Pelajaran dari ‘Kericuhan’ Anggota Polisi Vs Paspampres

July 11, 2021 by  
Filed under Opini

KERICUHAN kecil antara salah satu anggota pasukan pengamanan presiden (paspampres) dengan anggota kepolisian yang bertugas menjaga kawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi trending topic di jagat maya.

Meski kasus itu sudah dinyatakan selesai dengan permintaan maaf dari Kapolres Jakarta Barat kepada Komandan Paspampres namun peristiwa itu menyisakan sebuah pertanyaan, kenapa sikap polisi sedemikian ‘garang’ ketika menghadapi perilaku masyarakat saat ini..?

Ropi’i

Salah satu pernyataan bijak yang bisa menggambarkan pekerjaan polisi adalah bahwa polisi adalah profesi yang bekerja dalam bayang-bayang stres. Kenapa demikian, ?

Sejak polisi berpisah dengan TNI ( dulu ABRI ),   watak polisi sudah berubah dari militeristik menjadi berwatak sipil. Namun demikian, meski sudah berwatak sipil, dalam bekerjanya polisi masih menerapkan sistem komando sepertinya halnya militer.

Polisi bergerak karena adanya rangkaian perintah dari atasan mereka. Dalam sistem komando, perintah adalah perintah (Befehl ist befehl). Inilah salah satu sumber stres personel polisi.

Faktor pekerjaan polisi yang penuh resiko juga ikut berkontribusi menjadi sumber stres anggota polisi. Pekerjaan polisi selalu bersinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam karakter. Dari orang berwatak baik, jahat maupun komplotan penjahat yang membuat resah masyarakat.

Kondisi lingkungan dengan berbagai karakter masyarakat ini ikut membentuk karekater polisi. Karena itulah jika ingin melihat karakter polisi lihat karakter masyarakatnya. Dengan bahasa lain begitu masyarakat,begitu pula polisinya.

Di lingkungan masyarakat yang berkarakter keras, maka secara otomatis perilaku keras akan terlihat dari sikap polisi di lapangan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini pandemi COVID-19, dengan berbagai persoalan di dalamnya yang membuat masyarakat mudah marah, frustasi hingga memaksa melanggar aturan.

Tentu kondisi ini juga mempengaruhi kerja polisi di lapangan. Bagi polisi ini memang dilematis, di satu sisi polisi harus humanis, namun sisi lain polisi juga harus tegas menghadapi kondisi masyarakat saat ini.

Secara undang-undang, memang polisi diberi kewenangan kekuasaan seperti menghentikan orang, memeriiksa dan menggeledah. Termasuk dalam kasus polisi memeriksa dan menggeledah anggota paspampres yang memicu protes sejumlah persoinil paspampres hingga ‘menggeruduk’ markas Polres Jakarta Barat.

Dalam praktek di lapangan, memang tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Jika tidak hati-hati, penerapan kewenangan polisi rentan tergeliincir pada sikap perilaku polisi yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah atau perlawanan apalagi jika yang dihadapi adalah institusi seperti TNI.

Dari kasus di atas , ini menjadi perenungan bagi anggota polisi di lapangan bahwa dalam melaksanakan penerapan hukum (melalui kewenangan yang dimilikinya) itu tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, ada pergulatan sosilogis dan kemanusiaan di sana. Karena itulah pimpinan Polri selalu mewanti-wanti anggotanya ketika berhadapan dengan masyarakat selain ketegasan juga tetap mengedepankan sikap humanis.

Ropii Wartono, pegiat LSM Marka/pernah aktif di Indonesia Police Watch (IPW)

Bupati PPU Terima Kunjungan Kerja Telkom Balikpapan

June 24, 2021 by  
Filed under Artikel

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menerima kunjungan kerja jajaran Telkom Balikpapan di Kantor Bupati PPU, Rabu, (23/6/2021) siang.

Rombongan terdiri dari Deputy Exekutive Vice President Kalimantan, Racmad Dwi Hartanto, General Manager Witel Balikpapan, Deny Haryanto, Manager EGBIS, Taufik dan sejumlah tim dari Telkom Balikpapan.

Dalam pertemuan ini jajaran Tekom bersama bupati PPU melakukan pembahasan tentang pembangunan insfrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) RI yang baru, khususnya dalam bidang komonikasi yang ada di dalamnya saat ini maupun kedepan nantinya.

“ Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten PPU menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada seluruh rombongan Telkom yang telah datang di Kabupaten PPU pada hari ini, “kata AGM

Orang nomor satu di PPU ini berharap jalinan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten PPU dan Telkom kedepannya dapat terlaksana dengan baik sehingga kabupaten PPU yang merupakan salah satu kabupaten yang telah ditetapkan sebagai lokasi IKN tersebut mampu memperoleh berbagai akses informasi hingga ke pelosok desa yang ada.

“Kabupaten PPU memang masih bersebelahan dengan Balikpapan sehingga untuk urusan jaringan sebenarnya tidak ada persoalan. Namun kita akui sejumlah wilayah pelosok seperti Bukit Subur, dan sejumlah wilayah di kecamatan Sepaku juga masih kesulitan untuk mengakses jaringan. Kami berharap pihak Tilkom dapat menambah jangkauan jaringan yang ada hingga ke titik-titik tersebut, ”pinta AGM. (*/adv)

Hetifah Dorong Sinergi Warga Kaltim untuk Promosikan Parekraf Kaltim

June 3, 2021 by  
Filed under Artikel

JAKARTA – Pentingnya sinergi seluruh warga Kalimantan Timur (Kaltim) yang tinggal di Jakarta dalam mempromosikan pariwisata Kaltim sebagai Ibukota Negara (IKN), melatarbelakangi pelaksanaan bimbingan teknis pariwisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bertajuk “Strategi Promosi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Media Digital” di Hotel Bidakara Jakarta (1/6/2021).

Acara yang diinisiasi oleh Hetifah Sjaifudian, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur ini dihadiri oleh 100 orang warga Kaltim yang tinggal di Jakarta dengan berbagai profesi, diantaranya penggiat ekonomi kreatif, fashion model, content creator, videografer, peneliti, advokat, dan mahasiswa. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut adalah Nia Niscaya (Deputi Bidang Pariwisata), Hetifah Sjaifudian (Wakil Ketua komisi X DPR RI), Sri Wahyuni (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim), Abdul Munif (Kepala Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta), dan Heri Margono (Ahli branding).

Dalam sambutannya, Abdul Munif tekankan pentingnya peran warga Kaltim di Jakarta untuk bersinergi bersama mempromosikan pariwisata Kaltim. “Kita harus bersama membuktikan bahwa destinasi pariwisata Kaltim layak jual baik untuk skala nasional maupun internasional” paparnya.

Nia Niscaya turut sampaikan bahwa pariwisata merupakan sektor potensial yang harus dikembangkan, salah satunya melalui optimalisasi promosi di media sosial. “Melalui media digital, kita posting kekayaan pariwisata di Kaltim dengan postingan yang positif. Postingan positif akan mempengaruhi sentimen positif, karena pariwisata ini merupakan bisnis persepsi” ucapnya.

Selanjutnya, Sri Wahyuni paparkan pentingnya digital pariwisata dalam memberikan dukungan bagi wisatawan sebelum, selama, dan setelah aktivitas wisata. “Kalau kita mau tingkatkan pariwisata, maka digital pariwisata nya harus diperkuat. Meskipun baru merencanakan perjalanan wisata, orang sudah mencari rujukan. Diantaranya melalui: aplikasi pemandu wisata, E-commerce pariwisata, informasi online paket wisata, promosi di sosial media, pengalaman multimedia,” jelasnya.

Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pentingnya peranan warga Kaltim, dengan segala latar belakang dalam mempromosikan pariwisata Kaltim. “Semua warga Kaltim, mulai dari pelaku Parekraf, pemerintah, mahasiswa, bahkan masyarakat umum, dapat berpartisipasi dalam mempromosikan Parekraf Kaltim. Memulihkan sektor Parekraf hanya bisa tercapai dengan kerjasama semua pihak, tidak bisa sendiri-sendiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hetifah yang juga berpengalaman sebagai Ketua Panitia Kerja Pemulihan Pariwisata DPR RI ini berikan beberapa contoh sederhana yang dapat dilakukan warga Kaltim yang sedang berada diluar kota. “Sekarang, kita sangat dimudahkan dengan sosial media. Walaupun teman-teman Kaltim kini sedang berada di Jakarta, kita tetap dapat menggunakan sosial media untuk promosi pariwisata Kaltim dengan aktif mengunggah foto-foto liburan di Kaltim atau restories account pariwisata,”tambahnya.

 

Terakhir, Hetifah tegaskan pentingnya konsistensi dalam menerapkan protokol kesehatan. “Jangan lupa untuk review penerapan CHSE destinasi wisata di kolom-kolom review E-Commerce agar membantu meningkatkan rasa percaya calon wisatawan lainnya. Selain itu, tidak kalah penting, jadilah contoh wisatawan yang baik yang dapat berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan,” tandas Wakil Ketua Umum Golkar tersebut. (*/bas)

AGM Ajak Komitmen Bersama Dalam Penurunan dan Pencegahan Stunting di PPU

June 3, 2021 by  
Filed under Artikel

PENAJAM,- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud (AGM) membuka secara resmi Rembuk Stunting (Aksi 3) yang dilaksanakan oleh Bapelitbang Kabupaten PPU, Kamis, (3/5) pagi di Aula lantai I Kantor bupati PPU. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt. Sekda PPU, Muliadi dan sejumlah pimpinan Forkopinda di lingkungan PPU.

Dalam sambutannya AGM mengatakan bahwa seperti diketahui bersama, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan kabupaten PPU menjadi salah satu kabupaten prioritas, dari 100 kabupaten/kota di Indonesia.

Sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting, telah ditetapkan lima pilar pencegahan stunting, diantaranya Komitmen dan Visi Kepemimpinan, Kampanye Nasional dan Komunikasi Perubahan Perilaku, Konvergensi Koordinasi dan Konsolidasi Program antara Pusat, Daerah dan Desa, Ketahanan pangan dan yang terakhir adalah Pemantauan dan Evaluasi.

Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi tambah dia, perlu segera diatasi bersama. Baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kelurahan/desa, individu, komunitas, CSR maupun lembaga swasta harus bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting.

“Stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang dibawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk, “bebernya.

 

.

“ Oleh karenanya dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, maka pada hari ini kita mengadakan rembuk stunting yang ketiga, yang mana setelah pelaksanaan kegiatan ini saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten PPU, “ tambah dia.

Lanjut pria ramah ini bahwa kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita dibawah dua tahun, baik melalui intervensi gizi spesifik, maupun intervensi sensitive perlu terus diupayakan.

Terkait hal ini ucapnya, AGM minta agar intervensi ini tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja. Tetapi juga harus dilaksanakan oleh sektor yang lain. Karena tingkat keberhasilan program tersebut sangat dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan mencapai 70 persen.

Dukungan tersebut diantaranya melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi dan utamanya pemahaman secara baik, serta kepedulian masing-masing individu maupun masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting.

Pandemi Covid-19 yang terjadi hingga saat ini kata AGM, telah dirasakan dampaknya, terutama di bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat dari layanan posyandu balita maupun ibu hamil yang mengalami penurunan, baik karena penghentian penyelenggaraan posyandu maupun faktor ketakutan masyarakat untuk mengunjungi posyandu dan fasilitas kesehatan ibu dan balita.

Dampak tersebut tentunya sangat berpotensi dalam meningkatkan kasus stunting dan berpotensi mengancam target menurunkan angka stunting baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Di sisi lain, masalah gizi tetap harus menjadi prioritas yang tidak boleh di abaikan. Pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat.

“Oleh karenanya, saya minta kepada seluruh Perangkat Daerah bersama stake holder terutama dalam melakukan inovasi-inovasi dalam kondisi pandemi, agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, utamanya bagi mereka yang rentan seperti ibu hamil dan anak balita, bisa tetap terpenuhi dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan, “ pinta dia. (*/adv).

Refleksi Hardiknas 2021- Bahagia Belajar, Bahagia Mengajar

May 1, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim – yang beberapa hari lalu mengemban amanah tambahan sebagai Mendikbud Riset dan Teknologi (Ristek) – telah mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai konsep pendidikan nasional sejak akhir 2019.

Namun pola itu belumlah cukup. Seluruh elemen yang berada dalam lingkaran pendidikan dan pembelajaran perlu menambah satu variabel penting; kebahagiaan. Sehingga, proses belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan bahagia.

Dengan variabel kebahagiaan, para pelajar akan lebih menikmati proses membangun learning attitude di atas learning skills-nya. Dan para pengajar akan menikmati proses membangun teaching attitude di atas teaching skills-nya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih merdeka belajar, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan seolah menjadi “penjara digital” baru. Para siswa sibuk menatap gadget dengan tugas-tugas menumpuk. Sedangkan para guru dituntut membuat bahan ajar digital yang “harus menarik” dan tetap edukatif.

Apakah Anda tahu bagaimana rumitnya membuat bahan ajar digital? Informasi dari rekan yang biasa mengolah video, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat video edukasi berdurasi singkat. Prosesnya kompleks; mengumpulkan materi, menyusun materi agar easy understanding, meng-input audio, teks, dan visualiasi, hingga editing akhir.

Para guru harus mengemban beban kerja berlebih karena perubahan cara kerja yang signifikan. Padahal mereka juga orangtua, yang harus mendampingi anak-anaknya. Guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena kondisi sosial emosional, serta tak ada akses peningkatan kompetensi.

Pada sisi lain, begitu banyak testimoni bahwa PJJ begitu menjemukan bagi anak, plus melelahkan bagi orangtua. Ada beragam cerita dan “derita” yang terungkap di dunia nyata dan maya.

Misalnya, sang ibu hanya punya 1 ponsel namun harus aktif di beberapa grup kelas anak di waktu yang nyaris bersamaan; dengan keterbatasan paket data, memory internal, dan “kegaptekan”. Banyak pula fenomena anak asyik nge-mall, nge-game, dan ngumpul di tengah kejenuhan PJJ.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), April 2020, menunjukan banyak murid mengeluhkan PJJ. Alasannya; keterbatasan kuota, peralatan tidak memadai, tak memiliki laptop/PC, tugas berat dan menumpuk dengan limit waktu sempit, hingga kurang istirahat dan kelelahan.

Tantangan lebih besar muncul ketika PJJ diterapkan di daerah dengan infrastruktur IT yang terbatas. Terutama di daerah pelosok Kaltim yang minim fasilitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pandemi pun, dunia pendidikan telah memiliki banyak permasalahan.

Lantas, bagaimana solusinya? Menimbang situasi terkini serta berbagai faktor, saya memandang pembelajaran tatap muka (PTM) perlu segera diberlakukan di Kaltim. Apalagi berbagai persiapan telah dan terus dimatangkan.

Proses vaksinasi terhadap guru-guru di Kaltim terus berproses. Sejumlah sekolah percontohan PTM juga menunjukkan progres yang positif. Dinas Pendidikan Kaltim pun mengakui perangkat-perangkat sudah siap untuk PTM dan berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan.

Semoga dengan dimulainya PTM, para siswa dan guru kembali menemukan kegembiraan dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih terdapat pembatasan sesuai prokes, setidaknya PTM akan lebih memudahkan transfer of value and character dari pendidik kepada obyek didik. Juga mengurangi beban tugas para guru yang harus membuat materi PJJ.

Guna membangun kebahagiaan para guru, variabel kesejahteraan juga harus sangat diperhatikan. Terutama tenaga pendidik honorer sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan KBM. Bagaimana mungkin seorang pendidik – yang harus mencetak karakter kuat generasi muda – pendapatan bulanannya masih di bawah UMP/UMK. Padahal Kaltim masih kekurangan ribuan guru.

Guru honorer yang memenuhi jam mengajar 24 jam per pekan, semestinya besaran pendapatannya sama dengan guru ASN. Pemerintah daerah harus berkomitmen penuh soal kesejahteraan guru honorer. Kesetaraan gaji bukan persoalan bisa atau tidak, tapi komitmen riil pemerintah daerah.

Kita semua berharap, guru-guru di nusantara, khususnya Kaltim, bisa terus meningkat kesejahteraannya, seiring dengan peningkatan kompetensinya. Terutama para guru honorer SD dan SMP yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota. (*)

Next Page »