Kaltim Dapat Anggaran Pendamping Lokal Desa

October 14, 2019 by  
Filed under Kalimantan Timur

SAMARINDA – Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi menngatakan, Provinsi Kaltim mendapat anggaran peningkatan kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) pada akhir pelaksanaan anggaran 2019. Dana bersumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tersebut akan dikucurkan bagi Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Satker P3MD) Kaltim untuk peningkatan sebanyak 220 orang PLD yang tersebar di tujuh Kabupaten se Kaltim.

“Informasi ini hasil Rapat Konsolidasi Satker Pusat dan Satker Daerah yang diikuti Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan beserta staf pekan tadi. Prinsipnya Kaltim akan mendapatkan  penambahan dana dengan catatan terkait kesiapan kita,” ujar Kepala DPMPD Kaltim, Moh Jauhar Efendi saat memimpin Apel Pagi Jajaran DPMPD Kaltim, Senin (14/10).

Mendapat informasi tersebut, Jauhar langsung mengumpulkan jajaran Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk membahas kesiapannya. Akhirnya dia memutuskan Kaltim siap terima dana tambahan dalam rangka peningkatan kapasitas PLD.

Karenanya dia berharap pihak terkait segera melakukan persiapan. Menunjukan dan melaporkan secara berkala terkait progres persiapannya.

“Kalau tidak dipersiapakan dengan baik, bisa menjadi persoalan. Makanya hari ini harus ada keputusan terkait rancangan susunan acara, lokasi kegiatan, termasuk siapa bertanggung jawab apa,” katanya.

Sementara Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Riani Tisnadewi mengaku akan segera melakukan koordinasi dan konsolidasi ke dalam sebagai persiapan. Sebab ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kaltim.

“Pak Direktur PMD, M Fachri bahkan menantang Kaltim harus siap menyelenggarakan kegiatan pada Oktober 2019. Bila Kaltim siap beliau berjanji siap hadir,” ucapnya.(arf)

 

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.