BUBUHAN PeKA, Upaya Pelindungan Konsumen Kaltim untuk Transaksi Digital yang Aman dan Terpercaya

SAMARINDA – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan edukasi pelindungan konsumen yang dirangkaikan dengan penyaluran Paket Ramadan Bahagia kepada masyarakat serta buka puasa bersama dalam kegiatan BUBUHAN PeKA (ngaBUburit dan BUka bersama bubuHAN PeKA).

Kegiatan dihadiri 150 penerima manfaat berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/3/2026).  Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Jajang Hermawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Agus Taufik, Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur H. Ahmad Nabhan, Wakil Ketua III BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur H. Badrus Syamsi, serta perwakilan dari Muhammadiyah Kaltim, Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Dinas Sosial Kota Samarinda, dan MUI Kaltim.

Ketua BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, H. Ahmad Nabhan, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi BAZNAS dan Bank Indonesia dalam menghadirkan kegiatan yang tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat literasi masyarakat agar mampu bertransaksi digital secara aman. Ia menegaskan, di era digital, dukungan kepada masyarakat perlu disertai edukasi agar terhindar dari berbagai modus penipuan.

Sejalan dengan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko digital yang semakin beragam, sehingga penguatan literasi keuangan digital dan pelindungan konsumen menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan terpercaya.

”Melalui kegiatan ini, para penerima manfaat memperoleh edukasi mengenai pelindungan konsumen, kewaspadaan terhadap penipuan digital, cara mengenali indikasi penipuan, serta langkah menjaga keamanan data pribadi dan dana saat bertransaksi digital,” kata Jajang Hermawan.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar semakin cerdas, aman, dan berdaya dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan, acara ditutup dengan buka puasa bersama serta penyerahan Paket Ramadan Bahagia kepada masyarakat penerima manfaat. Momentum ini sekaligus menjadi sarana mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan serta wujud kepedulian sosial Bank Indonesia kepada masyarakat. (*)

120 Ribu Mahasiswa Kaltim Disiapkan Pendidikan Gratis Lewat Program Gratispol

SAMARINDA – Agenda Safari Ramadan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara, Kamis, (12/3/2026), tak hanya berisi silaturahmi keagamaan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, memanfaatkan momentum itu untuk kembali menegaskan arah kebijakan pemerintah daerah, yaitu mempercepat pembangunan SDM melalui program pendidikan Gratispol.

Di Masjid Raudhatul Jannah, Muara Badak, Seno berbicara cukup panjang soal program pendidikan yang masuk dalam paket kebijakan Gratispol.
Program Gratispol, kata dia, menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Kaltim. Menurut Seno, hingga kini sekitar 120 ribu mahasiswa di Kaltim sudah masuk dalam skema pendidikan gratis yang dibiayai pemerintah daerah. Program itu berlaku bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan mulai dari jenjang S1 hingga S3 di perguruan tinggi di Kaltim.

“Seluruh mahasiswa berhak mendapatkan hak pendidikan gratis ini selama berkuliah di Kaltim. Syaratnya harus punya KTP Kaltim dan sudah menetap minimal tiga tahun,” kata Seno.
Kebijakan itu, menurut dia, sengaja dirancang untuk memberi ruang lebih besar bagi warga Kaltim.
Dalam beberapa tahun terakhir, minat mahasiswa dari luar daerah untuk berkuliah di Kaltim meningkat cukup tajam.

Banyak mahasiswa dari Jawa maupun Sulawesi memilih kuliah di sejumlah kampus di Kaltim.
Tanpa kebijakan afirmatif, kata Seno, mahasiswa lokal berpotensi kalah bersaing dalam mengakses bantuan pendidikan yang disediakan pemerintah daerah. Karena itu, syarat kepemilikan KTP daerah dan masa domisili minimal tiga tahun diberlakukan.
Seno ingin memastikan bantuan pendidikan benar-benar dinikmati oleh warga yang tinggal dan tumbuh di Kaltim.

Program Gratispol: Umrah Marbot dan Rumah Layak Huni
Selain pendidikan, Pemprov juga memasukkan sejumlah program sosial lain dalam paket kebijakan Gratispol.

Salah satunya adalah pemberangkatan umrah gratis bagi marbot masjid. Program itu ditujukan sebagai bentuk penghargaan bagi para pengurus rumah ibadah yang selama ini bekerja tanpa banyak sorotan.

“Program Gratispol lainnya tetap berjalan, seperti umrah gratis untuk marbot masjid, kemudian program administrasi rumah layak huni secara gratis, serta beberapa program sosial lainnya untuk masyarakat,” ujar Seno.

Meski begitu, Seno mengakui implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan.
Pemprov, kata dia, sedang melakukan pembenahan sistem agar program bantuan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Kami terus memperbaiki sistem agar ke depan tidak ada lagi kegaduhan di tengah masyarakat, khususnya bagi anak didik kita yang nantinya berkuliah di Kaltim,” katanya.

Muara Badak Disiapkan Jadi Kawasan Industri Perikanan Modern
Di luar soal pendidikan, kunjungan Safari Ramadan ini juga disisipi pembahasan rencana pengembangan ekonomi di Muara Badak.

Wilayah pesisir di Kutai Kartanegara itu dinilai memiliki potensi besar di sektor perikanan.
Pemprov berencana membangun kawasan industri perikanan modern di wilayah tersebut. Konsepnya berupa klaster industri yang tidak hanya berfokus pada penangkapan ikan, tetapi juga pengolahan hingga distribusi hasil laut.

Pengembangan Industri Perikanan Berbasis Teknologi
Menurut Seno, pengembangan industri perikanan berbasis teknologi diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi sektor kelautan di Muara Badak.

“Kami akan kembali lagi ke Muara Badak untuk memastikan industri perikanan modern ini bisa terwujud, sehingga potensi perikanan kita bisa dikelola dengan teknologi terkini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah turut menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat.
Bantuan yang diberikan antara lain peralatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta dukungan program pendidikan Gratispol yang diserahkan secara simbolis. (*)

ESDM Kaltim Bantah Tudingan Minta Dana Perusahaan Tambang untuk Takjil di Kantor Gubernur

SAMARINDA – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur membantah narasi yang beredar di media sosial terkait dugaan permintaan dana kepada perusahaan tambang pada kegiatan pembagian takjil di lingkungan Kantor Gubernur.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, pada konferensi pers yang digelar di Kantor Dinas ESDM Kaltim, Jalan MT Haryono, Samarinda Ulu, Minggu (8/3/26).

Pada konferensi pers tersebut turut hadir Sekretaris Dinas ESDM Kaltim Hadi Suwito, Kepala Bidang Minerba Achmad Prannata, Kepala Subbagian Umum Harley Saragi Sidabalok, serta Ketua Forum Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Minerba Kaltim Muslimin Gunawan.

Bambang menjelaskan, kegiatan berbagi takjil yang akan dilaksanakan pada Ramadan tahun ini merupakan program tahunan yang juga dimiliki masing-masing pihak, baik Dinas ESDM maupun Forum PPM Minerba.

“Program berbagi takjil ini memang sudah ada setiap tahun. Kami memiliki program sendiri, begitu juga Forum PPM Minerba. Yang kami lakukan hanya menyinergikan waktu dan tempat pelaksanaannya agar bersama-sama berbagi kepada masyarakat,” ujar Bambang.

Ia menegaskan, pembiayaan kegiatan tersebut sepenuhnya dikelola secara terpisah dan tidak ada dana perusahaan tambang yang masuk ke kas OPD.

“Tidak benar jika disebut ada permintaan dana ke perusahaan tambang untuk membiayai kegiatan OPD. Dinas ESDM menggunakan anggaran sendiri, sedangkan Forum PPM Minerba juga mengelola kegiatannya sendiri,” tegasnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut dilakukan karena tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan berbagi takjil selama Ramadan.

Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslimin Gunawan, juga membenarkan bahwa perusahaan tambang memang rutin memiliki program sosial selama bulan Ramadan, seperti pembagian takjil, bantuan sembako, hingga dukungan kegiatan keagamaan di wilayah operasional perusahaan.

“Kegiatan Ramadan di perusahaan memang rutin dilakukan setiap tahun. Untuk tingkat provinsi, ini baru pertama kali melalui forum bersama. Tapi bentuk dukungan kami berupa takjil, bukan dana tunai,” jelas Muslimin.

Ia menyebutkan, Forum PPM Minerba hanya akan berpartisipasi satu hari, yakni pada 11 Maret 2026, dengan menyediakan takjil yang dibeli secara mandiri melalui vendor.

“Perusahaan tidak bisa mengeluarkan dana tanpa adanya surat permohonan atau ajakan resmi. Surat yang ada sifatnya hanya imbauan dan tidak ada unsur paksaan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Minerba ESDM Kaltim Achmad Prannata menjelaskan, keterlibatan perusahaan tambang pada kegiatan sosial keagamaan sejalan dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Kepmen ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

“Aturan itu memuat delapan pilar PPM, salah satunya pilar sosial budaya yang mencakup kegiatan keagamaan, bantuan sosial kemasyarakatan, hingga penanganan kebutuhan sosial masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, program ini dilakukan perusahaan tambang pada momentum Ramadan masih berada dalam koridor pelaksanaan kewajiban sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah tambang. (yud)

TPID dan TP2DD Kaltim Gelar High Level Meeting Jaga Stabilitas Harga

SAMARINDA – Menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga mendorong ekonomi di Kalimantan Timur. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan High Level Meeting (HLM) dengan tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Harga dan Mengakselarasi Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mewujudkan Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (6/3/2026).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim Jajang Hermawan memaparkan beberapa strategi penguatan TPID dan TP2DD. Penguatan TPID difokuskan pada komoditas yang secara historis menjadi penyumbang inflasi, khususnya pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat melalui implementasi strategi 4K, yaitu menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam mendukung penguatan kebijakan berbasis data, pemanfaatan aplikasi Mandau (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama) – Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis kecerdasan buatan (AI) secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi.

Sementara itu, strategi penguatan TP2DD diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini antara lain dilakukan melalui perluasan ekosistem pembayaran digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas digitalisasi layanan pemerintah daerah. Perkembangan digitalisasi di Kalimantan Timur menunjukkan tren yang sangat positif, tercermin dari peningkatan signifikan transaksi non-tunai, serta semakin luasnya implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kami meyakini, melalui sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, berbagai tantangan yang kita hadapi ke depan dapat kita kelola dengan baik, sekaligus membuka peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” kata Jajang.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi daerah sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idulfitri, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara komprehensif melalui strategi 4K. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem Mandau Kaltim sebagai instrumen pemantauan harga dan pengambilan kebijakan berbasis data, memperkuat peran BUMD dalam pengelolaan stok komoditas pangan strategis, serta memastikan setiap langkah kebijakan berpedoman pada Roadmap TPID 2025–2027 agar lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab tantangan struktural daerah.

”Melalui forum diskusi ini, saya harap seluruh pemerintah daerah dapat berkoordinasi dan memastikan ketersediaan pasokan pangan dan bahan pokok. Termasuk stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan bisa diterima masyarakat,” kata Rudy.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji juga menegaskan pentingnya intensifikasi koordinasi antar perangkat daerah dalam memastikan ketersediaan stok komoditas pangan utama, meningkatkan pemantauan terhadap potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga yang tidak wajar, serta memperkuat intervensi pasar melalui berbagai program stabilisasi harga.

“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali,” ujar Seno.

Selain itu, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta peningkatan capaian indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga menjadi fokus penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kalimantan Timur.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan HLM ini, seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui implementasi strategi 4K serta optimalisasi berbagai program stabilisasi harga utamanya menjelang HBKN Idulfitri 1447 H. Di sisi lain, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah juga akan terus didorong melalui penguatan implementasi ETPD, pemanfaatan kanal pembayaran digital, serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Kalimantan Timur (Danrem 091/ASN, Danlanud Dhomber, Danlanal Balikpapan, Polda Kaltim), Sekretaris Daerah Prov. Kaltim, Kepala BPS Kaltim, Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Prov. Kaltim, Kepala Daerah Kab/Kota, Kepala OPD dan instansi vertikal terkait. (*)

Pemkab Mahakam Ulu Jajaki Sinergi Strategis dengan Pusjar SKPP LAN

SAMARINDA – Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengunjungi Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKPP LAN) Samarinda, Rabu (4/3/2026).

“Saat ini inovasi di Pemkab Mahulu kami rasa belum dilakukan secara maksimal,” ujar  Angela di Ruang Rapat Utama Pusjar SKPP LAN.

Dikatakan Angela Idang, ia Pusjar SKPP LAN merupakan pilihan yang tepat sebagai mitra strategis kami agar ASN-ASN yang ada di Pemkab Mahakam Ulu menjadi ASN yang inovatif dan hebat. Karenanya kunjungan ini untuk menjajaki sinergi strategis untuk mendorong lahirnya ASN yang inovatif, adaptif, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

Diakui. dengan segala keterbatasan yang ada di Pemkab Mahulu, ia tidak ingin menjadikan hal itu sebagai sebuah alasan untuk tidak dapat berkembang dan berkinerja dengan baik. Berkolaborasi dengan Pusjar SKPP LAN menjadi salah satu upaya untuk dapat mengawal kemajuan Pemkab Mahulu, baik melalui pengembangan kompetensi para ASN-nya maupun dalam hal rekomendasi kebijakan.

Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN, Rahmat menyambut hangat dan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya, karena telah mempercayakan Pusjar SKPP LAN sebagai mitra dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik di Pemkab Mahulu.

Rahmat memaparkan terkait Corporate University yang merupakan sistem pembelajaran terintegrasi dengan menempatkan strategi organisasi menjadi basis pembelajaran. Dalam sistem ini, pengembangan kompetensi terhubung dengan pekerjaan, sasaran kinerja pegawai, dan komponen manajemen ASN lainnya, serta melibatkan seluruh aktor dalam organisasi.

Rahmat juga menjelaskan maksud diterbitkannya Peraturan Kepala LAN N0.6 Tahun 2023 adalah sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan Pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi, dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/ luar instansi pemerintah.

“Bahkan ke depan, kita akan memperkuat integrated learning melalui penguatan talentalism, yaitu budaya pembelajaran individu yang mendorong kualifikasi berkelanjutan,” pungkas Rahmat.

Menanggapi paparan singkat Kepala Pusat Pembelajaran SKPP LAN, Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang menyambut baik dengan adanya Corpu ini, sebagai sebuah metode dalam mewujudkan harapannya dalam mewujudkan ASN yang hebat di Pemkab Mahulu.

Ia juga sangat terkesan dengan fasilitas dan sarpras yang ada di Kampus Pusjar SKPP LAN, yang menurutnya sangat memberikan kenyamanan kepada para peserta pelatihan.

“Pusjar SKPP LAN memang selalu memberikan yang terbaik. Semoga Kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan, karena kami pasti akan selalu membutuhkan peran LAN dalam membantu kami mewujudkan visi misi yang ada. Sukses selalu untuk LAN,” pungkas Angela Idang. (ler/mje).

Next Page »