Kepesertaan JKN-KIS, Pemkab Kukar Hanya Tanggung Masyarakat Miskin

January 26, 2017 by  
Filed under Kutai Kartanegara

Tenggarong  – Mulai tahun 2017 ini, Pemerintah Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan hanya menanggung jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu saja, dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

“Hal tersebut mengingat kemampuan fiskal daerah dan upaya mendorong kemandirian masyarakat, maka tahun 2017 ini Pemkab Kukar mengurangi subsidi dengan hanya menanggung masyarakat miskin saja,” ujar Asisten I Setkab Kukar H Chairil Anwar, saat membacakan sambutan Bupati Rita Widyasari, membuka Sosialisasi JKN-KIS, di ruang serbaguna Bappeda, Kamis (26/1/2017).

Bagi masyarakat yang mampu, agar menjadi peserta BPJS mandiri atau membayar iuran secara pribadi berkelanjutan, dengan hak kelas yang dipilih sesuai dengan kemampuan menanggung diri dan anggota keluarganya masing-masing.

Selain mendorong masyarakat mampu untuk menjadi peserta BPJS mandiri, Pemkab juga mendorong dan menyerukan kepada semua Perusahaan yang ada di Kukar untuk mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya tanpa kecuali ke dalam segmentasi kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU). Hal itu merupakan kewajiban perusahaan yang juga telah tercantum dalam peraturan perundangan.

“Dengan demikian target peserta JKN Kukar yang terdaftar menjadi peserta JKN dapat tercapai hingga 100 persen pada tahun 2019 sebagaimana roadmap pencapaian kepesertaan JKN nasional,” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kukar drg Koentijo mengatakan sesuai Perpres No 12 tahun 2013, peserta jaminan kesehatan meliputi, pertama yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang ditanggung preminya oleh pemerintah dan mendapatkan layanan kelas III. Kemudian, yang kedua adalah bukan PBI, meliputi pekerja penerima upah, dan bukan pekerja yaitu investor atau pemberi kerja maupun penerima pensiun.

“Peserta mandiri atau bukan PBI akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya,” ujarnya.

Alur pendaftaran PBI, yaitu masyarakat miskin atau tidak mampu datang ke ketua RT, Kades/Lurah, Camat dengan membawa KTP dan KK, kemudian mendapat rekomendasi ke Dinas Sosial untuk mengisi format 34 BPJS, lalu ke kantor BPJS untuk validasi data.

Sedangkan alur pembuatan kartu BPJS non PBI atau peserta mandiri yaitu dengan mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran premi.

Selanjutnya, Vika dari BPJS Kantor Cabang Utama Samarinda mengatakan, kepesertaan JKN-KIS Kukar untuk PBI yang ditanggung APBD sejak awal Januari 2017 hanya 3.337 peserta. Sebelumnya pada 2016 lalu mencapai 391.806.

“Sekarang hanya masyarakat miskin saja yang ditanggung Pemkab, untuk itu diharapkan peran aparat kecamatan, desa/kelurahan mengurangi dampak sosial akibat hal ini, jadi peserta yang tergolong mampu agar diharapkan mendaftar menjadi peserta mandiri,” harapnya. (hry)

 

Respon Pembaca

Silahkan tulis komentar anda...





Redaksi menerima komentar terkait artikel diatas. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak tidak menampilkan komentar jika mengandung perkataan kasar, menyinggung, mengandung fitnah, tidak etis, atau berbau SARA.