Rotasi Jabatan Jangan Dimaknai Sebuah Hukuman

SAMARINDA – vivaborneo.com – Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azas Manusia (Depkumham) Kaltim  berpindah  dari Danny Hamdani Kusumapraja kepada penggantinya Ajat Sudrajat Havit, Jumat (15/10) dalam acara serah terima jabatan di ruang Aula Depkumham Kaltim di Samarinda.

Sambutan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang dibacakan Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat, H Sutarnyoto mengatakan, Kaltim memiliki tantangan besar dibidang hukum diantaranya masalah pencurian kayu (illegal logging), pencurian ikan di laut (Illegal fishing),penyelundupan BBm dan barang dari luar negeri, penambangan liar (illegal mining), perselisiahn perburuhan  dan masalah perdagangan manusia atau human trafficking.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata mengatakan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staff Ahli Menteri ,H Ramli Hutabarat  mengatakan, sebuah pekerjaan, seberat apapun, akan dapat diselesaikan dengan baik selama pemimpinnya mampu mengaktifir anggotanya menuju aktivitas.

Rotasi sebuah jabatan dalam sebuah institusi , lanjut Menteri, adalah sesuatu hal yang normal. Penyegaran perlu dilakukan untuk kebaikan organisasi. Apabila secara kebetulan ada beberapa pejabat yang dirotasi ke wilayah yang diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak disukai, janganlah kemudian ada asumsi bahwa tengah mendapat hukuman.

“Rotasi ke wilayah yang diasumsikan kurang disenangi justru merupakan bentuk kepercayaan bahwa yang bersangkutan adalah adalah sosok yang dapat dipercayai leadership-nya untuk membangun wilayah menjadi lebih baik”.

Sementara itu, mantan Kepala Kantor Wilayah Depkumham Kaltim Danny Hamdani Kusumapradja mengatakan selama bertugas di Kaltim kesan yang sangat dirasakan adalah  telah terjalin kerjasama yang baik dan memuaskan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.

Tantangan Kaltim kedepan, menurut Danny adalah seperti yang telah dicanangkannya  program zero narkoba.  Tantangan terbesar di LP dan Rutan adalah masalah narkoba. “Oleh karena itu kita sudah membuat suatu sistem bagaimana program zero narkoba ini bisa terlaksana dengan baik sehingga sejalan dengan misi Badan Narkotika Nasional (BNN), berarti misi nasional untuk bebas narkoba 2015,” harapnya.

Acara yang dihadiri Asisten III Bidang Kesra, Staff Mentri Hukum dan HAM dan Kapolda Kaltim yang diwakili Kapoltabes Samarinda Kamil Razak dan sejumlah undangan ini, juga melakukan serah terima kelompok Dharma Wanita di lingkungan Depkumham Kaltim dari ketua lama, Endang Danny Hamdani kepada ketua baru, Betty Sudrajat.(vb-01)

---