Perlu Kesamaan Visi Membangun Perbatasan

SAMARINDA – vivaborneo.com - Walaupun penanganan masalah perbatasan merupakan tanggungjawab  Pemerintah Pusat, namun Pemprov Kaltim berusaha menjemput bola dengan mengambil inisiatif membentuk instansi bernama Badan Pengelola Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Terpencil untuk mempercepat akselerasi pembangunan. Hal ini terungkap dalam acara Pertemuan antara Pemprov Kaltim dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Prof Muladi di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltim Selasa (19/01).

Bupati Malinau Marthin Billa yang hadir bersama dengan Wakil Bupati Kutai Barat H Didik Efendi dan Wakil Bupati Nunukan Kasmier Foreth  mengatakan masalah perbatasan memang masalah yang kompleks. Walaupun telah 65 tahun Indonesia merdeka, tetapi masalah perbatsan belum juga tuntas ditangani.

“Kinerja pemerintah pusat terhadap perbatasan masih sangat rendah, baik terhadap peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Masalah pembangunan perbatasan, ujar Marthin  bertambah rumit lagi,  karena banyaknya provokasi dari pihak-pihak lain yang tidak menginginkan pembangunan dengan mengorbankan banyak hal seperti lingkungan hidup. “Kabupaten Malinau, contohnya sebagian besar wilayahnya adalah kawasan Taman Nasional  Kayan Mentarang sehingga pembangunan sedikit banyak akan berbenturan dengan masalah lingkungan hidup,” ujarnya.

Dirinya berharap bahwa masalah pembangunan perbatasan ini hendaknya berjalan dengan satu visi dan tujuan sama untuk melawan provokasi-provokasi yang ada. “Harga-harga kebutuhan pokok di Malinau sangat tinggi, gula harganya Rp.25.000 per kg, begitu juga dengan semen Rp. 1 juta per zak nya, namun Kami masyarakat Malinau dengan segala keterbatasannya, tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya mantap.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Barat H Didik Efendi, Sos melaporkan bahwa kawasan Lasan Tuyan merupakan daerah darat terluar Kabupaten Kutai barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, namun tidak terdapat penjagaan karena tempatnya sangat terpencil dan sulit dijangkau pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kondisi geografisnya sangat sulit dijangkau. Menggunakan helicopter saja memerlukan waktu 40 menit. Disana masih ada warga yang tidak pernah tahu dimana letak kecamatannya, sehingga kami sangat membutuhkan jalan penghubung,” ujarnya.

Didik juga menambahkan, sangat bersyukur dengan rencana pendirian stasiun radio di perbatasan, dengan demikian masyarakat pedalaman tidak lagi menangkap siaran radio dari Malaysia saja.  “Selama ini masyarakat pedalaman yang berbatasan dengan Negara tetangga hanya menangkap siaran radio dan saluran televisi Malaysia,” ujarnya.(vb-01)

---