Puryanto, Merawat Kebhinnekaan Masyarakat dengan Tanaman Kelapa Sawit

November 5, 2020 by  
Filed under Profil

Vivaborneo.com — Perjalanan menemui mantan narapidana teroris kasus Bom Bali I, Puryanto, cukup melelahkan. Jarak dari Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur menuju kediamannya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berjarak lebih dari seratusan kilometer.

Jalan beraspal tebal menuju kediaman Puryanto kini terasa nyaman saat dilintasi. Pembangunan jalan dikebut dua tahun terkahir sejak Kecamatan Sepaku ditetapkan sebagai bagian dari lokasi pemindahan ibu kota negara.(Foto: YA)

Bahkan jalan sepanjang 38 kilometer (Km) terakhir menuju rumah Puryanto, beberapa ruas jalan sedang dalam perbaikan. Memang dalam setahun terakhir, jalannya terus diperbaiki. Apalagi, jalan ini merupakan jalan negara yang akan menghubungkan kota-kota utama di Kaltim menuju lokasi calon pemindahan Ibu Kota Negara RI kelak.

Tiga tahun lalu, jalan yang juga menghubungkan Kabupaten Kutai kartanegara menuju Kabupaten Penajam Paser Utara ini  rusak parah. Walaupun berstatus jalan negara, jalannya hancur lebur. Rusak berat. Kendaraan roda dua maupun roda empat yang lewat, pengendara maupun penumpang dipastikan terombang-ambing macam berada di tengah ombak.

Puryanto, adalah mantan narapidana terorisme (napiter) Bom Bali I tahun 2002, asal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang ditangkap bersama 12 orang napiter lainnya.   Di desanya, Sukaraja, Puryanto sangat dikenal luas oleh warga. Bukan karena ia mantan napiter Bom Bali.  Namun, karena prestasinya yang mampu mengubah mindset warga yang sebelumnya hanya sebagai warga transmigrasi miskin. Bahkan, menjelang akhir tahun 1990-an, hampir seluruh warganya berprofesi sebagai pekerja kayu di hutan.

Saat bertemu lelaki sederhana ini, tidak ada simbol-simbol keagamaan melekat pada diri maupun tempat tinggalnya. Begitu mudahnya menemukan alamat rumahnya yang “terpencil” di ujung jalan desa. Semua warga mengenal sosoknya sebagai petani sukses. Sehingga, walaupun kali pertama menuju kediamannya, siapapun tidak akan kesulitan menemukan rumah sederhananya.

Puryanto dikenal sebagai orang yang mampu memotivasi orang lain.  Di desanya, ia dikenal sebagai tokoh masyarakat. Sebagai orang yang dianggap tokoh, tentu saja  Puryanto mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar di lingkungannya.

Puryanto, adalah motivator. Puryanto adalah inspirator bagi ratusan orang di Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten PPU. Tempat tinggalnya, Kecamatan Sepaku,  merupakan sebagian lokasi yang oleh Presiden Joko Widodo, akan dijadikan sebagai lokasi pindahnya ibu kota negara.

Saat ini, Puryanto dipercaya menjadi Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur”. Selain itu Puryanto juga merupakan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang membawahi 21 kelompok tani dan tiga kelompok wanita tani. Luas lahan yang berhasil digarap oleh anggota Gapoktan ini tidak kurang seluas 100 hektar!

Puryanto bercerita,  sebelum “masuk’ (ia menyebut penangkapan dan penjara dengan istilah masuk), ia sudah mulai membibitkan tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) yang dibelinya langsung di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) bersertifikat di Medan dengan uang pribadinya.

Waktu itu tahun 2001 atau dua tahun sebelum ia ditangkap dengan tuduhan turut membantu pelarian buronan kasus Bom Bali I, Ali Imron di Kaltim. Ali Imron dikenal sebagai adik kandung dari Mukhlas alias Ali Gufron dan Amrozi, yang keduanya telah dihukum mati.

Di awal tahun 2000, komoditas kelapa sawit belum banyak dibudidaya oleh petani lantaran sulitnya memperoleh bibit berkualitas. Bibit unggul bersertifikat hanya ada di PPKS Medan. Selebihnya, pembelian di luar lembaga tersebut, dapat dipastikan bibitnya palsu.

Setelah ditangkap dan dipenjara selama tiga tahun, Puryanto tidak patah semangat. Ia tetap menyuruh istrinya (meninggal dunia pada Agustus 2020) untuk terus menyemai benih kelapa sawit yang telah dirintisnya sejak tahun 2001.

Usai menjalani hukuman selama tiga tahun, Puryanto bebas dan dikembalikan kepada keluarga. Cap sebagai narapidana teroris oleh pemerintah masih melekat hingga kini. Kadang status ini dijadikan cara untuk menjegal, ketika Puryanto ingin berbuat lebih untuk daerahnya.

Puryanto adalah orang yang visioner, berpandangan luas ke masa depan. Sejak lulus kuliah tahun 2000 dia tetap berpikir menjadi petani sukses. Pilihannya saat itu, komoditas kelapa sawit yang mulai  booming saat itu.

Pria lulusan Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman Samarinda ini,  sempat mengajar di beberapa sekolah di Samarinda. Pilihan menjadi guru tentu adalah pekerjaan mulia dan terpandang. Namun, jiwanya sebagai anak petani tetap berontak di dalam hati. Ia memutuskan berhenti mengajar dan mulai membibitkan benih kelapa sawit secara mandiri.

Foto kenangan saat program transmigrasi mulai dibuka tahun 1970-an. Setelah 50 tahun kemudian, tidak ada lagi rumah-rumah warga yang berdinding kayu. Jalan-jalan desa pun telah tersedia dan mudah diakses warga. (Foto: Wiwid Marhaendra)

“Akhir tahun 1990-an, banyak warga bekerja sebagai perambah hutan. Mencari kayu lalu menjualnya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Profesinya tidak jauh dari penebang kayu. Waktu itu. di Sukaraja ini kalau mau didata ada ribuan mesin senso (sebutan warga untuk gergaji mesin/ chain saw). Saya mengajak para pekerja kayu ini untuk menanam kelapa sawit saja. Saya katakan,  sampai kapan mau jadi penebang kayu di hutan. Hutan kian hari semakin habis. Akhirnya,  pelan-pelan mereka mengikuti saran saya dan akhirnya kini mereka telah memiliki kebun paling sedikit empat hektar,” ujar lelaki yang pernah bercita-cita menjadi tentara ini.

Menurut Puryanto, prospek pengembangan kelapa sawit ke depan sangat cerah. Karena apa? Karena Indonesia secara berangsur-angsur terus menggunakan biofuel nabati dari minyak sawit. Apalagi kebutuhan bahan bakar nabati Indonesia dan dunia sangat tinggi.

Seperti banyak penjelasan yang kita tahu, jika produk turunan minyak kelapa sawit (crude palm oil) dapat diolah menjadi ratusan produk turunan lainnya yang telah dimanfaatkan masyarakat dunia. Minyak kelapa sawit secara umum dapat diolah menjadi sabun, shampo, kosmetik, minyak goreng, margarine dan mentega, lipstik, coklat dan selai coklat, roti dan kue, serta ratusan produk turunan lainnya.

Bahkan minyak kelapa sawit lebih unggul dari berbagai minyak produk pertanian di Amerika Serikat dan Eropa seperti minyak kedelai, minyak jagung, minyak kulit padi, biji bunga matahari, minyak zaitun, minyak kacang tanah, minyak biji bunga kanola dan beberapa jenis minyak lainnya.

Apalagi, penggunaan minyak kelapa sawit di masa depan untuk menggantikan bahan bakar fosil, penelitian dan uji laboratoriumnya terus kian maju. Tidak mustahil, beberapa dekade lagi, sangat dimungkinkan minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan dan berharga murah.

Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)  kebun kelapa sawit Indonesia menghasilkan biomas sekitar 182 juta ton per tahun dan jika diolah lebih lanjut dapat menghasilkan sekitar 27 juta kilo liter bioetanol.

Kebun sawit ternyata bukan hanya sumber pangan tetapi juga penghasil energi terbarui yakni biodiesel,  bioetanol dan biogas. Ketiga energi terbarui tersebut dapat menjadi pengganti energi tak terbarukan (energi fosil). Biodiesel pengganti solar,  bioetanol pengganti premium dan biogas pengganti gas bumi

Kebun kelapa sawit menghasilkan biomas dari tandan kosong (empty fruit bunch),  cangkang dan serat buah (oil fibre and shell), batang kelapa sawit (oil palm trunk) dan pelepah kelapa sawit (oil palm fronds).

Untuk setiap hektar kebun sawit dapat menghasilkan biomas sekitar 16 ton bahan kering per tahun. Produksi biomassa sawit tersebut sekitar tiga kali lebih besar dari produksi minyak sawit atau CPO sebagai produk utama kebun sawit.

Dengan luas kebun sawit Indonesia tahun 2015 mencapai 11 juta hektar, maka produksi biomas Indonesia dapat mencapai 182 juta ton setiap tahun. (https://gapki.id/news/1339/kebun-sawit-indonesia-tambang-biofuel-generasi-kedua)

Dengan banyaknya produk turunan dan manfaat pohon kelapa sawit inilah yang membuat Puryanto sangat optimistis dengan komoditas kelapa sawit ini. Apalagi masih tingginya permintaan akan kelapa sawit dunia, baik terhadap CPO maupun biofuel Indonesia. Maka Puryanto sangat yakin perkebunan kelapa sawit masih dapat memberikan kesejahteraan bagi setiap keluarga petani.

Diilustrasikannya, saat ini saja jika petani memiliki kebun sawit seluas dua hektar, maka rata-rata akan memiliki pemasukan ekonomi keluarga sedikitnya Rp2 juta setiap bulannya. Apalagi tanaman asal Afrika ini juga merupakan tanaman bandel.

Kelapa sawit tidak memerlukan perawatan khusus seperti tanaman lada (Piper nigrum) ataupun tanaman  Kakao (Theobroma cacao), yang juga menjadi tanaman unggulan Kecamatan Sepaku.

Untuk anggota Kelompok Tani Makmur, ujar Puryanto, rata-rata telah memiliki kebun seluas 4 Ha. Itu artinya setiap anggota memiliki penghasilan rata-rata paling sedikit Rp4 juta setiap bulannya. Itupun, karena harga tandan buah segar (TBS) saat ini sedang mengalami penurunan. Rata-rata pengepul TBS di Kecamatan Sepaku, menerima TBS petani dengan harga Rp4.000 hingga Rp40.100/ Kg. 

“Itu hanya dari kelapa sawit. Belum dari sayuran, palawija, ataupun beternak sapi dan hasil kebun lainnya. Apalagi kelapa sawit ini adalah tanaman yang tidak perlu perawatan khusus. Dapat dipanen dua kali dalam sebulan. Berbeda dengan tanaman lada yang harus memperlakukan tanaman seperti layaknya bayi. Itupun panen raya hanya sekali dalam setahun,” jelas lelaki kelahiran 1976 ini.

Puryanto (kiri) saat ditemui dikediamannya di Desa Sukaraja, Kelurahan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim.(Foto:YA)

Makanya di Desa Sukaraja, jelas Puryanto,  sebenarnya tidak ada keluarga miskin. Indikatornya, setiap keluarga telah memiliki sepeda motor dan kulkas atau lemari pendingin. Namun, ia masih menyayangkan, ada saja warga yang nakal dan tetap menerima bantuan sebagai warga miskin.

Walau sangat mendukung perpindahan ibu kota negara ke daerahnya, Puryanto menjelaskan dampak rencana tersebut terhadap petani kelapa sawit. Menurutnya, dengan berdirinya ibu kota negara di Kecamatannya, otomatis akan memindah pabrik pengolahan kelapa sawit. Ini tentu akan menambah biaya transportasi bagi petani saat mengirimkan kelapa sawitnya ke pabrik.

Dampak lainnya, banyak warga tergiur dengan naiknya harga tanah  di Kecamatan Sepaku ini. Jika ibu kota negara benar-benar pindah, otomatis tanah di sekitarnya akan menjadi lingkaran emas untuk pembangunan infrastruktur yang akan dibangun oleh pengusaha swasta.

“Saya katakan ke warga. Saat ibu kota negara pindah ke PPU, maka kita harus menjadi petani yang profesional dan handal. Jika tidak mampu bersaing, maka petani akan tersisih. Begitupun dengan tawaran harga tanah yang tinggi saat ini, dikhawatirkan dapat meruntuhkan hati para petani untuk menjual lahan miliknya” ujarnya.

Kecamatan Sepaku yang memiliki luas 1.172 Km2, Sebelum penetapan ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, tanah di sini tidak ada harganya. Maklum aksesnya terbatas karena berada jauh dari ibu kota kabupaten. Jalannya pun rusak parah.

Namun, ketika tanggal 16 Agustus 2019 presiden mengumumkan lokasi pindahnya ibu kota negara ke PPU khususnya Kecamatan Sepaku, tidak lama harga tanah warga naik berlipat-lipat. Tanah yang semula tidak berharga, kini menjadi incaran para pengusaha.

Penjelaskan ini disampaikan Lurah Maridan, bernama Hendro Susilo. Kelurahan Maridan adalah kelurahan tetangga Desa Sukaraja yang posisi tanahnya berada di lingkar luar terdekat dengan lokasi ibu kota negara kelak. Dijelaskannya Hendro, harga tanah yang semula hanya sekitar Rp25 jutaan dengan ukuran 10×25 meter persegi, kini harganya sudah naik menjadi Rp100 juta.

“Kalau tanah ukuran kebun dengan luas hektar-hektaran, sebelum diumumkan Pak Jokowi, harganya antara Rp100-150 juta saja. Namun kini,  harga tanah dengan status kepemilikan surat segel sudah berharga Rp250 juta. Untuk yang bersertifikat dapat mencapai Rp1 miliar. Pembelinya, tentu orang dari luar Kaltim,” jelasnya.

Terlepas dari harga tanah yang kini harganya sangat tinggi, ternyata nama Desa Sukaraja sebenarnya bukan hanya sekedar nama biasa. Melainkan merupakan akronim dari keberagaman suku-suku  yang mendiami desa yang pada tahun 1978 adalah transmigrasi mandiri.

Menurut Puryanto, Sukaraja merupakan kependekan dari Sulawesi, Kalimantan, Madura dan Jawa. Tingginya keberagaman ini tidak lantas warganya terkotak-kotak. Justeru keberagaman ini menciptakan satu harmonisasi bagaimana mereka bisa hidup rukun dan damai sejak puluhan tahun silam.

Namun keberagaman, kebhinnekaan ini jika tidak dirawat dengan baik, maka akan dapat memunculkan berbagai persoalan sosial. Cara yang dipakai oleh Puryanto adalah dengan merekatkan seluruh warga pendatang dengan warga setempat melalui perkebunan kelapa sawit rakyat, dalam sebuah kelompok tani.

Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara, luas wilayah Kecamatan Sepaku seluas 1.172 Km2 atau persentasenya 35,17 persen dari total Kabupaten PPU yang luasnya 3.333 Km2.

Kabupaten yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara ini memiliki empat kecamatan yaitu Babulu, Waru, Penajam dan Sepaku.

Dalam data BPS “Sepaku Dalam Angka tahun 2020” dijelaskan, ada 15 desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Maridan, Mentawir, Pemaluan, Bumi Harapan, Wonosari, Semoi Dua, Argo Mulyo, Suko Mulyo, Tengin Baru, Sukaraja, Bukit Raya, Sepaku, Karang Jinawi, Telemow dan Binuang.

Luas kebun kelapa sawit 7.824 Ha dengan 47.946 ton/ tahun. Disusul oleh komoditas karet dengan luas kebun 2.877 Ha dengan tingkat produksi 1.417 ton/tahun, disusul kelapa seluas 425 Ha dengan produksi 183 ton/th.

Sementara itu, Kepala Desa Sukaraja, Rizky Maulana membenarkan jika komposisi warganya adalah pendatang dan terbanyak dari Jawa. Apalagi, Kecamatan Sepaku dibangun akhir tahun 1970-an dengan status Program Transmigrasi. Selebihnya, ada pendatang dari Sulawesi, Madura dan warga Paser sebagai penduduk lokal yang telah menetap sejak ratusan tahun lalu.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk Desa Sukaraja sebanyak 160.912 jiwa. Komposisinya, penduduk laki-laki sebanyak 84.018 jiwa dan perempuan sebanyak 76.894 jiwa.

 

BERTEMU PRESIDEN SBY DI ISTANA NEGARA

Sebagai Ketua Kelompok Tani Makmur dan Ketua Gapoktan Sukaraja, Puryanto telah memetik keberhasilan atas kerja kerasnya selama puluhan tahun.

Bahkan tahun 2007, ia berkesempatan menjejakkan kaki ke Istana Negara di Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Puryanto merupakan penerima penghargaan Petani Berprestasi pada Promosi Produk Unggulan Beras Organik.

Namun, penghargaan ini tidak lantas menghapus status napiter Puryanto di masa lalu. Ia mengenang, ketika perhelatan Pekan Nasional Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (Penas KTNA) di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2011, dirinya tidak diajak karena ada surat pelarangan dari aparat keamanan di Kaltim.

“Saya dilarang mengikuti Penas KTNA di Tenggarong yang rencananya akan dihadiri Presiden SBY. Pemerintah (saat itu) mungkin masih menganggap saya sebagai ancaman. Padahal saya sudah bertemu Presiden SBY di istana. Kalau saya mau berbuat kayak gitu (mengancam keselamatan Presiden SBY), otak saya masih gak waras, sudah saya lakukan di Istana Negara,” ujarnya tertawa santai.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring (https://kbbi.web.id/radikalisme), kata radikalisme diartikan menjadi tiga kana yaitu yang pertama bermakna paham atau aliran yang radikal dalam politik, kedua berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Sementara makna ketiga berarti sikap ekstrem dalam aliran politik.

Sementara kata terorisme diartikan sebagai menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik.

Menurutnya, pemerintah harus dapat bersikap lebih baik dan adil kepada setiap anak bangsa. Siapapun orang yang berprestasi harusnya dapat dirangkul dan tidak disisihkan. Menurutnya, sejak ia  keluar penjara tahun 2005 hingga saat ini, tidak ada sedikitpun kerusuhan yang bersifat radikal dan intoleransi di Kecamatan Sepaku.

“Kalau saya dengan segala keberhasilan sebagai petani dan napiter yang sukses merangkul warga, saya jangan dikendalikan (pemerintah) seperti itu. Saya juga (sering) dijegal ketika pencalonan sebagai Ketua KTNA kabupaten. Begitupun, saya tidak dapat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten PPU. Saya dijegal lawan dengan black campaign (kampanye hitam yang mengangkat isu keburukan pribadi seseorang). Saya rasa pemerintah harus bertanggung jawab dan adil. Harusnya kan siapa yang berprestasi, harus didukung,” harapnya.

Dengan ratusan orang anggota kelompok tani dan Gapoktan, Puryanto mengajak masyarakat untuk turut menyukseskan Pilkada Serentak di Kaltim melalui sebuah Deklarasi Damai.(Foto: Istimewa)

Justru, sebagai ketua kelompok tani dan ketua Gapoktan yang memiliki banyak massa, Puryanto malah mengajak warganya untuk mendukung Pilkada secara damai di Indonesia, khususnya pilkada di Kaltim. Padahal, kabupaten yang didiaminya tidak melaksanakan Pilkada Serentak, karena telah lebih dulu menyelenggarakan pesta demokrasi pada tahun 2018.

Bahkan untuk mendukung Pilkada damai di Kaltim, Puryanto  mengajak anggotanya untuk tidak mendukung adanya gerakan radikalisasi dan terorisme. Bahkan dalam deklarasinya, Puryanto juga menyuarakan masyarakat untuk mendukung penetapan Kabupaten PPU sebagai lokasi Ibu Kota Negara Republik Indonesia menggantikan Kota Jakarta.

“Artinya kita tidak mendukung pikiran teman-teman yang  ingin bersikap radikal.  Radikal dalam apa? Kita kan negara demokrasi, radikal kan jalan pintas. Cuma kalau berbicara radikal khan harus sportif. Apapun alasannya,  kalau menerjang dan menentang undang-undang, itu juga namanya radikal,” tegasnya.

Saat penetapan Ibu Kota Negara RI akan dipindah ke daerah Kecamatan Sepaku, PPU, santer terdengar isu penolakan. Masyarakat lebih takut akan ekses negatif yang melekat pada Kota Jakarta, turut terbawa ke desa mereka yang guyub dan harmonis.

Isu yang berhembus seperti munculnya kasus kriminal, rusaknya akhlak dan moral anak-anak, hingga isu kemacetan dan tidak adanya lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

Namun, Puryanto, Lurah Maridan Hendro Susilo dan Kepala Desa Sukaraja, Rizki Maulana  dapat meyakinkan warganya, bahwa pemindahan ibu kota negara justru akan membawa banyak manfaat. Salah satu yang kini terasa adalah jalan menuju desa mereka terus diperbaiki. Jalan dibeton dan sebagian di aspal tebal. Mulus semulus jalan tol yang lebarnya tiga kali lipat jalan sebelumnya.

Ketulusan dan kerja keras seorang mantan narapidana kasus teroris seperti ini harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan BNPT. Jangan sampai kesenjangan dan rasa ketidakadilan yang dirasa, kembali memunculkan bibit-bibit permusuhan dan sakit hati.

Puryanto adalah sosok napiter insaf yang sukses membangun ekonomi keluarga dan masyarakat disekitarnya. Memang terasa tidak adil jika usaha kerasnya merajut kebhinnekaan di tengah masyarakat yang majemuk, harus dirusak oleh cap status napiter di masa lalunya.

Pemerintah juga harus memberikan jaminan bahwa status napiter yang disandang seseorang yang kasusnya telah lama terjadi, hukuman telah dijalani, agar diberi ruang berekspresi. Termasuk,  ekspresi menjadi agen perubahan yang justru membawa masyarakat pada kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Kini Puryanto hidup dengan tenang dan telah melupakan masa lalu yang dianggap sebagai bagian dari takdir hidup. Penghasilannya sebagai petani sangat mencukupi kehidupan keluarga sehari-hari. Bahkan, dari pengalamannya berkebun kelapa sawit, Puryanto kerap menjadi pembicara di berbagai tempat. Tak jarang ia diundang oleh Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) dareah lain untuk bercerita tentang kesuksesannya mengembangkan kebun kelapa sawit. (Vb/Yuliawan Andrianto)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.