KB Harus Sinergi dengan Program Nasional

SAMARINDA-vivaborneo.com, Asisten III Sekprov Kaltim Sutarnyoto mengatakan kabupaten/kota secara persis lebih  mengetahui kebutuhan masyarakat terkait pelaksanaan program keluarga berencana (KB) di daerah. Begitu juga terkait Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PPL KB) yang jumlahnya terus berkurang, menurut Sutarnyoto kabupaten /kota lebih bisa menentukan kebutuhan mereka. “ Di masing-masing kabupaten/kota sudah ada satuan kerja perangkat daerah yang menangani masalah keluarga berencana. Mereka pasti lebih mengetahui kebutuhan serta program terbaik  untuk mendukung program KB ini,  bukan hanya persoalan personil,” kata Sutarnyoto, Rabu (1/6).

Sutarnyoto menambahkan, program KB merupakan upaya mengendalikan lonjakan jumlah penduduk dari angka kelahiran (baby boom) adalah program nasional yang dikelola oleh instansi pusat. Oleh karena itu, gerak langkah kabupaten/kota juga harus bersinergi dengan apa yang sedang dilaksanakan dan diprogramkan oleh BKKBN.

“Karena program KB ini adalah program nasional, maka pasti ada perhatian pusat, maka program di kabupaten/kota harus berdampingan dan sejalan dengan program nasional tersebut. Harus terbagi, apa yang menjadi perhatian pusat dan apa yang menjadi kemampuan daerah,” lanjut Sutarnyoto.

Harus diakui, salah satu pendukung sukses pembangunan adalah terkendalinya jumlah penduduk di suatu daerah. Peningkatan jumlah penduduk yang  tak terkendali cenderung akan menambah angka kemiskinan dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial. Karena itu, program keluarga berencana (KB) harus dikelola dan ditangani  lebih serius khususnya di kabupaten/kota. (vb-sam)

---