Kajari Tekankan Integritas di Lingkup Kejari Kutim

May 6, 2021 by  
Filed under Kutai Timur

Kajari Kutim Hendriyadi W Putro

SANGATTA – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kutai Timur (Kutim) Hendriyadi W Putro menegaskan jika pihaknya membuat komitmen serius terkait integritas untuk anggotanya yang berada di lingkup Kejari Kutim.

Hendriyadi menegaskan, zona integritas menjadi perhatian seluruh anggota karena berkaitan masalah moral dan saya tekankan hal itu kembali ke masing-masing individu. Sebagai pimpinan ia akan selalu memberikan tracing penekanan profesionalisme tugas dan tanggung jawab untuk fokus meningkatkan pekerjaan secara profesional sebagai ASN.

“Saya akan menindak setiap anggota jika dalam hal ini ada yang melakukan perbuatan di luar ketentuan,” katanya di sela-sela pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman Kantor Kejari Kutim kawasan Bukit Pelangi, Rabu (5/5/2021) kemarin.

Hendriyadi juga mengajak dalam pencanangan ini termasuk penegak hukum lainnya secara umum maupun bagi aparat pemerintah daerah mendukung dan berkomitmen dalam WBK dan WBBM.

“Jadi dengan penandatanganan yang dilaksanakan tadi, itu sudah menjadi komitmen bagi kita bersama yang golnya bisa mencakupi peningkatan integritas moral dalam mengelola keuangan daerah, peningkatan publik sebagai pelayan masyarakat serta penanganan kasus dalam bantuan hukum dan bebas korupsi,” tegasnya.

Kejari Kutim juga akan terus bekerja secara maksimal dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

“Kita selaku aparat penegak hukum (APH) terjun langsung ke lapangan untuk melihat batasan mana yang dilakukan dalam administrasi keuangan negara. Kita tentunya dalam TP4D menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Jika ada temuan ya langsung ditindak,” tutupnya. (*/hm13)

Wakil Bupati Kubar Ingatkan Larangan Keras Mudik

May 6, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan mengingatkan larangan keras mudik antar daerah mulai 6-17 Mei 2021. Hal tersebut disampaikan wakil bupati pada acara apel gelar pasukan Operasi Ketupat Mahakam 2021 di halaman Polres Kubar, Rabu (5/5/2021)

Dikatakan Edyanto Arkan, aturan tersebut sejalan dengan edaran pemerintah pusat serta tim gugus covid nasional yang melarang mudik lebaran Idul Fitri 1442 H. Larangan dipertegas dengan surat edaran Gubenur Kalimantan Timur Nomor : 550/2341/2021/Dishub tertanggal 30 April 2021 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Satgas Covid-19 Beserta Adendum Nomor 13/2021 dan Permenhub RI Nomor PM 13/2021 di Wilayah Kalimantan Timur.

Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Surat Edaran Bupati Kutai Barat Nomor 070/1174/Org-TU.P/IV/2021 Tentang Pembatasan Berpergian  Keluar Daerah Dan / Atau Mudik Dan / Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi  Covid-19.

Edyanto Arkan meminta masyarakat mengikuti aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi kabupaten maupun tim covid nasional.

“Itu untuk mengatur kita semua untuk kita bertanggung jawab terhadap diri kita, keluarga kita dan masyarakat. Sehingga kita ya untuk sementara menunda keinginan untuk bepergian sampai dengan tanggal 17 Mei nanti,” ucap Edyanto.

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tegas dilarang bepergian. Jika memaksakan diri maka sanksi siap menanti. Hanya saja masih ada pengecualian bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak seperti sakit.

“Bagi pegawai tentu ada sanksi baik teguran lisan maupun sanksi administratif khususnya bagi pegawai PNS non PNS,” ujar Edyanto Arkan.

Sementara Kapolres Kubar AKBP.Irwan Yuli Prasetyo menegaskan bagi masyarakat yang nekat mudik akan diperiksa KTP. Jika berasal dari luar daerah maka akan diminta putar balik.

“Secara random kami akan melakukan pengecekan. Jika diketahui memiliki KTP luar Kubar ya akan kita putar balik,” katanya.

Kapolres menyebut ada 3 posko terpadu yang disiapkan tim gabungan. Yaitu pos penyekatan, pos pelayanan serta pos pengamanan. Tiga posko tersebut akan tersebar di sejumlah titik yakni Jalan Poros Jempang, Muara Lawa, Siluq Ngura Jengan Danum dan Bongan. Selain TNI-Polri nantinya akan melibatkan tim medis Dinas Kesehatan untuk melakukan rapid anti gen bagi pemudik.

Dinas kesehatan akan melakukan Rapid Antigen jika diperlukan. Jika didapat hasil positif akan langsung di karantina. Tetapi kalau negatif dengan alasan tertentu masih diperbolehkan melanjutkan perjalanan

Sementara untuk karantina berpusat di lokasi yang telah disiapkan pemda dan terpisah dari posko..

“ Dari posko hanya sementara nanti dari dinas kesehatan langsung dibawa ke pusat karantina,” jelas Kapolres Irwan Yuli Prasetyo.

Adapun jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 300 orang. Baik dari TNI-Polri maupun dinas perhubungan, Sat Pol PP serta dinas Kesehatan.

Larangan mudik sendiri tidak hanya berlaku untuk masyarakat umum namun juga wajib diikuti pengusaha angkutan umum. Baik darat, suangai maupun udara.

“Angkutan umum masih dilarang, itu instruksinya dari gubenur juga. Nanti silakan rekan-rekan baca,” ucap Kapolres. (arf)

Kendaraan Patroli Satlantas Sudah Terpasang kamera ETLE Mobile (Tilang Electronik)

May 6, 2021 by  
Filed under Berita

Kasat Lantas Polres Kubar, AKP Alimuddin

SENDAWAR – Satlantas Polres Kutai Barat (Kubar) sudah memberlakukan tilang elektronik dengan menyiagakan pengawasan kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile yang terpasang di tiga kendaraan satu mobil dan dua sepeda motor, Dengan adanya ETLE ini diharapkan tingkat pelanggaran di kawasan Zona Zero Tolerance akan menurun.

“Sejak awal Mei 2021 kami sudah menjalankan tilang electronic ETLE ini terutama di zona zero tolerance dipasang satu mobil patroli dan dua unit sepeda motor,”ujar Kasat Lantas Polres Kubar, AKP Alimuddin di ruang kerjanya, Rabu (5/5/2021).

Dijelaskan Alimuddin, kamera ini akan merekam atau menditeksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Apabila ada pengendara yang melanggar tidak akan lepas dari pengawasan kamera mobile tesebut. Dipastikan pelanggar akan mendapatkan tilang electronik hasil output dari perangkat ETLE berupa foto dan video, yang dapat dianalisa untuk memastikan pelanggaran lalu lintas secara akurat dengan mengedepankan transparansi.

“Kami sudah memantau semua pelanggaran yang ada dan terkontrol serta diketahui petugas Satlantas Polres Kubar yang memantau dari ruang kontrol dan pengawasan jalan yang memiliki monitor pengawas,” bebernya.

Ia menuturkan, bagi pengendara yang telah dinyatakan melanggar atas pembuktiannya, akan menerima surat dari polisi dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan tersebut, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam surat tersebut terdapat barcode yang dapat mendeteksi video terkait dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

“Semoga proses uji coba di lapangan lancar dan bebas hambatan selama Ramadan berlangsung,” imbuhnya.

Dikatakan Alimuddin, pola sistem penindakannya yang sudah terkonsep rapi dan baik karena mengedepankan pendekatan khusus kepada masyarakat dengan cara menyampaikan sosialisasi di lapangan sebelum berlaku secara efektif di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.

“Sejauh ini kami sudah memasang perangkat tiga kamera ETLE dan satu set alat kontrol yang ditempatkan di ruang operator. Satu kamera terpasang di mobil patroli lantas, dan dua lainnya terpasang di helem petugas patroli bermotor,” bebernya.

Alimuddin membeberkan, apabila ada pengendara yang melanggar akan dikirim surat tilang tersebut ke alamat pemilik kendaraan. Jika dalam jangka waktu tiga bulan tidak di bayar surat surat kendaraan akan di blokir, dan kendaraan tersebut digolongkan dengan mobil bodong tidak memiliki surat surat yang sah, sampai pemilik kendaraan membayar denda tilang tersebut. Saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan pemilik harus melunasi denda tilang terlbih dahulu. Blokir dapat dibuka kembali setelah semuanya lunas.

“Kita lihat saja hasilnya dalam sepekan pertama ini, berapa banyak pelanggaran yang ditemukan lewat kamera canggih ini. Saya berjanji akan merilis data pelanggaran dalam tahap uji coba nanti,”ungkapnya.

Alimuddin mengimbau kepada masyarakat, sebelum membeli kendaraan hendaknya di cek dulu tunggakan tilang electroniknya maupun pajak kendaraanya. Apabila masyarakat membeli kendaraan tidak teliti akan menanggung beban yang tidak terduga saat membayar pajak kendaraanya.

“Karenaya, sebelum kendaraan itu dibeli cek semua dulu tunggakan tunggakan kendara tersebut apa masih ada atau sudah bersih dari tunggakan,” katra Alimuddin. (arf)

Elektabilitas Partai Demokrat Peringkat Kedua

May 6, 2021 by  
Filed under Berita

JAKARTA – Pasca Pemerintah menolak mengesahkan hasil KLB ilegal, AHY semakin rajin keliling nusantara. Dampaknya, elektabilitas Partai Demokrat bertengger pada angka 11,2%, berada di posisi kedua setelah PDIP dengan elektabilitas 24%. Partai Gerindra berada di posisi ketiga dengan elektablitas 9% dan Partai Golkar dengan elektabilitas 7,4%. Ini merupakan hasil survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada periode 8-15 April di 34 provinsi, dengan 1.200 responden dan margin of error 2,8%. Hasil survei ini disampaikan Peneliti LP3ES Erwan Halil, didampingi Direktur LP3ES Fajar Nursahid, hari Rabu (5/5) di Jakarta. Prof. Firman Noor dari LIPI hadir sebagai penanggap.

Imbas ini juga terlihat pada elektabilitas tokoh kandidat capres. Elektabilitas Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencapai 8,8%, menjadikan AHY satu-satunya tokoh non pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi.

Diatas AHY, elektabilitas tertinggi masih dipegang oleh Prabowo Subianto, Ketum Gerindra dan Menteri Pertahanan, dengan 16,4%, disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.

Dibawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%.

Saat popularitas Ketua-ketua Umum partai politik di Senayan dibandingkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%, diikuti oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri (23,3%). Di luar dugaan, popularitas Ketua Umum PD AHY berada di posisi ketiga dengan 21,5%, diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (6,8%), dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (6,1%).

Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut (19,8%), visi-misi dan program partai (9,2%), peduli pada rakyat kecil (8,3%). Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon Presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama (9,7%), diikuti oleh pengalaman (9,3%), merakyat (7,9%), cerdas dan memberi solusi (7,5%) serta berwibawa (6,1%).

Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen (34,9%), sering melakukan dialog dengan masyarakat (26,6%) dan sering berkumpul bersama masyarakat (21,7%). Alasan ini pula yang tampaknya membuat Partai Demokrat melejit elektabilitasnya, mengingat AHY giat menyambangi konstituennya di daerah-daerah. (***)

Pemkab Kutim Dukung Pencanangan Zona Integritas WBK-WBBM di Kejari

May 6, 2021 by  
Filed under PPU

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi menghadiri undangan langsung pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim di Halaman Kantor Kejari Kutim, Rabu (15/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut seluruh pegawai Kejari Kutim dan seluruh undangan membubuhkan tandatangan sebagai wujud pencanangan zona integritas tersebut. Turut hadir dalam acara itu, Seskab Irawansyah, Ketua DPRD Kutim H Joni, Dandim 0909 Letkol Inf Pabate, Wakapolres Kutim Kompol Tri Yanto dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung penuh Kejari Kutim dalam pencanangan WBK dan WBBM.

“Atas nama Pemkab Kutim, saya menyambut baik pencanangan program WBK dan WBBM. Mudahan-mudahan ini semua menjadi bagian kita menciptakan Kutai Timur lebih baik kedepan,” ujar Ardiansyah.

Sementara, Kajari Kutim Hendriyadi mengungkapkan ini merupakan komitmen bersama, mencanangkan yang bearti harus siap menjalankan isi-isi yang telah dibubuhkan secara bersama dalam WBK dan WBBM.

“Ini masalah moral yang kita kembalikan ke masing-masing individu. Untuk anggota kita berikan penekanan dalam profesionalismenya. Jika ada anggota dari Kejari yang melakukan perbuatan diluar ketentuan, saya sendiri yang langsung menindak,”jelasnya. (*/hm7)

Next Page »