Gubernur: Kaltim Tetap Komitmen Bangun Perbatasan

SAMARINDA-vivaborneo.com, Kaltim tetap dalam komitmen kuat untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, kawasan perbatasan  identik dengan daerah tertinggal, terisolir, terpencil dan hanya dianggap sebagai halaman belakang negara. “Paradigma ini harus kita ubah dengan upaya membangun kawasan perbatasan sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim tidak hanya diarahkan untuk mengatasi masalah terkait isu-isu perbatasan (border policy for border area), tetapi  lebih luas untuk tujuan strategis  memajukan Kaltim melalui peningkatan pemerataan pembangunan di berbagai bidang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (border policy for the improvment of regional development and people’s prosperity),” kata Gubernur Kaltim, H Awang Faroek Ishak saat membuka Lokakarya Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Selasa (29/6).

Percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kaltim ditetapkan ke dalam agenda pertama dari tiga agenda yang menjadi sasaran Program Kaltim Bangkit 2013, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil  dengan sasaran meningkatkan pembangunan infrastruktur  seperti jalan, jembatan, pengadaan pesawat perintis antar kecamatan, pembangunan landasan pacu pesawat, pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel, pembangunan listrik tenaga surya, prasarana dan sarana air bersih, peningkatan pendidikan dan pengembangan SDM, kesehatan dan lain sebagainya.

Sasaran percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil tersebut selama ini sudah dijalankan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Namun demikian, upaya percepatan pembangunan di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Karena itu, percepatan pembangunan kawasan perbatasan tidak mungkin hanya bisa dilakukan oleh daerah, tetapi juga harus mendapat perhatian dan prioritas utama dari Pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan dukungan seluruh jajaran kabinetnya.

Program pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha pembangunan pertanian dalam arti luas misalnya, provinsi  memerlukan lahan berskala cukup luas yang mengharuskan adanya revisi tata ruang Nasional Khusus Kawasan Perbatasan.
Hal ini terkait pula dengan program aksi Kaltim Green yang juga menjadi isu strategis pembangunan kawasan perbatasan yang tetap mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development)  yang memperhatikan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan yang dalam implementasinya memerlukan legalitas tata ruang.

“Pemprov berharap agar  RTRWP yang telah diajukan sejak beberapa tahun silam,  segera disyahkan dan diterbitkan Perpres-nya. Jika berlarut-larut pengesahannya, maka bukan mustahil usaha-usaha percepatan pembangunan di kawasan perbatasan pun akan terhambat,” tegas gubernur.

Gubernur juga menyampaikan gagasan agar  dibentuk semacam badan nasional khusus menangani persoalan perbatasan dan secara langsung bertanggungjawab kepada presiden sehingga lebih memudahkan jalur koordinasi untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan. (vb/sam)

---