Kaltim dan Komnas HAM Kerjasama Penegakan HAM

SAMARINDA – Pemprov Kaltim dan Komnas HAM menjalin kerjasama untuk  memantau dan menghimpun kemajuan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Kaltim. Terkait dengan hal itu perlu dilakukan kesepahaman antara Pemprov dan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM),   yang ditandatangani  kedua belah pihak,  Kamis (18/2).“Mayoritas kasus pelanggaran HAM di Kalimantan Timur berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA), dan sengketa penduduk dengan perusahaan,” kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, pada penandatangan kesepahaman dengan  Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak .

Menurut dia, Komnas HAM  berupaya meberikan pemahaman  tentang HAM pada masyarakat sehingga mampu meminimlisir pelanggaran HAM, baik sekala nasional maupun di daerah.
Selain itu,  kerjasama bidang yang lebih umum, misalnya bagaimana HAM diintegrasikan pada bidang pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari Komnas HAM untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Menanggapi pernyataan ketua Komnas HAM.  Gubernur Kaltim,  H Awang Faroek Ishak mengatakan pemerintah tidak bisa lepas dari tanggung jawab melaksanakan penegakan HAM di daerah.

Menurut Awang Faroek, penegakan HAM merupakan pembatasan terhadap kekuatan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga diharapkan dapat lebih bertanggung jawab.

“Ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam era globalisasi ini, yakni  penegakan HAM, demokratisasi dan pelestarian lingkungan. Berkaitan dengan hal itu ada tiga agenda yang sedang dilaksanakan Kaltim yaitu, pelaksanaan HAM dalam dan menjaga kondisi lingkungan aman, serta agenda demokratisasi  untuk  kesejahteraan rakyat,” kata Awang Faroek.

Pada agenda pelaksanaan HAM  untuk menciptakan lingkungan aman, sebagaimana diketahui Kaltim merupakan daerah dengan berbagai macam suku, agama  dan ras, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan maupun golongan.  Kaltim berhasil menjaga tidak terjadi konflik tersebut. Agenda selanjutnya adalah pelaksanaan demokratisasi yang  selama ini berlangsung di Kaltim dapat berjalan lancar dan baik.

“Diharapkan Pilkada yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat  juga berlangsung lancar dan tertib, sehingga tindakan anarkis  bisa dihindari seminimal mungkin ,” ujar Gubernur

Sedangkan agenda kesejahteraan rakyat, menurut Awang  Kaltim merupakan salah satu dari tiga daerah yang melaksanakan amanah di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,  amandemen empat  yang mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen. Selain itu di bidang kesehatan, Pempro . Tengah meningkatkan akreditisasi  sejumlah di rumah sakit pemerintah daerah sebagai upaya perbaikan  pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk mencapai “Kaltim Sehat 2010”. (vb/003)

---