Subscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasNews FeedSubscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasComments

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Laila Fatihah Usul Bikin Pos Penjagaan Terpadu di Tepian Mahakam

November 25, 2021 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA –Aktifitas pedagang di Tepian Mahakam kembali dibuka sejak 20 November 2021 oleh Pemerintah Kota Samarinda (Pemkot). Komisi II DPRD Samarinda mengusulkan ke Pemkot Samarinda membuat Pos Penjagaan Terpadu di Tepian Mahakam. Ini untuk memudahkan Pemkot melakukan pengawasan secara intensif aktifitas pedagang dan masyarakat di kawasan Tepian Mahakam, apabila dibuka kembali.

Pos Penjagaan Terpadu itu nanti diisi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Laila Fatihah

“Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Saat ini, status Samarinda masih PPKM level 2. Selain itu, bisa menertibkan gangguan preman maupun gelandangan dan pengemis,” ucap anggota Komisi II DPRD Samarinda Hj Laila Fatihah, Rabu (24/11/2021).

Menurut dia, petugas di Pos Penjagaan Terpadu nanti bisa bergantian. Terpenting, suasana di kawasan Tepian Mahakam bisa aman dan kondusif.

“Pengelolaan pungutan atau retribusi dalam aktivitas pedagang di Tepian Mahakam bisa langsung dikelola Pemkot. Ini untuk menghindari kebocoran pendapatan,” kata dia. (man/adv)

Sopian Hadiri BK DPRD Se Kaltim, Sebagai Wadah Silaturrahmi dan Komunikasi

November 25, 2021 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Samarinda Ahmat Sopian Noor menghadiri rapat kerja (raker) Kabupaten/Kota se-Kaltim dengan BK DPRD Kaltim. Rapat kerja tersebut digelar di Gedung D Lantai 6 Gedung DPRD Kaltim, Selasa (16/11/2021) lalu.

Hadir dalam raker tersebut Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri RI, Andi Bataralifu sebagai narasumber.

Ahmat Sopian Noor

Ahmat Sopian Noor menyambut baik rapat kerja yang digagas BK DPRD Kaltim ini. Menurut Ahmat Sopian Noor, kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Forum ini memberikan nilai tambah untuk lebih memantapkan tugas dan fungsi BK sebagai bagian dari alat kelengkapan Dewan,” sebut Politisi Golkar ini, Rabu (24/11/2021)

Sementara itu, Ketua BK DPRD Kaltim Ekti Imanuel menyampaikan bahwa raker ini bertujuan untuk memberikan ruang berdialog, bertukar pikiran, bersinergi dan memperkuat wawasan anggota BK DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kaltim.

“Raker ini untuk meneguhkan pelaksanaan peran, tugas, fungsi, dan wewenang BK DPRD, mengevaluasi dan memperkuat kode etik serta tata beracara BK di internal DPRD,” terangnya

Andi Bataralifu membawakan materi “Meneguhkan Peran BK DPRD, Pentingnya Merumuskan Kode Etik dan Tata Beracara BK DPRD serta Implementasinya”.

Raker tersebut dihadiri juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji dan Sigit Wibowo, Wakil Ketua BK Saefuddin Zuhri, Anggota BK DPRD Kaltim diantaranya M Syahrun, Veridiana Huraq Wang, dan Yenni Eviliana serta dihadiri Ketua dan Wakil Ketua BK DPRD Kabupaten/Kota se-Kaltim. (man/adv)

DPRD Samarinda Dorong Tim TAP Rancang Pembangunan Strategis

November 24, 2021 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Markaca mendorong kebijakan Walikota Samarinda, Andi Harun, yang membentuk Tim Aksererasi Pembangunan (TAP).

Tim TAP berjumlah 22 orang secara resmi telah dilantik Andi Harun pada, Jumat (12/11/2021) yang lalu. Dikatakan Markaca, Tim ini nantinya bisa menjadi pengingat sekaligus perumus program-program pembangunan yang telah dicanangkan.

Markaca

“Menurut saya, wali kota bisa mendapat pandangan atau masukan saat mendiskusikan masalah pembangunan,” ungkapnya, Selasa (23/11/2021).

Salah satu Program TAP ini, kata Markaca, harus merancang agar pembangunan penanggulangan banjir Samarinda perlu dirancang dengan melalui tim TAP, agar masalah banjir itu segera terurai.

Lebih lanjut Markaca, tim TAP ini bisa menjadi pendorong untuk memanfaatkan potensi-potensi lain dalam pencarian sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anggaran.

Tim yang terdiri dari para akademisi, politisi, bahkan pengusaha dan ini dikatakan Markaca dapat dimanfaatkan dalam mempercepat pembangunan di Samarinda.

“Terutama pemanfaatan dalam mencari sumber dana diluar APDB, mana cukup kalau pake dana daerah saja,” Ujarnya.

Oleh sebab itu Politikus Gerindra ini menekankan agar TAP ini secara tak langsung dapat menyaingi bahkan lebih dari OPD

Tak hanya itu , tim ini nantinya dapat berkolaborasi dengan OPD dalam perencanaan pembangunan sebelum APBD mendatang di sakhkan.

“Tim ini kan bekerja untuk wali kota tapi bukan untuk menyaingi para OPD karena tim ini nantinya bisa saling berkoordinasi,” tambahnya.

Ke depan ungkap Markaca, akan memanggil tim tersebut untuk menggelar hearing terkait program yang akan dijalankan kedepan serta memperkuat koordinasi sebagai mitra kerja komisi III DPRD Samarinda.

“Dalam waktu dekat kami dari Komisi III akan menjalin komunikasi dan koordinasi terkait program dan kegiatan yang dilakukan oleh tim akselerasi ini,” tutupnya. (man/adv)

Anggota DPRD Samarinda Sebut Perda Pembentukan RT Mesti Direvisi

November 20, 2021 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA– Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan RT di Samarinda mesti direvisi. Sebab, Perda nomor 22 tahun 2013 tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehinga perlu perbaikan dari beberapa aspek.

Beberapa penyesuaian harus dilakukan pada Perda tersebut terutama mengenai pemilihan Ketua RT. Kapasitas Ketua RT perlu ditingkatkan seiring perkembangan teknologi.

Joni Sinatra Ginting

“Jadi, harus ada kualifikasi tingkat pendidikan calon Ketua RT,” kata anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting, Jumat (19/11/2021).

Menurut dia Perda tentang Pembentukan RT saat ini hanya mencantumkan masa bakti pengurus RT selama 3 tahun. Dan mereka dapat dipilih kembali, tanpa ada batasan periodesasi maksimal.

“Jadi mesti ada pembatasan periode kepemimpinan Ketua RT. Selama ini tidak diatur di Perda nomor 22 tahun 2013,” kata dia.

Dia menyampaikan Walikota Samarinda telah memprogramkan dana Rp100 juta hingga Rp300 juta per RT setiap tahunnya. Dan program itu akan direaliasikan. Sehinnga pengurus RT harus memiliki kapasitas lebih baik demi menyukseskan program tersebut. Untuk diketahui, Kota Samarinda memiliki 10 Kecamatan, 59 Kelurahan dan 1989 RT. (man/adv)

DPRD Targetkan RAPBD Samarinda 2022 Rampung Akhir November

November 18, 2021 by  
Filed under DPRD Samarinda

SAMARINDA– Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RABPD) Kota Samarinda tahun 2022 ditargetkan akan disahkan akhir November 2021. Saat ini masih ada beberapa penyesesuaian dan pembahasan.

Menurut Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi bahwa RAPBD 2022 akan terfokus ke program-program prioritas Walikota. Misal, penanganan banjir dan program Pro Bebaya.

Subandi

“Rencananya akhir bulan ini. Sesuai aturan 1 bulan sebelum anggarannya digunakan harus disahkan. Kalau kita mau pakai (anggaran) Januari, November akhir sudah harus selesai. Yang jelas prioritas anggaran menunjang program walikota melalui visi misinya yang dituangkan dalam RPJMD, salah satunya pengentasan banjir, Pro Bebaya untuk satu RT minimal Rp 100 juta itu akan direalisasi APBD murni tahun 2022,” kata Subandi, Rabu (17/11/2021

Subandi belum bisa menyebutkan secara pasti nilai RAPBD tahun 2022. Karena masih dalam pembahasan.

“Pada APBD murni program Pro Bebaya cukup menyedot anggaran. Untuk 1980-an RT saja sudah Rp198 miliar. Belum lagi penanganan banjir dan lainnya,” jelas dia.

Menurut dia, DPRD berkomitmen mendukung program pemerintah. Dan akan berusaha memberi masukan agar kepentingan-kepentingan masyarakat tetap terpenuhi di RAPBD 2022.

“Kita berharap Pemkot mengedepankan skala prioritas yang menyentuh langsung kepada masyarakat,” kata dia. (man/adv)

Next Page »