CIMB Niaga Syariah Dukung Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di UNIDA Gontor

JAKARTA – Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga Syariah) terus mendukung pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah berbasis digital di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan syariah, optimalisasi pemanfaatan layanan transaksi digital, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM dan unit usaha di lingkungan UNIDA Gontor.

UNIDA Gontor merupakan bagian dari Pondok Modern Darussalam Gontor yang memiliki sekitar 20 cabang dengan lebih dari 25 ribu santri serta sekitar 5.500 mahasiswa. Komunitas pendidikan tersebut menjadi mitra yang tepat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, sejalan dengan upaya pemerintah dan regulator dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

Chief of Sharia Consumer & Emerging Business Banking CIMB Niaga Bung Aldilla menyatakan, kolaborasi dengan UNIDA Gontor sejalan dengan komitmen CIMB Niaga Syariah untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui edukasi, digitalisasi, dan penyediaan solusi keuangan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“CIMB Niaga Syariah hadir sebagai mitra keuangan dan perbankan syariah bagi Universitas Darussalam Gontor. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan solusi keuangan yang memberikan manfaat bagi institusi, mahasiswa, pelaku UMKM, dan seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNIDA Gontor. Kami meyakini sinergi antara perguruan tinggi dan industri keuangan syariah dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan yang berkelanjutan,” ujar Bung Aldilla di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Melalui kolaborasi tersebut, CIMB Niaga Syariah mendorong pemanfaatan berbagai layanan perbankan syariah, termasuk peluang implementasi Virtual Account untuk mendukung sistem pembayaran pendidikan yang lebih efisien serta penggunaan QRIS CIMB Niaga Syariah pada berbagai unit usaha dan pelaku UMKM di lingkungan UNIDA Gontor.

QRIS CIMB Niaga Syariah memungkinkan merchant menerima pembayaran secara real time sehingga dapat mendukung kelancaran arus kas usaha. Sementara itu, nasabah juga dapat menikmati kemudahan transaksi digital melalui aplikasi OCTO, termasuk pembayaran menggunakan sumber dana OCTO Pay serta berbagai program promo yang dihadirkan secara berkala.

Kolaborasi antara CIMB Niaga Syariah dan UNIDA Gontor turut diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM melalui peningkatan literasi keuangan syariah dan pemanfaatan teknologi digital. Salah satu implementasinya dilakukan melalui edukasi dan digitalisasi transaksi pada kegiatan yang melibatkan puluhan pelaku UMKM dan produk alumni di lingkungan UNIDA Gontor, seperti Bazar UMKM dan literasi keuangan syariah dalam rangka memperingati dan meramaikan acara milad 63 tahun UNIDA Gontor. Dalam rangkaian acara tersebut, Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara juga berkesempatan memberikan literasi keuangan melalui Kuliah Umum bertajuk “Islamic Banking and Social Finance: Opportunities, Challenge, and the Way Forward”.

“Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang terjalin antara UNIDA Gontor dan CIMB Niaga Syariah. Penguatan sinergi antara institusi pendidikan dan industri keuangan syariah menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi berbagai pemangku kepentingan,” ujar Rektor UNIDA Gontor, Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil.

Selain mendukung pengembangan transaksi digital, pada kesempatan tersebut CIMB Niaga Syariah juga menyerahkan Dana Kebajikan dari nasabah CIMB Niaga Syariah kepada UNIDA Gontor sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen CIMB Niaga Syariah untuk menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip syariah yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ke depan, CIMB Niaga Syariah dan UNIDA Gontor akan terus menjajaki berbagai peluang sinergi untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung pengembangan institusi pendidikan dan pelaku usaha yang semakin adaptif terhadap transformasi digital. (*)

Nirwana Puri Bantah Isu Penimbunan Popok

SAMARINDA – Dugaan penimbunan ratusan popok lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri dibantah pihak pengelola. Kepala UPTD, Salawati menegaskan, pemberitaan Hariankaltim.com berjudul “Tega! Ratusan Popok Lansia Sengaja Disembunyikan di Rumah Kosong, Padahal Anggaran Hampir Rp1 Miliar!” tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena popok tersebut merupakan stok persediaan yang dipindahkan sementara selama proses rehabilitasi gedung panti.

Dirinya menjelaskan, popok yang dimaksud merupakan stok persediaan panti yang telah tercatat dalam administrasi pengadaan dan telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah barang sesuai dengan pengadaan yang dilakukan.

“Barang tersebut merupakan stok yang memang ada di panti. Saat dilakukan pemeriksaan BPK, jumlahnya sesuai dengan pengadaan. Permasalahannya hanya pada penatausahaan barang,” ujarnya, Kamis (6/8/26).

Ia mengatakan, penyimpanan popok di sebuah rumah kosong dilakukan semata-mata untuk mengamankan barang selama gedung panti menjalani rehabilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Bangunan tersebut masih berada di lingkungan Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri, hanya berjarak sekitar dua bangunan dari lokasi penyimpanan sebelumnya.

“Pada saat itu panti sedang direhabilitasi, sehingga untuk mengamankan barang, popok dipindahkan ke rumah kosong yang masih berada di lingkungan panti. Jadi bukan penimbunan seperti yang diberitakan,” jelasnya.

Dirinya yang dilantik sebagai Kepala UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri pada 29 Juni 2026 menuturkan, setelah mulai bertugas dirinya langsung melakukan penataan ulang seluruh stok popok, baik sisa persediaan tahun 2025 maupun hasil pengadaan tahun 2026.

“Setelah saya datang, seluruh barang sudah saya tata kembali. Baik stok tahun 2025 maupun pengadaan tahun 2026 semuanya sudah ditempatkan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan seluruh popok tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para lanjut usia yang menjadi penghuni panti. Karena itu, ia membantah adanya penimbunan maupun penyembunyian barang sebagaimana disebutkan dalam pemberitaan.

Ia juga memastikan pihaknya akan terus meningkatkan tata kelola penyimpanan barang serta berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para lansia.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para lansia agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan mereka dapat menjalani masa tua dengan layak,” pungkasnya. (yud)

Home Race Mandalika, Yamaha Racing Indonesia Bidik Kemenangan Seri 4 ARRC

Home race di sirkuit internasional Mandalika jadi peluang besar untuk tim Yamaha Racing Indonesia meraih kemenangan pada seri 4 Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026. Bakal digelar 7-9 Agustus, target juara race dibidik pada dua kelas yang diikuti. Persiapan telah dilakukan semaksimal mungkin, salah satunya tampil di Kejurnas Mandalika Racing Series akhir pekan lalu yang menghasilkan kemenangan race dan podium di sejumlah kelas. Dukungan supporter Indonesia nanti juga jadi penyemangat khusus guna mencapai tujuan.

Musim lalu di Mandalika sejarah terukir berupa double podium perdana kelas SS600 buat Yamaha Racing Indonesia sepanjang keikutsertaan di ARRC. Prestasi itu diraih melalui Wahyu Nugroho yang finish ke-2 dan M Faerozi (3). Perolehan tersebut ingin ditingkatkan lagi tahun ini agar berujung kemenangan.

”Race di Mandalika selalu terasa spesial karena tampil di rumah sendiri dengan support penggemar Tanah Air yang berarti untuk memperkuat mental pembalap. Yamaha Racing Indonesia akan berupaya menggapai kemenangan pada dua kelas sebagai bagian improvement. Misi ini kami harapkan terwujud agar berimbas meningkatkan peringkat di klasemen dan menambah spirit perjuangan hingga akhir musim nanti,” ungkap Wahyu Rusmayadi, Manager Motorsport PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Performa di 2026 ini mengantarkan Wahyu Nugroho ada di posisi 6 klasemen sementara mengemas 58 poin. Itu hasil dari tiga putaran sebelumnya mampu konsisten masuk 5 besar dan 10 besar, bahkan nyaris podium saat seri 1 Sepang. Sedangkan M Faerozi peringkat 10 klasemen (35 poin) dimana result terbaiknya finish ke-5 seri 2 Buriram.

Yamaha Racing Indonesia juga menyertakan Arai Agaska sebagai rider wild card kelas SS600 di round Mandalika. Balapan di tanah kelahirannya sendiri di kejuaraan yang pernah diikutinya memberikan makna tersendiri. Terakhir Arai Agaska race di ARRC Mandalika tahun 2024 kelas AP250 yang menghasilkan podium 3. Setelah itu dia menjadi runner up R3 BLU CRU World Cup 2025 dan musim ini mengikuti World Sportbike.

Di kelas AP250, Candra Hermawan menjaga kinerjanya yang stabil merebut podium dalam 3 seri beruntun. Rider asal Lumajang Jawa Timur itu berhasil memperoleh podium 3 di Sepang, Buriram dan Motegi. Berkat penampilan stabil itu, dia menempati urutan 4 klasemen mengumpulkan 68 poin. Musim lalu di Mandalika, Candra Hermawan finish ke-11 race 2 setelah DNF race 1. Rekan setimnya, Muhammad Fadhil Musyavi, menduduki posisi 14 klasemen (27 poin) dengan result terbaik peringkat 5 race di Sepang dan Motegi. Di Mandalika 2025 saat berstatus rider wild card, dia finish ke-14 race 2 dan DNF race 1.

Rider Yamaha Racing Indonesia mengungkapkan tekad untuk mengerahkan kemampuan terbaik demi meraih hasil optimal akhir pekan ini.
Wahyu Nugroho
Memori positif ARRC Mandalika tahun lalu menjadi inspirasi untuk mengulang kembali pencapaian itu, juga berharap bisa improve dengan hasilnya kemenangan. Dengan begitu membuat musim ini berjalan lebih baik lagi diisi result maksimal. Menang di Mandalika Racing Series pekan lalu juga menambah semangat. Semoga race weekend ini berlangsung lancar dengan semua aspek pendukung bisa mewujudkan target.

M Faerozi
Kenangan manis ARRC Mandalika musim lalu saya ingat sebagai pembuktian kemampuan saya mencapai podium. Tahun ini saya harapkan bisa meraih hasil yang sama. Balapan di negeri sendiri rasanya selalu berbeda dengan semangat lebih untuk bertarung maksimal.

Arai Agaska
Ikut seri 4 ARRC di Mandalika ini mengingatkan ketika saya berkompetisi di ajang yang jadi bagian dari perjalanan karir saya. Kali ini balapan di daerah saya sendiri, tentunya menambah motivasi untuk berupaya semaksimal mungkin. Saya juga akan memanfaatkan sebagai latihan big bike seperti weekend lalu tampil di Mandalika Racing Series. Ini mengasah kemampuan untuk performa di World Sportbike.

Candra Hermawan
Konsisten podium ARRC musim ini ingin saya teruskan di Mandalika. Persiapan sudah dilakukan, seperti ikut race di Mandalika Racing Series yang hasilnya podium di dua kelas. Ini mendukung saya sebelum balapan di ARRC, yang saya harapkan akan jadi kemenangan di seri 4.

Muhammad Fadhil Musyavi
Senang rasanya bisa balapan lagi di ARRC Mandalika. Musim lalu wild card dan tahun ini full musim, saya ingin tampil sebaik mungkin pada seri ini. Bisa podium di Mandalika Racing Series weekend lalu membuat saya makin percaya diri race di ARRC.

Jadwal Seri 4 ARRC, Mandalika
Jumat 7 Agustus
AP250
Practice 1 : 07:30 – 08:00 WIB
Practice 2 : 10:10 – 10:40 WIB
Practice 3 : 14:45 – 15:15 WIB
SS600
Practice 1 : 08:10 – 08:40 WIB
Practice 2 : 10:50 – 11:20 WIB
Practice 3 : 15:25 – 15:55 WIB

Sabtu 8 Agustus
AP250
Kualifikasi : 08:30 – 09:00 WIB
Race 1 : 13:10 WIB

SS600
Kualifikasi : 09:10 – 09:40 WIB
Race 1 : 14:00 WIB

Minggu 9 Agustus
AP250
Race 2 : 13:10 WIB
SS600
Race 2 : 14:00 WIB

Kokohkan Sinergi dan Pendekatan Kinerja, Amankan TKD Kaltim dari Pemangkasan

Oleh: Hj Aji Mirni Mawarni, ST, MM

ALOKASI Transfer ke Daerah (TKD) mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2025, anggaran TKD yang semula sebesar Rp919 triliun dipangkas menjadi Rp869 triliun. Sementara pada 2026, alokasinya kembali turun menjadi Rp693 triliun.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, pagu indikatif TKD 2027 direncanakan berada di kisaran Rp710 triliun hingga Rp810 triliun. Angka tersebut belum final dan masih akan dibahas dalam penyusunan RAPBN 2027.

Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya. Pasalnya, pemotongan TKD telah menyebabkan ketidakstabilan anggaran daerah. Seharusnya pusat tidak mengurangi dana yang menjadi hak daerah. Seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otsus, dan berbagai skema lainnya.

Pemda se-Indonesia Raya kini menghadapi tantangan besar. Mereka harus mempercepat pembangunan daerah sekaligus mendukung berbagai Program Strategis Nasional (PSN) dan agenda pemerintah; di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Menteri Keuangan RI pun mengakui bahwa 490 pemda diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pusat untuk membayar gaji PNS/ASN serta membiayai kebutuhan operasional minimum. Yakni sebagai dampak pemotongan TKD oleh pusat yang membuat sejumlah daerah mengalami keterbatasan anggaran.

DPD RI telah menyampaikan keberatan atas pemangkasan TKD periode lalu maupun rencana pemangkasan TKD ke depan. Pemangkasan TKD bisa melumpuhkan pelayanan publik dan pembangunan di daerah, yang dampak terbesarnya justru dirasakan masyarakat.

Keseimbangan antara target pembangunan nasional dan kebutuhan vital daerah harus dijaga. Pemda perlu menggunakan pendekatan kinerja, data serapan anggaran yang baik, dan penggalangan kekuatan bersama.

Pada sisi lain, situasi saat ini perlu menjadi momentum strategis untuk berbenah. Pemda perlu menunjukkan tata kelola keuangan yang bersih. Laporan keuangan daerah harus bersih dari korupsi, sehingga pemerintah pusat tidak punya alasan menilai anggaran salah sasaran.

Pemda harus fokus pada program prioritas. Sediakan data yang jelas bahwa pemangkasan anggaran sangat menghambat layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemda juga perlu meminta juga solusi fiskal. Seperti penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH). Juga top-up Dana Alokasi Umum (DAU) jika daerah terbebani gaji pegawai ASN atau PPPK.

Selain pemerintah pusat, Pemda juga perlu melakukan pendekatan yang baik dengan DPR RI, khususnya Komisi XI. Harapannya agar DPR – selaku wakil rakyat – turut menekan pemerintah pusat agar mendahulukan efisiensi belanja pusat ketimbang memotong jatah daerah.

Pada sisi lain, di tengah keterbatasan anggaran, pemda harus memperjuangkan pembangunan sesuai kewenangannya. Jangan sampai APBD digunakan untuk pembangunan yang merupakan domain pusat yang semestinya didanai APBN. Pembangunan yang didanai APBD Kaltim harus selektif dan tepat sasaran.

APBD harus dijaga benar-benar untuk rakyat. Dalam hal ini, pemda se-Kaltim perlu menjaga perhatian dan prioritas salah satunya pada upaya swasembada pangan. Termasuk membangun sistem irigasi yang baik, sehingga ke depan produksi pangan bisa meningkat. Juga membantu para nelayan Kaltim yang semakin lama semakin terhimpit area tangkapan ikannya. (*)

*) Hj Aji Mirni Mawarni, ST, MM adalah Anggota MPR RI – Anggota Komite III DPD RI Dapil Kaltim.

Sejarah Kelam di Balik Istilah Londo Ireng

Oleh : Riyawan S,Hut

Pemerhati Sosial & Budaya

Belakangan ini media sosial kembali diramaikan dengan satu istilah yang sebenarnya sudah sangat tua, yaitu londo ireng. Kata yang berasal dari masa kolonial ini mendadak menjadi perbincangan setelah disebut dalam pidato Presiden Prabowo Subianto. Dalam hitungan jam, istilah tersebut langsung menjadi trending topic dan memancing perdebatan panjang di berbagai platform.

Ada yang menilai penggunaan istilah tersebut hanya ditujukan kepada segelintir pihak yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing. Namun, tidak sedikit pula yang merasa istilah itu berbahaya karena membawa beban sejarah yang sangat berat. Apalagi ketika dikaitkan dengan wartawan, aktivis, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Lalu sebenarnya, apa arti londo ireng? Benarkah istilah ini identik dengan pengkhianat bangsa? Dan mengapa data sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru membuat sejarahnya menjadi jauh lebih kompleks?

Yuk, kita kupas satu per satu.

Asal Usul Londo Ireng, Julukan yang Lahir dari Masa Penjajahan

Secara harfiah, londo berarti Belanda, sedangkan ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam. Jika diterjemahkan secara langsung memang berarti Belanda Hitam. Namun makna sebenarnya jauh lebih dalam dibanding sekadar warna kulit.

Istilah ini muncul pada masa Perang Diponegoro (1825–1830). Saat itu pemerintah kolonial Belanda mengalami kesulitan menghadapi perlawanan rakyat Jawa. Untuk memperkuat pasukannya, Belanda merekrut banyak orang dari berbagai latar belakang untuk membantu mempertahankan kekuasaannya.

Dalam perkembangannya, masyarakat mulai menggunakan istilah londo ireng kepada siapa saja yang dianggap berpihak kepada pemerintah kolonial dan membantu menindas bangsanya sendiri.

Karena itulah, istilah ini sejak awal bukan sekadar julukan biasa, melainkan sebuah label moral yang mengandung tuduhan pengkhianatan.

Maknanya bahkan terus hidup hingga sekarang. Siapa pun yang dianggap lebih membela kepentingan pihak luar dibanding kepentingan bangsa sendiri sering kali disebut sebagai londo ireng, meski konteksnya tentu sudah sangat berbeda dengan masa kolonial.

Inilah yang membuat penggunaan istilah tersebut di era modern selalu mengundang kontroversi.

Viral Karena Pidato Presiden, Publik Langsung Terbelah

Kontroversi kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menggunakan istilah londo ireng dalam sebuah pidato. Sebagian masyarakat menafsirkan ucapan tersebut sebagai sindiran terhadap wartawan, pengamat politik, maupun organisasi masyarakat sipil yang selama ini cukup kritis terhadap pemerintah.

Tak butuh waktu lama, berbagai tokoh langsung memberikan tanggapan. Mahfud MD, misalnya, menilai bahwa kritik terhadap pemerintah tidak boleh disamakan dengan pengkhianatan. Menurutnya, kritik yang disertai solusi justru merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang sehat.

Di sisi lain, pihak Istana melalui Hasan Nasbi menjelaskan bahwa publik salah memahami maksud Presiden. Ia menegaskan bahwa yang dimaksud bukan seluruh wartawan ataupun LSM, melainkan hanya oknum tertentu yang dianggap bekerja untuk kepentingan asing.

Senada dengan itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga menyampaikan bahwa istilah tersebut tidak ditujukan kepada profesi tertentu. Siapa pun bisa disebut demikian apabila benar-benar membantu kepentingan asing yang merugikan negara.

Meski sudah ada berbagai klarifikasi, perdebatan di media sosial tidak juga mereda. Banyak warganet justru menilai pola komunikasi seperti ini sudah sering terjadi. Sebuah pernyataan memicu kontroversi terlebih dahulu, kemudian disusul berbagai klarifikasi dari para pejabat pemerintah yang berusaha menjelaskan maksud sebenarnya.

Akibatnya, muncul kesan bahwa masyarakat selalu diminta memahami maksud tersembunyi dibanding menerima ucapan pejabat secara apa adanya. Di sinilah perdebatan berubah bukan lagi soal satu kata, melainkan soal bagaimana komunikasi politik dilakukan di ruang publik.

Data Sensus Hindia-Belanda 1930 Justru Membuka Fakta yang Mengejutkan

Kalau kita melihat sejarah lebih dalam, istilah londo ireng ternyata tidak sesederhana membagi orang menjadi penjajah dan pribumi. Sensus Hindia-Belanda tahun 1930 justru memperlihatkan fakta yang mengejutkan.

Mayoritas aparatur pemerintahan kolonial ternyata diisi oleh orang-orang pribumi. Beberapa angkanya bahkan sangat mencolok. Di tingkat aparatur desa, hampir seluruh petugas merupakan bumiputera. Dari sekitar 274 ribu aparat desa, hanya belasan orang yang berasal dari Belanda.

Pada pemerintahan daerah, sekitar 97 persen pegawai juga merupakan orang Indonesia. Di pemerintahan pusat, sekitar 89 persen pegawai berasal dari kalangan bumiputera.

Begitu pula di kepolisian kolonial. Lebih dari 34 ribu personelnya merupakan orang Indonesia, sedangkan polisi Belanda hanya sekitar 1.500 orang.

Hal serupa juga terlihat pada sektor militer. Tentara KNIL yang bertugas menumpas berbagai pemberontakan ternyata mayoritas terdiri dari prajurit pribumi. Kalau direnungkan, fakta ini sebenarnya cukup logis.

Belanda yang jumlah penduduknya sangat sedikit mustahil mampu menguasai wilayah seluas Nusantara selama ratusan tahun tanpa bantuan masyarakat lokal.

Artinya, sistem kolonial bisa bertahan bukan hanya karena kekuatan Belanda semata, tetapi juga karena adanya ribuan pegawai, aparat desa, polisi, hingga tentara pribumi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Namun, apakah seluruh mereka bisa langsung disebut pengkhianat?

Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Banyak di antara mereka yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, terikat oleh sistem, atau bahkan tidak memiliki pilihan lain pada masa itu.

Karena itulah banyak sejarawan mengingatkan agar kita membaca sejarah secara utuh, bukan sekadar hitam putih. Kolaborasi dengan pemerintah kolonial memang terjadi, tetapi motif setiap individu bisa sangat berbeda.

Pelajaran yang Bisa Diambil untuk Demokrasi Indonesia Hari Ini

Kontroversi mengenai istilah londo ireng sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi Indonesia saat ini.

Pertama, sejarah sebaiknya tidak dijadikan sekadar alat retorika politik. Istilah yang lahir dari masa penjajahan membawa beban sejarah yang besar. Ketika digunakan dalam konteks politik modern, maknanya bisa berubah dan memicu berbagai tafsir yang tidak diinginkan.

Kedua, kritik terhadap pemerintah tidak otomatis berarti anti-negara. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar kebijakan publik berjalan lebih baik. Wartawan, akademisi, peneliti, hingga aktivis memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan.

Selama kritik disampaikan berdasarkan data, argumentasi, dan dilakukan secara bertanggung jawab, keberadaannya justru menjadi tanda bahwa demokrasi masih bekerja.

Ketiga, sejarah kolonial mengajarkan bahwa kekuasaan selalu membutuhkan dukungan banyak pihak agar dapat bertahan. Pelajaran ini tidak hanya berlaku pada masa penjajahan Belanda, tetapi juga relevan untuk semua bentuk pemerintahan modern.

Karena itu, setiap individu, baik pejabat, aparat, birokrat, maupun masyarakat biasa, perlu terus bertanya kepada diri sendiri apakah tindakan yang dilakukan benar-benar memperkuat keadilan atau justru memperbesar ketimpangan.

Yang tidak kalah penting adalah membangun komunikasi publik yang sehat. Pejabat negara tentu memiliki kebebasan menyampaikan pendapat. Namun setiap ucapan yang keluar dari seorang pemimpin memiliki dampak yang jauh lebih besar dibanding ucapan masyarakat biasa.

Pilihan kata yang kurang tepat dapat memicu polarisasi, memperkeruh suasana, bahkan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya ingin dibahas.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyikapi setiap perdebatan dengan kepala dingin dan melihat konteks secara menyeluruh, bukan hanya potongan-potongan pernyataan yang beredar di media sosial.

Istilah londo ireng mengingatkan kita bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia selalu hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan bisa muncul kembali kapan saja dengan makna baru.

Karena itu, daripada sibuk memberi label siapa londo ireng dan siapa pejuang sejati, jauh lebih penting bagi kita untuk menjaga ruang dialog, menghargai kritik yang membangun, dan terus belajar dari sejarah agar kesalahan yang sama tidak terulang.

Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang bebas dari kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima kritik sebagai bagian dari upaya bersama untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik. (*)

Next Page »