DPW Gekrafs Kaltim Tuntut Edy Mulyadi Klarifikasi dan Minta Maaf secara Terbuka

SAMARINDA – Ketua DPW Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) Kaltim Aji Mirza Hakim (Aji Mohammad Mizra Ferdinand Hakim) atau lebih akrab disapa Icha bereaksi, atas video viral  pernyataan Edy Mulyadi bersama sejumlah pihak yang diduga menghina Kalimantan yang telah ditetapkan sebagai Ibu kota Negara (IKN) baru sebagai tempat jin buang anak.

Menurut Icha, pernyataan Edy Mulyadi yang menyatakan menolak pemindahan IKN Ke Kalimantan (Kaltim) seharus tidak dengan melibatkan pihak lain, dalam hal ini Kalimantan dan warga yang menempati pulau yang dikenal dengan kaya akan sumber daya alamnya ini.

Selama ini Kalimantan khususnya Kaltim telah memberikan kontribusi pembangunan tidak sedikit. Hasil kekayaan Kaltim selama seperti Kayu, minyak, gas, batubara dikeruk dan lebih banyak dinikmati warga di Pulau Jawa khususnya Jakarta.

“Selama ini pulau Jawa dengan Jakarta sebagai Ibu kota metropolitan telah menikmati hasil kekayaan Kaltim dengan segala fasilitas yang mewah, kemudian menyebut Kaltim sebagai tempat jin buang anak. Ini kan sudah sangat keterlaluan, dan mencederai perasaan warga Kaltim,” ujarnya.

Ia mencontohkan selama ini warga kaltim yang sangat heterogen ini selalu mendukung kebijakan pemerintah, tidak pernah melakukan upaya provokatif atas APBD Kaltim yang sangat kecil dibandingkan dengan devisa hasil alam Kaltim yang disetor ke pusat dan dinikmati warga pulau Jawa dan Jakarta.

Icha berharap  Edy Mulyadi  beserta sejumlah rekannya menyadari kesalahannya dan mengklarifikasi pernyataannya sekaligus meminta maaf secara terbuka kepada warga Kalimantan khususnya Kaltim.

“Jika Edy Mulyadi tidak mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan di proses ke jalur hukum,” tegas musisi mantan bassis Band Jikustik ini.

Lebih lanjut DPW Gekrafs Kaltim mengimbau warga Kalimantan khususnya Kaltim agar tetap menjaga kondusifitas keamanan,  persatuan dan kesatuan, sekaligus terus mengawal pemindahan ibu kota negara di Kaltim.

Pembangunan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur, menurut Icha sudah tepat, mengingat pembangunan IKN akan meningkatkan pengembangan ekonomi dan  pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di Kalimantan, seperti jaringan dan pasokan listrik dan jalan raya yang sangat memprihatinkan di Kalimantan.

“Pemindahan IKN ke Kaltim akan semakin menggerakkan roda perekonomian di seluruh pulau Kalimantan, mengingat pembangunan infrastruktur daerah penyangga IKN akan turut menjadi prioritas pemerintah,” tutupnya. (hd)

---