Pelajaran dari ‘Kericuhan’ Anggota Polisi Vs Paspampres

July 11, 2021 by  
Filed under Opini

KERICUHAN kecil antara salah satu anggota pasukan pengamanan presiden (paspampres) dengan anggota kepolisian yang bertugas menjaga kawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi trending topic di jagat maya.

Meski kasus itu sudah dinyatakan selesai dengan permintaan maaf dari Kapolres Jakarta Barat kepada Komandan Paspampres namun peristiwa itu menyisakan sebuah pertanyaan, kenapa sikap polisi sedemikian ‘garang’ ketika menghadapi perilaku masyarakat saat ini..?

Ropi’i

Salah satu pernyataan bijak yang bisa menggambarkan pekerjaan polisi adalah bahwa polisi adalah profesi yang bekerja dalam bayang-bayang stres. Kenapa demikian, ?

Sejak polisi berpisah dengan TNI ( dulu ABRI ),   watak polisi sudah berubah dari militeristik menjadi berwatak sipil. Namun demikian, meski sudah berwatak sipil, dalam bekerjanya polisi masih menerapkan sistem komando sepertinya halnya militer.

Polisi bergerak karena adanya rangkaian perintah dari atasan mereka. Dalam sistem komando, perintah adalah perintah (Befehl ist befehl). Inilah salah satu sumber stres personel polisi.

Faktor pekerjaan polisi yang penuh resiko juga ikut berkontribusi menjadi sumber stres anggota polisi. Pekerjaan polisi selalu bersinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam karakter. Dari orang berwatak baik, jahat maupun komplotan penjahat yang membuat resah masyarakat.

Kondisi lingkungan dengan berbagai karakter masyarakat ini ikut membentuk karekater polisi. Karena itulah jika ingin melihat karakter polisi lihat karakter masyarakatnya. Dengan bahasa lain begitu masyarakat,begitu pula polisinya.

Di lingkungan masyarakat yang berkarakter keras, maka secara otomatis perilaku keras akan terlihat dari sikap polisi di lapangan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini pandemi COVID-19, dengan berbagai persoalan di dalamnya yang membuat masyarakat mudah marah, frustasi hingga memaksa melanggar aturan.

Tentu kondisi ini juga mempengaruhi kerja polisi di lapangan. Bagi polisi ini memang dilematis, di satu sisi polisi harus humanis, namun sisi lain polisi juga harus tegas menghadapi kondisi masyarakat saat ini.

Secara undang-undang, memang polisi diberi kewenangan kekuasaan seperti menghentikan orang, memeriiksa dan menggeledah. Termasuk dalam kasus polisi memeriksa dan menggeledah anggota paspampres yang memicu protes sejumlah persoinil paspampres hingga ‘menggeruduk’ markas Polres Jakarta Barat.

Dalam praktek di lapangan, memang tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Jika tidak hati-hati, penerapan kewenangan polisi rentan tergeliincir pada sikap perilaku polisi yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah atau perlawanan apalagi jika yang dihadapi adalah institusi seperti TNI.

Dari kasus di atas , ini menjadi perenungan bagi anggota polisi di lapangan bahwa dalam melaksanakan penerapan hukum (melalui kewenangan yang dimilikinya) itu tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, ada pergulatan sosilogis dan kemanusiaan di sana. Karena itulah pimpinan Polri selalu mewanti-wanti anggotanya ketika berhadapan dengan masyarakat selain ketegasan juga tetap mengedepankan sikap humanis.

Ropii Wartono, pegiat LSM Marka/pernah aktif di Indonesia Police Watch (IPW)

Refleksi Hardiknas 2021- Bahagia Belajar, Bahagia Mengajar

May 1, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim – yang beberapa hari lalu mengemban amanah tambahan sebagai Mendikbud Riset dan Teknologi (Ristek) – telah mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai konsep pendidikan nasional sejak akhir 2019.

Namun pola itu belumlah cukup. Seluruh elemen yang berada dalam lingkaran pendidikan dan pembelajaran perlu menambah satu variabel penting; kebahagiaan. Sehingga, proses belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan bahagia.

Dengan variabel kebahagiaan, para pelajar akan lebih menikmati proses membangun learning attitude di atas learning skills-nya. Dan para pengajar akan menikmati proses membangun teaching attitude di atas teaching skills-nya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih merdeka belajar, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan seolah menjadi “penjara digital” baru. Para siswa sibuk menatap gadget dengan tugas-tugas menumpuk. Sedangkan para guru dituntut membuat bahan ajar digital yang “harus menarik” dan tetap edukatif.

Apakah Anda tahu bagaimana rumitnya membuat bahan ajar digital? Informasi dari rekan yang biasa mengolah video, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat video edukasi berdurasi singkat. Prosesnya kompleks; mengumpulkan materi, menyusun materi agar easy understanding, meng-input audio, teks, dan visualiasi, hingga editing akhir.

Para guru harus mengemban beban kerja berlebih karena perubahan cara kerja yang signifikan. Padahal mereka juga orangtua, yang harus mendampingi anak-anaknya. Guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena kondisi sosial emosional, serta tak ada akses peningkatan kompetensi.

Pada sisi lain, begitu banyak testimoni bahwa PJJ begitu menjemukan bagi anak, plus melelahkan bagi orangtua. Ada beragam cerita dan “derita” yang terungkap di dunia nyata dan maya.

Misalnya, sang ibu hanya punya 1 ponsel namun harus aktif di beberapa grup kelas anak di waktu yang nyaris bersamaan; dengan keterbatasan paket data, memory internal, dan “kegaptekan”. Banyak pula fenomena anak asyik nge-mall, nge-game, dan ngumpul di tengah kejenuhan PJJ.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), April 2020, menunjukan banyak murid mengeluhkan PJJ. Alasannya; keterbatasan kuota, peralatan tidak memadai, tak memiliki laptop/PC, tugas berat dan menumpuk dengan limit waktu sempit, hingga kurang istirahat dan kelelahan.

Tantangan lebih besar muncul ketika PJJ diterapkan di daerah dengan infrastruktur IT yang terbatas. Terutama di daerah pelosok Kaltim yang minim fasilitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pandemi pun, dunia pendidikan telah memiliki banyak permasalahan.

Lantas, bagaimana solusinya? Menimbang situasi terkini serta berbagai faktor, saya memandang pembelajaran tatap muka (PTM) perlu segera diberlakukan di Kaltim. Apalagi berbagai persiapan telah dan terus dimatangkan.

Proses vaksinasi terhadap guru-guru di Kaltim terus berproses. Sejumlah sekolah percontohan PTM juga menunjukkan progres yang positif. Dinas Pendidikan Kaltim pun mengakui perangkat-perangkat sudah siap untuk PTM dan berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan.

Semoga dengan dimulainya PTM, para siswa dan guru kembali menemukan kegembiraan dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih terdapat pembatasan sesuai prokes, setidaknya PTM akan lebih memudahkan transfer of value and character dari pendidik kepada obyek didik. Juga mengurangi beban tugas para guru yang harus membuat materi PJJ.

Guna membangun kebahagiaan para guru, variabel kesejahteraan juga harus sangat diperhatikan. Terutama tenaga pendidik honorer sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan KBM. Bagaimana mungkin seorang pendidik – yang harus mencetak karakter kuat generasi muda – pendapatan bulanannya masih di bawah UMP/UMK. Padahal Kaltim masih kekurangan ribuan guru.

Guru honorer yang memenuhi jam mengajar 24 jam per pekan, semestinya besaran pendapatannya sama dengan guru ASN. Pemerintah daerah harus berkomitmen penuh soal kesejahteraan guru honorer. Kesetaraan gaji bukan persoalan bisa atau tidak, tapi komitmen riil pemerintah daerah.

Kita semua berharap, guru-guru di nusantara, khususnya Kaltim, bisa terus meningkat kesejahteraannya, seiring dengan peningkatan kompetensinya. Terutama para guru honorer SD dan SMP yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota. (*)

Refleksi Hari Kartini 2021 – Perkokoh Perlindungan Perempuan, Terus Perkuat Arus Dukungan

April 20, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni*

Aji Mirni Mawarni

UNIT Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur mencatat, telah terjadi 216 kasus kekerasan seksual pada tahun 2020. Sementara pada 2019, terdapat 200 kasus. Kasus kian melonjak kala pandemi Covid-19 menerjang.

Secara nasional, berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.209 kasus kekerasan seksual dari 14.495 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.

Sementara di 2021, tercatat 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Angka-angka ini belum menggambarkan kondisi riil. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es; hanya sedikit yang tampak di permukaan.

Sejumlah pakar mengatakan isu kekerasan seksual berakar dari berbagai faktor yang kompleks. Ada faktor eksternal berupa ekonomi, lingkungan, pergaulan, interaksi di medsos. Ada pula faktor internal di keluarga, seperti psikologis, biologis, penanaman nilai, hingga standar moral.

Penanganan isu krusial ini membutuhkan upaya menyeluruh, baik preventif maupun represif, beserta sinergi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk pencegahan oleh lingkungan terdekat. Pastinya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan seluruh lapisan masyarakat.

Diusulkan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, per 23 Maret 2021.

Setidaknya, kondisi ini memperlihatkan keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual. Juga menggambaran bahwa parlemen telah menyerap aspirasi kaum perempuan yang menginginkan payung hukum dan perlindungan negara di tengah berbagai ancaman kekerasan seksual.

Kami, Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), terus mengajak semua lapisan dan elemen perempuan di daerah untuk menggaungkan bahwa agenda perlindungan perempuan membutuhkan payung hukum. Tidak hanya regulasi di level nasional, tapi juga di level lokal.

Kami meyakini setiap perempuan anggota legislatif (aleg) di daerah siap berperan di komisi masing-masing dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. KPPRI juga terus memperluas jejaring di daerah. KPPRI pun menyusun list prioritas RUU yang perlu mendapatkan pengawalan, juga membangun kelembagaan KPPRI sebagai rumah pergerakan perempuan.

Kami terus memperkuat jejaring dan konsolidasi internal, plus membangun kerja sama dengan banyak pihak, baik untuk agenda internal maupun agenda publik. Secara makro, dukungan untuk pemberdayaan perempuan dan anak harus diperkokoh secara formal dalam RPJMN.

Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, sejumlah agenda perlu diperkuat. Pertama, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, di antaranya meningkatkan fasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan, baik yang melalui kelurahan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kedua, penguatan kampanye kaum perempuan untuk meningkatkan literasi secara luas.

Ketiga, perlu sinergitas aleg perempuan di Senayan hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kepedulian publik mengenai perempuan dan politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Bila pemahaman perempuan semakin baik terhadap politik, mereka bisa memperkuat fungsi kontrol (selain elemen mahasiswa) terhadap lahirnya kebijakan.

Tepat di Hari Kartini 2021, saya melihat sebagian kalangan masih memaknai emansipasi secara tidak tepat. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah sikap “berani” perempuan terhadap laki-laki (khususnya remaja) dalam mengungkapkan perasaan cinta dengan alasan emansipasi. Banyak pula perempuan yang melanggar komitmen dengan suami ketika mereka aktif di luar rumah.

Saat ini, di semua bidang pekerjaan selalu ada perempuan. Tak hanya kualitas yang diperhitungkan, namun perempuan juga harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam rumah tangga, sang ibu harus tangguh dan berkualitas. Karena ia berperan kuat membentuk karakter anak-anaknya.

Perlu diingat, yang diperjuangkan Kartini adalah kesetaraan memperoleh pendidikan bagi perempuan. Alhamdulillaah, keluarga saya tak pernah membedakan pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Kami memiliki kesempatan yang sama meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan orangtua saya memberikan ruang yang sama bagi kami dalam mengemukakan pendapat. (*)

*Anggota MPR RI / Komite II DPD RI, Sekretaris Divisi Penguatan Kelembagaan dan Capacity Building, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI).

Gonta Ganti Aturan Pandemi, Umat Jadi Korban Uji Coba Kapitalisme

February 7, 2021 by  
Filed under Opini

Dunia saat ini berada di momentum kritis pandemi covid 19. Kasus demi kasus melonjak pesat ditengah upaya penanganan yang terus berjalan. Semua pihak merasakan betul dampak wabah yang usianya menuju satu tahun. Untuk itu, pemerintah harus tetap terdepan mengawal kondisi dengan kewenangannya menentukan kebijakan. Agar sendi-sendi kehidupan kembali pulih dari sakitnya.

Dewi Murni

Lain dulu, lain sekarang. Jika sebelumnya diterapkan PSBB, lalu berganti new normal dengan diikuti perubahan diksi menjadi adaptasi kebiasaan baru, kini PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Intinya sama yakni pembatasan ruang gerak masyarakat, hanya teknis berbeda. Dan, kiniGubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noormelakukan pembatasan selama 2 hari guna memutus penyebaran virus Corona (COVID-19). Pembatasan yang dinamakan dengan istilah ‘Kaltim Steril’ atau ‘Kaltim Silent’ itu akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021 akhir pekan ini (detiknews, 4/2/2021).

Pemerintah menerapkan PPKM di Jawa-Bali mulai 11 Januari lalu hingga dua pekan kedepannya. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, sejak 15 Januari hingga 29 Januari Balikpapan ikut menerapkan PPKM. Adapun Samarinda, Kutai Kertanegara, Berau dan Bontang kabarnya akan menyusul (kaltimtoday, 19/1/2021)

Dua pekan terlewati. PPKM malah dinilai tidak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa. Ia mengakui pelaksanaan PPKM yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus Covid-19.Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jumat (29/01/2021) yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01/2021).

Benar saja. Realitasnya, kasus covid19 tetap melonjak meski ditengah PPKM. Terbukti per 26 Januari kasus covid19 di Indonesia tembus 1 juta. Tertinggi se-Asia, melebihi India. Berdasarkan data Worldometers per Selasa (2/1/2021), Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif, sementara India hanya memiliki 164.278 kasus aktif (cncbindonesia.com, 2/2/2021).

Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk. Ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan. Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut (kompas, 1/2/2021).

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan, mengatakan ketidakefektifan yang dimaksud ialah salah satunya masih tingginya mobilitas masyarakat. Dany juga menjelaskan jika PPKM setidaknya bisa menekan 30-35 persen mobilitas. Namun faktanya, PPKM hanya mampu menekan angka 10-25 persen (kompas.tv, 31/1/2021).

Alhasil, kekecewaan harus ditanggung bersama, walaupun kekecewaan ini terlampau telat. Sebab kita sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran menjelang 1 tahun covid19. Hasilnya justru cluster demi culster baru terbuka, konon katanya ada lagi cluster perkantoran dan keluarga. Anehnya, PPKM yang dinilai tidak efektif malah diperpanjang. Sudah tau tidak efektif kok diperpanjang. Kasian umat, lagi-lagi umat jadi korban uji coba. Apalagi para pelaku usaha yang kian menjerit semasa PPKM diperpanjang.

Dari sini terlihat sikap penguasa mengurusi pandemi terkesan setengah hati. Nanggung. Masih hitung-hitungan dan penuh kompromi, antara keselamatan nyawa umat dan kepentingan para pemilik modal (kapital). Saat pandemi harus disolusikan, para kapital pun tetap harus mendapat lampu hijau menjalankan usaha/bisnis mereka. Karena bagaimana pun penguasa tetaplah fasilitator para kapital. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu, agaknya penguasa tertimpa kebingungan lantaran belum berpengalaman hadapi pandemi. Akhirnya, aturan coba-coba jadi solusi. Begitulah bila negara menjadikan sistem kapitalisme sekuler sebagai sistem aturannya. Agama hanya sampingan. Sewaktu-waktu bermanfaat barulah aturan agama tersebut diadopsi.

Bertolak belakang dengan kapitalisme, islam justru punya konsep sempurna mengatur jalannya kehidupan. Bahkan untuk hal yang sifatnya darurat dan tiba-tiba, aturannya sudah ada. Menyoal pandemi, islam punya solusi. Semasa Rasulullah dan khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah penyakit. Cukup sekali instruksi untuk di rumah saja (lockdwon syar’i) masyarakat dengar dan taat. Tanpa tapi. Mereka sudah saling ridha satu sama lain ketika akses keluar masuk wilayah ditutup. Mereka sudah ikhlas satu sama lain ketika yang sakit harus dipisah dari yang sehat.Mereka juga tidak ragu ketika yang sehat diminta beraktifiitas seperti biasa, karena ada jaminan keamanan dan kesehatan dari negara. Berbeda sekali dengan potret masyarakat kapitalisme sekuler yang terkesan menyepelekan anjuran pemerintah. Perintah memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi segala bentuk kerumunan dianggap remeh. Akidah sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) yang ditanamkan ditengah-tengah umat membuat mereka memiliki krisis keimanan.

Ketaatan yang luar biasa itu efek dari penerapan sistem islam secara formal dan total. Kepatuhan dengan arahan pemimpin terbeli atas keimanan kepada Allah.Saat Allah berkata, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan/Pemerintah) di antara kamu. Jawaban mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Atas keimanan kepada Allah juga pemimpin akan sangat berhati-hati mengambil setiap langkah kebijakan. Dia akan berkolaborasi pada pakarnya, lalu merujuk pada hukum islamnya. Sungguh mengagumkan.

Itulah buah dari pembinaan masyarakat oleh negara bersistemkan islam. Yang menghasilkan kepercayaan ditengah-tengah umat kepada sang pemimpin dan negara. Sebab dimata mereka pemimpinnya telah terbukti amanah. Negara terbukti bertanggung jawab, bersungguh-sungguh mengurus umat dengan penuh keimanan. Bagaimana tidak, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, seluruh sistem memakai pedoman dari al-Quran dan as-Sunnah. Bukan aturan coba-coba yang menjadikan umat sebagai kelinci percobaan.

Maka dari itu, melihat kapabilitas islam dan kepayahan kapitalisme dalam mengatasi pandemi. Sudah selayaknya islam dijadikan rujukan dunia agar pandemi berhenti. Hukumnya jelas dan pasti, serta memiliki keakuratan yang tinggi. Sebab sistem islam tidak bersumber dari akal manusia yang lemah dan terbatas, melainkan dari Rabbi Ilahi. Allah swt.

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. [QS. Al-Baqarah: Ayat 2]

(Dewi Murni, Aktifis Dakwah Pena, Praktisi Pendidikan, Balikpapan, shafiyyahallaltif@gmail.com)

Tertibkan Pemanfaatan Wilayah, Galang Petani Milenial

February 3, 2021 by  
Filed under Opini

*Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

PENYULUH pertanian berperan penting dalam proses penguatan sektor pertanian di daerah. Temuan di lapangan, jumlah tenaga penyuluh pertanian di kabupaten/kota di Kaltim masih kurang. Ada pula keluhan soal tunjangan dan sarana prasarana operasional penyuluh yang dinilai kurang memadai.

Tenaga penyuluh di Kaltim berjumlah 1.090 orang. Sebanyak 547 orang berstatus ASN, 80 orang THL Pusat (sudah menjalani tes namun belum ada pengangkatan), 208 orang THL bantu, dan 255 orang penyuluh swadaya. Mereka bergerak menangani 1.038 desa/kelurahan yang ada di Kaltim. Dalam kondisi ini, seorang tenaga penyuluh ASN harus menangani dua hingga tiga desa.

Kesejahteraan penyuluh pertanian masih sangat kurang, karena tiadanya anggaran khusus penyuluh pertanian. Contohnya, biaya operasional yang diterima oleh penyuluh di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda hanya Rp400.000,- per bulan.

Fasilitas yang diterima para penyuluh pertanian juga kurang. Motor operasional yang digunakan penyuluh di Desa Perjiwa, Kukar, sudah tidak layak pakai dan sudah berumur. Penyuluh kesulitan menjangkau desa lainnya; mengingat jarak tempuh antar desa cukup jauh.

Di beberapa desa/kelurahan, penyuluh tak datang secara berkesinambungan akibat kurangnya jumlah personel. Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Makroman, Samarinda, sudah kurang lebih tiga tahun tidak dikunjungi penyuluh pertanian.

Selain faktor penyuluh, diperlukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan taraf hidup para petani di Kaltim. Penghasilan para petani saat ini masih dibawah UMRP, yaitu Rp2.100.000,- perbulan. Faktor tingkat kesejahteraan ini pula yang menghambat regenerasi petani.

Usia petani termuda sekitar 50-an tahun. Sistem dan fasilitas pertanian juga masih manual, belum tersentuh teknologi pertanian. Kondisi ini tidak menarik bagi generasi muda untuk meneruskan aktivitas pertanian. Contoh menarik, di Rapak Poros Kutai Barat, ada potensi lahan seluas 12 Ha dan sistem irigasinya cukup baik. Namun tidak ada petaninya.

Dinas PTPH diharapkan bisa menjaga keberadaan petani di Kaltim. Terutama menarik minat generasi muda untuk menjadi petani milenial. Termasuk mengatasi problem kesenjangan antara tengkulak dan petani; harga beli tengkulak terhadap hasil panen rendah, sementara harga jual di pasaran relatif tinggi.

Saya, melalui Komite II DPD RI, mendorong pemerintah pusat untuk memfokuskan program kerja di sektor ketahanan pangan, dengan memenuhi terlebih dahulu fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan sektor pertanian. Yaitu peningkatan sistem irigasi dan peningkatan teknologi untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Saya juga mendorong Kementerian Pertanian membuat program-program pertanian yang spesifik wilayah. Dalam hal penataan ruang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menertibkan IUP dan HGU di wilayah pertanian. Harus ada ketegasan dalam pemanfaatan wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dan tidak merugikan sektor-sektor lain.

Diperlukan perlindungan khusus terhadap wilayah pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Untuk itu, sangat diharapkan sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat menindaklanjuti dan mengatasi deretan permasalahan tersebut. (*)

*) Aji Mirni Mawarni ST, MM merupakan Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Next Page »