Kutai Kartanegara Kekurangan Penyuluh KB

TENGGARONG- Optimalisasi program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan di Kutai Kartanegara (Kukar) saat ini terkendala dengan kurangnya tenaga penyuluh KB (PKB) dilapangan. Padahal keberadaan mereka sangat penting sebagai motivator dan tenaga pendamping serta pembina institusi masyarakat bidang KB.
” Saat ini di Kukar hanya terdapat 62 orang PKB ,idealnya tenaga PKB ini tiap desa atau kelurahan 1 orang dan untuk mengatasi kekurangan tenaga PKB ini kami telah mengusulkan ke Pemkab Kukar  untuk segera merekrut tenaga PKB sebanyak 165 orang lagi ” terang Sekretaris Badan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBPPPA) Kukar H Akhdar Rivai saat memberikan pengarahan pada pelatihan Pos Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang berlangsung di Gedung Putri Junjung Buih Tenggarong belum lama ini.

Menurut Rivai, awalnya tenaga PKB di Kukar ini sebanyak 99 orang, namun sayang saat lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) di merger atau digabung dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) era desentralisasi  tahun 2004 lalu sebanyak 37 orang PKB telah mutasi sebagai staf di Desa dan Kelurahan bahkan  ada yang mutasi di Kecamatan.

Dijelaskan lagi, tenaga PKB yang akan direkrut ini merupakan pejabat fungsional dan mereka  berstatus CPNS/PNS dan Tenaga Honorer T3D. Sedang formasi tingkat pendidikan yakni SLTA/SMU sederajat, D1, D2,D3 dan S1 untuk semua jurusan. Mereka yang diangkat menjadi tenaga PKB ini lebih diutamakan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Kecamatan dan Kelurahan/Desa itu sendiri.

Lebih jauh Rivai mengatakan, nantinya jika perekrutan tenaga PKB ini terealisasi mereka akan disebar di 227 Desa di Kukar untuk mengelola program KB seperti melakukan penyuluhan,pembinaan peserta KB, pembinaan institusi masyarakat PPKBD,Sub PPKBD, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan membuat laporan secara berkala perkembangan peserta KB baik peserta KB baru maupun peserta KB aktif.

” Kurangnya tenaga PKB ini berimplikasi pada pengelolaan  KB dilapangan seperti penyuluhan kepada masyarakat  jarang dilakukan, tingkat angka kesertaan KB  masih rendah, pembinaan terhadap institusi masyarakat tak berjalan dengan baik, distribusi alat kontrasepsi terhambat dan laporan perkembangan peserta KB tidak dapat diakses.. Jadi mudah-mudahan Pemkab dapat mengabulkan pengadaan tenaga PKB ini ” papar mantan Kasubdin Program Disdik Kukar itu penuh harap.

Menyinggung pelatihan PPKBD dan Sub PPKBD diikuti sebanyak 30 peserta dari 8 Kecamatan yakni Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Kaman, Kota Bangun, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu.

Pelatihan berlangsung sehari dengan materi Operasional Program BKBPPPA 2009, Pedoman Kerja PPKBD, Pencatatan dan Pelaporan PPKBD serta Integrasi program PPKBD dengan UPPKS,dengan penyaji materi para Kabid dan Kasi di lingkup BKBPPPA Kukar. (hasis)

---