Politani Dukung Peningkatan IDM

February 25, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SAMARINDA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengapresiasi niat Politeknik Pertanian (Politani) Samarinda yang ingin membantu Pemprov Kaltim meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) desa-desa di Kaltim.

“Tujuannya sama. Bagaiaman tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim. Makanya kita berharap dukungan semua pihak termasuk Politani agar target kita meningkatkan 150 desa sangat tertinggal dan tertinggal terlampaui,”kata Iyad sapaan akrab M Syirajudin saat membuka pertemuan dalam rangka paparan konsep dan strategi pencapaian peningkatran IDM dari Politani Samarinda, Selasa (24/2/2021).

Karenanya dia meminta jajaran DPMPD baik pejabat struktural dan staf untuk menyimak pemaparan dari Politani. Tujuannya mendengarkan terobosan yang ditawarkan Politani dalam mendorong pencapaian target peningkatan IDM.

Dia menyebut setiap bidang punya kegiatan masing-masing sebagai pengungkit peningkatan status IDM. Dengan masukan dan saran, serta usulan kolaborasi Kerjasama diharap dapat disesuaikan dengan program prioritas yang akan dicapai bidang mendukung target organisasi.

“Langkah awal perlu diskusi meilhat keungulan apa yang bisa dikembangkan di desa. Makanya perlu dilakukan pemetaan sesuai potensi desa. Nah ini kita harapkan peran Politani,”katanya.

Sedang teknis kerjasamanya perlu dibahas terkait pola dan regulasi yang menjadi acuan pelaksanaan kerjasama sebagai payung hukumnya.

Sementara Sekretaris DPMPD Kaltim Surono mengaku sedikit banyaknya pemaparan yang disampaikan Politani membuka wawasan apa yang harus dilakukan di desa. “Dilihat banyak produk nyata yang dilakukan Politani, karena kuliahnya banyak praktek ketimbang materi,”katanya.

Dia berharap dukungan mahasiswa Politani membangun desa. Memanfaatkan ilmu yang didapat meningkatkan status 150 desa sangat tertinggal dan tertinggal target DPMPD Kaltim 2019-2023.(AM)

Seratus Desa Sudah Selesaikan APBDes Tahun 2021

February 23, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SAMARINDA – Sebanyak seratus desa dari 841 desa se Kaltim disebut sudah menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Terbanyak di Kabupaten Paser, yakni dari 139 desa sebanyak 71 desa sudah selesai maupun dalam proses dan 68 desa belum.

“Ini laporan terakhir yang kita terima. Berdasarkan indentifikasi APBDes Tahun Anggaran 2021 per 15 Pebruari 2020. Mungkin datanya akan terus bertambah,”ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin, Senin (22/2/2021).

Lainnya, Kabupaten Kutai Kartanegara dari 193 desa yang sudah selesai sebanyak maupun dalam proses 11 desa dan 182 belum, Kutai Timur dari 139 desa sebanyak 11 desa sudah maupun masih proses dan 128 desa belum, serta Kutai Barat dari 190 desa sebanyak 7 desa sudah maupun masih proses dan 183 belum.

Dia berharap 100 desa yang sudah dimaksud bisa segera memenuhi persyaratan pencairan Dana Desa tahun 2021. Dengan demikian bisa merealisasi rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah ditetapkan.

Dan tentunya sesuai prioritas penggunaan Dana Desa mengacu Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No1/2021 tentang penggunaan Dana Desa tahun 2021.

“Bagi desa yang belum menyelesaikan APBDes diharap segera. Memedomani Instruksi Mendes PDTT dimaksud dan Surat Edaran Menteri Keuangan No SE-2/PK/2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2021. Menyisihkan anggaran minimal 8 persen untuk pengendalian pandemi,” katanya.

Seperti diketahui, jika mengacu data dimaksud masih terdapat 741 desa yang masih belum proses APBDesnya. Dan masih ada kabupaten yang desanya belum ada satupun menyelesaikan APBDesnya.(AM)

Kutim dan Berau Ditetapkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

February 23, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

SAMARINDA — Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau ditetapkan menjadi pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Provinsi Kaltim berdasarkan penilaian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Kawasan pada dua kabupaten di Kaltim ini mendapat nilai melalui pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) yang dilakukan kepada semua kawasan perdesaaan di Indonesia,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin saat diwawancara TVRI Kaltim, Senin (22/2/2020).

Hasil penilaian dengan status Mandiri ini dilakukan oleh Kemendes PDTT tahun 2020. Penilaian dilakukan oleh Pendamping Kawasan di masing-masing kabupaten.

Nama kawasan yang ditetapkan di Kutai Timur adalah Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai dengan hasil penilaian juga Mandiri. Sedangkan di Berau adalah Kawasan Perdesaan Tanjung Redeb dengan hasil penilaian Mandiri.

Kegiatan yang telah dilakukan pada dua kawasan di Kaltim untuk KPPN Ekowisata Terpadu Taman Nasional Kutai di Kabupaten Kutai Timur berupa budidaya aren genja, budidaya tanaman pangan, perkebunan, produksi gula aren, ekowisata terpadu.

“Kawasan di Kutai Timur melibatkan lima desa dari dua kecamatan, yakni Kecamatan Sangatta Selatan meliputi Desa Sangatta Selatan, Sangkima, dan Teluk Sangkima. Kemudian Kecamatan Teluk Pandan meliputi Desa Teluk Pandan dan Kandolo,” sebutnya

Sedangkan Kawasan Perdesaan Tanjung Redeb berupa Minapolitan Udang dan Bandeng yang meliputi lima desa di Kecamatan Pulau Derawan.

Lima desa (kampung) tersebut adalah Kampung Kasai, Tanjung Batu, Pulau Derawan, Teluk Semanting, dan Kampung Pegat Betumbuk.

Kawasan ini diperkuat dengan dua regulasi dan dokumen pendukung, yakni Keputusan Bupati Berau Nomor 227/2017, Keputusan Bupati Nomor 236/2017, dan telah memiliki master plan KPPN.

Secara nasional, terdapat 60 kawasan yang pada 2020 memperoleh nilai dari Kemendes PDTT, termasuk di Pulau Kalimantan yang terdapat 11 kawasan, yakni 4 kawasan di Kalbar, 1 di Kalteng, 2 di Kalsel, 2 di Kaltim, dan 2 di Kaltara.

Sementara Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Sri Wartini menyebut terdapat lima dimensi penetapan KPPN, yakni dimensi ekonomi, lingkungan, sosial budaya, jejaring sarana prasarana, dan kelembagaan.

“Hasilnya diharap ada evaluasi desa tidak hanya mandiri, tapi menjadi desa berdaya saing,” harapnya.(AM)

PDI Perjuangan Komit Jadi Partai Peduli Lingkungan

February 20, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

Jakarta – Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri menggelar diskusi virtual bertajuk Politik Hijau PDI Perjuangan, Sabtu (20/2/2021) pukul 14.00 WIB. Acara itu dalam rangka melaksanakan Program Gerakan Penghijauan dan Bersih-bersih Daerah Aliran Sungai (DAS) gelombang kedua di seluruh Indonesia. Para aktivis lingkungan, generasi muda penemu alat penghijauan, hingga petinggi dan kepala daerah dari PDI Perjuangan akan mengikuti diskusi interaktif itu.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

“Kami akan selenggarakan diskusi ini secara virtual melalui Zoom, YouTube, dan Facebook DPP PDI Perjuangan. Para kader PDI Perjuangan seluruh Indonesia akan mengikuti diskusi ini. Ini merupakan komitmen partai untuk hadir di ruang publik,” kata Hasto.

Hasto menerangkan, dirinya dan dua Sekjen PDI Perjuangan terdahulu, yakni Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung Wibowo akan menjadi narasumber dalam diskusi itu.

Lalu ada juga Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Co-founder dan CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja, penerima Kapaltaru Chaeruddin alias Babeh Idin, aktivis lingkungan Tania dan penyanyi Andre Hehanusa.

Selain diskusi, PDI Perjuangan tetap mengisi acara dengan agenda kebudayaan.

“Kami akan tayangkan tokoh-tokoh yang bergerak di lingkungan, seperti Babeh Idin. Termasuk para penemu di bidang lingkungan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Hasto.

Hasto menilai Babeh Idin merupakan tokoh Betawi yang visioner dalam menjaga lingkungan. Babeh Idin berhasil mengintegrasikan bagaimana pengelolaan sungai dengan menanam kopi, jahe merah, bambu, hingga mendaur ulang sampah. Yang menjadi perhatian ialah Babeh Idin hanya menggunakan teknologi tradisional yang bisa mengurai sampah plastik lebih cepat dari biasanya.

“Beliau punya tempat pengelola sampah yang dikelola mandiri, patut juga jadi model daerah lain. Luar biasa komitmen beliau, menjadikan sungai sebagai jalan peradaban. Karena bicara lingkungan, bicara banjir yang ada hampir di seluruh negeri ini, tidak terlepas dari pengelolaan wilayah hulu, DAS yang merupakan wilayah-wilayah pegunungan,” kata Hasto.

Politikus asal Yogyakarta ini menilai diskusi ini merupakan rangkaian acara penanaman dan bersih-bersih sungai yang rencananya dilakukan serentak senasional pada Minggu (21/2/2021) mendatang. Hasto memastikan penyelenggaraan acara berlangsung dengan cara kreatif, tetapi tetap menghadirkan disiplin yang ketat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“PDI Perjuangan ingin menegaskan komitmen sebagai partai hijau dengan gerakan membersihkan sungai, menanam pohon, dan menebar benih,” pungkas Hasto. (**)

Penggalangan Dana di Masyarakat Perlu Perhatian Pemerintah

February 19, 2021 by  
Filed under Serba-Serbi

TARAKAN – Pemungutan dana sumbangan sukarela ke masyarakat yang marak saat ini perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah Kota Tarakan. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan tanah longsor serta bencana kebakaran menjadi momentum untuk menggalang dana dari masyarakat. Penggalangan dana ini merupakan bentuk inisiatif dan kepedulian masyarakat .

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Arbain mengatakan, belum bisa memantau secara pasti kelompok yang turun ke jalan.

“Seharusnya jika ada kegiatan penggalangan dana yang melibatkan masyarakat,harus melapor ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan” kata Arbain di ruang kerjanya, Kamis (18/2/2021)

Saat ini banyak kelompok masyarakat yang melakukan penggalangan dana korban bencana turun operasional ke jalan tanpa memberi tahu Pemerintah Kota.

Arbain mengkhawatirkan ada kelompok tertentu yang memanfaat situasi dengan alasan peduli korban bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi dan kebakaran.

Meski begitu, ada beberapa organisasi yang melaporkan kegiatan pengumpulan dana seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggalang dana di Simpang Tiga Tarakan yakni Jalan Yos Sudarso dan lampu merah Ladang Tarakan dan daerah Markoni, Jalan Jendral Sudirman Tarakan.

Arbain berharap kelompok yang menggalang dana harus mengikuti aturan Kementerian Sosial.

“Masyarakat tidak bisa melakukan sesuka sukanya dalam penggalangan dana. Hendaknya hasil penggalangan dan pengumpulan dana dilaporkan jumlahnya serta penyalurannya,” kata Arbain. (wal)

Next Page »