Ramadan Berbagi di Samarinda, BRI, DPR RI dan Yayasan Salurkan Ribuan Paket Sembako

SAMARINDA – Kolaborasi antara lembaga negara, perbankan, dan organisasi sosial kembali terlihat dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan. Sebanyak 1.546 paket sembako disalurkan di Kota Samarinda melalui kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Samarinda, dan Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera. Jumat (13/3/26).

Penyaluran bantuan dilaksanakan di lingkungan Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera, Jalan Batu Bercermin, Sempaja Selatan, Samarinda. Paket sembako secara simbolis diserahkan sebelum dibagikan kepada warga yang telah menunggu di lokasi, termasuk ibu rumah tangga dan pengemudi ojek online.

Tim Ahli Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono, Nasrullah, menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR) yang diajukan melalui Bank BRI agar mendukung kebutuhan masyarakat selama Ramadan.

Menurut Nasrullah, informasi mengenai program TJSL diperoleh melalui jalur fraksi di DPR RI, yang kemudian dimanfaatkan untuk mengusulkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat Samarinda.

“Kami mendapatkan informasi adanya program CSR dari Bank BRI yang bisa kami ajukan melalui fraksi di DPR RI. Alhamdulillah pengajuan tersebut diterima sehingga hari ini dapat disalurkan sekitar 1.546 paket sembako Ramadan untuk membantu meringankan kebutuhan masyarakat, khususnya di Kota Samarinda,” ujarnya.

Ia menilai dukungan BRI terhadap usulan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi antara lembaga keuangan dan wakil rakyat dalam menjawab kebutuhan sosial masyarakat.

“Terima kasih kepada BRI di Samarinda yang telah mengapresiasi dan membantu pengajuan ini. Ke depan kami berharap BRI dan DPR RI dapat terus bersinergi dalam berbagai kegiatan sosial lainnya,” tambahnya.

Ketua Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera, Aidil Fitri, mengatakan distribusi bantuan tidak hanya dilakukan di lokasi kegiatan, tetapi juga akan menjangkau sejumlah wilayah lain di Samarinda melalui 10 titik penyaluran.

“Nantinya akan kami salurkan ke sejumlah lokasi di Kota Samarinda yang tersebar di 10 titik penyaluran, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaatnya,” jelas Aidil.

Sementara itu, Kepala BRI Cabang Samarinda, Budhy Triadi, menuturkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program kepedulian sosial kepada masyarakat.

“Agenda hari ini adalah kegiatan berbagi kepada masyarakat melalui program kepedulian perusahaan. Penyalurannya kami lakukan melalui Yayasan Wahyu Nusantara Sejahtera dengan total 1.546 paket sembako dengan nilai sekitar Rp233 juta,” kata Budhy.

Ia menjelaskan, paket sembako disiapkan melalui kerja sama dengan Perum Bulog. Setiap paket berisi empat komoditas pokok, yaitu beras, minyak goreng, gula, dan tepung terigu.

“Awalnya paket dari Bulog terdiri dari tiga jenis barang, yaitu beras, minyak, dan gula. Namun sesuai permohonan dari yayasan, akhirnya ditambahkan satu komoditas lagi yaitu tepung terigu sehingga paketnya menjadi lebih lengkap,” jelasnya.

Menurut Budhy, distribusi dilakukan bertahap. Pada tahap awal sebanyak sekitar 800 paket telah disalurkan, sementara sisanya akan dipenuhi dalam beberapa hari ke depan.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi sosial antara lembaga keuangan, yayasan, dan perwakilan rakyat.

“Harapannya bantuan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang menerima, sekaligus memperkuat kerja sama sosial antara BRI dan berbagai pihak di daerah,” pungkasnya. (yud)

Jamintel Kejaksaan Agung RI, Beri Pengarahan kepada Badan Permusyawaratan Desa

Vivaborneo.com, Karawang – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani mendorong penguatan pengawasan pengelolaan dana desa kepada ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Karawang melalui program Jaga Garda Desa.

Pesan tersebut disampaikan dalam agenda Safari Ramadan bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) pada Rabu (11/3/2026) di Karawang, Jawa Barat.

Prof Reda menegaskan program Jaga Desa dirancang untuk memberdayakan Badan Permusyawaratan Desa agar berkolaborasi dengan Kejaksaan dalam memonitor kinerja perangkat desa. Fokus utama pengawasan diarahkan pada tata kelola keuangan desa agar penggunaan anggaran berjalan transparan dan akuntabel.

Ia menjelaskan pengawalan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui integrasi sistem Siskeudes dengan aplikasi Jaga Desa. Integrasi sistem tersebut memungkinkan pemantauan laporan pertanggungjawaban kepala desa secara langsung oleh jajaran Kejaksaan.

Data yang berasal dari Siskeudes terhubung dengan aplikasi Jaga Desa yang dipantau oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri. Namun, Prof Reda menilai pemantauan berbasis data masih menyisakan celah karena sistem hanya menampilkan angka, sementara realisasi kegiatan di lapangan belum tentu tergambar secara utuh.

Karena alasan tersebut, Kejaksaan menggandeng BPD untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan. Kolaborasi tersebut bertujuan memastikan program pembangunan desa yang dilaporkan dalam sistem benar-benar terlaksana sesuai rencana.

Prof Reda menegaskan peran BPD berfokus pada pengecekan realisasi program pembangunan yang tercatat dalam Siskeudes. Proses verifikasi tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang belum selesai atau ketidaksesuaian laporan.

Menurutnya, pendekatan pengawasan kolaboratif diharapkan mampu menjaga pembangunan desa tetap berada pada jalur perencanaan dan aturan yang berlaku. Sinergi antara Kejaksaan dan BPD juga diyakini mampu menciptakan pengawasan yang lebih konkret dan efektif.

Prof Reda mengungkapkan secara nasional terdapat sekitar 535 kepala desa yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Di wilayah Karawang, jumlah kasus tergolong relatif kecil karena baru tercatat satu perkara.

Kondisi tersebut menurutnya harus dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus serupa. Upaya pencegahan melalui pengawasan kolaboratif menjadi langkah penting untuk menutup peluang penyalahgunaan dana desa.

Prof Reda juga menyoroti pola umum kasus korupsi di tingkat desa yang sering dipicu oleh anggapan keliru terhadap dana desa. Sejumlah oknum kepala desa menganggap anggaran tersebut sebagai uang pribadi sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyambut positif kegiatan Safari Ramadan yang digelar Kejaksaan Agung. Pemerintah Kabupaten Karawang menilai kegiatan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BPD, dan Kejaksaan dalam mengawal pembangunan desa. (Muhammad Fadhli)

Jemaah Umrah Sultanah Aman di Tengah Ketegangan Timur Tengah

ARAB SAUDI – Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah pembatalan dan penundaan penerbangan internasional, jemaah umrah Sultanah, Umroh Bareng Yuk, dipastikan dalam kondisi aman dan seluruh rangkaian perjalanan berjalan lancar.

Kabar tersebut disampaikan oleh Endro S Efendi, Tour Leader Sultanah yang juga Ketua Forum Pemimpin Redaksi SMSI Kalimantan Timur. Ia menyampaikan bahwa rombongan jemaah yang berangkat dari Jakarta pada 3 Maret 2026 telah mendarat dengan selamat di Jeddah menggunakan maskapai Oman Air dengan transit di Muscat.

“Alhamdulillah, jemaah landing dengan lancar di Jeddah tanpa kendala. Kondisi aman dan seluruh layanan berjalan sesuai rencana,” ujar Endro.

Dalam rombongan tersebut turut serta mantan Bupati Berau Agus Tantomo bersama putranya. Total jemaah dalam penerbangan ini berjumlah 37 orang.

Endro juga menyampaikan bahwa rombongan umrah Free Hainan yang sebelumnya berangkat pada 19 Februari 2026 telah kembali ke Tanah Air dan tiba di Samarinda pada Senin (3/3/2026) sore melalui Bandara APT Pranoto.

Sementara itu, secara terpisah, Owner Sultanah Julia Wingantini menyampaikan bahwa pada Ramadan tahun ini Sultanah menggunakan beberapa maskapai internasional, yakni Hainan Airlines, Oman Air, Saudi Airlines, serta IndiGo untuk melayani penerbangan umrah, termasuk program umrah full Ramadan. Hingga saat ini, seluruh maskapai tersebut tetap beroperasi normal tanpa kendala.

“Kami mohon doa dari semua pihak, semoga seluruh penerbangan dari keberangkatan hingga kepulangan jemaah berjalan lancar dan aman,” ujar Julia.

Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhir situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memanas akibat eskalasi konflik regional. Kondisi tersebut berdampak pada pengaturan ulang rute penerbangan internasional, di mana sejumlah maskapai memilih menghindari wilayah udara tertentu demi alasan keselamatan, sehingga menyebabkan penundaan bahkan pembatalan penerbangan di beberapa negara.

Meski demikian, Endro menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah umrah di Mekkah tetap berjalan aman dan kondusif. Namun di lapangan, terasa adanya peningkatan pengamanan yang cukup signifikan. Petugas keamanan terlihat jauh lebih banyak, baik di dalam Masjidil Haram maupun di lingkungan sekitarnya.

Di sejumlah ruas jalan, kehadiran aparat keamanan tampak sangat intens. Bahkan pada jalur Madinah–Mekkah yang biasanya minim pemeriksaan, saat ini terlihat banyak pos pemeriksaan kendaraan yang dilakukan oleh petugas keamanan. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah peningkatan penjagaan tersebut berkaitan langsung dengan ketegangan geopolitik regional atau merupakan bagian dari pengamanan rutin selama bulan Ramadan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada informasi pembatalan penerbangan dari maskapai yang digunakan Sultanah. Endro menambahkan bahwa dirinya masih berada di Mekkah dan bersiap untuk kembali ke Tanah Air.

“Sampai saat ini belum ada informasi pembatalan dari maskapai. Semoga semuanya tetap aman dan lancar,” pungkasnya. (esf)

Diskominfo Kaltim Tegaskan Internet Desa Gratis

SAMARINDA – Program internet desa gratis yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan bebas dari pungutan biaya bagi pemerintah desa. Kepastian itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyusul laporan adanya oknum yang menagih pembayaran kepada sejumlah kepala desa.

Faisal menegaskan, seluruh pembiayaan program internet desa gratis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Karena itu, ia meminta para kepala desa tidak menanggapi tagihan apa pun yang mengatasnamakan penyedia layanan internet.

“Program ini tidak memungut biaya dari desa. Kalau ada yang menagih, jangan ditanggapi dan segera laporkan kepada kami,” ujarnya saat konferensi pers di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, Senin (2/3/2026).

Ia mengungkapkan, pada Januari hingga Februari 2026 terdapat dua hingga tiga desa yang melaporkan menerima tagihan dari pihak yang mengaku sebagai provider internet Pemprov. Menurutnya, jika benar terdapat penagihan dari penyedia resmi, hal itu kemungkinan hanya kesalahan administratif. Namun, ia tetap menekankan agar desa tidak melakukan pembayaran dalam bentuk apa pun.

“Kalaupun ada provider yang benar-benar menagih, bisa jadi itu kekeliruan administrasi. Tetapi tetap jangan ditanggapi, karena seluruh biaya ditanggung pemerintah provinsi,” tegasnya.

Hingga akhir 2025, program internet desa gratis telah menjangkau 802 desa di Kalimantan Timur. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan penambahan 39 desa, sehingga total desa penerima manfaat menjadi 841 desa.

Saat ini, 39 desa tersebut masih dalam proses pengadaan melalui sistem e-katalog dan ditargetkan rampung pada Maret 2026.

“Maret ini kita kejar agar 39 desa bisa terpasang, sehingga total 841 desa semuanya sudah teraliri internet desa gratis,” kata Faisal.

Berdasarkan data Diskominfo Kaltim, capaian pemasangan internet desa menunjukkan progres signifikan di sejumlah kabupaten masing-masing Mahakam Ulu 50 desa (tuntas), Penajam Paser Utara 30 desa (tuntas), Berau sebanyak 99 dari 100 desa, Kutai Timur sebanyak 136 dari 139 desa. Sementara Kabupaten Paser sebanyak 131 dari 139 desa, Kutai Barat sebanyak 167 dari 190 desa serta Kutai Kartanegara sebanyak 188 dari 193 desa

Distribusi ini menandakan sebagian besar wilayah telah menikmati akses internet desa gratis, meskipun beberapa kabupaten masih menyisakan desa yang sedang dalam tahap penyelesaian.

Pemerintah provinsi memastikan program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan akses digital hingga ke wilayah pedesaan, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.

Faisal kembali mengingatkan agar pemerintah desa waspada terhadap potensi penipuan yang mencatut nama program resmi pemerintah.

“Jika ada indikasi penagihan, segera laporkan agar bisa kami tindaklanjuti,” pungkasnya. (intan)

Gubernur Kaltim Kembalikan Mobil Dinas Baru

SAMARINDA – Menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang serta memperhatikan imbauan dan arahan dari pemerintah pusat, Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan pada APBD Perubahan 2025.

Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, mobil tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kaltim.

“Mumpung mobil baru tersebut belum pernah digunakan operasional Pemprov Kaltim, kemudian memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada PPK dan KPA untuk mengembalikan mobil tersebut,” ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).

Pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim menjadi perbincangan publik sejak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025. Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, Pemprov Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan senilai Rp8,49 miliar yang disediakan oleh CV Afisera Samarinda.

Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e warna putih telah dilakukan serah terima pada 20 November 2025. Namun demikian, kendaraan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta, tepatnya di Kantor Badan Penghubung Kaltim.

“Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin,” jelas Faisal.

Selanjutnya, penyedia akan memberikan balasan surat. Setelah surat diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Empat belas hari setelah menerima kembali mobil tersebut, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah,” tambahnya.

Pemprov Kaltim berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk sementara waktu, operasional Gubernur menggunakan mobil yang ada saja walaupun sudah tidak optimal lagi karena sudah lama.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap kebijakan tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (MF/KRV)

Next Page »