Perda Pendidikan Kaltim Kurang Sosialisasi

April 19, 2012 by  
Filed under Berita

SAMARINDA – vivaborneo.com, Penerapan Perda No 3/2010 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kaltim atau akrab dengan sebutan Perda Pendidikan Kaltim diisyaratkan masih belum maksimal. Penyebab utamanya lantaran Perda tersebut disinyalir kurang sosialisasi. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, H Bohari Yusuf kepada wartawan, di Samarinda, baru-baru ini.

Dikatakan Bohari, bahkan pihaknya tidak menyangkal jika masih banyak satuan penyelenggara pendidikan atau sekolah yang belum mengetahui isi dari Perda tersebut lantaran belum mendapat bentuk fisiknya. Padahal, menurut Bohari, Perda Pendidikan sudah memasuki tahap aksi sosialisasi.

“Tahap ini sebenarnya harus segera diperluas, karena Dewan Pendidikan Kaltim berencana membuat program-program pendidikan yang merujuk pada Perda ini. Bahkan kita sudah membuat konsep peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya yang berkenaan langsung dengan sekolah-sekolah di perbatasan,” katanya.

Bohari menerangkan, memasyarakatkan Perda merupakan tugas Biro Hukum Setdaprov Kaltim maupun Disdikbud Kaltim sebagai instansi yang menangani bidang pendidikan. Biro hukum berkewajiban mensosialisasikan, memperbanyak dan mengedarkan Perda tersebut. Sedang Disdikbud Kaltim lebih pada fungsi pengawasan pelaksanaannya.

Hal ini memang sudah menjadi ranah Dewan Pendidikan Kaltim  yang berfungsi memberikan saran kepada Eksekutif dan Legislatif tentang pendidikan. Disamping melakukan dengar pendapat dengan keduanya. “Dewan Pendidikan hanya sebagai inisiator, sedangkan pelaksanaan menjadi tanggung jawab Disdikbud,” ujarnya.

Perda Pendidikan seperti diketahui merupakan jawaban dari keinginan pemangku kepentingan tentang permasalahan teknis dalam dunia pendidikan yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Tujuannya tentu agar hal yang berkaitan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dapat terealisasi serta memiliki landasan hukum.

“Perda ini dibuat guna mengakomodir keinginan para pemangku kepentingan mengenai permasalahan teknis di dunia pendidikan agar memiliki payung hukum, “ katanya.

Adapun beberapa substansi Perda Pendidikan antara lain, pencanangan wajib belajar 12 tahun diseluruh Kaltim, pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen di APBD, pengembangan  sekolah unggulan, pengembangan memperoleh akses pendidikan di wilayah perbatasan dan daerah terpencil, pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, pengembangan pendidikan kesejuruan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk kewajiban dunia usaha dan industri mengalokasikan 20 persen dari dana CSR untuk pendidikan, pengembangan pendidikan formal dan informal, serta pemberian beasiswa dan stimulan.

Program wajar 12 tahun turut diatur dalam Perda Pendidikan agar pelaksanaannya tidak salah kaprah dan tujuan utama program tersebut tercapai. Program tersebut bertujuan untuk mewajibkan anak usia wajib belajar (usia 6- 17 tahun.red) bersekolah, bagi siswa yang tidak mampu merupakan tanggung jawab pemerintah melalui sekolah gratis dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

Gratis disini, kata Bohari bukan berarti semuanya seperti seragam dan sepatu dibiayai Pemerintah. Melainkan pungutan biaya operasional-lah yang tidak boleh dibebankan kepada orang tua siswa. Ia juga meminta agar kata pungutan dengan sumbangan dapat dibedakan.

“Jadi perlu dibedakan antara pungutan dengan sumbangan. Sekolah dilarang memungut biaya operasional untuk kelangsungan sekolah. Kecuali ada kesepakatan dengan pihak orangtua siswa. Namun tetap tidak membebani orangtua siswa yang tidak mampu,” ujar inspirator Perda Pendidikan ini mengakhiri perbincangan. (vb/arf)

Respon Pembaca

Satu Komentar untuk "Perda Pendidikan Kaltim Kurang Sosialisasi"

  1. M. Zain Borneo Sofyan on Fri, 21st Jun 2013 7:49 am 

    Banyak sklah ngri yg tdk jlas dlm mlaksakan sistem bjar mgjar, shgga dpt pengaruhi tjuan yg ingin dicapai.

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.