BKKBN Kaltim Targetkan 91.027 Akseptor Baru

Samarinda-vivaborneo.com- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim menargetkan ada 91.027 peserta KB (akseptor) baru pada 2010 dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kaltim.

”Kami yakin target ini bisa terpenuhi karena sudah koordinasi dengan masing-masing kabupaten/kota di Kaltim,” kata Kepala BKKB Kaltim Idrus Sebbu, di Samarinda, Sabtu.

Sebelumnya, lanjutnya, pada 2009 peserta KB di Kaltim sebanyak 70.040 akseptor. Kemudian dari berbagai kegiatan pelatihan petugas KB di Kaltim serta pola pendekatan terhadap masyarakat, sehingga diyakini target 2010 bisa tercapai.

Dari jumlah akseptor baru 2010 sebanyak 91.027 itu, ditergetkan sebanyak 12.057 di antaranya adalah peserta KB baru dari kelompok suami (pria), dan sisanya adalah akseptor dari pihak istri (perempuan)

Dilanjutkan, peserta KB menggunakan berbagai alat kontrasepsi, di antaranya suntik, implant, kondom dan Metode Operatif Wanita serta Metode Operatif Pria (MOP). Berdasarkan data, jumlah peserta KB menggunakan metode implant dalam triwulan pertama 2009 mencapai 16,65 persen.

Sebenarnya, lanjutnya, peminat yang akan mengunakan metode implant cukup banyak, namun karena harga implant cukup mahal, sehingga akseptor diarahkan menggunakan IUD. Sedangkan untuk MOP telah tercapai 50 persen.

Sejak dicanangkan Bhakti TNI Menunggal KB Kesehatan Terpadu oleh Panglima TNI di Bogor pada Mei 2009, diharapkan pencanangan di sejumlah Kabupaten/kota di Kaltim dapat berjalan lebih baik.

“Harapan kita, dengan program yang melibatkan TNI, maka kesadaran masyarakat ber-KB meningkat,” ujarnya menambahkan pada pencanangan serentak program KB Terpadu di Samarinda dan Balikpapan oleh Kodim 0901 dan Kodim 0905, sudah tercatat jumlah peserta KB baru sebanyak 1.314 peserta pada 2009.

Dari data tersebut menunjukan bahwa jumlah akseptor yang menggunakan implant sebanyak 56,01 persen, suntik sebanyak 7,12 persen, penggunaan pil 5,65 persen, kondom 21,34 persen serta IUD sebanyak 9,82 persen.

Diakuinya, ada beberapa kendala program KB, terutama saat digulirkan otonomi daerah sesuai pada 999 tentang Pemerintahan Daerah, yakni banyak petugas lapangan yang mutasi ke instansi lain, sehingga jumlah petugas penyuluh lapangan kian berkurang.

”Jumlah petugas penyuluh lapangan KB di Kaltim hanya tersisa 30 persen dari sebelumnya, tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kaltim yang hampir mencapai tiga juta jiwa lebih dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 1.410,” kata Idrus. (vb-wir)

---