Refleksi Hardiknas 2021- Bahagia Belajar, Bahagia Mengajar

May 1, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim – yang beberapa hari lalu mengemban amanah tambahan sebagai Mendikbud Riset dan Teknologi (Ristek) – telah mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai konsep pendidikan nasional sejak akhir 2019.

Namun pola itu belumlah cukup. Seluruh elemen yang berada dalam lingkaran pendidikan dan pembelajaran perlu menambah satu variabel penting; kebahagiaan. Sehingga, proses belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan bahagia.

Dengan variabel kebahagiaan, para pelajar akan lebih menikmati proses membangun learning attitude di atas learning skills-nya. Dan para pengajar akan menikmati proses membangun teaching attitude di atas teaching skills-nya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih merdeka belajar, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan seolah menjadi “penjara digital” baru. Para siswa sibuk menatap gadget dengan tugas-tugas menumpuk. Sedangkan para guru dituntut membuat bahan ajar digital yang “harus menarik” dan tetap edukatif.

Apakah Anda tahu bagaimana rumitnya membuat bahan ajar digital? Informasi dari rekan yang biasa mengolah video, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat video edukasi berdurasi singkat. Prosesnya kompleks; mengumpulkan materi, menyusun materi agar easy understanding, meng-input audio, teks, dan visualiasi, hingga editing akhir.

Para guru harus mengemban beban kerja berlebih karena perubahan cara kerja yang signifikan. Padahal mereka juga orangtua, yang harus mendampingi anak-anaknya. Guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena kondisi sosial emosional, serta tak ada akses peningkatan kompetensi.

Pada sisi lain, begitu banyak testimoni bahwa PJJ begitu menjemukan bagi anak, plus melelahkan bagi orangtua. Ada beragam cerita dan “derita” yang terungkap di dunia nyata dan maya.

Misalnya, sang ibu hanya punya 1 ponsel namun harus aktif di beberapa grup kelas anak di waktu yang nyaris bersamaan; dengan keterbatasan paket data, memory internal, dan “kegaptekan”. Banyak pula fenomena anak asyik nge-mall, nge-game, dan ngumpul di tengah kejenuhan PJJ.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), April 2020, menunjukan banyak murid mengeluhkan PJJ. Alasannya; keterbatasan kuota, peralatan tidak memadai, tak memiliki laptop/PC, tugas berat dan menumpuk dengan limit waktu sempit, hingga kurang istirahat dan kelelahan.

Tantangan lebih besar muncul ketika PJJ diterapkan di daerah dengan infrastruktur IT yang terbatas. Terutama di daerah pelosok Kaltim yang minim fasilitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pandemi pun, dunia pendidikan telah memiliki banyak permasalahan.

Lantas, bagaimana solusinya? Menimbang situasi terkini serta berbagai faktor, saya memandang pembelajaran tatap muka (PTM) perlu segera diberlakukan di Kaltim. Apalagi berbagai persiapan telah dan terus dimatangkan.

Proses vaksinasi terhadap guru-guru di Kaltim terus berproses. Sejumlah sekolah percontohan PTM juga menunjukkan progres yang positif. Dinas Pendidikan Kaltim pun mengakui perangkat-perangkat sudah siap untuk PTM dan berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan.

Semoga dengan dimulainya PTM, para siswa dan guru kembali menemukan kegembiraan dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih terdapat pembatasan sesuai prokes, setidaknya PTM akan lebih memudahkan transfer of value and character dari pendidik kepada obyek didik. Juga mengurangi beban tugas para guru yang harus membuat materi PJJ.

Guna membangun kebahagiaan para guru, variabel kesejahteraan juga harus sangat diperhatikan. Terutama tenaga pendidik honorer sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan KBM. Bagaimana mungkin seorang pendidik – yang harus mencetak karakter kuat generasi muda – pendapatan bulanannya masih di bawah UMP/UMK. Padahal Kaltim masih kekurangan ribuan guru.

Guru honorer yang memenuhi jam mengajar 24 jam per pekan, semestinya besaran pendapatannya sama dengan guru ASN. Pemerintah daerah harus berkomitmen penuh soal kesejahteraan guru honorer. Kesetaraan gaji bukan persoalan bisa atau tidak, tapi komitmen riil pemerintah daerah.

Kita semua berharap, guru-guru di nusantara, khususnya Kaltim, bisa terus meningkat kesejahteraannya, seiring dengan peningkatan kompetensinya. Terutama para guru honorer SD dan SMP yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota. (*)

Refleksi Hari Kartini 2021 – Perkokoh Perlindungan Perempuan, Terus Perkuat Arus Dukungan

April 20, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni*

Aji Mirni Mawarni

UNIT Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur mencatat, telah terjadi 216 kasus kekerasan seksual pada tahun 2020. Sementara pada 2019, terdapat 200 kasus. Kasus kian melonjak kala pandemi Covid-19 menerjang.

Secara nasional, berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.209 kasus kekerasan seksual dari 14.495 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.

Sementara di 2021, tercatat 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Angka-angka ini belum menggambarkan kondisi riil. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es; hanya sedikit yang tampak di permukaan.

Sejumlah pakar mengatakan isu kekerasan seksual berakar dari berbagai faktor yang kompleks. Ada faktor eksternal berupa ekonomi, lingkungan, pergaulan, interaksi di medsos. Ada pula faktor internal di keluarga, seperti psikologis, biologis, penanaman nilai, hingga standar moral.

Penanganan isu krusial ini membutuhkan upaya menyeluruh, baik preventif maupun represif, beserta sinergi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk pencegahan oleh lingkungan terdekat. Pastinya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan seluruh lapisan masyarakat.

Diusulkan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, per 23 Maret 2021.

Setidaknya, kondisi ini memperlihatkan keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual. Juga menggambaran bahwa parlemen telah menyerap aspirasi kaum perempuan yang menginginkan payung hukum dan perlindungan negara di tengah berbagai ancaman kekerasan seksual.

Kami, Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), terus mengajak semua lapisan dan elemen perempuan di daerah untuk menggaungkan bahwa agenda perlindungan perempuan membutuhkan payung hukum. Tidak hanya regulasi di level nasional, tapi juga di level lokal.

Kami meyakini setiap perempuan anggota legislatif (aleg) di daerah siap berperan di komisi masing-masing dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. KPPRI juga terus memperluas jejaring di daerah. KPPRI pun menyusun list prioritas RUU yang perlu mendapatkan pengawalan, juga membangun kelembagaan KPPRI sebagai rumah pergerakan perempuan.

Kami terus memperkuat jejaring dan konsolidasi internal, plus membangun kerja sama dengan banyak pihak, baik untuk agenda internal maupun agenda publik. Secara makro, dukungan untuk pemberdayaan perempuan dan anak harus diperkokoh secara formal dalam RPJMN.

Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, sejumlah agenda perlu diperkuat. Pertama, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, di antaranya meningkatkan fasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan, baik yang melalui kelurahan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kedua, penguatan kampanye kaum perempuan untuk meningkatkan literasi secara luas.

Ketiga, perlu sinergitas aleg perempuan di Senayan hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kepedulian publik mengenai perempuan dan politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Bila pemahaman perempuan semakin baik terhadap politik, mereka bisa memperkuat fungsi kontrol (selain elemen mahasiswa) terhadap lahirnya kebijakan.

Tepat di Hari Kartini 2021, saya melihat sebagian kalangan masih memaknai emansipasi secara tidak tepat. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah sikap “berani” perempuan terhadap laki-laki (khususnya remaja) dalam mengungkapkan perasaan cinta dengan alasan emansipasi. Banyak pula perempuan yang melanggar komitmen dengan suami ketika mereka aktif di luar rumah.

Saat ini, di semua bidang pekerjaan selalu ada perempuan. Tak hanya kualitas yang diperhitungkan, namun perempuan juga harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam rumah tangga, sang ibu harus tangguh dan berkualitas. Karena ia berperan kuat membentuk karakter anak-anaknya.

Perlu diingat, yang diperjuangkan Kartini adalah kesetaraan memperoleh pendidikan bagi perempuan. Alhamdulillaah, keluarga saya tak pernah membedakan pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Kami memiliki kesempatan yang sama meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan orangtua saya memberikan ruang yang sama bagi kami dalam mengemukakan pendapat. (*)

*Anggota MPR RI / Komite II DPD RI, Sekretaris Divisi Penguatan Kelembagaan dan Capacity Building, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI).

DPMPD Fasilitasi Rencana Pembentukan Forkom KPMD/K

April 13, 2021 by  
Filed under Artikel

SAMARINDA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim memfasilitasi rencana pembentukan Forum Komunikasi (Forkom) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) Provinsi Kaltim.

Pembentukan Forkom KPMD/K akan menghadirkan perwakilan kabupaten/kota se Kaltim dalam nuansa ngobrol bareng yang direncanakan dilaksanakan, di Samarinda, minggu kedua April 2021.

“Kita berencana membentuk Forkom KPMD/K Provinsi Kaltim. Hari ini kita kumpulkan perwakilan kabupaten/kota untuk membahas persiapan pembentukannya,”ujar Kepala DPMPD Kaltim melalui Kabid Pemberdayaan kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat yang diwakili Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Helvin Syahruddin saat membuka Rapat Persiapan Pembentukan Forkom KPMD/K Provinsi Kaltim secara virtual, Senin (12/4).

Sebagai tindak lanjut, DPMPD Kaltim akan kembali bersurat ke kabupatan/kota untuk mengusulkan dua nama yang akan menjadi perwakilan sebagai anggota Forkom KPMD/K.

Nantinya Forkom KPMD menjadi rumah berkumpul dan berkomunikasinya KPMD/K se Kaltim. Membahas permasalahan yang dijumpai untuk diselesaikan bersama. Perannya diharap kedepan lebih optimal sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi pembangunan desa.

“Boleh dikatakan mereka sebagai pendamping. Jadi saat program pusat terkait pendampingan desa berakhir, desa tetap ada pendampingan,”katanya.

Hanya saja perlu komitmen bersama memberikan perhatian bagi KPMD/K berupa penganggaran biaya operasional termasuk honorarium kegiatannya.

“Pesan pimpinan bentuk saja dulu. Sedangkan untuk pelaksanaan pembinaannya kita bisa belajar dengan Provinsi Jawa Timur yang lebih dulu membentuk Forkom KPMD/K. Kalau kita berhasil Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mau mencontoh,”katanya.

Helvin memimpin rapat didampingi Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (TA P3MD) Provinsi Kaltim Syafrudin. Secara virtual rapat diikuti DPMD maupun instansi membidangi pemerintahan kabupaten/kota se Kaltim dan TA P3MD Provinsi Kaltim.(AM)

Donor Darah Perumdam Tirta Kencana Hasilkan 48 Kantong

April 7, 2021 by  
Filed under Artikel

SAMARINDA – Sebanyak 48 kantong darah berhasil dikumpulkan pada agenda rutin donor darah di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda bekerjasama dengan PMI Cabang Samarinda, Rabu (7/4/2021).

Koordinator Donor Darah Chamdany menyampaikan, ada 55 orang yang pendaftar, tetapi 7 pendonor gagal karena HB dan tekanan rendah.

Kegiatan ini sudah menjadi agenda setiap tiga bulan. Pada masa pandemi Covid 19, kegiatan donor darah peserta menurun. Saat masa new normal ini, pelaksanaan kegiatan donor darah sudah bisa dilaksanakan di ruang rapat kantor pusat Jalan Tirta Kencana No 1 Samarinda.

Dikatakan Chamdany, sesuai anjuran Pemerintah kegiatan Bakti Sosial Donor Darah harus mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan sosial distanding dan tidak diperkenankan berkumpul dalam suatu ruangan, memakai masker dan selalu cuci tangan dengan Handsanitizer atau sabun sebelum dan sesudah beraktifitas.

“Alhamdulillah donor darah kali ini rangkaian HUT Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda ke 47 tahun walau dalam kondisi pandemi masih bisa berbuat kebaikan untuk mendonorkan darahnya ,” kata Chamdany.

Chamdany yakin, pihak PMI akan terbantu untuk mengisi kekosongan stock darah bagi pasien yang membutuhkannya , membantu sesama demi kemanusiaan. Semoga hasil donor sangat berguna bagi pasien yang membutuhkannya.

Sebelum donor peserta isi formulir di wajibkan cuci tangan dengan Handsanitizer atau sabun yang telah disiapkan pihak Perlengkapan dan masuk dalam ruang tunggu yang sudah berjarak diatur sedemikian rupa oleh petugas PMI sebelum masuk ke ruangan donor darah.

” Kami siapkan dan atur sedemikian rupa sesuai arahan protokol kesehatan saat pandemi, Kami Unit Donor Darah PMI kota Samarinda mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi rekan rekan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda dalam pemenuhan kebutuhan stok darah di PMI kota Samarinda,” ujar Dr Helda Fitriyani didampingi Nasrina dari UPTD PMI. (Luk)

Muliadi Terima Kunjungan DPRD Kabupaten Majene

April 7, 2021 by  
Filed under Artikel

PENAJAM,- Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muliadi menerima rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD dan sejumlah Pimpinan SKPD Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar). Rombongan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado, Selasa, (6/4/2021) di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU.

Dalam kesempatan ini juga tampak Dirut PDAM Danum Taka PPU, Abdul Rasyid, Kepala Dishub PPU, Ahmad dan sejumlah pimpinan Forkopinda di lingkungan Kabupaten PPU.

Dalam kesempatan ini Muliadi menyampaikan bahwa seiring dipilihnya Kabupaten PPU sebagai salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sejak beberapa waktu lalu, Kabupaten PPU hingga saat ini terus kedatangan tamu daerah, khususnya pejabat-pejabat tinggi yang berasal dari pemerintah pusat.

“ Makanya kami mohon maaf pada kesempatan ini bupati kami tidak dapat hadir dalam kesempatan ini, karena memang kesibukan beliau. Kami sampaikan selamat datang kepada seluruh rombongan dari Kabupaten Majene di Kabupaten PPU, “ kata Muliadi dihadapan rombongan yang berjumlah lebih dari 40 orang ini.

Sementara itu dalam penyampaiannya Ketua DPRD Kabupaten Majene, Salmawati Djamado mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan satu kebangaan tersendiri, karena kabupaten PPU merupakan kabupaten yang telah ditetapkan oleh presiden sebagai lokasi IKN yang baru. Selain itu tambah dia, kebanggaan tersendiri, karena di PPU ternyata banyak orang mandar, termasuk bupati dan sekda nya saat ini merupakan putera Mandar.

“Terimakasih kepada bapak sekda dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten PPU atas sambutan yang diberikan kepada rombongan kami dari Kabupaten Majene hari ini. Sampaikan salam hormat kami kepada bapak bupati PPU, “ kata Salmawati Djamado.

Dalam pertemuan ini sejumlah pembahasan dilakukan diantaranya terkait pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) dan pengelolaan Perusahaan PDAM Danum Taka milik Kabupaten PPU yang dianggap telah membawa kemajuan bagi daerah ini.

“Mudah-mudahan semua yang telah kami ketahui di Kabupaten PPU ini dapat kami implementasikan di Kabupaten Majene nantinya, sehingga pada akhirnya mampu membawa kemajuan bagi daerah kami. Sekali lagi kami sampaikan terimakasih kepada pemerintah Kabupaten PPU atas kunjungan ini, “tutupnya. (*/adv)

 

Next Page »