Porsi Participating Interest Blok Mahakam Final

November 24, 2017 by  
Filed under Ekonomi & Bisnis

SAMARINDA – Porsi pembagian saham Blok Mahakam yang selama ini belum menemui kesepakatan, akhirnya ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak bahwa participating interest (PI) 10 persen Blok Mahakam, dibagi dalam  66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 persen untuk Pemkab Kutai Kertanegara.

“Keputusan itu sudah final. Porsi PI 10 persen Blok Mahakam itu tidak dibuat begitu saja, tapi melewati kajian mendalam dan sesuai ketentuan. Kalau mau diubah, silahkan ajukan surat ke Presiden Jokowi dan Menteri ESDM, bukan ke Gubernur. Salah alamat nanti,” kata Awang Faroek, di Kantor Gubernur, Kamis (23/11/17).

Respon Gubernur Awang Faroek ini menjawab permintaan Pemkab Kutai Kartanegara yang masih menginginkan porsi saham PI Blok Mahakam diubah menjadi 50:50.

Menurut Awang, permintaan itu tidak mungkin dipenuhi, karena porsi saham itu dihasilkan dari kajian mendalam tim ahli terpercaya yang mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 dan merujuk data room Blok Mahakam yang dimiliki Total E&P Indonesie (TEPI), kontraktor blok migas potensial yang berada di delta Mahakam tersebut..

Dalam tata kelola migas baru ini, pemerintah telah mengambil sikap untuk tidak memperpanjang kontrak TEPI dan Inpex Coorporation. Selanjutnya, Blok Mahakam akan dikelola negara melalui, PT. Pertamina.

Pertamina akan menggandeng perusahaan daerah, dalam hal ini PT. Mandiri Migas Pratama (MMP), Perusda milik provinsi dan PT. Tunggang Parangan, Perusda milik Kabupaten Kukar.

Berdasarkan perhitungan  dalam “data room” Total E&P Indonesie dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 37 Tahun 2016 yang dilakukan konsultan independen dan kompeten, pimpinan Prof Andang Bahtiar, maka porsi terbaik pembagian PI 10 persen Blok Mahakam adalah 66,5 persen untuk Pemprov Kaltim dan 33,5 persen untuk Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).

“Hasil kajian mendalam ini harus bisa diterima dan tidak perlu diperdebatkan lagi,” tegas Awang.

Sangat tidak tepat lanjut Awang jika saat ini daerah membuang-buang energi untuk menyoal pembagian porsi. Pasalnya kajian sudah dilakukan berdasarkan metode  yang sesuai dalam Permen 37 Tahun 2016 dan dilaksanakan oleh konsultan yang independen dan kompeten.

Apalagi, masih banyak tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan PI Blok Mahakam, yaitu membentuk perusahaan patungan pengelola PI dan pembahasan Joint Operation Agreement dengan Pertamina (Pertamina Hulu Mahakam).

“Saya yakin jika kebersamaan ini terus kita jaga, maka kita akan mendapatkan PI Blok Mahakam dengan baik dan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya mendapatkan PI blok migas. Jangan seperti Jateng dan Jatim. Demi kepentingan rakyat Kaltim, sudah semestinya kita tidak terus berdebat soal ini,” pesan Awang.(vb/yul)

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.