Realisasi Fisik Nol Persen Pengaruhi Daya Serap Anggaran

Samarinda-vivaborneo.com- Akibat perkembangan realisasi fisik yang masih rendah bahkan ada yang masih nol persen, sangat berpengaruh bagi daya serap anggaran yang disalurkan pemerintah Propinsi Kaltim pada kabupaten kota dalam bentuk  bantuan keuangan.

Demikian disampaikan pemprov Kaltim melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setprov Kaltim Ir. Zairin Zain didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim Jauhar Effendi serta Plt. Kepala Biro Keuangan Pemprop Kaltim Saiful Bahri, kepada wartawan diruang rapat Setprov Kaltim Rabu (30/9).

“Banyak indikator yang mempengaruhi sehingga masih rendahnya daya serap anggaran,” ujar Zairin Zain. Ada anggapan dari para pengamat daerah yang menyatakan bahwa Gubernur Kaltim “gagal” mengelola anggaran. “Itu anggapan yang mengada-ada dan tidak benar,” tegasnya.

Hingga saat ini ada lima  daerah kabupaten/kota di Kaltim  yang realisasi fisik dan keuangannya masih   nol persen, seperti kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan kabupaten Tana Tidung.

Padahal tambah Zairin, realisasi penyaluran dana untuk bantuan keuangan kabupaten/kota  saat ini sebesar Rp. 475, 2 juta atau 26,05 persen dari keseluruhan dana sebesar Rp. 1,82 Triliun  bahkan bisa mencapai Rp. 4,5 Triliun untuk keperluan pembangunan fisik di Kaltim ini.

Bantuan keuangan bagi kabupaten/kota  ditentukan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan masing-masing kabupaten/kota.

Selain itu juga SKPD yang menyerap dana cukup besar seperti Dinas PU Kaltim, yang mana realisasi fisik telah mencapai 70 persen, namun realisasi keuangannya masih dibawah 48 persen, sedangkan dana yang tersedia di Bank BPD Kaltim saat ini sebesar Rp. 2,3 Triliun, tukasnya.

Secara keseluruhan APBD murni plus Perubahan (APBD-P Kaltim) mencapai     Rp. 7,7 Triliun, dengan realisasi sebesar Rp. 3.088.449.179.421,00 atau sekitar  39,60 persen.

Yang paling mendasar rendahnya realisasi keuangan disebabkan pada kontraktor pelaksana kegiatan (proyek skala besar) sebagian besar tidak mengajukan permintaan pembayaran secara bertahap, tetapi melakukan penagihan  sekaligus  setelah kegiatan selesai 100 persen dan biasanya terjadi mendekati akhir tahun anggaran, begitu pula kegiatan-kegiatan yang ada pada SKPD lainnya, baik dilingkup emprop Kaltim maupun  kabupaten/kota.(vb/016).

---