Ananda Emira Moeis Beri Pemahaman Warga Tentang Pajak

August 13, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis, menggelar Sosialisasi Perda No 1 2019 tentang perubahan kedua atas perubahan Perda Kaltim tentang Pajak Daerah di gedung pertemuan Kantor Desa Sangata Selatan, Kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kamis (12/8/2021).

Kali ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu di damping oleh 2 pemateri asal Samarinda. Turut hadir juga perangkat Desa dan Kecamatan, serta warga dari 5 Desa terdekat yang terlihat antusias untuk mendengarkan pemaparan Pajak tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kegiatan Sosper berjalan dengan baik. Bahkan yang saya lihat, antusias warga Desa Sangata Selatan juga lumayan. Tadi ada banyak pertanyaan dari warga soal mekanisme pajak itu sendiri, dan jenisnya,” kata Nanda Sapaan Kader PDI Perjuangan

Melihat antusias warga tersebut, Ananda sapaan akrabnya, sudah mempersiapkan protocol kesehatan dengan ketat. Mulai dari penyusunan kursi yang berjarak hampir 1,5 meter. Penggunaan masker, tempat mencuci tangan, hingga pada pengecekan suhu tubuh para undangan tersebut.

“Saat Pandemi kan agak susah untuk berkumpul, namun dengan kordinasi kami bersama satgas Covid 19 di sini, alhamdulillah bisa dijamin kalau kegiatan Sosper ini berjalan tanpa melanggar peraturan,” terangnya

Dikatakan Ananda, pajak merupakan produk hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan Pemerintah baik tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Sosialisasi Perda ini merupakan bagian kerja sebagai legislator untuk menyampaikan perihal khusunya kebijakan Pemerintah pada perda No.1 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah.

Ia berharap, dengan kegiatan itu, warga dapat membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak pembangunan ekonomi akan semakin kuat dan slogan yang berbunyi Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan untuk Rakyat, itu bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Rakyat Cerdas Taat Pajak, tutupnya dalam sambutan.

Dalam sosper tersebut, salah satu pemateri menjelaskan tentang adanya Perubahan Peraturan Daerah yang tertuang dalam UU Pajak. Isi perubahan dalam perda tersebut, Pajak Kendaraan bermotor, Biaya Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

“Sosialisasi Perda diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui isi perubahan dari Perda tersebut dan lebih mengedukasi masyarakat untuk tetap membayar pajak tepat waktu,” ungkap Ronal pemateri sosialisasi perubahan pajak daerah.

Salah satu peserta yang turut hadir dalam sosialisasi Pajak tersebut, mengaku cukup puas dengan adanya program baru dari Lembaga Legeslatif itu. Pasalnya, banyak warga yang kurang memahami, apa saja yang menjadi kewajiban mereka kepada Daerahnya.

“Sosper ini telah memberikan kami informasi yang baik, kami jadi tahu kenapa ada pajak tersebut dan bagaimana agar kita sebagai masyarakat harus membayar pajak tepat waktu,” cerita Sukir, salah satu warga Desa Sangata Selatan, yang juga sebagai salah satu tokoh masyarakat di sana.

Sukir berharap, kegiatan seperti itu, kerap dilakukan oleh pemerintahan, Legeslatif maupun pihak Aparat Negara. Hal ini di sebut, agar warga dan para aparatur tidak lagi mengalami cekcok atau salah paham pada warganya.

“Kita minta dimaklumi, banyak warga tidak paham kan. Makanya saya harap, kegiatan begini harus terus menerus dilakukan,” tutup Sukir. (*/nin/adv)

Ely Hartati Rasyid Berharap ISBI Kaltim Bisa Buka Penerimaan Mahasiswa Baru

August 4, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Institut Seni Dan Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim sejak tahun 2019 sudah tidak membuka penerimaan mahasiswa baru.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid berharap ISBI Kaltim bisa kembali membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022/2023.

Ely Hartati Rasyid

“Kendala dari ISBI Kaltim untuk tidak menerima mahasiswa baru disebabkan anggaran ISBI Kaltim diterima dari APBN Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang terhenti,” ungkap Ely saat ditemui awak media di Lantai 1 Gedung D kantor DPRD Kaltim, Selasa (3/8/2021).

Elly meminta Pemprov Kaltim, untuk segera berkomunikasi dengan pihak Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Guna mendapatkan kepastian sertifikat aset atas lahan ISBI Kaltim. Sehingga pada tahun 2022 mendatang, ISBI Kaltim dapat beroperasi kembali.

Dikatakan ely, Kaltim sudah punya modal lahan dan prosesnya kita terbentur pada komitmen pihak lain.

“Saya memahami Kementerian banyak urusannya. Tapi karena ini daerah kita, mari kita memacut semangat Kementerian,” kata Ely.

Menurut Ely, harapan dan sudah menjadi komitmen di rapat dengar pendapat dengan pihak Pemprov, bahwa ISBI akan tetap dilanjutkan jangan sampai putus.

“Jangan sampai dibahas hanya di forum diskusi saja,” ucapnya.

Pada tahun 2022 akhir nanti kontrak perkuliahan selesai. Karenanya Ely mengajak komitmen bersama, jangan sampai semangat hilang. Selain itu juga harus cepat berkomunikasi dengan Kemenristekdikti. (*/adv)

Akhmed Reza Fachkevi Sosilialisasikan Perda Retribusi dan Pajak Daerah

June 6, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

MUARA BADAK – Puluhan masyarakat Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak mengikuti Sosialisasi dan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011.

Acara Sosperda yang dilaksanakan Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi itu dilangsungkan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Muara Badak Ilir, Minggu (06/06/2021)

Acara digelar dengan standar protokol kesehatan yang mana seluruh yang hadir menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Hadir menjadi narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati dan moderator Endro S Efendi

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, sudah seharusnya pihaknya melakukan Sosperda kepada masyarakat, hal ini selain memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berguna meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

“Kami telah melaksanakan sosialisasi Perda tentang retribusi atau pajak daerah. Karena Bapenda menjadi mitra kami di Komisi II,” kata Reza sapaan akrabnya

Lanjut Ketua PD TIDAR Kaltim, masyarakat sangat antusias tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa orang menayakan tentang retribusi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama dan lain sebagainya. Masyarakat yang taat akan pajak pun mengeluhkan infrastruktur minim yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini pembangunan yang kurang. Masyarakat telah membayar pajak namun manfaat pembangunan masih kurang.

“Artinya ke depan bisa bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dan pembangunan infrastuktur yang di wilayah Kaltim seluruhnya bisa tercapai,” jelasnya

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati mengatakan strategi optimalisasi pajak kendaraan bermotor tersebut utamanya berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya dengan memberikan pelayanan Samsat mobil untuk perpanjangan pajak, serta meluncurkan aplikasi Samsat Kaltim Delivery dan e-Samsat Bhabinkamtibmas.

“Kami harapkan program ini dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” sebutnya

Ismi menambahkan, untuk melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja, bisa melalui Samsat terkedat, di kantor Pos dan Pegadaian, Indomaret, ATM BRI, BNI, Mandiri dan melalui handphone dengan download aplikasi Samsat Kaltim Delivery yang nantinya kertas tagihan akan diantarkan ke rumah.

“Untuk mengecek berapa yang harus dibayarkan dalam pajak kendaraan pun cukup membuka http://simpator.kaltimprov.go.id/cari.php dan cek nomor kendaraan. Nantinya akan terlihat berapa yang dibayarkan,” imbuhnya

Sementara itu, Camat Muara Badak, Arfan mengaku berterima kasih kepada Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi , Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati dan moderator Endro S Efendi yang menggelar Sosperda di daerah tersebut.

“Mudah-mudahan dengan ini masyarakat sadar dan mengetahui manfaat membayar pajak. Dan kedepan bisa taat untuk membayarkan,” tutupnya. (*/man)

Reza Kembali Gelar Sosperda, Warga Keluhkan Infrastruktur

May 24, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

Akhmed Reza Fachlevi menggunakan jaket hitam sedang menyampaikan sambutannya dalam acara tersebut.(foto: Rahman)

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi kembali menggelar Sosialisasi Perda (Sosperda) Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja, Sabtu (22/05/2021)malam.

Memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, seluruh yang hadir menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer, memberlakukan pembatasan peserta dengan menyesuaikan sebagian dari kapasitas ruangan. Acara menghadirkan narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati dan Moderator Endro S Efendi

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi mengatakan, sudah seharusnya pihaknya melakukan Sosperda kepada masyarakat, hal ini selain memberikan pemahaman kepada masyarakat juga berguna meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

“”Kami telah melaksanakan sosialisasi Perda tentang retribusi atau pajak daerah,” kata Reza yang kini berada di Komisi II

Lanjut Ketua PD TIDAR Kaltim, masyarakat sangat antusias tinggi mengikuti kegiatan tersebut. Beberapa orang menayakan tentang retribusi pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama dan lain sebagainya.

“Kami juga mendengarkan langsung keluhan masyarakat terhadap kurangnya sosialisasi baik UPTD maupun Bapenda,” terang mantan anggota DPRD Samarinda ini

Kemudian, masyarakat yang taat akan pajak pun mengeluhkan infrastruktur minim yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini pembangunan yang kurang. Masyakat telah membayar pajak namun manfaat pembangunan masih kurang.

“Artinya kedepan bisa bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dan pembangunan infrastuktur yang di wilayah Kaltim seluruhnya bisa tercapai,” jelasnya

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati mengatakan strategi optimalisasi pajak kendaraan bermotor tersebut utamanya berhubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Misalnya dengan memberikan pelayanan Samsat mobil untuk perpanjangan pajak, serta meluncurkan aplikasi Samsat Kaltim Delivery dan e-Samsat Bhabinkamtibmas. “Kami harapkan program ini dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”

Ismi menambahkan, untuk melakukan pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja, bisa melalui Samsat terkedat, di kantor Pos dan Pegadaian, Indomaret, ATM BRI, BNI, Mandiri dan melalui handphone dengan download aplikasi Samsat Kaltim Delivery yang nantinya kertas tagihan akan diantarkan ke rumah.

“Untuk mengecek berapa yang harus dibayarkan dalam pajak kendaraan pun cukup membuka http://simpator.kaltimprov.go.id/cari.php dan cek nomor kendaraan. Nantinya akan terlihat berapa yang dibayarkan,” tutupnya

Saat tanya jawab Maslan warga yang hadir menayakan pihaknya yang taat membayar pajak namun hingga kini belum menikmati fasilitas umum yang memadai di daerah tersebut dan meminta hal tersebut dapat diperhatikan.

“ Kami sudah bayar pajak tetapi kenapa jalan kami masih rusak,” tanya Maslan (*/Man)

Masykur Sarmian Sosialisasikan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas

May 23, 2021 by  
Filed under DPRD Kaltim

SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Masykur Sarmian, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No.1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas. Sabtu (22/5/21) di gedung Wredatama.

Masykur mengatakan, perlunya perhatian khusus dari pemerintah atas pola pengetahuan masyarakat dalam memahami aturan aturan dan peraturan yang di lahirkan di daerah.

“Jika negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu secara adil dan setara, termasuk hak atas penyandang disabilitas, maka Negara wajib hadir mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh,” katanya pada awak media.

Sosialisasi Perda yg dihadiri 120 peserta itu, dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sosialisasi perda itu menghadirkan narasumber dari dari akademisi, Salman Anshori Firdaus dan salah satu lembaga swadaya masyarakat, Prasetyo Mulyono (Ketua I Care Samarinda).

Dalam penyampaian materi tersebut, disebut, sosialisasi Perda no.1 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penting untuk disosialisasikan.

Dalam perda ini menyangkut banyak sekali ruang lingkup yang meliputi hak dan kewajiban, diantaranya bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sampai dengan hak dalam berpolitik. Perda No.1 tahun 2018 ini juga menjawab berbagai keluhan yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas, yang mana mereka suka mendapatkan perlakuan yang kurang adil, entah itu dalam kehidupan bermasyakarat, bekerja ataupun lainnya.

“Sosialisasi ini memberikan edukasi dan apa yg harus dilakukan oleh masyarakat umum, apabila melihat permasalahan yang dialami saudara kita para penyandang disabilitas,” jelas , Salman Anshori Firdaus.

Masykur Sarmian menambahkan, penyebarluasan Perda ini akan terus dilakukan dengan optimal oleh seluruh jajaran DPRD Kaltim, mulai dari pimpinan hingga anggota. Sebab, tidak dipungkiri masih banyak warga yang belum memahami betul mengenai ketentuan dari yang diamanatkan Perda ini. sehingga dengan adanya kegiatan ini, masyarakat mendapatkan pencerahan dan pengetahuan baru, tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

“Melalui sosialisasi Perda ini, Pemerintah makin meningkatkan pelayanannya. agar masyarakat penyandang disabilitas mendapatkan akses keadilan. demi mewujudkan hak konstitusional nya demi tercipta rasa keadilan dan kedudukan yang setara,” terangnya. (*/nin)

Next Page »