ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

BPPMD Upayakan Setiap Desa Miliki Tanah Kas Desa

March 19, 2013 by  
Filed under Kalimantan Timur

SAMARINDA – vivaborneo.com, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim diisyaratkan akan membuat satu terobosan baru terkait peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Rencananya BPMPD Kaltim bersama BPMPD Kabupaten/Kota se Kaltim akan mendorong setiap Desa harus memiliki tanah kas Desa yang dapat dimanfaatkan untuk modal pengembangan usaha para perangkat desa.

“Kedepan kita ingin setiap Desa punya tanah kas Desa. Dengan ini masyarakat diharap dapat tertarik menjadi perangkat Desa sebagai jaminan peningkatan kesehahteraan mereka,” ucap Kepala BPMPD, H Moh Jauhar Efendi sebelum membuka Bimtek Penyelenggaran Pemdes Dalam Rangka Pemantapan Tupoksi Sekretarias Desa PNS di 6 Regional TA 2013, di Samarinda, Senin (18/3) malam.
Bimtek diselenggarakan 18 hingga 20 Maret 2013 dengan diikuti 61 peserta.Hadir sebagai narasumber pejabat terkait dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa kementerian Dalam Negeri (Ditjen PMD Kemendari) RI, Elida Siagian dan dari BPMPD Kaltim sendiri.

Menurut Jauhar dengan 72 ribu Desa se Indonesia dianggap tidak memungkinkan untuk mengangkat seluruh Sekretaris maupun perangkat Desa menjadi PNS sebagai upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Karenanya salah satu solusi yang bisa dilakukan kedepan membangun tanah kas Desa, sehingga bisa fasilitasi peningkatan kesejahteraan para perangkat Desa.

Gagasan tersebut diakui Jauhar sudah dibicarakan dengan BPMPD Kabupaten/Kota se Kaltim saat rakor BPPMD beberapa waktu lalau. Untuk awal minimal membentuk percontohan layaknya tanah bengkok atau lahan garapan milik Desa di Jawa.

“Jangan lihat sekarang. Tapi beberapa tahun kedepan. Apalagi jika menyimpan potensi SDA. Tentu menjadi ladang emas para perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan mereka,” katanya.

Secara teknis Jauhar mengaku belum bisa merinci rencana program tersebut. Baik terkait luasan lahan untuk setiap desa, maupun proses kepemilkan dan hal-hal lainnya. Yang jelas, kata dia, berharap dukungan semua pihak untuk mewujudkannya.
Terlebih diakui program tersebut bertujuan mendukung Tekad Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak yang ingin mewujudkan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kaltim. Kondisinya, tingkat kemiskinan Kaltim yang mencapai 6,68 persen tersbut lebih didominasi masyarakat di pedesaan.

“Saya tidak berani memastikan program ini  masuk prioritas atau tidak. Yang jelas harus ada kegiatan luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja dalam uapay peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Terkait bimtek sendiri, Jauhar menyebut, utamanya memberi pengetahuan tambahan tentang administrasi pemerintahan, administrasi kemasyarakatan dan administrasi pembangunan. Sekdes diharap menjadi administrator yang baik dan bisa membina perangkat Desa,” katanya.

Implikasinya, tercipta administrasi pemerintahan desa dan terpenuhinya hak-hak sipil yang baik. Sebab kondisi saat sekarang tertib admistrasi tingkat desa masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau Sekretaris Desa, utamanya yang sudah PNS untuk menjalankan amanh yang diemban sebaik mungkin. Terlebih Sekretaris Desa merupakan motor penggerak perangkat desa, sehingga kedepan dapat mengembalikan citra baik aparat pemerintahan.(vb/arf)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.