan penyebaran covid 19 di daerah khususnya Kabupaten PPU.

“ Kami kelurahan Jenebora dalam kegiatan ini hanya memfasilitasi kegiatan yang digelar oleh jajaran Lanal Balikpapan, “ kata Masrani.

Ditambahkan Masrani bahwa antusias warga kelurahan Jenebora dalam pelaksanaan vaksin tersebut sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam kegiatan yang digelar di Kantor Kelurahan Jenebora ini.

“ Target kami dalam pelaksanaan vaksinasi pada hari ini adalah sebanyak 165 orang dapat terlaksana. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasi kepada bapak Sekda, Jajaran Lanal Balikpapan dan seluruh masyarakat Jenebora yang telah ikut mensukseskan kegiatan vaksinasi pada hari ini, “ tutup Masrani. (*/adv)

Next Page »