Ujian Nasional Sebaiknya Tetap Dilaksanakan

SAMARINDA – vivaborneo.com - Rendahnya tingkat kelulusanUjian Nasional (UN) siswa tingkat Menengah (SMU/SMK dan MA) dan tingkat Menengah (SMP dan MTs) di Kaltim membuat banyak kalangan pendidik, pemerintah dan orang tua siswa yang bertanya-tanya tentang kualitas pendidikan.Diminta tanggapannya terhadap Ujian Nasional, Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak mengatakan agar Ujian Nasional tetap dilaksanakan setiap tahunnya sebagai sarana untuk mengetahui standar dan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. “Kita tidak boleh berkecil hati, teruslah berpikir optimis dan cerdas. Rendahnya nilai kelulusan tidak saja dialami oleh Kaltim, tetapi diseluruh Indonesia. Untuk itu, semua perlu koreksi diri untuk lebih maju lagi,” ujar Awang Faroek dalam acara Diskusi Publik Membedah Hasil Ujian Nasional 2010 Kaltim yang berlangsung di Samarinda, Sabtu pekan lalu.

Awang Faroek secara panjang lebar menjelaskan bahwa ada sepuluh prioritas yang harus dibenahi dunia pendidikan di Kaltim yaitu, pembenahan data base pendidikan, pembuatan Rancangan Undang-Undang Pendidikan, pengembangan kualitas dan kompetensi guru, masalah kurikulum yang sebaiknya bermuatan lokal, peningkatan sarana dan prasarana, pengawasan, pemberian penghargaan dan hukuman, peran serta masyarakat, pemanfaatan dana Coorporate Social Responsibility dan pengembangan penelitian dan pengembangan.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Prof. Dwi Nugroho mengatakan pendidikan layakya rangkaian gerbong kereta api yang tidak boleh terputus antara satu dengan lainnya. “Hasil Ujian Nasional yang rendah tidak lepas dari putusnya rangkaian gerbong pendidikan yang ada sejak dari Tanam Kanak-Kanak (TK),Sekolah Dasar, hingga Sekolah lanjutan atas. Agar gerbong rangkaian pendidikan tersebut dapat terus berjalan dan terangkai dengan baik, maka kualitas guru juga perlu dijaga dan ditingkatkan.

Dari kalangan akademisi Universitas Mulawarman Samarinda, Saleh Usman mengatakan bahwa akan mengusulkan kepada DPRD Kaltim agar Ujian Nasional (UN) tidak sebagai standar kelulusan, namun sebagai alat untuk memetakan mutu pendidikan, kualitas guru, mengetahui sarana dan prasarana sekolah dan lain-lain yang ada di daerah seluruh Indonesia. (vb/yul)

---