Pemprov Kaltim Terus Perjuangkan Pemenuhan Listrik Masyarakat

SAMARINDA–vivaborneo.com, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim HM Jauhar Efendi meminta masyarakat bisa lebih memahami bahwa persoalan listrik bukan hal yang  mudah untuk segera dituntaskan. Namun ia menegaskan bahwa dalam era kepemimpinan Gubernur H Awang Faroek Ishak  upaya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat telah diupayakan sangat serius.“Listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi dalam waktu yang singkat tidak akan mungkin memuaskan semua pihak,” kata Jauhar Efendi pada acara dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Samarinda, Senin (1/11).

Gubernur Kaltim lanjut Jauhar, terus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Kaltim yang kian hari kian bertambah besar.  Harapan besar agar tak satupun kawasan masyarakat yang tidak lagi dialiri listrik. Diantara lobi yang dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk memberikan jatah sambungan listrik baru yang lebih besar dan pembangunan sejumlah pembangkit listrik baru.

Upaya lain yang terus dilakukan gubernur adalah melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan pertambangan untuk menerapkan teknologi kelistrikan yang mampu memberi kontribusi pemenuhan listrik bagi masyarakat sekitar perusahaan. Juga berbagai kerjasama dengan investor swasta terkait investasi kelistrikan.

“Target kita 2013 persolan listrik di Kaltim sudah harus bisa diatasi,” imbuh Jauhar.

Dalam interaktif tersebut, Kepala Diskominfo Kaltim Jauhar Efendi tampil bersama Manager PLN Samarinda Max Tahapari. Beberapa penelpon yang masuk umumnya menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja PLN dan perusahaan-perusahaan kontraktor kelistrikan, terutama menyangkut pelayanan yang kurang baik dan berbagai aksi penipuan dan percaloan di PLN.

Menanggapi hal tersebut, Jauhar Efendi menyarankan agar PLN perlu segera mengundang perusahaan-perusahaan kelistrikan yang menjadi mitra PLN untuk diberikan pemahaman agar bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Bahkan Jauhar menyarankan agar dilakukan semacam evaluasi atas kinerja perusahaan-perusahaan kelistrikan tersebut. Tujuannya agar masyarakat tidak semakin banyak mengalami penipuan atau mendapat pelayanan yang  buruk.

Sementara Max Tahapari mengaku pihaknya sangat terbuka terhadap kritik masyarakat dan menyarankan agar masyarakat melaporkan kepada pihak PLN dan aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti. “Silahkan laporkan ke kantor dan ke pihak kepolisian. Saat ini sudah ada 5 orang yang sudah diproses dan tidak satupun dari mereka pegawai PLN. Biarkan mereka bernyanyi agar semua terbuka,” tegas Max.

Ia juga mengungkapkan, listrik masih akan terus menjadi persoalan sepanjang suplai masih tak sebanding dengan permintaan. Di Samarinda saja kata Max Tahapari daftar tunggu calon pelanggan PLN mencapai 70 ribu pendaftar, sementara kapasitas PLN hanya untuk 4.100 pendaftar. (vb/sam)

---