Subscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasNews FeedSubscribe to Vivaborneo.com  Informatif, Santun, Tak TerbatasComments

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Kunjungi Kubar dan Mahulu, Kapolda Lihat Penanganan Covid-19

November 26, 2021 by  
Filed under Berita

SENDAWAR – Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak mengunjungi Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk melihat penanganan covid-19 di kedua kabupaten yang ada di perbatasan. Kapolda juga akan melakukan bakti sosial dengan member sembako pada masyarakat Kubar dan Mahulu yang terdampak covid-19.

Kedatangan Kapolda Kaltim bersama rombongan disambut Bupati Kubar FX. Yapan didampingi Kapolres AKBP Irwan Yuli Prasetyo, Kepala Pengadilan, Kepala Kejaksaan Bayu Pramesti dan seluruh Perwira Polres Kubar di Bandara Melalan Kubar, Kamis pagi (25/11/2021).

Setibanya di Bandara Melalan, Kapolda beserta rombongan melaksanakan sarapan pagi kemudian menuju Pelabuhan Tering dan melanjutkan perjalanan ke Mahulu menggunakan speadboat.

Wakapolres Kubar, Kompol I Nyoman Wijaya saat ditemui mengatakan, kunjungan Kapolda ke Polres Kubar dan Mahulu dimaksudkan mengajak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kubar dan Mahulu bersama-sama menekan covid 19. Diharapkan Forkopimda dapat mempercepat pelaksanaan vaksinasi di Kubar dan Mahulu.

“Kapolda juga akan memberikan pengarahan kepada anggota personel Polres Kubar,” kata I Nyoman Wijaya.

Dikatakan I Nyoman W, setelah sampai di Mahulu kapolda akan bertatap muka dengan Forkimpda Mahulu serta meninjau pelaksanaan covid dan sekaligus membagi sembako kepada warga Mahulu yang terdampak covid 19. Kapolda juga akan melihat lokasi lahan Mako Polres di Mahulu.

Usai mengunjungi lokasi Mako Polres, Kapolda akan menyerahkan sembako kepada tim personel penyekatan covid 19 yang ada di Long Bagun. Sore harinya kembali ke Kubar dan dilanjutkan melakukan tatap muka dengan Forkopimda dan juga tokoh masyarakat pada malam harinya di Aji Tullur Jejangkat (ATJ) komplek perkantoran Pemkab Kubar.

“Hari Jumat dilanjutkan menyaksikan vaksinasi secara masal dan pembagian sembako di Taman Budaya Sendawar (TBS),” bebernya. (arf)

 

Kampanye GERMAS Melalui Taman Bebaya Tepian Mahakam Samarinda

November 25, 2021 by  
Filed under Berita

SAMARINDA – Masalah kesehatan menjadi perhatian serius berbagai pihak terutama masa pandemi saat ini. Pola hidup sehat masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program kesehatan. Guna mendukung keberhasilan program kesehatan maka diluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat  atau GERMAS oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

GERMAS diharapkan dapat memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.

Kemudian dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS.

Instruksi Presiden yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Gubernur dan Bupati/Walikota tersebut berisi instruksi untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Adapun kebijakan dan langkah yang diminta adalah :

  1. Peningkatan aktivitas fisik;
  2. Peningkatan perilaku hidup sehat;
  3. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  4. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  5. Peningkatan kualitas lingkungan; dan
  6. Peningkatan edukasi hidup sehat.

Menindaklanjuti Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, di Kota Samarinda Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) telah memiliki payung hukum berupa Peraturan Walikota (Perwali) Nomor : 43 tahun 2018 dan telah dibentuk Forum GERMAS yang langsung dipimpin oleh Walikota Samarinda,  dengan SK Walikota Nomor : 440/05/456/HK/KS/X/2019.

Menurut dr. Dwi Nilasari – Kepala Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Forum GERMAS Kota Samarinda saat ini dipimpin Walikota Dr. H. Andi Harun dan saat ini telah terbentuk  10 Forum Germas di tingkat Kecamatan se Kota Samarinda.

Berbagai program GERMAS Kota Samarinda dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermuara  mensukseskan program memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.

dr. Dwi Nilasai – Kasi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda

“Program kerja Germas Samarinda saat ini difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk  perilaku hidup bersih dan sehat termasuk infrastruktur lingkungan sehat, aman dan nyaman,” kata dr. Dwi Nilasari, saat ditemui vivaborneo.com di Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut dijelaskan, proses pembudayaan GERMAS adalah sebuah proses yang terus menerus, dan tidak bisa instan sehingga menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan agar mampu mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif  hidup sehat.

Mengubah laku masyarakat dengan langkah-langkah upaya promotif dan preventif  dalam mencegah penyakit menular maupun tidak menular seperti melakukan Aktivitas Fisik baik itu aktivitas fisik karena bekerja maupun berolahraga, Makan Buah dan Sayur, Tidak Merokok, Tidak Mengkonsumsi Minuman Beralkohol, Melakukan Cek Kesehatan Berkala, Menjaga Kebersihan Lingkungan, Menggunakan Jamban sebagai sarana pembuangan kotoran.

Salah satu program Pemkot Samarinda dalam rangka mensukseskan GERMAS adalah dengan  membangun Taman Buah yang diberi nama Taman Bebaya di sepanjang tepian sungai Mahakam sektor Jembatan Kembar Mahakam Samarinda.

Diresmikan dan mulai dibuka 3 November 2021 oleh Walikota Samarinda Dr. Andi Harun. Taman Bebaya memiliki arti bergotong royong dalam bahasa Kutai.

“Saya mau beri pesan kalau kota ini mau sehat, maju, tertata rapi, produktif secara ekonomi, berdaya saing maka kuncinya adalah gotong royong. Bebaya. Bersama-sama kita bangun,” kata  Andi Harun saat membuka Taman Bebaya.

Taman Bebaya menampilkan konsep Taman Buah sebagai kampanye ubah laku pola hidup sehat dengan membiasakan masyarakat makan buah akan menyehatkan sekaligus sebagai obyek wisata baru di Kota Samarinda ibukota Kalimantan Timur. (hel)

 

PWI dan SMSI Kaltim Silaturahmi Dengan Sekretaris DPRD Samarinda

November 24, 2021 by  
Filed under Berita

SAMARINDA– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan audiensi sekaligus silaturahim dengan Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto didampingi Herry Nurdy Kepala Baguan Persidangan dan Perundang-undangan, Ismono selaku Kepala Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol, Linda Hartuti.

Pertemuan jajaran PWI dan SMSI Kaltim dengan sejumlah pejabat sekretariat DPRD Samarinda tersebut membahas sejumlah isu diantaranya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, diantaranya kemajuan media siber di Kaltim khususnya di Samarinda.

Ketua PWI Kaltim, Endro S Efendi mengatakan, audensi yang dilakukan pihaknya selain silaturahim dengan para jajaran Sekretariat DPRD Samarinda juga menyampaikan informasi regulas yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pers.

“Kewajiban kami sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Pers maupun PWI Pusat regulasi tentang pers harus memenuhi standar,” ungkap Endro di Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Selasa (23/11/2021).

Endro yang saat ini telah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai ahli pers menyampaikan, standarisasi media pers cetak maupun eletronik atau online harus memiliki perusahaan yang bergerak dibidang pers yang dibuktikan dengan akta notaris dan surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM dan persyaratan lain juga wajib dikantongi.

“Begitu juga wartawan yang melakukan kegiatan peliputan dan publikasi diberbagai instansi harus mengantongi sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” jelas Endro.

Tidak berhenti sampai disitu, kata Endro, media pers juga wajib mengikuti Undang-Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers dan ketentuan dari Dewan Pers, sebagai upaya menjaga marwan indepedensi media pers, dan menjaga ruh demokrasi.

“Kami mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada semua instansi pemerintahan terutama lembaga legislatif Samarinda, sehingga ke depan ketika ada kerja sama publikasi hal itu bisa menjadi referensi utama,” ujarnya.

Bahkan, disebutkan Endro, sejumlah provinsi lain selain Kaltim sudah memiliki produk hukum turunan dari undang-undang pers dan aturan Dewan Pers berbentuk peraturan daerah, peraturan gubernur dan perturan wali kota maupun bupati yang mengatur standarisasi media pers yang boleh melakukan kerjasama dengan pemerintah.

“Salah satunya di Provinsi Riau itu sudah ada regulasi khusus di daerahnya, agar semua media pers ketika melakukan kerja sama publikasi ada standar yang wajib dipenuhi,” sebut Endro.

Pimpinan redaksi media pers juga dikatakan Endro, bahwa harus mengantongi UKW Utama. Begitu juga, media pers online di websitenya juga harus mencantumkan secara lengkap boks redaksinya berserta alamat. Selain itu, Endro juga menjelaskan perbedaan media sosial  dan media pers.

“Media sosial itu tidak memiliki badan hukum, sedangkan media pers itu memiliki badan hukum,” kata Endro.

Dijelaskan Endro, ketika ada konten atau aduan dari masyarakat yang mengugat atau melaporkan ke pihak kepolisian, media sosial akan terkena jeratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik,” pungkas Endro.

Sedangkan produk jurnalistik, jika ada yang melaporkan ke pihak kepolisian maka Dewan Pers akan membantu mengadvokasi terkait laporan tersebut .

Terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Endro menyampaikan selama 2021, PWI Kaltim telah melakukan UKW sebanyak 6 kali, diberbagai daerah di Kaltim seperti, Samarinda, Kukar, Bontang Berau, Paser. UKW selanjutnya akan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur pada bulan Desember.

Sementara Ketua SMSI Kaltim, Abdurrahman Amin menyampaikan, media siber juga memiliki wadah. Saat ini media siber yang tergabung dalam SMSI Kaltim berjumlah 576 media.

“Kami juga terus melakukan pembinaan terhadap media-media yang tergabung dalam SMSI,” ungkap Rahman.

Pembinaan itu, disebutkan Rahman, berbentuk bisnis maupun konten media. Hal itu dilakukan agar media dapat bertahan dan memberikan informasi akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

“Karena media juga dituntut untuk mengaji karyawannya sesuai dengan standar pengupahan,” sebutnya.

Dia juga menjelaskan, bagi wartawan yang sudah UKW utama maksimal memimpin dua perusahaan media pers.

Sementara, Sekretaris DPRD Samarinda, Agus Tri Sutanto mengaku kaget dengan berbagai penjelasan yang di sampaikan oleh Ketua PWI dan SMSI Kaltim. Agus, berterimakasih mendapat informasi tentang regulasi dan aturan turunan yang mempunyai standar.

“Terus terang saya merasa kaget atas penjelasan teman-teman dalam forum ini. Kami sangat mendapatkan informasi yang sangat baik tentang regulasi yang ada di media pers online,” ungkap Agus.

Bahkan, kata Agus, setiap media pers juga harus memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas (PT) bukan CV, dan bergerak di bidang pers dan publikasi.

Terkait regulasi perda atau aturan lainnya tentang standar kerja sama pemberitaan, kata Agus, pihaknya akan mendiskusikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.

“Kami juga akan mendiskusikan dengan Wali Kota Samarinda, Andi Harun terkait regulasi yang disampaikan oleh PWI dan SMSI Kaltim,” paparnya.

Dia mengharapkan pengurus PWI dan SMSI agar selalu menjalin komunikasi dan bermitra dalam mendiskusikan terkait perkembangan media pers dan regulasinya. Sehingga menjadi acuan pihaknya dalam melakukan kerja sama kegiatan publikasi.

Dia mengakui banyak media pers terutama online di Samarinda perkembangannya semakin pesat, dia tetap memberikan kesempatan dan ruang untuk semua media yang memiliki standar sesuai dengan regulasi.

“Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang bagi media pers, organisasi wartawan juga, saya berharap agar  di bina dan kita rangkul, pemerintah juga diatur oleh regulator,” pungkasnya.

Pihaknya juga mengapresiasi PWI dan SMSI yang telah menjaga kondusifitas perkembangan media saat ini. Agus berpesan agar organisasi pers sering berdikusi dan memberikan masuakan kepada Sekretriat DPRD Samarinda agar semua berjalan baik sesuai regulasi yang ada.

“Untuk mendukung kegiatan publikasi di lingkungan DPRD Samarinda, kam akan membuka ruangan untuk media center, diperkirakan Februari 2022 sudah jadi,” sebut Agus.

Di akhir pertemuan itu, Ketua PWI dan SMSI Kaltim menyerahkan dokumen yang berisikan media yang yang tergabung dalam SMSI dan daftar wartawan anggota PWI yang telah mengantongi sertifikat UKW. (man)

 

PNS, TNI-Polri, Karyawan BUMN Dilarang Cuti saat Natal dan Tahun Baru 2022

November 19, 2021 by  
Filed under Berita

JAKARTA – Belajar dari pengalaman sepanjang  pandemi tahun 2020,  pada periode libur panjang selalu menimbulkan peningkatan penularan peningkatan kasus covid-19 di Indonesia. Untuk itu langkah preventif dan perilaku yang dapat meningkatkan potensi penularan, setidaknya ada 4 faktor yaitu  mobilitas, cakupan vaksinasi, kepatuhan protokol kesehatan dan tingkat penularan virus.

Prof. Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 mengatakan  apabila faktor mobilitas dan tingkat penularan bisa dikendalikan dan kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan vaksinasi bisa ditingkatkan, maka akan semakin rendah potensi peningkatan kasus pasca libur Nataru. Mobilitas selalu meningkat disaat libur, seperti di pusat perbelanjaan, ruang terbuka publik dan taman, perkantoran dan lokasi transit.

Dia menjelaskan bahwa larangan cuti dan libur bagi ASN, TNI/Polri dan pegawai BUMN saat libur akhir tahun sebagai pengurangan mobilitas masyarakat yang tidak penting dan pendukung penerapan PPKM level 3 di seluruh daerah pada akhir tahun ini.

“Larangan cuti atau libur bagi ASN,TNI, Polri karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Dimana dilakukan penundaan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun,” kata Wiku Adisasmito dalam konferensi persnya, di Jakarta Kamis (18/11/2021).

Sebenarnya khusus untuk ASN larangan cuti di hari yang bersamaan dengan libur nasional telah diatur di dalam Surat Edaran (SE) MenPANRB No.13/2021 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2021.Di dalam SE tersebut MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatur pembatasan cuti bagi aparatur sipil negara (ASN).

Pada surat edaran tersebut menyebutkan Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional.

Tjahjo dalam edaran tersebut meminta agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi pegawai ASN pada periode yang dimaksud.

Dia juga meminta agar PPK memberikan hukuman disiplin bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“PPK memberikan hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar hal tersebut maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No.49/2018 tentang Manajemen PPPK,” bunyi SE tersebut.

Cuti dapat diberikan bagi PNS yang cuti melahirkan, sakit atau cuti karena alasan penting.(*/hel)

PWI Kaltara Siap Gelar Konfrensi

November 18, 2021 by  
Filed under Berita

TANJUNG SELOR – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) siap menggelar konfrensi provinsi (konferprov) pertama 27 November 2021 mendatang.

Jadwal pelaksanaan konferprov PWI Kaltara tersebut disepakati berdasarkan rapat pleno pengurus PWI Kaltara terkait pembentukan kepanitiaan konferensi PWI Kaltara yang telah disepakati bersama di Ruang Command Center DKISP Kaltara, Selasa  (16/11/2021)

Rapat juga memutuskan pelaksanaan acara di Kota Tarakan. Sementara untuk komposisi Panitia Pengarah (SC) diemban oleh Hairul Akbar, Ikram Mahmud dan Edy Nugroho.

Adapun posisi Ketua Panitia Pelaksana (OC) diberikan kepada Muhammad Dicky Umacina. Selanjutnya Ketua OC diberi waktu selama tiga hari sejak rapat pleno membentuk kabinet kepanitiaan guna kelancaran agenda lima tahunan tersebut.

“Alhamdulillah, setelah sempat tarik ulur selama sepekan terakhir, kemarin dalam rapat pleno pengurus, semuanya sudah dinyatakan klir dan sepakat, begitu juga dengan SK (surat keputusan) untuk para panitia itu,” kata Ketua PWI Kaltara, Datu Iskandara Zulkarnaen, Rabu (17/11/2021).

Iskandar berharap tidak ada kendala dalam pelaksanaan konferprov nanti. Ia juga meminta panitia pelaksana maupun panitia pengarah langsung bekerja mengingat waktu sangat mepet.

“Saya dan kita semua sangat berharap agenda lima tahunan ini berjalan dengan lancar dan tertib, serta mengedepankan protokol kesehatan karena masih di tengah pandemi. Prinsipnya sidang harus berjalan sesuai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga (PD/PRT) PWI yang ditetapkan di Kongres PWI Solo 2018 lalu,” tambah Datu.  (*/wal)

Next Page »