Memelihara Harapan

Catatan Hendry Ch Bangun 

Bagaimana tingkat optimisme dalam diri Anda hari ini?
Semangat saya sendiri kadang naik, tetapi lebih sering turun. Sebagai wartawan yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat, memantau media sosial, melihat karya jurnalistik khususnya media siber, terus terang kegelisahan saya sangat tinggi.

Kalau kehidupan pers secara umum, semakin berkurangnya daya tahan perusahaan media, makin rawannya upaya mencegah kebangkrutan, semua orang sudah tahu. Sudah terjadi bertahun-tahun, tanpa terlihat ada perbaikan.

Masyarakat pers berusaha mencari jalan keluar melalui usulan kepada pemerintah yang berakhir dengan lahirnya KTP2JB (Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas). Lembaga di bawah Dewan Pers yang tujuannya dimaksudkan agar pers Indonesia bisa mendapat “sedikit” rezeki dari platform global, malah akhirnya seperti menemui tembok batu ketika Presiden Prabowo dan Donald Trump menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) bulan Februari 2026, hanya seminggu setelah Hari Pers Nasional. Betapa ironis. Sudah KTP2JB dianggap too little too late, eh dicuekin pula oleh pemerintah.

Ada inisiatif lain agar produk jurnalistik yang didapatkan dengan modal besar, yakni effort tenaga kerja professional yang digaji, kesulitan di lapangan, hambatan langsung dan tak langsung, ancaman kekerasan, upaya menjaga standar kode etik, yakni dengan penghargaan atas hak cipta bila karya itu diambil platform global. Tetapi sudah bisa diduga, meski dibantu Kementerian Hukum, tetap saja, rezeki yang menetes ke perusahaan pers kita akan amat sangat kecil, selain sulit diperoleh. Sulit menopang kerja organisasi yang melahirkan produk bermutu.

Yang menyedihkan, dalam kondisi seperti itu, tidak ada upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk memelihara pers yang berperan sebagai pelita dalam kegelapan hati masyarakat. Tidak ada upaya melihat bahwa kondisi sekarang telah masuk ke tahap gawat darurat.

Yang ada hanya tuntutan-tuntutan kepada pers, yang nir subsidi. Harus membela kepentingan bangsa dan negara. Harus mendukung program pemerintah. Harus berisi pesan positif. Harus memahami kerja keras penyelenggara negara yang ingin menciptakan kemakmuran bagi rakyat.

Saya berpikir, yang berbicara ini ngerti nggak duduk persoalan? Tidak memberi tetapi meminta terus. Sudah dibatasi, dituntut pula untuk menyokong tanpa reserve. Sudah dikerjai dengan kekerasan dalam berbagai bentuk, eh diharapkan selalu melihat dengan kacamata positif. Apakah dunia mereka sudah segila itu?

Cuci muka dulu deh, kalau mau meminta pers membantu. Pandang cermin baik-baik. Pikirkan bagaimana kehidupan pekerja pers yang sekarang ini sudah seperti kata pepatah. Bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau.

Masih mencoba bekerja dengan sungguh-sungguh karena menilai profesi wartawan yang disandangnya adalah mulia dan karena itu harus dipertahankan meski kepala pusing akibat gaji yang kurang dan sensor diri dan pembatasan dari pimpinan.

Mereka yang putus asa, dan itu banyak, akhirnya terjerumus pada kondisi mental yang pasrah. Daripada melawan dan mendapat kesulitan, ya nikmati saja fasilitas yang disediakan. Tidak usah dipikirkan apa dan bagaimana ke depan.

Padahal ini ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Kalau para professional sudah pragmatis dan kehilangan idealisme, maka inisiatif, dan keinginan untuk menjadi pers yang kritis dan meluruskan yang bengkok, mengingatkan penyelenggara yang lupa dan seenaknya, akan mati. Dan setelah itu tidak perlu lagi bicara soal pers sebagai pilar keempat demokrasi. *

Pesimisme di tengah masyarakat juga sangat tinggi. Silakan pantau media sosial, itu akan tercermin dengan sendirinya. Ada banyak hal yang menimbulkan kesan bahwa pemerintah berjalan sendiri ke arah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, apparat pemerintah bekerja semaunya dan tidak peduli kepekaan sosial. Penuh berita negative.

Contohnya, vonis ringan yang dijatuhkan kepada Anggota TNI yang membunuh seorang kepala cabang bank pemerintah, begitu pula tuntutan terhadap Anggota TNI yang menyiram air keras ke tubuh Andry Yunus, dan mahkamah militer di Medan yang hanya memvonis 10 bulan Sertu Riza Pahlevi yang membunuh pelajar. Ini kok seperti kembali ke zaman Orde Barunya Soeharto padahal kita telah menjalankan Reformasi?

Yang juga ramai tentu penangkapan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua wakilnya Irjen Purnawirawan Sonny Sanjaya dan Letjen TNI Purnawirawan Lodewiyk Pusung, yang sudah lama dikritik masyarakat karena banyaknya kejanggalan program MBG. Terbongkar betapa bobroknya orang BGN dan negara sudah mengalami kerugian puluhan trilyun rupiah. Kok begitu lama dibiarkan?
Begitu pula dengan ditangkapnya Wakil Menteri Imnipas Silmy Karim karena korupsinya saat menjabat Dirjen Imigrasi, yang ternyata bersama anak buahnya mendapat uang haram secara bersama-sama mencapai ratusan milyar.

Belum lagi berita vonis beberapa tahun atas Wakil Menteri Tenaga Kerja Imanuel Ebenezer yang terkesan petantang petenteng meski jelas korupsi, seperti tidak merasa bersalah, atau karena dia merasa orang dekat kekuasaan? Mau muntah kita melihat sikapnya.

Silakan cek ke pasar-pasar, warung sembako, tempat makan rakyat seperti warteg. Terjadi kemerosotan daya beli yang konkret. Ditambah lagi dengan kurs rupiah yang makin depresiasi, terjadi pelambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya yang asal bunyi, mengatakan warteg yang kekurangan pembeli itu yang kalah bersaing, jadi kurang laku. Silakan keliling, ambil contoh di 5 daerah ibukota, khususnya yang dekat dengan kegiatan masyarakat seperti pasar, atau pangkalan ojek, sekolah, biar Anda tahu kebenarannya.

Kalau pejabat asal ngomong, makan kredibilitas Anda akan jatuh. Tipe pejabat seperti ini juga membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ikut turun. Pilih kosa kata yang baik dan juga cek fakta. Termasuk mereka yang mencari berbagai dalih untuk “membenarkan” pembelian daging kurban Presiden yang menggunakan ABPN, dengan argumentasi masing-masing. *

Apakah lalu kita putus asa?
Kepada beberapa teman saya kerap mengatakan, dalam kondisi seperti itu, kita harus tetap memelihara harapan, mempertahankan optimism.

Para pekerja pers, anggap saja apa yang dilakukan saat ini meskipun dalam kondisi buruk dan seperti menggarami air laut, perlu untuk menenangkan hati sendiri. Bekerja tulus untuk nama baik dan kehormatan keluarga, dan institusi kita bekerja, seburuh apapun keadaannya. Ada baiknya kita mengenang jalan terjal dan penuh duri yang dialami tokoh pers seperti HOS Tjokro Aminoto, Burhanudin M Diah, Tirto Adhi Suryo, dll yang mempertaruhkan nyawa demi menyebarkan berita bagi rakyat.

Menghadapi kondisi sosial masyarakat yang tidak kondusif karena hanya ingin mendapatkan berita gratis dari media sosial dan platform global, kita harus yakin bahwa produk jurnalistik yang setia pada etika, menjunjung tinggi norma-norma, akurat dan tidak berprasangka, akan tetap menjadi acuan ketika jutaan informasi berlimpah hanya membuat bingung.

Tentu kita berharap masyarakat sipil semakin tergerak untuk menghidup-hidupi (memakai istilah pendiri Muhammadyah, KH Ahmad Dahlan) pers yang masih sekarat. Berharap kepada pemerintah dan parlemen, ya boleh saja, tetapi anggap itu sebagai keajaiban yang bisa datang dan bisa juga tidak. Banyak tantangan tetapi juga masih ada banyak harapan kalau semua yakin bahwa pers adalah betul-betul pilar sebuah negara demokrasi.

Rasa optimisma penting untuk memelihara kesehatan jiwa wartawan dan pekerja pers terkait. Hanya dengan demikian kita akan melihat kehidupan akan berakhir dengan baik meskipun waktu akan berhenti pada saatnya. Dan hanya dengan demikian agar harapan masyarakat bahwa pers ada untuk mengawal, membantu, menyuarakan aspirasi mereka masih bisa kita lakukan.

Saya ingat salah satu kalimat yang disampaikan Khatib ketika salat Jumat di kantor PBB di New York, di sela meliput turnamen grandslam AS Terbuka tahun bulan Agustus tahun 1991. “Tanamlah pohon meski besok akan kiamat,” katanya mengutip habis Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan optimisme apapun yang akan terjadi.

Wallahu a’lam bhisawab.
Ciputat, 5 Juni 2026.

Seno Tolak Mobil Baru

Catatan Rizal Effendi

WAKIL GUBERNUR Kaltim Seno Aji tidak mau jatuh ke lubang yang sama. Dia menolak membeli mobil dinas baru. Padahal dalam APBD 2026 sudah dianggarkan dana Rp2,9 miliar untuk pembelian mobil dinas Wagub.

“Dari awal saya sudah sampaikan tidak perlu ada pengadaan kendaraan baru. Kendaraan yang ada masih layak dipergunakan,” kata Seno seperti diberitakan nusantaranews.id.

Dia menilai anggaran yang semula direncanakan untuk pengadaan kendaraan dapat dialihkan ke sektor yang lebih perioritas, seperti pelayanan dasar, pendidikan dan infrastruktur.

“Saaat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, mulai dari penguatan pangan, infrastruktur di daerah, hingga pendidikan. Itu yang harus diperioritaskan,” tandasnya.

Plt Kepala Biro Barang dan Jasa Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Arfan menjelaskan,  sejak awal tahun pengadaan kendaraan dinas baru itu telah diusulkan untuk dicabut.

“Sejak Januari, Biro Umum  sudah mengajukan pencabutan paket pengadaan mobil pimpinan Rp2,9 miiar, namun sesuai mekanisme, harus disesuaikan terlabih dahulu di sistem perencanaan,” tambahnya.

Sikap Wagub ini banyak dipuji  warga net. “Mantap Pak Wagub, masih banyak masyarakat Kaltim yang memerlukan dana tersebut,” komentar @Rizky Alam.

Pengadaan mobil pimpinan terutama mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar sampai sekarang masih menjadi sorotan. Isu itu tampaknya bakal menjadi pembahasan utama jika usulan Hak Angket DPRD Kaltim lolos pada 10 Juni mendatang.

Melihat gencarnya sorotan masyarakat terutama netizen, Gubernur Rudy Mas’ud mengembalikan mobil jenis Range Rover 3.0 Autobiography LWB kepada penyedianya, CV Afisera Samarinda. Padahal sebelumnya dia dengan pedenya mengatakan bahwa pengadaan mobil sekelas itu untuk menjaga “marwahnya” Kaltim, “marwahnya Masyarakat Kaltim.”

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terungkap, mobil tersebut masih tercatat di Neraca Per 31 Desember 2025.  Itu artinya masih tercatat sebagai aset Pemda Kaltim dan dibeli pada tahun 2025.

Banyak pihak menilai pengembalian mobil Ranger tersebut tidak sesuai ketentuan dan tetap bermasalah. Sama seperti kursi pijat di rumah dinas gubernur yang mau diganti uang pribadi Gubernur Rudy Mas’ud. Faktanya tidak bisa karena sudah tercatat sebagai aset daerah.

BPK seperti diberitakan NIAGA.ASIA, berpendapat bahwa pengadaan mobil dinas gubernur tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan juga tidak sesuai dengan Pergub Kaltim No 32 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemda Kaltim Tahun Anggaran 2025.

“Standar Satuan Harga yang mengatur tentang kendaraan dinas jabatan kepala daerah adalah Rp2.425.000.000. Jadi ada selisih Rp6,074 miliar lebih jika dibandingkan dengan harga mobil yang dibeli seharga Rp8.499.936.000,” ungkap BPK.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sempat menjelaskan kepada BPK, pengadaan kendaraan dinas gubernur itu tidak mengacu pada SHS yang diatur dalam Pergub 28, melainkan berpedoman kepada spesifikasi maksimal pada Permendagri No 7 Tahun 2026.

Selain pengadaan mobil dinas gubernur, masyarakat dan netizen juga menyorot pengadaan mobil dinas pimpinan DPRD Kaltim senilai Rp6,8 miliar. Kabar terakhir menyebutkan sudah direvisi menjadi Rp3,099 miliar.

DALANG HAK ANGKET

Selain berani bersikap soal pembelian mobil dinas baru, Wagub Seno Aji juga menanggapi tudingan soal adanya tuduhan bahwa dia berada di balik pengguliran Hak Angket kepada Gubernur Rudy Mas’ud. Apalagi dia selain sebagai Wagub, juga menduduki jabatan Ketua DPD Gerindra Kaltim, yang memiliki 10 kursi di DPRD Kaltim

“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump (Presiden AS) jadi konsultan politiknya,” katanya setengah bercanda kepada nusantaranews.id.

Seno menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses Hak Angket yang kini bergulir di DPRD Kaltim. “Tidak ada keterlibatan atau intervensi dari siapapun termasuk saya. Hak Angket murni merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif dan bukan ranah pemerintah provinsi,” jelasnya.

Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena dirinya menjabat sebagai wakil gubernur. “Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian. Ini seperti ilmu cocokologi,” jelasnya.

Saat ini, ujar Seno, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Karang Paci, suara Fraksi Gerindra dengan tegas menyatakan mereka sudah bulat mendukung penuh digelarnya Hak Angket. “Hak Angket adalah harga mati yang sah dalam sistem tata negara untuk membedah kebijakan Pemda yang selama ini menjadi polemik dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Ketua Fraksi Gerindra, Agus Suwandy.

Berkaitan dengan itu, Fraksi Gerindra mengharamkan kadernya membelot dan mewajibkan seluruh anggota fraksi yang jumlah 10 orang hadir untuk memuluskan pengajuan Hak Angket. “Kami ingin menegaskan bahwa anggota Fraksi Gerindra tidak sekadar menjadi ‘stempel’ eksekutif, melainkan garda terdepan dalam fungsi pengawasan yang kerap dinilai mandul oleh publik,” kata Agus Suwandy.

Sementara itu, Fraksi Golkar yang menolak diajukannya Hak Angket rencananya tetap hadir pada Rapat Paripurna Hak Angket, Rabu, 10 Juni nanti. “Kami akan hadir, tapi itu bukan berarti bentuk persetujuan terhadap penggunakan hak tersebut,” kata Sarkowi V Zahry, anggota Fraksi Golkar seperti diberitakan  KOMPAS.com.

Menurut Sarkowi, nasib Hak Angket masih sangat terbuka bisa berlanjut ke tahap penyelidikan atau justru gugur di meja paripurna. “Pengusul Hak Angket harus mampu memenuhi syarat kuorum paripurna,” jelasnya.

Jika benar 15 anggota Fraksi Golkar hadir dan menandatangani absen kehadiran, hampir dipastikan Rapat Paripurna Hak Angket, 10 Juni bisa berjalan dan kuorum. Tinggal tahap terakhirnya pada saat pengambilan keputusan.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Tatib Dewan, keputusan diterimanya Hak Angket jika 2/3 dari anggota yang hadir memberikan pernyataan persetujuan. Jika 54 dari 55 anggota Dewan hadir semuanya (1 dari NasDem meninggal dunia), maka 2/3 itu sama dengan 36 suara.

Andai dari 54 anggota Dewan yang hadir, terdapat 15 anggota Fraksi Golkar yang menolak, maka masih tersisa 39 suara. Jumlah itu masih di atas batas minimal 36 suara, sehinga Hak Angket bisa disetujui. Dengan catatan tidak ada anggota fraksi lain yang mengikuti jejak anggota Fraksi Golkar alias membelot.

Tempo hari Fraksi PAN sempat terkesan menarik dukungan terhadap Hak Angket. Tapi belakangan Fraksi PAN (Gabung NasDem) menyatakan akan tetap memberi ruang digulirkannya hak penyelidikan tersebut.

Sementara itu, Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) bersama para mahasiswa dan BEM, organisasi masyarakat dan elemen lainnya akan melakukan aksi unjuk raksa di Karang Paci pada tanggal 10 Juni untuk mengawal berlangsungnya Rapat Paripurna Hak Angket.  “Pokoknya harga mati Hak Angket harus disetujui,” kata mereka dengan tegas.

Dari Karang Paci ada suara sejuk dari Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud yang beredar di media sosial. Di tengah dinamika publik yang berkembang belakangan ini, katanya, dia mengajak semua pihak untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan agar suasana daerah tetap sejuk. “Kritik boleh disampaikan, aspirasi harus didengarkan, tetapi suasana daerah tetap harus sejuk, kondusif dan aman,” imbaunya.

Hasanuddin diperkirakan akan memimpin langsung Rapat Paripurna Hak Angket, yang berlangsung pada hari Rabu, 10 Juni nanti. Rasanya ini suasana empat hari ke depan yang cukup menegangkan.(*)

Mat Milad Pak Gub          

Catatan Rizal Effendi

SAYA sempat bingung dengan data kelahiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Soalnya, persis 1 Juni 2026 kemarin, ada sejumlah bunga papan (standing flower) di Kantor Gubernur yang mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke-46 kepada Gubernur. Itu berarti dia lahir pada 1 Juni 1980.

Sementara data di Wikipedia,Google menyebutkan Rudy Mas’ud lahir di Balikpapan, 7 Desember 1981. Data ini sudah lama tersimpan di sana. “Yang benar yang 1 Juni,” kata Sudarno, anggota Bidang Komunikasi Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim ketika saya hubungi kemarin.

Sudarno sendiri membuat konten khusus untuk bosnya itu. Dia tampak gagah mengenakan kaos bergambar Che Guevara. Ini adalah tokoh utama dalam revolusi Kuba yang berhaluan Marxis. Wajahnya  telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra-kebudayaan dan dalam budaya populer.

Dia mengawali kontennya dengan mengajak Gubernur Rudy Mas’ud minum kopi. “Pak Gubernur jangan lupa ngopi, supaya hidup kita makin ceria,” katanya sambil menyeruput secangkir kopi tanpa merokok.  Sudarno benar. Ada kata bijak yang bilang: Kopi membuatmu selalu tertawa.

Lalu dia berucap soal hari ulang tahun sang gubernur. “1 Juni 1980. Hari ini 1 Juni 2026, selamat milad buat Doktor Haji Rudy Mas’ud bin Mas’ud bin Puang Kalimuda Muhammad Husen, umur 46 tahun, anak 13 dan istri 1.  Izin dengan sisa umur, layani rakyat Kaltim dengan baik, yang miskin kemudian diperhatikan, disapa dirangkul, sedang lawan-lawan politik  ayo kita sama-sama ajak ngopi,  untuk bagaimana membangun Kaltim,” kata Sudarno dengan gaya menggugah.

Dia juga menegaskan bahwa kesuksesan itu tidak ada yang diraih sendiri, tapi selalu dicapai atas usaha berjamaah. “Hari ini orang-orang yang masih terpinggirkan, yang  belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, sebenarnya sudah Pak Gubernur lakukan, tinggal terus ditingkatkan dan kita jaga bersama,” tambahnya.

Di akhir kontennya, Sudarno berucap: “Panjang umur  Pak Gubernur, sehat selalu dan tetap semangat. Kalau ada rakyat kita yang mengkritik  Pak kita ……………………” Sayang kalimatnya di video yang beredar terputus.

Sudarno sendiri kerap menjadi sorotan netizen. Dia dianggap tokoh yang bermain dua kaki. Pernah menyerang dan mengkritisi Gubernur, tapi belakangan berbalik arah dan pasang badan membela Gubernur setelah masuk menjadi anggota TAGUPP Kaltim.  Malah dia disebut-sebut berambisi menjadi Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menggantikan Dr Supriansa, yang mengundurkan diri.

TAK BERADA DI TEMPAT

Hari ultah Rudy Mas’ud persis pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Tapi pada upacara yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur, bertindak sebagai Irup bukan gubernur, melainkan Wakil Gubernur Seno Aji.

“Aku dengar beliau ke Maluku, tapi lebih jauh aku ngga paham juga. Tapi barusan beliau WA aku, padahal aku ngga nanya,” ucap Sudarno memberi penjelasan.

Meski Rudy tidak ada di tempat, tetap hadir Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang tak lain adalah kakak kandung Rudy Mas’ud. Hasanuddin juga disorot karena DPRD dianggap tidak efektif dalam menjalankan tugas pengawasan.

Sementara itu postingan dari akun Pemprov Kaltim menyebutkan, Gubernur bersama istrinya, Sarifah Suraidah baru tiba di Maluku, Rabu (3/6) kemarin dalam rangka menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Kebetulan APPSI diketuai Gubernur Rudy Mas’ud. Ketika tiba di Ambon, Rudy langsung disambut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan istri. Selain dikalungi sal, dia juga mendapat sambutan tarian khas Maluku.

Gubernur Rudy menjelaskan, FGD di Kota Ambon itu membahas berbagai potensi ekonomi daerah melalui konsep orange economy, yang mengintegrasikan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi.

“Kita undang sejumlah pakar dan praktisi untuk memberi masukan dan pandangan, sehingga ekonomi oranye yang menggabungkan ekonomi hijau dan ekonomi biru bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi,” tambahnya.

Rudy bersama wakilnya Seno Aji dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan serentak kepala daerah di Jakarta, 20 Februari 2025. Sebelumnya dia pengusaha, yang kemudian jadi anggota DPR RI. Dia juga menduduki jabatan sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim.

Beberapa penghargaan pernah diraih Gubernur. Penghargaan terakhir yang diterimanya adalah penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah atas kolaborasi dengan sekolah swasta dalam sistem penerimaan murid baru. Penghargaan itu diserahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam acara Malam Tasyakuran Hardiknas, Senin (25/5).

Beberapa hari lagi, tepatnya 10 Juni nanti, DPRD Kaltim akan menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan Hak Angket, yang menjadi aspirasi masyarakat Kaltim melalui serangkaian aksi demo. Jika Hak Angket ini lolos, maka Gubernur akan menjalani pemeriksaan dan penyelidikan berkaitan dengan berbagai kebijakan yang diduga melanggar undang-undang dan tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.

Kalau dugaan itu terbukti, maka terbuka jalan bagi DPRD untuk mengajukan pemakzulan (impeachment) melalui Mahkamah Agung, sehingga Presiden bisa memberhentikan Gubernur Rudy Mas’ud.

Berkaitan HUT ke-46 Gubernur yang akrab dipanggil HARUM, banyak OPD di Pemprov Kaltim membuat konten. Saya sempat lihat video yang dibuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim. Salah seorang staf DPPKUKM mengirim pantun. Ini pantunnya: “Minum kopi pakai gula aren, ditemani pisang goreng wijen, selamat ulang tahun Pak Gubernur keren, semoga sukses jadi idaman netizen.” Apakah benar-benar keren dan jadi idaman netizen, kita lihat hasil di Karang Paci (kantor DPRD) nanti. Kata orang, Karang Paci itu artinya karang yang banyak pecahan kaca atau pepaci.(*)

Semua Adalah Ujian, dan “Ismail” Itu Bisa Jadi Ada di Dalam Dirimu

Oleh : Riyawan S,Hut
Menjelang Idul Adha, media sosial biasanya dipenuhi foto hewan kurban, gema takbir, hingga ucapan penuh doa. Semuanya terlihat hangat dan meriah.

Namun di balik suasana itu, ada satu pesan besar yang sering luput dipahami banyak orang, Idul Adha bukan cuma tentang menyembelih hewan, tapi tentang keberanian mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai.

Sering kali, yang paling sulit dikorbankan bukan harta. Bukan juga materi. Melainkan ego, gengsi, ambisi, dan rasa memiliki yang terlalu besar terhadap dunia.

Kalimat seperti “hidup adalah ujian” mungkin terdengar biasa. Tapi ketika hidup benar-benar menghantam dari berbagai arah, tagihan menumpuk, badan jatuh sakit, hubungan berakhir, usaha bangkrut, atau kehilangan orang tercinta, kita baru sadar bahwa ujian tidak pernah mudah dijalani.

Padahal, ujian bukan tanda Tuhan membenci manusia. Justru sebaliknya, ujian adalah cara Tuhan membentuk seseorang menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih mengenal dirinya sendiri.

Idul Adha Mengajarkan: Tidak Semua yang Dicintai Harus Dimiliki Selamanya

Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selalu menjadi inti dari perayaan Idul Adha. Namun kalau direnungkan lebih dalam, kisah itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan manusia modern hari ini.

Nabi Ibrahim bukan sosok yang hidup tanpa penderitaan. Ia mengalami penolakan, pengasingan, bahkan dibuang oleh ayahnya sendiri karena mempertahankan keyakinan. Hidupnya penuh perpindahan dan ujian panjang.

Lalu setelah usia menua dan harapan hampir padam, lahirlah seorang anak yang sangat dicintainya yakni Nabi Ismail. Bagi Ibrahim, Ismail bukan sekadar anak.

Ia adalah jawaban dari doa yang bertahun-tahun dipanjatkan. Ia adalah sumber kebahagiaan di masa tua. Sosok yang membuat hidup terasa lengkap.

Namun justru di situlah ujian terbesar datang. Tuhan meminta Ibrahim mengorbankan hal yang paling ia cintai. Kalau dipikir secara manusiawi, itu terasa berat dan sulit diterima.

Tetapi dari kisah itulah muncul pelajaran penting bahwa manusia tidak boleh menggantungkan cintanya secara berlebihan kepada dunia, bahkan kepada sesuatu yang paling ia sayangi sekalipun.

Sebab semua yang ada di dunia hanyalah titipan. Hari ini, “Ismail” tidak selalu hadir dalam bentuk anak. Bagi sebagian orang, Ismail bisa berupa jabatan yang membuat dirinya dihormati. Ada juga yang menjadikan popularitas dan citra diri sebagai sesuatu yang paling ditakuti kehilangannya.

Bahkan tidak sedikit orang yang menjadikan ego sebagai “Ismail” dalam hidupnya. Sulit meminta maaf. Sulit mengakui kesalahan. Selalu merasa paling benar.

Semua dibungkus dengan kata “harga diri” atau “prinsip”, padahal diam-diam yang dipertahankan hanyalah kesombongan.

Di sinilah makna kurban sebenarnya bekerja. Kurban bukan cuma soal membeli sapi mahal atau kambing terbesar. Kurban adalah tentang apa yang rela kita lepaskan demi menjadi manusia yang lebih baik.

Ternyata, Ujian Tidak Selalu Datang Saat Hidup Susah

Banyak orang berpikir ujian hanya hadir dalam bentuk kesedihan. Padahal kenyataannya, kebahagiaan pun bisa menjadi ujian yang jauh lebih berat. Sakit adalah ujian. Tapi sehat juga ujian. Miskin adalah ujian. Namun kaya sering kali menjadi ujian yang lebih sulit dilewati.

Saat seseorang sedang berada di titik rendah hidupnya, biasanya ia lebih mudah mengingat Tuhan. Ia sadar dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan.

Tapi ketika hidup mulai nyaman, penghasilan meningkat, usaha berkembang, dan semua terlihat baik-baik saja, manusia perlahan mulai lupa.

Merasa semua keberhasilan datang murni dari kerja kerasnya sendiri. Padahal semua itu hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali.

Ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa sumur yang kering pun masih bisa digali. Maknanya sederhana tapi dalam, seburuk apa pun keadaan hidup, harapan sebenarnya belum pernah benar-benar hilang.

Yang sering habis justru kesabaran manusia. Karena itu, setiap kondisi dalam hidup sebenarnya sedang membentuk karakter seseorang.

Orang yang sedang sakit sedang belajar sabar. Orang yang sehat sedang diuji apakah ia mau membantu sesama atau justru sibuk mengejar dunia tanpa henti.

Mereka yang hidup dalam kekurangan sedang diuji kejujurannya. Sementara mereka yang diberi kekayaan sedang diuji apakah masih punya rasa peduli dan syukur.

Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa ujian bukan penghalang untuk menjadi pribadi yang baik. Justru ujian adalah jalan menuju kedewasaan batin.

Tidak nyaman, memang. Tapi dari situlah manusia belajar tentang arti ikhlas, sabar, dan percaya kepada Tuhan.

Kurban Paling Berat Adalah Mengalahkan Ego Sendiri

Setiap Idul Adha, orang-orang berlomba membeli hewan kurban terbaik. Nama pekurban diumumkan. Foto-foto dibagikan di media sosial.

Semua terlihat meriah dan penuh kebanggaan. Namun ada satu pertanyaan yang sering terlupakan, sebenarnya apa yang sudah kita korbankan selain uang?

Sebab tidak sedikit orang yang rela mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk membeli sapi, tapi masih sulit memaafkan kesalahan orang lain. Masih senang merendahkan. Masih mudah iri. Masih suka menyakiti lewat ucapan.

Padahal Al-Qur’an sudah menjelaskan bahwa yang sampai kepada Tuhan bukan daging dan darah hewan kurban. Yang sampai adalah ketakwaan dan ketulusan hati manusia.

Artinya, inti dari kurban bukan terletak pada seberapa besar atau mahal hewan yang disembelih, melainkan sejauh mana seseorang mampu membersihkan dirinya dari sifat buruk.

Dan pengorbanan paling besar sering kali terjadi dalam diam. Tidak ada yang tahu ketika seseorang memilih menahan amarah meski disakiti. Tidak ada tepuk tangan ketika seseorang mengalah demi menjaga hubungan tetap utuh.

Tidak ada kamera ketika seseorang memutuskan meminta maaf lebih dulu walau gengsinya terasa hancur. Pengorbanan seperti itu jauh lebih sulit dibanding sekadar seremoni tahunan. Karena melawan diri sendiri memang tidak pernah mudah.

Idul Adha bukan hanya perayaan keagamaan biasa. Ia adalah pengingat bahwa setiap manusia pasti memiliki “Ismail” dalam hidupnya masing-masing.

Ada yang terlalu mencintai uang. Ada yang terlalu mengejar validasi manusia. Ada yang terlalu takut kehilangan status sosial. Dan ada juga yang diam-diam menjadi budak dari egonya sendiri.

Melalui kisah Nabi Ibrahim, manusia diajak bercermin dan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang selama ini terlalu aku cintai hingga membuatku sulit ikhlas?

Sebab hidup akan terus dipenuhi ujian. Kadang hadir dalam bentuk kehilangan. Kadang datang lewat kesuksesan yang membuat manusia terlena. Kadang muncul melalui cinta yang terasa begitu besar hingga sulit dilepaskan.

Dan setiap kali ujian itu datang, pertanyaannya tetap sama, apakah kita sudah benar-benar siap berkorban, bukan hanya secara ritual, tapi juga secara batin?

Hak Angket 10 Juni

Catatan Rizal Effendi

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DPRD Kaltim sudah menghasilkan kesepakatan. Rapat Paripurna Khusus Hak Angket akan digelar, Rabu, 10 Juni 2026 mendatang. Berarti masih sekitar 2 minggu lagi dari waktu sekarang.

Kesepakatan jadwal rapat paripurna itu diputuskan dalam Rapat Bamus yang berlangsung di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Karang Paci, Senin (25/5/2026).

Wakil Ketua DPRD Ekti Imanuel yang memimpin rapat tersebut. Hadir juga anggota Bamus lainnya di antaranya Ananda Emira Moeis, M Samsun, Didik Agung Eko Wahono dan Hartono Basuki dari Fraksi PDI Perjuangan, La Ode Nasir dari PKS serta Agus Aras dan Nurhadi Saputra dari Demokrat-PPP.

Yang menarik kehadiran anggota Bamus dari Fraksi Golkar. Soalnya mereka satu-satunya fraksi yang menolak digelarnya Hak Angket. Dari Fraksi Golkar hadir: Salehuddin,  Fadly Himawan, Shemmy Permata Sari, Apansyah dan Budianto Bulang.

Menurut Ekti Imanuel, penetapan jadwal itu merupakan tindak lanjut dari hasil konsultasi pimpinan DPRD Kaltim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pekan lalu.

“Hasil konsultasi teman-teman ke Kemendagri, proses penetapan Hak Angket  bisa dijalankan dan disesuaikan dengan mekanisme internal yang berlaku di DPRD,” kata politisi dari Partai Gerindra tersebut.

Kenapa ditetapkan tanggal 10 Juni? Menurut Ekti disesuaikan dengan jadwal kegiatan para anggota Dewan. Sebab tanggal 2 sampai 9 Juni, para anggota Dewan masih melaksanakan reses. “Jadi baru tanggal 10 Juni kita bisa rapat paripurna untuk pengesahan Hak Angket,” kata Ekti.

Dia memastikan jadwal tanggal 10 Juni itu sudah final alias tidak berubah. “Itu sudah final. Setelah kita jadwalkan ya diparipurnakan, supaya tidak ada lagi yang berbicara tidak sah atau sah terkait dengan kegiatan kita di DPRD Kaltim,” jelasnya.

Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud membenarkan Rapat Paripurna Hak Angket digelar tanggal 10 Juni. “Teman-teman sudah siapkan di Bamus, jadi kita tunggu aja. Kalau perlu kita bentuk Pansusnya,” ujarnya.

Setelah Hak Angket disetujui, DPRD memang membentuk Tim Pansus Hak Angket. Tim ini yang bekerja mengumpulkan berbagai bahan berkaitan dengan kebijakan Gubernur yang dianggap melanggar undang-undang.

Hak Angket anggota DPRD diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak Angket adalah kewenangan secara spesifik yang melekat pada DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemda yang bersifat penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Hak Angket oleh DPRD menghasilkan konsekuensi hukum dan politik yang  terukur berdasarkan UU No 23 Tahun 2014.

Jika Pansus Hak Angket menemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana korupsi atau pelanggaran hukum pidana lainnya yang dilakukan oleh kepala daerah atau jajarannya, maka DPRD wajib menyerahkan proses penyelesaiannya kepada Kepolisian, Kejaksaan atau KPK.

Kalau ditemukan pelanggaran kebijakan tetapi bukan ranah pidana, maka hasil penyelidikan Hak Angket dijadikan landasan resmi bagi DPRD untuk meningkatkan pengawasannya ke tahap Menyatakan Pendapat.

Hak Angket menjadi pintu masuk pemakzulan (Impeachment). Hak Angket tidak bisa langsung memberhentikan kepala daerah. Namun jika hasil Hak Angket membuktikan kepala daerah melanggar sumpah jabatan atau melakukan perbuatan tercela, maka DPRD bisa mengusulkan pemakzulan kepada Mahkamah Agung (MA).

DETIK-DETIK MENENTUKAN

Yang perlu kita ketahui, Hak Angket tidak bisa langsung diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD. Sebab di situ ada 2 tahapan yang harus dilalui. Pertama, penetapan apakah rapat paripurna memenuhi quorum apa tidak?. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan juga ditentukan batas minimal yang harus dipenuhi.

Sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka rapat paripurna itu harus dihadiri paling sedikit ¾ dari jumlah anggota Dewan. Sedang pengambilan keputusannya paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Karena jumlah anggota DPRD Kaltim 55 orang, maka ¾ dari 55 adalah 41 atau 42 orang. Anggaplah 42 orang yang hadir, maka keputusan bisa diterima jika 2/3 dari 42 orang menyatakan setuju. Jadi jumlahnya minimal 28 orang.

Perlu kita cermati secara seksama. Fraksi Golkar punya anggota 15 orang. Karena mereka menolak Hak Angket, hampir dipastikan mereka tak hadir satu orang pun di rapat paripurna tersebut. Kalau 55 dikurangi 15, maka kemungkinan yang hadir adalah 40 orang. Jumlah 40 ini di bawah angka minimal yang 42 tadi.

Angka 40 orang tersebut masih mungkin berubah lebih kecil. Yang pasti satu kursi anggota Dewan dari NasDem masih kosong, menyusul meninggalnya Aco Kamaruddin. Belum lagi kalau ada yang berhalangan karena sakit atau ada sesuatu.

Kalaulah jumlah anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat paripurna belum bisa digelar secara resmi.

Menurut UU No 17 Tahun 2014 yang sering disebut UU MD3 dan diperjelas dalam tata Tertib DPRD, kalau tidak quorum maka pimpinan rapat menunda 1 jam. Kalau setelah 1 jam masih belum quorum, maka ditunda lagi maksimal 2 kali.

Kalau setelah penundaan sampai 3 kali juga tidak quorum, maka apakah rapat tetap sah dilanjutkan atau tidak? Mungkin perlu kita cek ke Tata Tertib DPRD Kaltim. Ada anggota Dewan yang bilang, rapat paripurna tetap bisa dilanjutkan dan sah.

Sementara itu, Aliansi Rakyat Kaltim (ARK) merencanakan Aksi 10 Juni untuk mengawal Rapat Paripurna Hak Angket. Mereka mengajak seluruh rakyat Kaltim, para mahasiswa, buruh, orgnisasi masyarakat dan elemen lainnya ikut bergabung. Ya mudah-mudahan semangat yang dibangun ARK bersama aliansi lainnya bisa menyelamatkan rencana Hak Angket.(*)

« Previous Page — Next Page »