Rutan Tanah Grogot Bedah Rumah Warga

TANA PASER – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot berkomitmen memberikan manfaat kepada masyarakat.  Salah satu program yang dilakukan melalui bedah rumah bagi warga kurang mampu di Gang Buen Were, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Senin (8/6/2026).

Program tersebut diberikan kepada Kurnain, warga yang selama ini tinggal seorang diri di rumah dengan kondisi yang memerlukan perbaikan. Melalui kegiatan sosial tersebut, Rutan Tanah Grogot melakukan renovasi sejumlah bagian rumah agar lebih layak, aman, dan nyaman untuk dihuni.

Pelaksanaan bedah rumah melibatkan petugas Rutan bersama warga binaan yang turut ambil bagian dalam proses pengerjaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pembinaan yang menanamkan nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada warga binaan.

Pekerjaan yang dilakukan pada bedah rumah ini antara lain perbaikan dan penggantian atap rumah yang rusak, pengecatan bangunan, serta renovasi total fasilitas toilet untuk mendukung kenyamanan dan kesehatan penghuni.

Kepala Rutan Tanah Grogot, Aris Triyanto, mengatakan program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus bagian dari pembinaan karakter bagi warga binaan.

“Kami ingin memastikan keberadaan pemasyarakatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Aris menjelaskan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia agar jajaran pemasyarakatan aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, keterlibatan warga binaan dalam program sosial diharapkan dapat membangun kesadaran untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu memberikan kontribusi positif setelah kembali ke masyarakat.

Apresiasi juga datang dari warga sekitar yang menilai program tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran petugas Rutan bersama warga binaan dinilai mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang perlu terus dipupuk.

 

Sementara itu, Kurnain mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia mengatakan perbaikan rumah tersebut sangat berarti untuk menunjang kenyamanan dan keselamatannya dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Bantuan ini sangat membantu karena kondisi rumah sebelumnya memang membutuhkan banyak perbaikan,” ujarnya.

Program tersebut diharapkan dapat terus berkelanjutan sebagai wujud hadirnya pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.(tw)

Danlanal Balikpapan Siap Kolaborasi Dengan Pemkab Kukar

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr. Aulia Rahman Basri menerima audiensi dan silaturahmi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Balikpapan Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Rabu (10/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ajang mempererat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Lanal Balikpapan dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari keamanan perairan, pengembangan pariwisata, hingga pembinaan generasi muda.

Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Topan Agung Yuwono menyampaikan, wilayah tugas Lanal Balikpapan mencakup Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena itu, pihaknya memiliki komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Kukar dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Lanal Balikpapan siap mendukung keamanan jalur perairan, termasuk membantu para nelayan apabila menghadapi kendala saat beraktivitas di laut. Kami ingin hadir dan memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir dan nelayan,” ujarnya.

Selain sektor keamanan, Danlanal juga melihat potensi besar Kukar di bidang pariwisata bahari. Menurutnya, sejumlah kawasan perairan di Kukar memiliki potensi wisata bawah laut dan spot diving yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai daya tarik wisata daerah.

Tidak hanya itu, Lanal Balikpapan juga terus mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kukar. Selama ini, pihaknya telah berkolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar dalam pembinaan generasi muda, khususnya mempersiapkan putra-putri Kukar yang berminat mengikuti seleksi sekolah kedinasan dan pendidikan militer.

“Intinya, kami dari Lanal Balikpapan ingin bersama-sama dengan Pemkab Kukar memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri menyambut baik kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut. Ia mengapresiasi komitmen Lanal Balikpapan yang selama ini telah mendukung berbagai program pembangunan di Kukar.

Aulia berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin diperkuat, terutama dalam mendukung sektor perikanan yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah. Menurutnya, hasil perikanan Kukar harus mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi kesejahteraan nelayan.

“Kita ingin usaha perikanan dan nelayan Kukar semakin maju. Potensi yang kita miliki sangat besar dan ke depan hasil perikanan Kukar harus bisa menembus pasar yang lebih luas, bahkan ekspor, tidak hanya dipasarkan secara lokal,” ujarnya.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kukar dan Lanal Balikpapan sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mengembangkan potensi pariwisata bahari, serta membina generasi muda demi mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kukar. (kk04)

Empat Kepala Kampung PAW Berau Dilantik

‎TANJUNG REDEB – Pelantikan empat Kepala Kampung (Kakam) hasil Pemilihan Kepala Kampung Pergantian Antar Waktu (PAW) menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperkuat tata kelola pemerintahan kampung yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Empat kepala kampung tersebut yakni Mudassir T sebagai Kepala Kampung Biduk-Biduk, Sopiyadi sebagai Kepala Kampung Suaran, Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk, serta Muchlistriyadi sebagai Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun dilantik di Balai Mufakat, Selasa (9/6/2026).

‎‎Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan, kepala kampung memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, para pemimpin kampung yang baru dilantik diminta segera bergerak menjalankan program kerja dan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat kampung.

‎‎ Sri Juniarsih menekankan bahwa keberhasilan seorang kepala kampung tidak hanya diukur dari banyaknya program pembangunan yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuannya membangun kolaborasi dengan masyarakat dan aparatur kampung.

‎‎Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi kunci agar berbagai program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia meminta para kepala kampung yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja serta memahami berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

‎‎“Bangun komunikasi yang baik dengan perangkat kampung dan masyarakat agar program yang direncanakan bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

‎‎Selain percepatan pembangunan, Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap tata kelola keuangan kampung. Ia mengingatkan agar seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan program dilakukan sesuai aturan yang berlaku serta mengedepankan prinsip transparansi.

‎‎Pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di tingkat kampung.

‎‎Sri Juniarsih berharap para kepala kampung yang baru dapat menghadirkan inovasi dan terobosan dalam pembangunan wilayah, tanpa mengabaikan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan.

‎‎Dengan terisinya posisi kepala kampung definitif melalui mekanisme PAW, Pemkab Berau optimistis roda pemerintahan di Kampung Biduk-Biduk, Suaran, Tasuk, dan Sei Bebanir Bangun akan semakin optimal dalam memberikan pelayanan serta mendorong percepatan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. (Dy/Ok/ADV)

Wakil Bupati Kubar Tekankan Kepatuhan ASN

KUTAI BARAT – Penggeledahan yang dilakukan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kutai Barat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kubar menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Peristiwa tersebut dinilai sebagai momentum untuk memperkuat budaya kerja yang disiplin, transparan, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan, pemerintah daerah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan serta mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Kami mempersilahkan aparat penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipersilakan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” ujar Nanang, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak semata dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran.

Nanang mengingatkan, tuntutan tata kelola pemerintahan saat ini mengharuskan setiap aparatur bekerja secara tertib, terbuka, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah diminta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Ia secara khusus mengingatkan para Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga bendahara agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jangan berpikir macam-macam. Laksanakan saja tugas sesuai aturan. Kalau perjalanan dinas dua hari, ya dua hari. Kalau menginap, lakukan sesuai kondisi yang sebenarnya. Jangan ada lagi manipulasi karena pada akhirnya semua bisa diperiksa,” tegasnya.

Selain itu, Nanang menaruh perhatian pada peran kepala perangkat daerah dalam memperkuat pengawasan internal. Menurutnya, pengendalian dan evaluasi harus dilakukan secara aktif agar potensi kesalahan dapat terdeteksi sejak dini.

Ia menekankan kepala OPD tidak cukup hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga harus memastikan seluruh dokumen yang diajukan telah melalui pemeriksaan dan verifikasi yang memadai.

“Jangan sampai ada persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal. Kepala OPD harus aktif melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap setiap kegiatan maupun administrasi yang masuk,” katanya.

Untuk mencegah munculnya persoalan administrasi maupun keuangan, perangkat daerah juga diminta memanfaatkan fungsi pembinaan dan pendampingan yang dimiliki Inspektorat.

Menurut Nanang, koordinasi dan konsultasi merupakan langkah yang lebih aman dibanding mengambil keputusan sendiri ketika terdapat keraguan dalam pelaksanaan kegiatan atau penyusunan laporan pertanggungjawaban.

“Kalau ragu, silakan koordinasi dengan Inspektorat. Tujuannya agar mendapat masukan dan bimbingan arahan agar semua berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tandasnya. (Adv/Diskominfo Kubar)

Pemkab Kutai Barat Komitmen Pembangunan Dirasakan Seluruh Masyarakat

SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) menegaskan komitmennya untuk memastikan pembangunan daerah dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar) Nanang Adriani saat membuka Musrenbang Tematik Kelompok Rentan dalam rangka penyusunan RKPD Kubar Tahun 2027, di Ruang Aula Lantai 2, Kantor BKAD Kubar, Rabu (10/6/2026).

Kegiatan dihadiri, Plt Kepala BKAD Erik Victory, Kepala Dinas Sosial Adolfus Edhardus Pontus, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Gamas Laden, Wakil Ketua TP PKK Dewi Hairiah Nanang Adriani, jajaran perangkat daerah, camat serta perwakilan kelompok rentan yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun melalui Zoom.

Wabup menjelaskan Musrenbang Tematik merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.8/726/SJ tanggal 27 Januari 2026 yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada capaian fisik dan angka statistik semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan sosial dan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

“Prinsip yang diusung adalah Leave No One Behind, tidak boleh ada satu pun warga yang tertinggal, terpinggirkan, atau tidak mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan daerah,”tegas Wabup.

Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, capaian indikator makro, maupun pembangunan infrastruktur fisik. Yang lebih penting adalah sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Karena itu, pemerintah daerah harus mendengarkan kebutuhan masyarakat secara langsung agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran. Nanang mencontohkan masih adanya ketidaksesuaian antara program yang diberikan dengan kebutuhan warga di lapangan.

“Kalau masyarakat membutuhkan kopi, jangan diberi kacang tanah. Artinya kebutuhan masyarakat harus dipahami secara tepat agar pembangunan benar-benar berdampak,”ujarnya.

Melalui Musrenbang Tematik ini, Pemkab Kubar memberikan ruang khusus bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, masyarakat adat, serta masyarakat miskin ekstrem untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka secara langsung kepada pemerintah.

 

Nanang juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, peningkatan pelayanan bagi lansia, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.

“Suara yang disampaikan hari ini akan menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sehingga pembangunan Kubar semakin inklusif, adil dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa terkecuali,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Bappedalitbang Kubar Florensius Steven menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya prinsip Leave No One Behind.

Menurutnya, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena itu, forum ini secara khusus disediakan bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, pengalaman maupun berbagai tantangan yang mereka hadapi.

“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung dari sumbernya, bukan sekadar menebak-nebak kebutuhan masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan memiliki nilai penting dalam menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah,”ujarnya. (yan/adv/diskominfo)

« Previous Page — Next Page »