Halda : Kedudukan Perempuan Dalam Politik Penting

April 18, 2018 by  
Filed under Kalimantan Timur

VIVABORNEO.COM, Samarinda – Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A)  Kaltim,   Halda Arsyad mengatakan kedudukan perempuan dalam peran politik di Indonesia sangat penting dan sama pentingnya dengan peran warga negara lainnya.

Hal tersebut dikatakan Halda Arsyad saat mendapat kunjungan audiensi dari DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kaltim, Jumat pagi (13/4/18).

Lanjut Halda, pada tataran kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik termasuk menjadi pemimpin.

“Bahkan kesempatan ini terus diberikan termasuk dengan penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD dan DPRD,” ujarnya.

Dijelaskan, pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap dengan sistem zipper ( minimal terdapat satu orang perempuan dalam 3 calon ) telah masuk dalam UU Pemilu.

Namun pada kenyataannya selama kurun waktu 2011-2015 keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih kurang memadai karena belum mencapai 30%.

“Padahal dengan adanya UU tersebut dapat menjadi momentum yang tepat bagi perempuan untuk mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki,” tegasnya.

Sementara itu, dalam upaya pembangunan kapasitas perempuan, Ketua KPPI Kaltim Sri Budi Yaumid periode 2016-2020 mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah mengeluarkan surat kepada gubernur seluruh Indonesia untuk sinergitas Pemda dan organisasi kemasyarakatan KPPI dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dalam negeri.

“Selain itu KPPI dapat menjadi wadah koordinasi dan konsolidasi bagi perempuan dan kalangan yang peduli dalam keterlibatan perempuan dalam politik melalui strategi lobi, negosiasi dan pelaksanaan kampanye publik.” Ujar Sri Budi.(rdg)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.