Dinamika RUU HKPD – Tambahan Porsi Dibidik, Tata Kelola Harus Ciamik

August 27, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni *)   

DALAM dinamika pematang_*an RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD), mengemuka pandangan “out of the box” Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Beliau mengusulkan agar 50 persen keuangan negara diserahkan dan dikelola oleh daerah. Argumennya, urusan pemerintahan lebih banyak di daerah dibandingkan pusat. Segala pengelolaan pembangunan ada di daerah. Sumber pendapatan negara pun sebagian besar berasal dari daerah.

Secara pribadi, saya sangat mendukung pandangan Pak Isran. Khusus untuk Kaltim, sebagai calon IKN, sudah seharusnya mendapat porsi lebih besar untuk membangun hingga ke kawasan pelosok. Pasalnya, selama 76 tahun Indonesia merdeka, pembangunan cenderung difokuskan di Pulau Jawa.

Aji Mirni Mawarni

Kita memahami faktor kepadatan jumlah penduduk, sehingga prioritas selalu di Jawa. Padahal masyarakat Kaltim, khususnya di pelosok, juga memilik hak yang sama. Kaltim yang luasnya hampir sama dengan luas Pulau Jawa perlu dana yang besar untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan hingga ke kawasan pelosok.

Diperlukan pula dana besar untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan deforestasi di Kaltim. Terutama mengembalikan hutan Kaltim yang merupakan bagian dari paru-paru dunia. SDA di Bumi Etam terus dikeruk; sudah seharusnya Kaltim mendapat porsi besar untuk memperbaiki lingkungan dan menyejahterakan masyarakat hingga ke pelosok.

Rusaknya paru-paru dunia turut andil memicu global warming. Contoh nyata yang begitu terasa, peningkatan suhu dan gelombang panas ternyata mempengaruhi kemampuan sayap pesawat untuk menghasilkan daya angkat.

Kenaikan suhu dapat meningkatkan turbulensi selama penerbangan. Waktu saya masih kuliah, jarang sekali penerbangan mengalami turbulensi, kecuali saat hujan. Saat ini, hampir setiap saat saya menempuh penerbangan, mengalami turbulensi.

Selain meningkatkan pembiayaan infrastruktur dan memperbaiki kerusakan lingkungan, diperlukan upaya mengejar peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai “IKN baru” berdampak pada permasalahan sosial akut imbas migrasi ratusan ribu atau jutaan orang ke Kaltim.

Jangan sampai masyarakat di pelosok Kaltim tersisihkan karena belum mampu bersaing. Jangan sampai mereka hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Diperlukan program, alokasi dana, juga fasilitas pendidikan dan pelatihan yang baik, khususnya untuk warga pelosok Kaltim.

Kontribusi vs “Jatah Porsi”

Mari kita cermati data perbandingan kontribusi Kaltim dalam PDRB Nasional dengan pendapatan APBD Kaltim. PDRB Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 tercatat; Rp519,131 triliun / Rp527,515 triliun / Rp503,691 trilun/ Rp509,085 triliun / Rp592,502 triliun / Rp638,12 triliun / Rp 653,68 triliun.

Adapun pendapatan APBD Kaltim mulai tahun 2013 hingga 2019 yakni; Rp11,94 triliun / Rp11,19 triliun / Rp10,49 triliun / Rp7,76 triliun / Rp8,22 triliun / Rp8,54 triliun / Rp10,75 triliun. Dari data ini terlihat, hanya sekira lima persen dari kontribusi PDRB Kaltim yang dikembalikan ke Kaltim.

Semua elemen di Kaltim perlu berjuang keras, kompak, dan sinergis agar daerah mendapat porsi anggaran lebih besar. Ini bukan soal “Indonesia-sentris vs Daerah sentris” atau tidak peduli daerah lain dalam wilayah NKRI, tapi soal keadilan. Dalam fase perjuangan sebelumnya, gugatan Judicial Review UU 33 tahun 2004 telah ditolak MK. Perjuangan menuntut otonomi khusus pun kandas.

Senada dengan pandangan Sekprov Kaltim, saya menilai perlu transparansi plus keseimbangan data antara pusat dan daerah soal acuan perhitungan DBH. Terkait besaran DBH, perlu pembahasan bersama antara pusat dan daerah. Semua harus terbuka, terang benderang, juga “adil dan beradab”.

Namun PR belum selesai. Aspek yang juga sangat krusial setelah berjuang menambah porsi DBH adalah kemampuan mengelola dana secara amanah dan optimal. Pemda di Kaltim harus terus mencegah korupsi dan penyimpangan. Juga meningkatkan penyerapan anggaran. Silpa yang besar justru bikin pusat tidak percaya daerah bisa mengelola dana besar.

Pemda juga harus mumpuni dalam mengelola APBD dan program turunannya. Jangan hanya jadi budget maximizer; dengan kondisi uang APBD habis, tapi tak bermanfaat nyata buat rakyat. Jadikan APBD benar-benar untuk rakyat dan pembangunan, tak semata terkuras untuk belanja pegawai. (*)

*) Anggota MPR RI / Komisi II DPD RI

Wabah Covid-19 di Kaltim, Ujian Kekompakan Elemen Bumi Etam

August 18, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

HINGGA 15 Agustus 2021, Provinsi Kaltim berada di peringkat kelima total kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah akumulatif pasien positif di Kaltim tercatat 140.240 orang; berada di bawah DKI Jakarta (840.442), Jawa Barat (688.040), Jawa Tengah (447.123), dan Jawa Timur (358.038).

Aji Mirni Mawarni

Tanggal 15 Agustus 2021, jumlah kasus positif Covid-19 di Kaltim bertambah 776. Jumlah pasien wafat 63 orang dan pasien sembuh 1.707 orang. Sedangkan di Indonesia, kasus bertambah 20.813. Total kasus RI mencapai 3.854.354, sembuh 3.351.959, dan meninggal 117.588 orang.

Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Namun juga menjadi ujian kekompakan semua pihak; mulai dari pemerintah, TNI/Polri, tenaga medis dan tenaga kesehatan, masyarakat, hingga dunia usaha dan dunia industri.

Semua elemen memiliki peran penting dan strategis. Terlebih situasi ini melanda ketika momentum HUT ke 76 Kemerdekaan Republik Indonesia; sebuah momentum yang mengandung optimisme, semangat juang, kegigihan, juga kebersamaan. Dengan mengharapkan pertolongan Allah, semoga ujian pandemi ini bisa kita atasi bersama.

Melonjaknya kasus Covid-19 adalah ujian kekompakan kolektif bagi semua elemen, termasuk di Kaltim. Pemerintah sudah bergerak, dengan segala plus minusnya, demikian pula elemen lain. Namun dengan lonjakan kasus, segala daya dan upaya harus dikerahkan, bahkan dilipatgandakan.

Dalam catatan ini, secara khusus saya melihat ada peluang besar yang masih bisa digarap serius. Yakni sinergi pengelolaan CSR dalam mengatasi pandemi. Sejumlah perusahaan telah menyalurkan CSR “masing-masing” untuk penanganan pandemi. Langkah yang baik ini masih bisa dioptimalkan.

“Pengerahan” APBN dan APBD dalam penanganan pandemi tentu masih meninggalkan lubang, celah, atau keterbatasan. Celah inilah yang potensial perlu ditutup dengan CSR.

Apakah mungkin diberlakukan di Kaltim? Tentu saja. Selama ini Pemprov telah menggaungkan rencana sinergi dan “penyeragaman” program CSR berupa Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH). Sebagaimana telah dijalankan Gubernur Isran Noor ketika menjabat Bupati Kutai Timur.

Dalam masa pandemi, tentu lebih mendesak mensinergikan dan “menyeragamkan” program CSR berupa percepatan penanganan wabah Covid-19 di seluruh wilayah Kaltim.

Catatan pentingnya, karena CSR bukan uang negara, maka harus ada mekanisme pengelolaan yang amanah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (auditabel dan akuntabel).

Agar tak tumpang tindih, tentu perlu dikoordinasikan secara matang dan cermat, misalnya oleh Forum CSR Kaltim, agar daftar kebutuhan bisa dipenuhi. Kontribusi swasta sangat diperlukan.

Hampir 1,5 tahun melanda, kita belum berhasil melalui pandemi ini. Dana APBN dan APBD sudah terlalu besar digunakan untuk program-program penanggulangan wabah.

PR bersama selanjutnya, bagaimana dana jumbo yang digelontorkan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran. Hemat, cermat, dan tidak mubazir. Termasuk realisasi titah Presiden RI yang meminta penyaluran bansos dipercepat dan biaya tes PCR diturunkan menjadi Rp450.000-Rp550.000.

Warga juga harus terus meningkatkan disiplin prokes, meskipun 18% masyarakat Kaltim sudah divaksin. Karena sudah divaksin tidak berarti kebal. Angka 18% pun masih terlalu kecil untuk daerah yang masuk lima besar jumlah kasus nasional.

* Aji Mirni Mawarni, ST, MM adalah anggota MPR RI / DPD RI Perawakilan Kaltim

Pelajaran dari ‘Kericuhan’ Anggota Polisi Vs Paspampres

July 11, 2021 by  
Filed under Opini

KERICUHAN kecil antara salah satu anggota pasukan pengamanan presiden (paspampres) dengan anggota kepolisian yang bertugas menjaga kawasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta beberapa waktu lalu telah menjadi trending topic di jagat maya.

Meski kasus itu sudah dinyatakan selesai dengan permintaan maaf dari Kapolres Jakarta Barat kepada Komandan Paspampres namun peristiwa itu menyisakan sebuah pertanyaan, kenapa sikap polisi sedemikian ‘garang’ ketika menghadapi perilaku masyarakat saat ini..?

Ropi’i

Salah satu pernyataan bijak yang bisa menggambarkan pekerjaan polisi adalah bahwa polisi adalah profesi yang bekerja dalam bayang-bayang stres. Kenapa demikian, ?

Sejak polisi berpisah dengan TNI ( dulu ABRI ),   watak polisi sudah berubah dari militeristik menjadi berwatak sipil. Namun demikian, meski sudah berwatak sipil, dalam bekerjanya polisi masih menerapkan sistem komando sepertinya halnya militer.

Polisi bergerak karena adanya rangkaian perintah dari atasan mereka. Dalam sistem komando, perintah adalah perintah (Befehl ist befehl). Inilah salah satu sumber stres personel polisi.

Faktor pekerjaan polisi yang penuh resiko juga ikut berkontribusi menjadi sumber stres anggota polisi. Pekerjaan polisi selalu bersinggungan dengan masyarakat yang beraneka ragam karakter. Dari orang berwatak baik, jahat maupun komplotan penjahat yang membuat resah masyarakat.

Kondisi lingkungan dengan berbagai karakter masyarakat ini ikut membentuk karekater polisi. Karena itulah jika ingin melihat karakter polisi lihat karakter masyarakatnya. Dengan bahasa lain begitu masyarakat,begitu pula polisinya.

Di lingkungan masyarakat yang berkarakter keras, maka secara otomatis perilaku keras akan terlihat dari sikap polisi di lapangan. Apalagi dalam situasi seperti saat ini pandemi COVID-19, dengan berbagai persoalan di dalamnya yang membuat masyarakat mudah marah, frustasi hingga memaksa melanggar aturan.

Tentu kondisi ini juga mempengaruhi kerja polisi di lapangan. Bagi polisi ini memang dilematis, di satu sisi polisi harus humanis, namun sisi lain polisi juga harus tegas menghadapi kondisi masyarakat saat ini.

Secara undang-undang, memang polisi diberi kewenangan kekuasaan seperti menghentikan orang, memeriiksa dan menggeledah. Termasuk dalam kasus polisi memeriksa dan menggeledah anggota paspampres yang memicu protes sejumlah persoinil paspampres hingga ‘menggeruduk’ markas Polres Jakarta Barat.

Dalam praktek di lapangan, memang tidak segampang seperti membalikkan telapak tangan. Jika tidak hati-hati, penerapan kewenangan polisi rentan tergeliincir pada sikap perilaku polisi yang berlebihan sehingga menimbulkan masalah atau perlawanan apalagi jika yang dihadapi adalah institusi seperti TNI.

Dari kasus di atas , ini menjadi perenungan bagi anggota polisi di lapangan bahwa dalam melaksanakan penerapan hukum (melalui kewenangan yang dimilikinya) itu tidak seperti menarik garis lurus antara dua titik, ada pergulatan sosilogis dan kemanusiaan di sana. Karena itulah pimpinan Polri selalu mewanti-wanti anggotanya ketika berhadapan dengan masyarakat selain ketegasan juga tetap mengedepankan sikap humanis.

Ropii Wartono, pegiat LSM Marka/pernah aktif di Indonesia Police Watch (IPW)

Refleksi Hardiknas 2021- Bahagia Belajar, Bahagia Mengajar

May 1, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim – yang beberapa hari lalu mengemban amanah tambahan sebagai Mendikbud Riset dan Teknologi (Ristek) – telah mencanangkan “Merdeka Belajar” sebagai konsep pendidikan nasional sejak akhir 2019.

Namun pola itu belumlah cukup. Seluruh elemen yang berada dalam lingkaran pendidikan dan pembelajaran perlu menambah satu variabel penting; kebahagiaan. Sehingga, proses belajar dan mengajar bisa dilakukan dengan bahagia.

Dengan variabel kebahagiaan, para pelajar akan lebih menikmati proses membangun learning attitude di atas learning skills-nya. Dan para pengajar akan menikmati proses membangun teaching attitude di atas teaching skills-nya.

Pandemi Covid-19 telah mengubah wajah dunia, termasuk sektor pendidikan. Alih-alih merdeka belajar, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan seolah menjadi “penjara digital” baru. Para siswa sibuk menatap gadget dengan tugas-tugas menumpuk. Sedangkan para guru dituntut membuat bahan ajar digital yang “harus menarik” dan tetap edukatif.

Apakah Anda tahu bagaimana rumitnya membuat bahan ajar digital? Informasi dari rekan yang biasa mengolah video, dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat video edukasi berdurasi singkat. Prosesnya kompleks; mengumpulkan materi, menyusun materi agar easy understanding, meng-input audio, teks, dan visualiasi, hingga editing akhir.

Para guru harus mengemban beban kerja berlebih karena perubahan cara kerja yang signifikan. Padahal mereka juga orangtua, yang harus mendampingi anak-anaknya. Guru juga bisa mengalami penurunan motivasi karena kondisi sosial emosional, serta tak ada akses peningkatan kompetensi.

Pada sisi lain, begitu banyak testimoni bahwa PJJ begitu menjemukan bagi anak, plus melelahkan bagi orangtua. Ada beragam cerita dan “derita” yang terungkap di dunia nyata dan maya.

Misalnya, sang ibu hanya punya 1 ponsel namun harus aktif di beberapa grup kelas anak di waktu yang nyaris bersamaan; dengan keterbatasan paket data, memory internal, dan “kegaptekan”. Banyak pula fenomena anak asyik nge-mall, nge-game, dan ngumpul di tengah kejenuhan PJJ.

Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), April 2020, menunjukan banyak murid mengeluhkan PJJ. Alasannya; keterbatasan kuota, peralatan tidak memadai, tak memiliki laptop/PC, tugas berat dan menumpuk dengan limit waktu sempit, hingga kurang istirahat dan kelelahan.

Tantangan lebih besar muncul ketika PJJ diterapkan di daerah dengan infrastruktur IT yang terbatas. Terutama di daerah pelosok Kaltim yang minim fasilitas pendidikan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum pandemi pun, dunia pendidikan telah memiliki banyak permasalahan.

Lantas, bagaimana solusinya? Menimbang situasi terkini serta berbagai faktor, saya memandang pembelajaran tatap muka (PTM) perlu segera diberlakukan di Kaltim. Apalagi berbagai persiapan telah dan terus dimatangkan.

Proses vaksinasi terhadap guru-guru di Kaltim terus berproses. Sejumlah sekolah percontohan PTM juga menunjukkan progres yang positif. Dinas Pendidikan Kaltim pun mengakui perangkat-perangkat sudah siap untuk PTM dan berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan.

Semoga dengan dimulainya PTM, para siswa dan guru kembali menemukan kegembiraan dalam proses belajar dan mengajar. Meskipun masih terdapat pembatasan sesuai prokes, setidaknya PTM akan lebih memudahkan transfer of value and character dari pendidik kepada obyek didik. Juga mengurangi beban tugas para guru yang harus membuat materi PJJ.

Guna membangun kebahagiaan para guru, variabel kesejahteraan juga harus sangat diperhatikan. Terutama tenaga pendidik honorer sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan KBM. Bagaimana mungkin seorang pendidik – yang harus mencetak karakter kuat generasi muda – pendapatan bulanannya masih di bawah UMP/UMK. Padahal Kaltim masih kekurangan ribuan guru.

Guru honorer yang memenuhi jam mengajar 24 jam per pekan, semestinya besaran pendapatannya sama dengan guru ASN. Pemerintah daerah harus berkomitmen penuh soal kesejahteraan guru honorer. Kesetaraan gaji bukan persoalan bisa atau tidak, tapi komitmen riil pemerintah daerah.

Kita semua berharap, guru-guru di nusantara, khususnya Kaltim, bisa terus meningkat kesejahteraannya, seiring dengan peningkatan kompetensinya. Terutama para guru honorer SD dan SMP yang masih menjadi tanggungan pemerintah kabupaten dan kota. (*)

Refleksi Hari Kartini 2021 – Perkokoh Perlindungan Perempuan, Terus Perkuat Arus Dukungan

April 20, 2021 by  
Filed under Opini

Catatan Aji Mirni Mawarni*

Aji Mirni Mawarni

UNIT Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Timur mencatat, telah terjadi 216 kasus kekerasan seksual pada tahun 2020. Sementara pada 2019, terdapat 200 kasus. Kasus kian melonjak kala pandemi Covid-19 menerjang.

Secara nasional, berdasarkan Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6.209 kasus kekerasan seksual dari 14.495 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan.

Sementara di 2021, tercatat 426 kasus kekerasan seksual dari 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan. Angka-angka ini belum menggambarkan kondisi riil. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es; hanya sedikit yang tampak di permukaan.

Sejumlah pakar mengatakan isu kekerasan seksual berakar dari berbagai faktor yang kompleks. Ada faktor eksternal berupa ekonomi, lingkungan, pergaulan, interaksi di medsos. Ada pula faktor internal di keluarga, seperti psikologis, biologis, penanaman nilai, hingga standar moral.

Penanganan isu krusial ini membutuhkan upaya menyeluruh, baik preventif maupun represif, beserta sinergi seluruh lapisan masyarakat. Termasuk pencegahan oleh lingkungan terdekat. Pastinya, perlindungan anak merupakan tanggung jawab kemanusiaan seluruh lapisan masyarakat.

Diusulkan sejak tahun 2012 oleh Komnas Perempuan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akhirnya masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, per 23 Maret 2021.

Setidaknya, kondisi ini memperlihatkan keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual. Juga menggambaran bahwa parlemen telah menyerap aspirasi kaum perempuan yang menginginkan payung hukum dan perlindungan negara di tengah berbagai ancaman kekerasan seksual.

Kami, Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI), terus mengajak semua lapisan dan elemen perempuan di daerah untuk menggaungkan bahwa agenda perlindungan perempuan membutuhkan payung hukum. Tidak hanya regulasi di level nasional, tapi juga di level lokal.

Kami meyakini setiap perempuan anggota legislatif (aleg) di daerah siap berperan di komisi masing-masing dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan. KPPRI juga terus memperluas jejaring di daerah. KPPRI pun menyusun list prioritas RUU yang perlu mendapatkan pengawalan, juga membangun kelembagaan KPPRI sebagai rumah pergerakan perempuan.

Kami terus memperkuat jejaring dan konsolidasi internal, plus membangun kerja sama dengan banyak pihak, baik untuk agenda internal maupun agenda publik. Secara makro, dukungan untuk pemberdayaan perempuan dan anak harus diperkokoh secara formal dalam RPJMN.

Terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, sejumlah agenda perlu diperkuat. Pertama, memaksimalkan dukungan pemerintah daerah, di antaranya meningkatkan fasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan, baik yang melalui kelurahan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kedua, penguatan kampanye kaum perempuan untuk meningkatkan literasi secara luas.

Ketiga, perlu sinergitas aleg perempuan di Senayan hingga provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kepedulian publik mengenai perempuan dan politik, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Bila pemahaman perempuan semakin baik terhadap politik, mereka bisa memperkuat fungsi kontrol (selain elemen mahasiswa) terhadap lahirnya kebijakan.

Tepat di Hari Kartini 2021, saya melihat sebagian kalangan masih memaknai emansipasi secara tidak tepat. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah sikap “berani” perempuan terhadap laki-laki (khususnya remaja) dalam mengungkapkan perasaan cinta dengan alasan emansipasi. Banyak pula perempuan yang melanggar komitmen dengan suami ketika mereka aktif di luar rumah.

Saat ini, di semua bidang pekerjaan selalu ada perempuan. Tak hanya kualitas yang diperhitungkan, namun perempuan juga harus memberikan manfaat bagi orang banyak. Dalam rumah tangga, sang ibu harus tangguh dan berkualitas. Karena ia berperan kuat membentuk karakter anak-anaknya.

Perlu diingat, yang diperjuangkan Kartini adalah kesetaraan memperoleh pendidikan bagi perempuan. Alhamdulillaah, keluarga saya tak pernah membedakan pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Kami memiliki kesempatan yang sama meraih pendidikan setinggi-tingginya. Bahkan orangtua saya memberikan ruang yang sama bagi kami dalam mengemukakan pendapat. (*)

*Anggota MPR RI / Komite II DPD RI, Sekretaris Divisi Penguatan Kelembagaan dan Capacity Building, Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI).

Next Page »