Kukar Minta Jatah Pajak

TENGGARONG- Kepala Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kab Kutai Kartanegara Samuel Robert Zukuw saat  di temui dalam acara Simulasi pengisian SPT  PPH  orang pribadi yang di laksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak bekerja sama dengan  Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di  ruang serbaguna Kantor Sekertariat Kabupaten Kutai Kartanegara mengatakan  Kukar meminta pemerintah pusat memberi bagi hasil pajak dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kukar tapi perusahaannya berada di Jakarta sehingga pajaknya bisa  masuk ke Kukar.Selama ini pajak dari perusahaa tersebut hanya masuk ke Jakarta saja. Paling tidak sekarang Kukar Meminta PPH dan PPN untuk perusahaan yang bercabang di Kukar.  Untuk rekanan pemborong  diwajibkan untuk Memiliki NPWP di Tenggarong.

Samuel meminta kepada seluruh  SKPD dan masyarakat untuk dapat meningkatkan Pendapatan pajak karena 12 persen masuk ke Kabupaten sehingga pembangunan dapat berjalan lancar.

Kukar Juga bekerja  sama dengan pemerintah Pusat dan Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan pajak di sector-sektor yang lain dan juga yang berkaitan dengan maslah kendaraan bermotor dan alat-alat berat yang beroperasi di daerah perkebunan dan pertambangan di kukar.

ia juga mengatakan di seluruh SKPD ada PPTK, Honor Proyek, dan lelang proyek, dalam hal ini dapat di ketahui jumlah pajak yang diterima atau jumlah uang yang di dapat melalui buku APBD dan  bisa dilihat pajak penghasilan yang di dapat   baik pribadi maupun usaha.

Pemerintah kabupaten dan kota  saat ini mendapat 12 persen pajak penghasilan dari jumlah pajak yang di terima sedangkan propinsi mendapatkan 8 persen. Hal ini  merupakan salah satu bagian dari pendapatan  daerah  Kabupaten Kukar yang di peroleh dari PPH orang pribadi.

Ia sangat berterima kasih kepada Tim pelayanan pajak yang bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengisi isian SPT PPH dan juga ia berharap Dispenda menjadi teladan dan menjadi wajib pajak yang baik selain itu bisa mendampingi petugas pelayanan pajak sehingga dapat berjalan dengan semestinya.  Dan Dispenda harus perpikir bagaimana meningkatkan pajak tapi tidak membebankan masyarakat. (vb/lina)

Baca juga :