Bupati Kembali Lantik 4 Pejabat Kutim

January 13, 2018 by  
Filed under Kutai Timur

SANGATTA- Bupati Kutai Timur (Kutim) Ismunandar melantik 4 pejabat yang diambil sumpah dan janjinya untuk menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemkab Kutim Jumat (12/1/2018).

Pejabat yang dilantik berdasarkan surat keputusan Bupati Kutim Nomor 821/0041/BKPP/I/2018 yaitu Imam Sujono Lutfi sebagai Kabag Humas dan Protokol di Sekretariat Kabupaten yang telah kosong sejak Oktober 2017 karena pejabat sebelumnya mutasi ke Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya Idris Syam sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan, Tatiyana Ester Putimova Panjaitan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan, serta Abbas Husaini sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah di Dinas Pendidikan. Khusus untuk tiga pejabat terakhir, hanya melakukan pelantikan ulang setelah merampungkan proses administrasi terkait status kepegawaian dengan Pemprov Kaltim.

Dalam momen yang dihadiri Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Sekretaris Kabupaten Irawansyah, Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran serta beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut, Bupati menyamaikan beberapa hal untuk diingat demi peningkatan kinerja. Namun perhatian khusus disampaikan terhadap Kabag Humas dan Protokol yang baru yakni Iman Sujono Lutfi agar nantinya dapat menjadi pusat pelayanan informasi Pemkab Kutim untuk masyarakat.

“Karena bagaimanapun tugas sebagai corongnya pemerintah ada di pundak Kabag Humas dan Protokol. Menjalin kerjasama dengan insan pers. Paling tidak pertama menghiduokan kembali media center, untuk berdiskusi dan membenahi persoalan kehumasan,” harapnya di Ruang Tempudau.

Ismu meminta agar berbagai ilmu yang telah diperoleh sebelumnya dapat segera diimplentasikan dalam bekerja. Diluar itu sebagai pengingat, Ismu mengatakan 2018 di Kaltim sudah memasuki tahun politik. Artinya edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait kode etik dan larangan bagi pegawai pemerintahan untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktif atau kampanye sudah berlaku. Larangan seperti tidak boleh berfoto dengan salah satu pasangan calon kepala daerah, mengomentasi apapun yang terjadi terkait pilkada di media sosial. Karena pastinya ada sanksi yang menanti. Karena sanksi yang diberikan mulai dari penundaan kenaikan pangkat, turun jabatan hingga diberhentikan berdasarkan laporan aparat yang berwenang. (*)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.