Pemprov Latih 60 Camat di Kaltim

SAMARINDA – Pemprov Kaltim akan melakukan peningkatan kapasitas para camat khususnya para camat yang tidak berlatar belakang pendidikan pemerintahan. Peningkatan kapasitas akan diberikan dalam bentuk pendidikan dan latihan yang akan digelar akhir April mendatang.“Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan para camat yang tidak berlatar pendidikan pemerintahan. Peningkatan kapasitas kepamongan ini dimaksudkan agar para camat nanti bisa lebih menjiwai ilmu kepamongan dan untuk peningkatan disiplin camat,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim Sri Sulasmi Retno W di ruang kerjanya, Rabu (10/3).

Tugas para camat menurutnya sangat spesifik, selain tugas yang bersifat delegatif  berupa pendelegasian tugas dari bupati/walikota, secara otomatis camat juga terikat dengan tanggungjawab distributif terkait tugas dan tanggungjawab pusat dengan instansi vertikal, seperti tanggungjawab soal keamanan dan ketertiban lingkungan, pertanahan dan lain sebagainya. Karena itu, para camat yang tidak berlatar disiplin ilmu kepamong prajaan dan pemerintahan perlu peningkatan wawasan tersebut. Hal ini penting agar camat bisa bekerja lebih maksimal melayani masyarakat menyangkut kordinasi dan komunikasi. Demikian pula dengan masalah prosedur dan penerapan administrasi keuangan dan pemerintahan.

Pelatihan akan dilakukan sekitar akhir April bertepatan dengan peresmian Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Kaltim yang rencananya akan dilakukan oleh Wakil Presiden Boediono. Pelatihan ini akan diikuti 50 hingga 60 camat yang tersebar di 136 kecamatan di Kaltim.

Dengan pelatihan ini para camat nantinya diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap sebagai camat dilandasi kepribadian dan etika pegawai negeri sipil. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian dengan orientasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, membentuk camat yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa serta membentuk camat yang mampu berperan sebagai mediator, motivator dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (vb-03)

Baca juga :