Kondisi Keuangan Kukar Semakin Membaik

KEPALA Perwakilan BPKP Kaltim, H Bambang Setiawan mengatakan, tahun 1999 adalah titik awal pelaksanaan otonomi daerah yang diawali terbitnya UU 22 tentang pemerintah daerah dan UU 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah, dan dirubah menjadi UU 32 dan 33/2004.Selanjutnya diikuti dengan paket regulasi keuangan negara dan daerah dengan terbitnya UU No 17/2003 tentang keuangan negara serta peraturan-peraturan lainnya.

Salah satu kewenangan daerah yang dimiliki menurut UU, yakni Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berkaitan hal tersebut Bupati dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dibantu oleh Sekretaris daerah selaku kordinator pengelolaan keuangan daerah dan kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan kepala SKPKD selaku Bendahar Umum Daerah (BUD) dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sampai kepada pelaporannya,” jelas Bambang.

Bambang juga berharap kedepannya seluruh SKPD yang ada di Kukar agar memamfaatkan fasilitas ini, terhadap ruang linkup yang dikerjasamakan guna terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Keberadaan BPKP di Kabupaten Kukar nantinya sangat membantu dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan trend kemajuan dan perbaikan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Fasilitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda) BPKP dalam penyusunan APBD 2009 dan 2010 seluruh entitas pengelola keuangan daerah baik bagian keuangan (SKPKD) maupun SKPD sangat terbantu mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban sampai kepada pelaporannya.

Dengan demikian kondisi pengelolaan keuangan pemerintah Kukar semakin membaik dan kedepannya agar ditingkatkan lagi dalam pengelolaannya.

“Maka atas pembaharuan kerjasama antara perwakilan BPKP Kaltim dengan Pemkab Kukar, dan komitmen yang tinggi atas kepemimpinan Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Kukar serta dukungan yang kuat semua entitas pengelola keuangan daerah. Insya Allah laporan Keuangan Daerah Kukar pada 2012 mendapat predikat Wajar Tanpa pengecualia (WTP) dari BPK RI,” terangnya. (rahman/hmp05).

Baca juga :