Kendaraan Patroli Satlantas Sudah Terpasang kamera ETLE Mobile (Tilang Electronik)

SENDAWAR – Satlantas Polres Kutai Barat (Kubar) sudah memberlakukan tilang elektronik dengan menyiagakan pengawasan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile yang terpasang di tiga kendaraan satu mobil dan dua sepeda motor, Dengan adanya ETLE ini diharapkan tingkat pelanggaran di kawasan Zona Zero Tolerance akan menurun.

“Sejak awal Mei 2021 kami sudah menjalankan tilang electronic ETLE ini terutama di zona zero tolerance dipasang satu mobil patroli dan dua unit sepeda motor,”ujar Kasat Lantas Polres Kubar, AKP Alimuddin di ruang kerjanya, Rabu (5/5/2021).

Dijelaskan Alimuddin, kamera ini akan merekam atau menditeksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Apabila ada pengendara yang melanggar tidak akan lepas dari pengawasan kamera mobile tesebut. Dipastikan pelanggar akan mendapatkan tilang electronik hasil output dari perangkat ETLE berupa foto dan video, yang dapat dianalisa untuk memastikan pelanggaran lalu lintas secara akurat dengan mengedepankan transparansi.

“Kami sudah memantau semua pelanggaran yang ada dan terkontrol serta diketahui petugas Satlantas Polres Kubar yang memantau dari ruang kontrol dan pengawasan jalan yang memiliki monitor pengawas,” bebernya.

Ia menuturkan, bagi pengendara yang telah dinyatakan melanggar atas pembuktiannya, akan menerima surat dari polisi dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan tersebut, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam surat tersebut terdapat barcode yang dapat mendeteksi video terkait dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Semoga proses uji coba di lapangan lancar dan bebas hambatan selama Ramadan berlangsung,” imbuhnya.

Dikatakan Alimuddin, pola sistem penindakannya yang sudah terkonsep rapi dan baik karena mengedepankan pendekatan khusus kepada masyarakat dengan cara menyampaikan sosialisasi di lapangan sebelum berlaku secara efektif di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“Sejauh ini kami sudah memasang perangkat tiga kamera ETLE dan satu set alat kontrol yang ditempatkan di ruang operator. Satu kamera terpasang di mobil patroli lantas, dan dua lainnya terpasang di helem petugas patroli bermotor,” bebernya.

Alimuddin membeberkan, apabila ada pengendara yang melanggar akan dikirim surat tilang tersebut ke alamat pemilik kendaraan. Jika dalam jangka waktu tiga bulan tidak di bayar surat surat kendaraan akan di blokir, dan kendaraan tersebut digolongkan dengan mobil bodong tidak memiliki surat surat yang sah, sampai pemilik kendaraan membayar denda tilang tersebut. Saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pemilik harus melunasi denda tilang terlbih dahulu. Blokir dapat dibuka kembali setelah semuanya lunas.

“Kita lihat saja hasilnya dalam sepekan pertama ini, berapa banyak pelanggaran yang ditemukan lewat kamera canggih ini. Saya berjanji akan merilis data pelanggaran dalam tahap uji coba nanti,”ungkapnya.

Alimuddin mengimbau kepada masyarakat, sebelum membeli kendaraan hendaknya di cek dulu tunggakan tilang electroniknya maupun pajak kendaraanya. Apabila masyarakat membeli kendaraan tidak teliti akan menanggung beban yang tidak terduga saat membayar pajak kendaraanya.

“Karenaya, sebelum kendaraan itu dibeli cek semua dulu tunggakan tunggakan kendara tersebut apa masih ada atau sudah bersih dari tunggakan,” katra Alimuddin. (arf)

Elektabilitas Partai Demokrat Peringkat Kedua

JAKARTA – Pasca Pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal, AHY semakin rajin keliling nusantara. Dampaknya, elektabilitas Partai Demokrat bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%. Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektablitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Ini merupakan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada periode 8-15 April di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%. Hasil survei ini disampaikan Peneliti LP3ES Erwan Halil, didampingi Direktur LP3ES Fajar Nursahid, hari Rabu (5/5) di Jakarta. Prof. Firman Noor dari LIPI hadir sebagai penanggap.

Imbas ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi.

Diatas AHY, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra dan Menteri Pertahanan, dengan 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.

Dibawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%.

Saat popularitas Ketua-ketua Umum partai politik di Senayan dibandingkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%, diikuti oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (23,3%). Di luar dugaan, popularitas Ketua Umum PD AHY berada di posisi ketiga dengan 21,5%, diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (6,8%), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (6,1%).

Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut (19,8%), visi-misi dan program partai (9,2%), peduli pada rakyat kecil (8,3%). Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon Presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama (9,7%), diikuti oleh pengalaman (9,3%), merakyat (7,9%), cerdas dan memberi solusi (7,5%) serta berwibawa (6,1%).

Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen (34,9%), sering melakukan dialog dengan masyarakat (26,6%) dan sering berkumpul bersama masyarakat (21,7%). Alasan ini pula yang tampaknya membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat AHY giat menyambangi konstituennya di daerah-daerah. (***)

SKK Migas Kalsul Bertekad Produksi Migas 1 Juta Barel Sehari

Vivaborneo.com, Samarinda — Pemerintah Indonesia masih mengimpor bahan bakar minyak sebanyak di atas 1,5 juta barel per hari sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 700-an ribu barel saja per hari. Secara perlahan, pemerintah akan mengurangi impor dengan cara menggenjot produksi dalam negeri. Read more

SMSI Pilih UKW Berbasis Undang-Undang Pers

JAKARTA- Perusahaan pers yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) memilih penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang berbasis Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Pers selama ini.

“Pers itu profesi khusus yang pelatihan dan pengembangannya harus ditangani ahli di bidangnya. Undang-undangnya dibuat khusus pers, bukan bersumber dari ketenaga-kerjaan,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus, Selasa (4/5/2021) dalam acara penandatanganan kerjasama penyelenggaraan UKW antara SMSI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) di Laboratorium Multimedia FIKOM UPDM (B), Jakarta Selatan.

Firdaus menegaskan, dalam pelaksanaan UKW, SMSI sebagai konstituen Dewan Pers mendukung sepenuhnya peraturan-peraturan yang ditetapkan Dewan Pers.

Penandatanganan kerjasama UKW SMSI-UPDM dilakukan oleh Ketua Umum SMSI Firdaus dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UPDM Dr Yoga Prasetya Santoso, MSi dengan disaksikan oleh Ketua Jurusan Komunikasi UPDM Dr Wahyudi Pratama, Ketua Program Studi Jurnalistik Nasrullah, MSi, dan Kapala Bagian Umum Habib Umar.

Dari pihak SMSI hadir juga Sekretaris Jenderal SMSI Mohammad Nasir, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan SMSI Pusat Dr Retno Intani ZA, MSc Ketua Bidang Luar Negeri Aat Surya Syafaat, dan penguji UKW Makali Kumar.

Dalam penyelenggaraan UKW yang merupakan tugas negara, dalam hal ini Dewan Pers yang dibentuk oleh undang-undang RI, Firdaus memilih bekerja sama dengan Lembaga UKW milik FIKOM UPDM yang telah memiliki reputasi baik, serta tradisi pengembangan keilmuan komunikasi yang tidak diragukan lagi.

Setelah kerjasama ini, UPDM dan SMSI menyelenggarakan pelatihan, training of trainer (ToT) untuk mempersiapkan penguji UKW terbaik dari UPDM dan wartawan utama SMSI.

“Para wartawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam SMSI, nanti diuji oleh lembaga UKW UPDM. Jadi nanti para penguji UPDM keliling ke seluruh provinsi untuk menguji wartawan,” kata Firdaus.

Selain menjalin kerjasama dengan UPDM, SMSI juga bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesi (PWI) dalam melayani para wartawan yang bekerja di perusahaan anggota SMSI untuk UKW. Di seluruh Indonesia, perusahaan media pers siber yang bernaung di SMSI tercatat 1.225 media.

Sementara itu Dr Yoga Prasetya Santoso dalam sambutannya mengatakan, kerjasama UPDM -SMSI merupakan langkah strategis untuk mendorong terciptanya jurnalis profesional, beretika, melaksanakan kode etik jurnalistik.

Masyarakat, kata Yoga, membutuhkan wartawan berkompeten, profesional dan memerangi berita bohong (hoax) yang banyak disebarkan media sosial. (**)

Hadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, BI Kaltim Siapkan Rp4,12 Triliun

Vivaborneo.com, Samarinda — Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,12 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang diperkirakan akan meningkat dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.  Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Tutuk SH Cahyono dalam rilisnya pada Rabu (21/4/2021). Read more

Next Page »