ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean

Diduga Menghina Kalimantan, Pimpinan Pusat IPPK Tuntut Edy Mulyadi

January 24, 2022 by  
Filed under Religi, Sosial & Budaya

Share this news

Yan Mahyudin Natsir Rasad – Ketua Umum DPP IPPK

JAKARTA – Dugaan merendahkan harkat dan martabat Kalimantan oleh Edy Mulyadi saat konferensi pers di video yang viral beredar di media sosial terus berbuntut panjang. Kekecewaan dan perasaan sakit hati dirasakan orang Kalimantan, tidak hanya warga yang tinggal di Kalimantan khususnya Kaltim, tapi juga dirasakan warga perantauan yang tinggal di luar pulau Kalimantan.

Ketua umum DPP Ikatan Pemuda Perantau Kalimantan (IPPK), Yan Mahyudin Natsir Rasad atau akrab disapa Yayan, Minggu (23/01/2022) di Ciracas Jakarta, mengecam keras pernyataan Edy Mulyadi yang menarasikan Kalimantan tempat jin membuang anak hingga tempatnya kuntilanak dan genderuwo.

“Jika tidak setuju pemindahan IKN ke Kalimantan, jangan lah membuat pernyataan yang menyebut Kalimantan tempat jin membuang anak, tempatnya kuntilanak dan genderuwo,” kata Yayan yang tampak geram.

Kami pemuda perantauan asal Kalimantan di Jakarta, tidak pernah menghina pulau Jawa atau Jakarta sebagai Ibukota Negara.  “Kenapa Edy Mulyadi membangun narasi seperti itu?,” sesal Yayan.

Selama ini Kalimantan khususnya Kaltim telah memberikan kontribusi pembangunan tidak sedikit. Hasil kekayaan Kaltim selama seperti Kayu, minyak, gas, batubara dikeruk dan lebih banyak dinikmati warga di Pulau Jawa khususnya Jakarta.

Selama ini pulau Jawa dengan Jakarta sebagai Ibu kota metropolitan telah menikmati hasil kekayaan dari pulau Kalimantan dengan segala fasilitas yang mewah, kemudian menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak.

“Ini kan sudah sangat keterlaluan, hasil bumi kalimantan dikeruk untuk Jakarta tapi mencederai perasaan orang Kalimantan,” ujarnya.

IPPK pun menuntut Edy Mulyadi  beserta sejumlah rekannya menyadari kesalahannya dan mengklarifikasi pernyataannya sekaligus meminta maaf secara terbuka kepada warga Kalimantan khususnya Kaltim.

“Jika Edy Mulyadi tidak mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, tidak menutup kemungkinan kasus ini akan diproses ke jalur hukum,” tegas Yayan yang juga pendiri Ormas Barisan Putra Kalimantan (BPK).

Lebih lanjut Yayan mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara RI di Kalimantan Timur sudah tepat, mengingat pembangunan IKN akan meningkatkan pengembangan ekonomi dan  pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi di Kalimantan, seperti jaringan air bersih dan pasokan listrik dan jalan raya yang sangat memprihatinkan di Kalimantan.

Pembangunan IKN di Kalimantan menjadi momentum percepatan pembangunan di Kalimantan.  5 provinsi sebagai daerah penyangga ibunya Negara akan semakin cepat pembangunannya. Banyak warga Pulau Kalimantan belum menikmati pasokan listrik 24 jam, konektivitas  jalan antar provinsi, kabupaten, kecamatan rusak bahkan ada yang belum terhubung.

“Jika kita bersatu menyuarakan dukung IKN setidaknya pemerintah akan berupaya membangun daerah sekitar IKN. Malu lah sama media asing jika IKN dibangun tapi daerah sekitar belum ada listrik dan infrastruktur jalan rusak seperti saat ini,” tutupnya. (hd)


Share this news

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.