Kajari Tekankan Integritas di Lingkup Kejari Kutim

May 6, 2021 by  
Filed under Kutai Timur

Kajari Kutim Hendriyadi W Putro

SANGATTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutai Timur (Kutim) Hendriyadi W Putro menegaskan jika pihaknya membuat komitmen serius terkait integritas untuk anggotanya yang berada di lingkup Kejari Kutim.

Hendriyadi menegaskan, zona integritas menjadi perhatian seluruh anggota karena berkaitan masalah moral dan saya tekankan hal itu kembali ke masing-masing individu. Sebagai pimpinan ia akan selalu memberikan tracing penekanan profesionalisme tugas dan tanggung jawab untuk fokus meningkatkan pekerjaan secara profesional sebagai ASN.

“Saya akan menindak setiap anggota jika dalam hal ini ada yang melakukan perbuatan di luar ketentuan,” katanya di sela-sela pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman Kantor Kejari Kutim kawasan Bukit Pelangi, Rabu (5/5/2021) kemarin.

Hendriyadi juga mengajak dalam pencanangan ini termasuk penegak hukum lainnya secara umum maupun bagi aparat pemerintah daerah mendukung dan berkomitmen dalam WBK dan WBBM.

“Jadi dengan penandatanganan yang dilaksanakan tadi, itu sudah menjadi komitmen bagi kita bersama yang golnya bisa mencakupi peningkatan integritas moral dalam mengelola keuangan daerah, peningkatan publik sebagai pelayan masyarakat serta penanganan kasus dalam bantuan hukum dan bebas korupsi,” tegasnya.

Kejari Kutim juga akan terus bekerja secara maksimal dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita selaku aparat penegak hukum (APH) terjun langsung ke lapangan untuk melihat batasan mana yang dilakukan dalam administrasi keuangan negara. Kita tentunya dalam TP4D menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Jika ada temuan ya langsung ditindak,” tutupnya. (*/hm13)

Pemkab Kutim Dukung Pencanangan Zona Integritas WBK-WBBM di Kejari

May 6, 2021 by  
Filed under PPU

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi menghadiri undangan langsung pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim di Halaman Kantor Kejari Kutim, Rabu (15/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut seluruh pegawai Kejari Kutim dan seluruh undangan membubuhkan tandatangan sebagai wujud pencanangan zona integritas tersebut. Turut hadir dalam acara itu, Seskab Irawansyah, Ketua DPRD Kutim H Joni, Dandim 0909 Letkol Inf Pabate, Wakapolres Kutim Kompol Tri Yanto dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung penuh Kejari Kutim dalam pencanangan WBK dan WBBM.

“Atas nama Pemkab Kutim, saya menyambut baik pencanangan program WBK dan WBBM. Mudahan-mudahan ini semua menjadi bagian kita menciptakan Kutai Timur lebih baik kedepan,” ujar Ardiansyah.

Sementara, Kajari Kutim Hendriyadi mengungkapkan ini merupakan komitmen bersama, mencanangkan yang bearti harus siap menjalankan isi-isi yang telah dibubuhkan secara bersama dalam WBK dan WBBM.

“Ini masalah moral yang kita kembalikan ke masing-masing individu. Untuk anggota kita berikan penekanan dalam profesionalismenya. Jika ada anggota dari Kejari yang melakukan perbuatan diluar ketentuan, saya sendiri yang langsung menindak,”jelasnya. (*/hm7)

Bupati PPU Persilahkan Rekrut ASN PPU untuk IKN Baru

May 5, 2021 by  
Filed under PPU

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menyampaikan, ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten PPU dibutuhkan untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya, dirinya sebagai kepala daerah mempersilahkan. Namun terkait hal tetsebut, juga tetap harus ada uji kompetensi yang dilakukan secara proporsional untuk menempatkan ASN.

Perihal ini disampaikan Bupati PPU dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN),   dalam rangka persiapan pemindahan ASN ke IKN yang baru, yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Jumat, (29/4/2021) pagi.

” Memposisikan seseorang itu memang harus tepat sesuai kemampuannya dan jangan menempatkan orang hanya karna kepentingan saja karena akan merusak pemerintahan kita, ” kata AGM dalam kesempatan ini.

Namun AGM berharap, jika permintaan ASN itu dilakukan, pemerintah pusat juga harus bisa mencarikan solusinya agar daerah tidak kekurangan orang atau aparatur terbaiknya yang dapat berdampak buruk bagi daerah PPU sendiri.

“Karena kita di daerah tentunya lebih mengetahui aparatur di daerah yang seperti apa yang dibutuhkan daerah, ” bebernya.

Ditambahkan AGM, menurutnya memang pemindahan IKN saat ini secara insfrastruktur belum siap. Tetapi dirinya yakin terkait pemindahan IKN baru tersebut masyarakat Kabupaten PPU telah menerima 100 persen penetapan tersebut.

Orang nomor satu di Benuo Taka itu menambahkan bahwa dirinya saat ini berharap agar pemerintah pusat fokus terhadap pembangunan infrastruktur di IKN yang baru tersebut, karena pembangunan sarana pemerintahan di IKN saat ini lebih utama dikerjakan pembangunannya.

Untuk mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam rangka perpindahan IKN saat ini, Pemerintah Kabupaten PPU juga telah melakukan berbagai langkah strategis di daerah salah satunya melalui bidang kesehatan yang menjadi fokus utama pembangunan di daerah.

Mengapa demikian tambah AGM. Karena ketika orang-orang datang ke daerah PPU, pelayanan kesehatan kepada mereka akan diberikan dengan sebaik-baiknya tanpa pengecualian.

” Karena tidak ada orang lain di bangsa ini semuanya sama. Mohon dicatat di Indonesia itu tidak ada orang lain karena kita satu bangsa Indonesia, “ujarnya.

Kemudian ditambahkan dia bahwa Kabupaten PPU saat ini juga fokus pada pembangunan bidang pendidikan di daerah. Menurutnya peningkatan bidang pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencetak SDM yang berkualitas nantinya.

“Saat ini di Kalimantan Timur juga sudah ada berbagai Universiyas yang baik. Namun seiring perpindahan IKN ini, fasilitas pendidikan di Kaltim termasuk PPU juga masih perlu ditambah keberadaannya, ” jelasnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandarwangi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Kaltim maupun pusat diantaranya tampak Kepala Kantor BKN Regional VII/ Banjarmasin, Kepala Pusat Penilaian ASN DKI Jakarta, Kepala BKD Provinsi Kaltim, Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim dan sejumlah pejabat terkait lannya.(*/adv)

Wali Kota Samarinda Resmikan IPA Gunung Lingai 2

May 5, 2021 by  
Filed under PDAM Samarinda

SAMARINDA – Permasalahan distribusi air ke palanggan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana Samarinda untuk wilayah Jalan Damanhuri dan Jalan DI Panjaitan perlahan mulai diatasi.

Hal tersebut seiring dengan beroperasinya IPA Gunung Lingai 2 dengan kapasitas 50 liter/Detik berlokasi di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun, Selasa ( 4/5/2021)

Hadir dalam acara peresmian Sekdakot Sugeng Chaerudin, Kepala PUPR Hero Mardianus, Asisten 2 Dr Nina Endang Rahayu, Kabag Ekonomi Dinvi , Ketua Dewan Pengawas Aji Syarif Hidayatullah, Anggota Dewan Pengawas Hargono dan Abdullah , jajaran direksi serta manager Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

“Alhamdulillah permasalahan air pelan pelan kita atasi, hari ini kita resmikan IPA Gunung Lingai 2 kiranya bisa mengurangi jadwal aliran bergilir wilayah Panjaitan dan Damanhuri,” kata Andi Harun.

Dikatakan Andi Harun, kedepan akan terus dikebut penyelesaian pembangunan IPA Sei Kapih yang masih terhambat baik masalah anggaran dan finansial. Jika sudah beroperasi akan bisa dibuka penyambungan baru untuk pelanggan.

Terpisah Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Nor Wahid Hasyim mengucapkan terima kasih atas suport dan dukungan Pemkot Samarinda melalui Dinas PUPR Kota Samarinda sehingga bisa terselesainya pembangunan IPA Gunung Lingai 2 untuk menambah kapasitas produksi air bersih di wilayah Samarinda Utara dan Sungai Pinang.

“Bertahap kapasitas produksi bertambah hal ini bisa mengurangi jadwal bergilir untuk wilayah Panjaitan dan Damanhuri,” katanya.(*/luk)

Sambut IKN, Mawar Undang Alumni Lemhannas

May 4, 2021 by  
Filed under Kalimantan Timur

SAMARINDA – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara di Kaltim, anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Aji Mirni Mawarni, menyerap aspirasi dan masukan dari para alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang ada di Bumi Etam.

Senator yang akrab disapa Mawar ini, mengundang pengurus Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat Kaltim, dalam acara buka puasa bersama di salah satu restoran di kawasan Jalan Juanda Samarinda, Senin (3/5/2021).

Dikatakan Mawar, sesuai putusan yang sudah diambil Presiden Joko Widodo, ibu kota negara akan dipindahkan di kawasan Penajam Paser Utama. Menyambut hal tersebut, Mawar menyampaikan, perlu penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di Kaltim.

“Sebetulnya, komisi II DPD RI tidak membidangi sumber daya manusia. Namun, ketika saya turun menyerap aspirasi, ujung-ujungnya yang perlu segera diperhatikan adalah peningkatan SDM,” tuturnya.

Ia mengakui, selain SDM, tentu yang juga memprihatinkan adalah kondisi infrastruktur di Kaltim. Masih banyak daerah di Kaltim belum tersentuh pembangunan. Termasuk belum dialiri listrik. Sebagai wakil daerah Kaltim, Mawar mengakui, banyak kelemahan Kaltim saat berjuang dana pembangunan di pemerintah pusat.

“Anggota DPR RI asal Kaltim, hanya 8 orang. Itu pun hanya 5 yang ber-KTP Kaltim. Dengan jumlah itu, Kaltim selalu kurang dapat perhatian,” katanya. Bandingkan dengan wakil rakyat asal provinsi yang ada di Pulau Jawa, jumlahnya bahkan sampai ratusan orang.

“Sehingga suara Kaltim kurang didengar,” sambungnya. Sementara DPD RI juga tidak punya banyak wewenang. Sebanyak 4 wakil daerah Kaltim di DPD RI hanya bisa sebatas memberikan usulan. Namun untuk pembahasan sampai keputusan, tak lagi berperan.

Akan tetapi, bukan berarti hal bisa dijadikan alasan. “Kita harus terus berjuang. Harus terus bersuara,” imbuhnya.

Sementara dalam kesempatan tersebut, Ketua IKAL Komisariat Kaltim Prof. Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. menyampaikan beberapa pokok pikiran dari kepengurusan IKAL Kaltim. “Kami berharap, pemikiran yang disampaikan, bisa diteruskan ke pemerintah pusat,” harapnya.

Berbagai pokok pemikiran yang disampaikan di antaranya menyangkut indeks ketahanan nasional Kaltim, indeks sumber daya manusia, dan juga isu seputar ibu kota negara. Tak kalah pentingnya, persoalan sumber daya manusia juga jadi perhatian serius.

Dalam kesempatan itu, pengurus IKAL Kaltim yang hadir di antaranya Hj Rahmawati, Edwin Noviansyah, Hajaturamsyah, Achmad Sofyan, Yusak Hudiyono, M Yuhdi dan Endro S Efendi. (*)

Next Page »