ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Komisi IV DPRD Samarinda Minta Data Penerima BLT di Validasi Ulang 

April 30, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

Deni Hakim Anwar

SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda memvalidasi data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). DPRD mengaku banyak menerima laporan tentang penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. BLT sejatinya harus di salurkan ke keluarga miskin

Anggota DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan umumnya data yang dimiliki Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan data 5 atau 10 tahun lalu. Selama kurun waktu itu, tidak ada upaya untuk memperbarui data tersebut. Dipastikan, data yang digunakan untuk menyaluran BLT berbeda dengan situasi lapangan.

“Banyak sekali yang tidak sesuai antara data penerima dan kondisi di lapangan. Kita selalu mendapat keluhan dari masyarakat,” ujar Deni Hakim Anwar, (30/04/2022).

Deni menuturkan, berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam kurun waktu 10 tahun. Penerima bantuan tahun 2012 bisa saja telah mengalami perubahan taraf hidup.

Oleh sebab itu, Deni Hakim Anwar selaku anggota Komisi IV DPRD Samarinda meminta Dinsos Samarinda untuk segera mensinkronkan data yang ada dengan Pusdatin.

“Kan, jadi tidak relevan sekali dengan kondisi sekarang. Makanya saya sampaikan kepada Kadinsos yang baru menjabat, tolong disandingkan data kita dengan Pusdatin. Beliau mengiyakan dan akan berangkat ke Ibu Kota untuk memastikan bahwa data kita betul-betul update sampai saat ini, artinya sesuai BPS di tahun 2021,” ujar Deni Hakim Anwar. (man)

Komisi II Dukung Upaya Penertiban POM MINI di Samarinda

April 29, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

Fuad Fakhruddin

SAMARINDA – DPRD Samarinda mendukung upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam upaya menertibkan seluruh pom mini atau Pertamini di seluruh wilayah Kota Samarinda. DPRD bahkan siap membuat peraturan daerah untuk memayungi upaya tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin menuturkan upaya penertiban yang dilakukan pemkot itu wajib dilakukan. Pasalnya Pertamini dinilai ilegal dan menyalahi aturan distribusi BBM. Alat yang digunakan tidak standar, seperti jarak tangki dan dispanser yang terlalu berdekatan. Jika penertiban ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi bencana kebakaran disekitar penjualan pertamini.

“Kita tentu mendukung apa yang dilakukan Pemkot, bahkan kami sudah menyampaikan jauh-jauh hari,” serunya. (29/04/2022)

Fuad menambahkan sebelum penertiban itu dilakukan, Pemkot diharapkan mensosialisasikan bahaya pertamini di lingkungan perumahan. Agar masyarakat mendapat wawasan cukup dan menerima kebijakan pelarangan ini.

“Karena nanti kalau terus dibiarkan pasti akan terus bertambah. Namun tentu perlu dilakukan sosialisasi juga sehingga masyarakat juga bisa memahami,” terangnya.

Fuad menambahkan, DPRD Samarinda siap membantu Pemkot jika penertiban ini perlu payung hukum baru seperti Peraturan Daerah. (man)

Suparno Beri Ucapan Hari Kartini 21 April, Habis Gelap Terbitlah Terang Wanita Indonesia

April 21, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

Suparno

SAMARINDA – Setiap tahun tepat pada 21 April biasanya sebagai hari yang ditetapkan sebagai hari Kartini. pada 21 April 2022 ini Indonesia merayakannya. Berbagai ucapan terus dilakukan semua pihak, dan nampak ramai dijagat maya semua orang mengucapkan hari Kartini sebagai seorang pahlawan emansipasi wanita.

Begitupun ucapan juga datang dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno. Dia mengucapkan, bahwa hari Kartini merupakan bentuk kebangkitan wanita-wanita untuk turut andi dalam memerdekakan negara ini.

Menurut politisi PAN itu, bahwa hari Kartini mengenang sebagai sosok perempuan hebat yang memperjuangkan hak-hak wanita dalam era kolonialisme. Dengan perjuangan itu, kini perempuan tidak hanya berpaku pada ibu yang hanya mengurus rumah tangga saja, melainkan sebagai sosok yang mengisi ruang kesuksesan.

“Kartini sebagai sosok ibu, pusat kehidupan rumah tangga, di pundak seorang ibu beban, serta tanggung jawabnya amat besar mulai urusan rumah hingga mendidik anak anaknya, pendidikan untuk membentuk Karakter moral anak-anak bangsa,” sebut  Suparno Kamis (21/04/2022).

Disebutkan Parno sapaan akrabnya, bahwa begitu pentingnya peran seorang ibu, bahkan dalam sebuah hadit dikatakan,

“Wanita adalah tiang negara, apabila baik wanitanya maka baiklah negaranya dan apabila rusak wanitanya maka rusak pula negaranya.” jelasnya

Dia mendoakan agar semua wanita-wanita Indonesia terus maju dan menjadi wanita hebat untuk menopang bangsa ini menjadi maju dan berjaya.

“Selamat hari Kartini 21 April 2022, Habis Gelap Terbitlah Terang Wanita Indonesia,” ucapnya. (man)

Komisi III DPRD Samarinda Sidak SDN 005 Sungai Kapih

April 1, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA –  Komisi III DPRD Samarinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan SD Negeri 005 Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan yang dianggap tidak layak pakai pada Jum’at (01/04/2022).

Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani tersebut, Angkasa mengungkapkan ada laporan dari masyarakat terkait dengan SD 005 pembangunan ruang kelas belum layak untuk dilakukan proses belajar mengajar..

“Dengan informasi itu kami bersama teman-teman turun ke lapangan melihat secara langsung, memang betul ada pembangunan tapi agak miris ketika melihat kelas belum dipasang kramik, dinding belum rapi,” ujarnya.

Bahkan, kata Angkasa, dinding itu belum dicet. Sebab itu, dirinya meminta agar Pemkot Samarinda melalui Dinas Pendidikan harus mengevaluasi kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Agar dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan rapi dan tuntas.

“Kami meminta supaya ditindak lanjuti, karena ini demi kenyamana anak-anak saat berada di ruangan lebih fokus belajar,” tuturnya.

Dia mengharapkan agar permasalah tersebut segera menjadi perhatian yang diprioritaskan oleh Pemkot Samarinda. Ke depan dirinya meminta agar permasalahan tersebut tidak terjadi kembali pada pembangunan lembaga pendidikan lainnya. (man)

DPRD Samarinda Beri Sejumlah Catatan LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2021

March 31, 2022 by  
Filed under DPRD Samarinda

Nursobah

SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 melalui rapat paripurna di DPRD Samarinda pada Kamis (31/03/2022) lalu.

Seluruh jajaran DPRD Samarinda pun mencermati penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun secara seksama. Termasuk Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Nursobah. Dia menilai penyampaian LKPJ 2021 itu masih relatif stagnan dalam hal realisasi program melalui visi misi tersebut.

Misalkan, disebutkan Nursobah, pertumbuhan ekonomi (lihat kitab LKPJ 2021) pertumbuhannya hanya 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian, kata Nursobah sisi lain memang penyampaian LKPJ tersebut belum sepenuhnya terealisasikan dalam program Andi Harun, disebabkan belum sinkron antara anggaran dan program.

“Tinjauan visi wali kota sebagai kota pusat peradaban dapat dibaca dalam kacamata sukses misi pertama yaitu. religius, unggul dan berbudaya hanya misi ini yang memiliki predikat Baik. Dalam skala akademis 0-100 pada 5-6 indikator. Mulai dari harapan hidup hingga indeks budaya yang cuma nilainya 52,” ungkap Nursobah, Jumat (08/04/2022).

Dalam visi misi Andi Harun yang kedua, tentang ekonomi maju, mandiri, kerakyatan dan keadilan. Dalam perspektif akademis, diterangkan Nursobah, hanya meraih nilai maksimum 56 skala 0-100. Tinjauan kontribusi sektor industri atas PDRB hingga indeks kebutuhan pangan dan angka kemiskinan masih jauh di bawah rerata Kaltim.

“Yang ketiga yaitu profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi hanya indeks reformasi birokrasi yang cukup baik. Adapun lainnya belum terukur. Pada misi ketiga ini nilainya sangat kedodoran karena pembagi yang tak seimbang,” jelasnya.

Selanjutnya, visi misi keempat yaitu infrastruktur mantab dan modern, dinilai cukup baik dengan skor 65. Tinggi dalam ketersediaan jaringan jalan tapi merosot dalam ketersediaan sarana transportasi. Kelima, penataan lingkungan masih minim hingga mempengaruhi kualitas udara tidak sehat.

“Mulai ruang terbuka hijau (RTH) yang minim hingga kualitas lingkungan hidup dan luasan kawasan banjir yang sangat perlu perhatian,” sebutnya.

Hal ini dinilai Nursobah, disebabkan kurang siapnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga dirinya meminta agar seluruh OPD harus siap menyesuaikan dengan kinerja dan kemauan kepala daerah yang tertuang dalam visi misi.

LKPJ itu juga, kata Nursobah ada sejumlah faktor penyebab yang mempengaruhi kurangnya realisasi anggaran tersebut, yaitu pertama keinginan kepala daerah dengan OPD belum cukup sinkron. Karena gaya kepemimpinan yang berubah dari sebelumnya.

Kedua, OPD masih gagap dengan formulasi kepala daerah dan wakil dalam menerjemahkan visi misi yang diharapkan. Ketiga,  pola anggaran yang drastis perubahannya menjadi kendala personal dan juga masing masing OPD.

Keempat, perubahan fokus anggaran Covid-19 menjadi infrastruktur dan ekonomi pada last minute pada September 2021 cukup membuat grogi pemkot dan OPD dalam merealisasikan.

Kelima, kesepahaman legislatif dan eksekutif harus normal dan seimbang. Agar tak terjadi kesenjangan dengan disparitas yang jauh sekali.

Keenam, pemkot dan dewan harus selalu terbuka dan lapang dada bahwa anggaran ini harus dibicarakan secara baik. Agar tak ada yang merasa paling benar atau paling disalahkan.(man)

Next Page »