Wakil Bupati Kubar Ingatkan Larangan Keras Mudik

May 6, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengingatkan larangan keras mudik antar daerah mulai 6-17 Mei 2021. Hal tersebut disampaikan wakil bupati pada acara apel gelar pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2021 di halaman Polres Kubar, Rabu (5/5/2021)

Dikatakan Edyanto Arkan, aturan tersebut sejalan dengan edaran pemerintah pusat serta tim gugus covid nasional yang melarang mudik lebaran Idul Fitri 1442 H. Larangan dipertegas dengan surat edaran Gubenur Kalimantan Timur Nomor : 550/2341/2021/Dishub tertanggal 30 April 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Satgas Covid-19 Beserta Adendum Nomor 13/2021 dan Permenhub RI Nomor PM 13/2021 di Wilayah Kalimantan Timur.

Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 070/1174/Org-TU.P/IV/2021 Tentang Pembatasan Berpergian  Keluar Daerah Dan / Atau Mudik Dan / Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi  Covid-19.

Edyanto Arkan meminta masyarakat mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi kabupaten maupun tim covid nasional.

“Itu untuk mengatur kita semua untuk kita bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Sehingga kita ya untuk sementara menunda keinginan untuk bepergian sampai dengan tanggal 17 Mei nanti,” ucap Edyanto.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas dilarang bepergian. Jika memaksakan diri maka sanksi siap menanti. Hanya saja masih ada pengecualian bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak seperti sakit.

“Bagi pegawai tentu ada sanksi baik teguran lisan maupun sanksi administratif khususnya bagi pegawai PNS non PNS,” ujar Edyanto Arkan.

Sementara Kapolres Kubar AKBP.Irwan Yuli Prasetyo menegaskan bagi masyarakat yang nekat mudik akan diperiksa KTP. Jika berasal dari luar daerah maka akan diminta putar balik.

“Secara random kami akan melakukan pengecekan. Jika diketahui memiliki KTP luar Kubar ya akan kita putar balik,” katanya.

Kapolres menyebut ada 3 posko terpadu yang disiapkan tim gabungan. Yaitu pos penyekatan, pos pelayanan serta pos pengamanan. Tiga posko tersebut akan tersebar di sejumlah titik yakni Jalan Poros Jempang, Muara Lawa, Siluq Ngura Jengan Danum dan Bongan. Selain TNI-Polri nantinya akan melibatkan tim medis Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid anti gen bagi pemudik.

Dinas kesehatan akan melakukan Rapid Antigen jika diperlukan. Jika didapat hasil positif akan langsung di karantina. Tetapi kalau negatif dengan alasan tertentu masih diperbolehkan melanjutkan perjalanan

Sementara untuk karantina berpusat di lokasi yang telah disiapkan pemda dan terpisah dari posko..

“ Dari posko hanya sementara nanti dari dinas kesehatan langsung dibawa ke pusat karantina,” jelas Kapolres Irwan Yuli Prasetyo.

Adapun jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 300 orang. Baik dari TNI-Polri maupun dinas perhubungan, Sat Pol PP serta dinas Kesehatan.

Larangan mudik sendiri tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum namun juga wajib diikuti pengusaha angkutan umum. Baik darat, suangai maupun udara.

“Angkutan umum masih dilarang, itu instruksinya dari gubenur juga. Nanti silakan rekan-rekan baca,” ucap Kapolres. (arf)

Eko Setuju Pemkot Revitalisasi Citra Niaga

May 4, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

Samarinda –Eko Elyasmoko, Anggota DPRD Samarinda dari Fraksi Demokrat mendukung wacana Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan revitalisasi Citra Niaga Part II setelah Andi Harun bertemu dengan arsitek asal Bali, Antonio Ismael Risianto yang mendesain Citra Niaga hingga mendapatkan penghargaan internasional Aga Khan Award 1989 pada 9 April 2021 lalu.

Dia menyarankan agar pembangunan Citra Niaga part II ini dilakukan tanpa menghilangkan konsep awal, sesuai dengan karakter dan khas daerah, namun hanya dibenahi fasilitas dan ditata kembali lebih indah.

Eko Elyasmoko

“Kalau pembangunan lebih tertutup saya tidak setuju, harus dibangun dengan konsep secara terbuka atau open, sehingga dapat dinikmati seluruh masyarakat Samarinda,” kata Eko saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (3/5/2021)

Dia menambahkan, kawasan Citra Niaga yang sebelumnya menjadi pusat pembelanjaan souvenir dan kuliner Samarinda kini banyak berubah fungsi seperti menjadi kafe. Menurutnya, hal tersebut harus tetap difasilitasi namun Pemkot harus memperhatikan konsep desain bangunan dengan suasana open.

Politis dari fraksi Demokrat ini menyebutkan, masyarakat Samarinda lebih menyukai kawasan yang terbuka untuk menghabiskan waktu senggangnya, di sisi lain juga masyarakat ingin pembangunan dengan memperbanyak fasilitas wisata atau tempat hiburan, pasalnya tidak semua masyarakat berkunjung ke mall, lebih memilih pada kawasan yang terbuka

“Selama anggaran cukup untuk pembangunan Citra Niaga Part II kami tetap men-supoort untuk kemajuan Kota Samarinda,” jelas anggota Komisi III ini.

“Wacana tersebut dapat direalisasikan oleh Pemkot Samarinda, sehingga Citra Niaga menjadi pusat pembelanjaan warga Samarinda seperti dahulu kala dan menarik wisatawan berkunjung ke Kota Tepian ini,” tutupnya (man)

Kadis DPMPD Kaltim Mengaku Terbuka Terima Dukungan Mahasiswa Membangun Desa

May 3, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengaku terbuka untuk menerima dukungan mahasiswa dalam membangun desa di Kaltim.

“Mahasiswa dengan jiwa kritis dan intelektualnya tentu akan memberi warna dalam pembangunan desa. Makanya kita selalu terbuka terhadap mereka yang ingin ikut ambil bagian,”yakin M Syirajudin saat melepas mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda yang baru menyelesaikan program Praktek Kerja Lapangannya di lingkungan DPMPD Kaltim, Senin (3/5/2021).

Tidak terkecuali mereka yang akan melaksanakan program PKL, magang, atau sejenisnya. Sebab itu merupakan bentuk aplikasi penerapan ilmu yang didapat dibangku kuliah sebelum akhirnya mereka memasuki dunia kerja sebenarnya saat lulus kuliah.

Banyak yang bisa dilakukan mahasiswa PKL dan magang. Tentunya membantu bidang teknis terkait sesuai kompetensi ilmu yang dimiliki.

“Bahkan pelaksanaannya kita bagi ke bidang-bidang dan dirotasi ke bidang lain agar ilmu yang didapat semakin luas. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan apa yang dikerjakan disini bernilai ibadah,”katanya.

Dia mengaku DPMPD Kaltim sebagai instansi menangani urusan pemberdayaan masyarakat desa selalu bekerjasama dengan Unmul Samarinda dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap tahunnya.

Menururnya, banyak hal yang diharap dilakukan mahasiswa untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Diantaranya membantu mengidentifikasi masalah desa untuk menjadi dasar menetapkan program pembangunan ke depan.

“Kalau tahun ini kita titip mahasiswa melakukan pendataan profil dan SDGs desa. Kedua data ini yang kita butuhkan. Meringankan tugas DPMPD. Penting sebagai acuan dalam merencanakan pendampingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,”katanya.

DPMPD, kata dia, akan membantu membuatkan semacam quisoner data yang dibutuhkan untuk profil dan SDGs Desa. Dengan begitu peserta KKN hanya tinggal menggali data dan mengisinya sesuai kondisi lapangan.(AM)

Kadis DPMPD Bersyukur Menteri Kunjungi Bundes Payang Sejahtera

May 1, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

KUKAR — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin bersyukur atas kehadiran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar ke BUMDes Payang Sejahtera, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (1/5/2021).

Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri ini dalam kunjungannya ke Kaltim difokuskan melihat pengembangan BUMDes yang terbilang berhasil di Kaltim.

“Kita berharap kedatangan Gus Menteri berdampak semakin berkembangnya pengelolaan BUMDes di Kaltim, ” harap Iyad, sapaan akrab M Syirajudin

Dikatakan Iyad, kedatangan Gus Menteri menunjukkan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pembinaan pengelolaan BUMDes.Hal ini Meningkatkan semangat dan komitmen desa memajukan desanya melalui pengelolaan BUMDes dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Iyad menbjelaskan, pemerintah telah menerbitkan PP No11/2021 tentang BUMDes yang mengatur BUMDes sebagaibbadan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

“Sejalan dengan itu, Pemprov Kaltim dalam Rencana Pembangunan Jangkauan Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2019-2023 menerapkan pengelolaan BUMDes menjadi bagian program prioritas dalam pencapaian target meningkatkan status 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim,” kata Iyad.

Iyad menbgajak memaksimalkan pengelolaan BUMDes di Kaltim dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memajukan desa mewujud Visi Pembangunan Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat. (AM)

Kepala DPMPD Kaltim Tinjau Sekretariat TA P3MD Kabupaten Kutai Timur

April 30, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pembinaan dan pemantauan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kaltim, di Kabupaten Kutai Timur.

Monev diawali meninjau lokasi Sekretariat Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten Kabupaten Kutai Timur dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Kabupaten Kutai Timur.

“Kedatangan kita untuk meninjau Sekretariat TA P3MD Kabupaten Kutai Timur yang baru disewa untuk tahun ini. Kondisinya layak dan jarak tempuh dengan Kantor DPMD Kutai Timur memadai dijadikan sekretariat,” ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat meninjau Sekretariat TA P3MD Kabupaten Kutai Timur, Jumat (30/4/2021).

Syirajudin berharap tenaga pendamping bisa bekerja lebih baik dalam melakukan pendampingan desa. Memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai aturan.

“Tentunya harus sesuai Permendes PDTT terkait prioritas penggunaan dana desa 2021 dan peraturan terkait lainnya terkait penyalurannya. Inilah tugas pendamping. Sebagai perpanjangan tangan Kemendes PDTT memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan,”katanya.

Sedangkan koordinasi dengan DPMK Kutai Timur, dia mengajak menyamakan persepsi dan langkah terkait target meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) 150 desa dari 518 desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim ditingkatkan menjadi minimal berkembang, hingga menjadi, maju, dan mandiri.

Dengan demikian ada kesamaan target dan pembagian peran antara provinsi dan kabupaten dalam pengentasan desa dangat tertinggal dan tertinggal. Terlebih Gubernur Kaltim saat Rakor DPMPD Kaltim 2021 mengingatkan agar 2022 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal di Kaltim.

Berdasarkan data IDM 2020 tercatat masih ada 4 desa sangat tertinggal di Kaltim, kemudian 128 desa tertinggal, 456 desa berkembang, 202 desa maju, dan 51 desa sangat berkembang.(*/AM)

Next Page »