Dasawisma Go Digital: Workshop Strategi Konten Media Sosial Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Lokal

Vivaborneo.com, Samarinda – Sebagai upaya mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal di era digital, tim pengabdian kepada masyarakat dari Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Samarinda menggelar kegiatan bertajuk “Dasawisma Go Digital: Workshop Strategi Konten Media Sosial untuk Meningkatkan Penjualan Produk Lokal di Handil Bakti.”

Kegiatan ini diikuti oleh anggota kelompok Dasawisma dan pelaku usaha mikro yang aktif mengembangkan berbagai produk lokal di wilayah Handil Bakti.

Workshop dipimpin oleh Almasari Aksenta selaku ketua tim pengabdian dengan anggota  Sugeng Haryadi,  dan Siti Nurhasanah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada peserta mengenai pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk secara efektif.

Almasari Aksenta menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran produk. Pelaku usaha tidak lagi hanya mengandalkan penjualan secara langsung, tetapi juga perlu memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

“Media sosial saat ini menjadi salah satu alat pemasaran yang paling efektif dan terjangkau. Melalui konten yang menarik dan strategi yang tepat, produk lokal memiliki peluang besar untuk dikenal oleh masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.

Selama workshop, peserta mendapatkan materi mengenai dasar-dasar pemasaran digital, teknik membuat konten promosi yang menarik, penggunaan foto dan video sederhana untuk kebutuhan promosi, serta strategi meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui media sosial.

Selain itu, jelasnya, peserta juga diajak untuk mempraktikkan pembuatan konten menggunakan telepon pintar yang mereka miliki.

Almasari Aksentaselaku pemateri juga menekankan pentingnya memahami karakteristik audiens dalam membuat konten digital.

“Konten yang relevan dan konsisten dapat membantu membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan peluang penjualan,” tegasnya.

Sementara itu, beberapa mahasiswa dari program studi Manajemen Pemasaran, Politeknik Negeri Samarinda membantu memberikan pendampingan terkait pengelolaan akun media sosial usaha, mulai dari penulisan caption yang persuasif hingga pemanfaatan fitur-fitur digital yang dapat mendukung promosi produk.

Peserta menyambut kegiatan ini dengan antusias. Mereka mengaku memperoleh wawasan baru mengenai cara memasarkan produk secara lebih kreatif dan efektif melalui media sosial. Beberapa peserta bahkan langsung mencoba membuat konten promosi untuk produk yang mereka jual.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdian berharap kelompok Dasawisma dan pelaku usaha lokal di Handil Bakti dapat semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi digital serta mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan usaha. Program ini juga diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong transformasi digital masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas.(vb/adv)

 

Kasus Pemerkosaan Dihentikan, Kuasa Hukum Lapor Propam Polda Kaltim

SENDAWAR – Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan pemerkosaan anak di bawah umur di Kutai Barat menuai sorotan setelah penyidik menghentikan perkara dengan alasan tidak cukup alat bukti. Keputusan tersebut dipertanyakan pihak korban karena sebelumnya polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus tersebut.

Kuasa hukum korban, Adhe Rehatta Tarigan, mengaku mempertanyakan keputusan penyidik Polres Kutai Barat yang menghentikan perkara dengan alasan tidak cukup alat bukti.

“Padahal sebelumnya penyidik telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus tersebut,” tegas Adhe saat ditemui, Senin (15/6/2026) sore.

Ia mengatakan pihaknya telah mengadukan penyidik yang menangani perkara tersebut ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melalui kanal pengaduan online.

“Kami melihat ada kejanggalan dalam penghentian perkara ini. Sebab sebelumnya kasus sudah berjalan, bahkan sudah ada penetapan tersangka. Tiba-tiba yang diterima kejaksaan justru SP3 dengan alasan kurang alat bukti,” ujar Adhe.

Diceritakan Adhe, kasus tersebut bermula dari dugaan pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2022. Peristiwa itu baru terungkap setelah korban diduga mengalami trauma berat hingga sempat memiliki keinginan mengakhiri hidupnya. Kondisi tersebut diketahui pihak sekolah setelah korban menceritakan apa yang dialaminya kepada teman dan guru.

“Pihak sekolah kemudian menghubungi orang tua korban. Setelah mendapat penjelasan dari anaknya, orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke polisi pada awal tahun 2023,” katanya.

Peristiwa yang melibatkan anak sebagai korban tersebut menjadi perhatian keluarga karena dampak psikologis yang masih dirasakan hingga kini. Dalam proses penyidikan, polisi disebut telah menetapkan seorang pria berinisial R sebagai tersangka. Namun, pada tahun 2024 perkara tersebut dihentikan melalui penerbitan SP3.

Adhe menilai alasan kurangnya alat bukti menjadi pertanyaan besar karena penetapan tersangka seharusnya dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang cukup.

“Kalau sudah ada penetapan tersangka berarti penyidik sebelumnya meyakini unsur alat bukti telah terpenuhi. Ini yang menjadi pertanyaan kami, mengapa kemudian perkara dihentikan,” ujarnya. (arf).

Mantan Bupati Kukar Berharap Proses Hukum Adil

JAKARTA – Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari berharap proses hukum yang masih berjalan terhadap dirinya dapat melihat seluruh fakta secara utuh, termasuk riwayat kepemilikan sejumlah perusahaan yang menurutnya telah berdiri jauh sebelum dirinya menjabat sebagai kepala daerah.

Menurut Rita, sejumlah perusahaan yang kini masuk dalam pengembangan perkara telah berdiri sejak tahun 2006, atau sebelum dirinya terpilih menjadi Bupati Kutai Kartanegara. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Ia menilai latar belakang berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi bagian penting yang perlu dipahami dalam melihat perkara yang sedang berkembang.

“Perusahaan tersebut sudah berdiri dan memiliki struktur kepemilikan yang jelas jauh sebelum saya menjabat sebagai bupati. Itu yang saya harapkan dapat dilihat secara utuh dalam proses ini,” kata Rita.

Menurut Rita, keberadaan SKN, ABP, dan BKS tidak dapat dilepaskan dari sejarah usaha keluarga yang telah berjalan sebelum dirinya memasuki dunia politik. Karena itu, ia berharap latar belakang pendirian dan kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam melihat perkara yang saat ini masih berkembang.

Rita menjelaskan, SKN merupakan perusahaan yang sejak awal mencantumkan namanya dalam struktur kepemilikan. Sementara itu, ABP dan BKS merupakan perusahaan yang dimiliki anggota keluarganya.

“SKN merupakan perusahaan yang memang sejak awal mencantumkan nama saya dalam struktur kepemilikannya. Seluruh dokumen terkait perusahaan tersebut tersedia dan dapat ditelusuri,” ujarnya.

Rita menegaskan, dirinya tidak pernah mencampuri pengelolaan perusahaan keluarga selama menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Menurutnya, masing-masing perusahaan memiliki pengelola dan tanggung jawab operasional yang berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Alam Jaya merupakan perusahaan yang dimiliki keluarga saya. Saya juga tidak pernah menerima apa pun dari perusahaan tersebut. Begitu pula dengan BKS, sehingga saya merasa penting untuk menjelaskan posisi saya secara utuh,” katanya.

Rita juga menyampaikan, selama menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara, dirinya berupaya menjaga pemisahan antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan usaha keluarga. Ia menilai prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah sebagai pejabat publik.

“Selama menjabat, saya berupaya memisahkan urusan pemerintahan dengan kepentingan usaha keluarga. Prinsip itu yang selalu saya pegang dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah,” tegasnya.

Menurut Rita, seluruh dokumen perusahaan, mulai dari akta pendirian, struktur kepemilikan hingga laporan keuangan, dapat menunjukkan perjalanan usaha yang telah berlangsung sebelum dirinya menduduki jabatan publik.

Karena itu, ia berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan tersebut dapat dilihat secara menyeluruh dan tidak terlepas dari konteks sejarah pendiriannya.

“Saya berharap seluruh fakta yang berkaitan dengan kepemilikan perusahaan dan aktivitas usaha dapat dilihat berdasarkan dokumen serta kronologi yang sebenarnya,” tutur Rita.

Meski masih menghadapi pengembangan perkara, Rita menegaskan dirinya tetap menghormati seluruh proses hukum yang berlangsung. Ia mengaku akan tetap kooperatif dan memberikan keterangan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Saya menghormati seluruh proses hukum yang berjalan. Yang saya harapkan hanyalah agar semua fakta dapat dipertimbangkan secara menyeluruh dan objektif,” lanjutnya.

Rita juga berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap mengenai perkara yang sedang dihadapinya sehingga tidak muncul kesalahpahaman terhadap posisi maupun keterlibatannya dalam berbagai persoalan yang sedang berkembang.

“Saya hanya meminta keadilan. Saya berharap persoalan ini dapat dilihat secara utuh sehingga masyarakat juga memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai situasi yang saya hadapi,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Rita Widyasari telah menyelesaikan masa pidananya dan bebas pada Agustus 2025. Meski demikian, KPK masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah perkara yang berkaitan dengan kasus yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara tersebut. (*)

Festival Lou Bentian Perkuat Tradisi Kearifan Lokal

SENDAWAR – Kegiatan festival yang digelar setiap tahun di Lou Bentian memperkuat tradisi dan budaya dalam menghadapi kamajuan jaman di era globalisasi, dengan menyajikan perlombaan tradisional seperti menyumpit, behempas, begasing dan belogo serta bermacam kuliner khas Bentian Besar. Hal ini dilakukan agar kearifan lokal tetap terjaga dan lestari di Kabupaten Kutai Barat (Kubar).

Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama semua pihak, terutama dukungan perusahaan TCM, BEK, TIS dan ITM group.

Manajemen perusahaan ITM group, PT Trubaindo Coal Mining (TCM) Hirung menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Kubar yang sudah berkolaborasi dengan perusahaan untuk membuka acara festival Lou Bentian ini. Ia berharap dengan adanya festival ini kreativitas kreativitas yang baru akan muncul, terutama wisata kuliner nya yang ada disini.

“Saya berharap ada kuliner kuliner baru yang muncul di festival ini,”ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Ia mengharapkan muncul kreasi kreasi baru disini. Kuliner yang sudah disini seperti singkong, bisa menjadi makanan yang diolah menjadi masakan yang bervariatif, tidak hanya direbus atau digoreng saja. Jadikanlah singkong maupun pucuk singkong ini jadi masakan apa  saja yang bisa punya rasa lain.

“Itu yang kami maksud dengan kreasi yang bisa dinikmati oleh orang banyak dan bisa meningkatkan nilai ekonomis nya,”ungkapnya.

Akhirnya nanti pemerintah daerah bisa mempatenkan kreasi putra putri daerah yang yang berasal dari Bentian Besar, yang sifatnya memenuhi standar yang ada, dan mungkin nanti dari teman teman dinas pariwisata yang bisa membantu dan mendorong agenda pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonominya.

Sementara Wakil Bupati Kubar H. Nanang Adriani sangat mengapresiasi terhadap PT TCM dan BEK, dalam menyelenggarakan kegiatan festival Lou Bentian ini sangat luar biasa, artinya banyak gagasan yang ditunjang oleh perusahaan. Dengan bantuan perusahaan ini sangat bersyukur pelaksanaan festival ini terlaksana dengan baik.

Diharapkan festival ini berjalan setiap tahun kedepannya, kenapa karena ini adalah ajang mempersatukan silaturahim antara masyarakat Bentian Besar dan masyarakat lainnya yang ada diluar dari Kecamatan Bentian Besar ini. Dan juga kegiatan ini bisa memantik atau memunculkan ide ide kreatif mulai dari kuliner maupun olahraga tradisional yang tadinya hampir hilang atau musnah di telan oleh jaman.

“Dengan adanya festival ini menjadi bangkit kembali olahraga tradisional maupun kuliner yang ditinggali oleh kakek nenek turun temurun, dan pastinya menjadi nilai ekonomi masyarakat setempat,”ujarnya.

Ia menyebut, disamping itu UMKM serta warga bisa ikut berkolaborasi, dan ini menjadi cara baru untuk bisa memperbaiki perekonomian masyarakat, terutama masyarakat Bentian Besar ini. Sehingga nanti bisa di jadikan agenda resmi wisata setiap tahun, dan mungkin nanti kepala dinas pariwisata yang bisa mengemas barang ini supaya lebih baik lagi kedepannya.

Kepala Dinas Pariwisata Kubar Sumardi menyampaikan terimakasih kepada bapak wakil Bupati dan juga ITM group ini yang sudah sama sama hadir di acara festival ini, kalau tidak salah ini sudah yang kedua kalinya dilaksanakan. Dari dinas pariwisata sudah berkoordinasi dengan Pak wakil, nanti acara festival Lou Bentian ini akan di masukkan di kalender of even tahunan, sehingga gaungnya menjadi luas lagi.

Ia berharap, festival Lou Bentian yang digagas oleh ITM group dan masyarakat Bentian Besar ini menjadi festival unggulan dan akan diadakan penilaian festival di enak belas kecamatan se-Kubar, dan akan diikutkan di kalender festival pariwisata nasional.

“Ini yang menjadi harapan kita, yang bisa didorong dari dinas pariwisata binaan dari perusahaan, dan ini labih kepada kelompok budaya dan tradisi,”ungkapnya.

Diharapkan nanti kepada kelompok ini bisa dibawa anjangsana seperti ke Bali atau kemana saja yang sudah maju untuk melakukan studi belajar, dan kembalinya dari studi belajar mereka ada motivasi.

Ia menuturkan terkait dengan sampah, di desa yang sudah maju seperti Penglipuran, disana orang memaknai sampah ini hidup menjadi bersih dan hidup membawa keberkatan, maka keberkatan mereka yaitu banyak didatangi wisatawan.

“Tidak menutup kemungkinan di tempat kita juga bisa, maka dari itu kita dorong pariwisata ini budaya, tradisi, kuliner dan wisata alamnya itu menyatu dengan dengan konsep berbudaya hidup bersih,”bebernya.(arf).

Seno Aji Bantah Jadi Otak Hak Angket

SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menanggapi santai tudingan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik hak angket terhadap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Di tengah ramainya narasi di media sosial, Seno bahkan sempat melontarkan candaan saat membantah tudingan tersebut.

“Kalau saya bisa mengatur semua itu, mungkin sekarang saya sudah diminta Trump jadi konsultan politiknya,” ujar Seno Aji dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (28/5/2026).

Ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam proses hak angket yang kini bergulir di DPRD Kaltim.

“Saya mengetahui adanya informasi yang beredar di media sosial terkait isu tersebut. Informasi itu tidak benar. Saya bukan dalang, saya wagub,” katanya.

Menurut Seno, tudingan yang diarahkan kepadanya terlalu dipaksakan hanya karena dirinya menjabat sebagai wakil gubernur.

“Jadi, hanya karena posisi saya sebagai wagub, kemudian saya dituding demikian? Ini seperti cocokologi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pola pemberitaan dan narasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah platform informasi.

“Saya amati, seluruh narasinya hampir sama. Isu itu terus dinaikkan, tetapi tanpa ada keterangan dari saya ataupun penjelasan logis kenapa tudingan itu diarahkan ke saya,” jelasnya.

Seno mengaku heran karena hanya sedikit pihak yang melakukan konfirmasi langsung kepadanya. Sementara itu, analisa dan tudingan justru berkembang lebih masif tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang.

“Ada beberapa wartawan yang bertanya langsung ke saya dan sudah saya jawab. Tetapi yang masif beredar justru tudingan-tudingan itu,” katanya.

Ia menilai publik juga dapat menilai sendiri kualitas independensi dan keberimbangan sebuah informasi apabila narasi dibangun hanya berdasarkan asumsi tanpa verifikasi memadai.

“Kalau narasi dibangun hanya berdasarkan asumsi dan cocokologi, lalu diulang terus tanpa menghadirkan penjelasan yang berimbang, saya kira publik juga bisa menilai sendiri. Di mana letak independensi, akurasi, dan keberimbangan jika sebuah tudingan terus diputar tanpa dasar yang jelas,” ujarnya.

Seno mengaku dirinya tidak menginginkan polemik politik seperti yang berkembang saat ini.

“Saya juga tak mau situasi ini. Di-frame seolah-olah karena saya wagub dan ada hak angket terhadap gubernur, maka saya yang mengotaki semuanya. Terlalu hebat kalau saya bisa mengatur itu,” katanya.

Ia juga menjelaskan soal foto yang viral di media sosial dan memperlihatkan sejumlah pihak penginisiasi aksi sedang berfoto bersamanya.

Menurutnya, foto tersebut merupakan dokumentasi lama yang kembali digunakan untuk membangun narasi berbeda.

“Itu foto lama yang dipakai lagi untuk kondisi yang berbeda,” tegasnya.

Hak Angket Disebut Murni Kewenangan DPRD

Seno menegaskan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif, bukan ranah pemerintah provinsi.

“Terkait isu yang beredar itu, saya perlu sampaikan bahwa proses hak angket sepenuhnya merupakan kewenangan DPRD sebagai lembaga legislatif. Pemerintah provinsi menghormati setiap proses yang berjalan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku,” jelasnya.

Ia memastikan tidak ada keterlibatan maupun intervensi dari pihak eksekutif dalam proses tersebut.

Saat ini, dirinya memilih tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Seno Berharap Penyebar Isu Diberikan Hidayah

Menyikapi polemik yang berkembang, Seno mengaku mencoba melihat persoalan itu secara lebih bijak.

“Saya coba berpikir positif saja. Mungkin saya sedang kena angin. Ada yang bilang, makin di atas, makin kencang anginnya. Ya saya berdoa saja, mungkin ini cobaan dari Yang Di Atas,” ujarnya.

Ia berharap isu yang berkembang bukan dilatarbelakangi rasa iri atau kepentingan tertentu.

“Mudah-mudahan isu-isu ini bukan dibuat karena ada seseorang yang iri dengan saya. Mudah-mudahan tidak demikian,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Seno memastikan dirinya tidak berniat membawa persoalan tersebut ke ranah hukum, meski mengakui nama baiknya ikut dirugikan.

“Tentu saya dirugikan. Tetapi ya kita coba mawas diri saja. Mudah-mudahan pihak-pihak yang menyebarkan isu itu bisa diberikan hidayah,” tutupnya.

Foto Viral Disebut Diambil Tahun Lalu

Sebelumnya, pihak Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur juga memberikan klarifikasi terkait video viral yang diunggah akun Instagram @Kaltim.flash pada 23 Mei 2026.

Video tersebut menampilkan foto pertemuan sejumlah pihak dengan Seno Aji dan menuding gerakan unjuk rasa Aksi 215 sebagai aksi “pesanan” politik hasil konspirasi dengan Wakil Gubernur Kaltim.

Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Lukman Nil Hakim, menunjukkan bukti bahwa foto tersebut diambil pada 8 Desember 2025.

“Kami ingin meluruskan bahwa kabar tentang kami bertemu Wakil Gubernur sebelum demo itu adalah bohong atau hoaks. Tudingan di video itu sama sekali tidak punya dasar karena memakai foto lama yang sengaja disebarkan lagi,” kata Lukman.

Aliansi Bantah Demo Ditunggangi Tokoh Politik

Lukman menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi internal LSM JAGA Kaltim yang dipimpin Mugeni.

Menurutnya, kehadiran Seno Aji saat itu wajar karena berstatus sebagai pembina organisasi tersebut.

“Waktu itu Ketua LSM JAGA, Saudara Mugeni, mengajak teman-teman untuk bersilaturahmi. Karena Pak Seno Aji adalah pembina LSM kami, maka kami bertemu beliau. Jadi itu murni acara internal organisasi tahun lalu,” ujarnya.

Pihak aliansi juga membantah keras tudingan bahwa gerakan mereka disetir pejabat daerah, termasuk isu yang menyeret nama Seno Aji maupun Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

“Semua pembicaraan saat demo murni keluar dari masyarakat sendiri. Tidak ada titipan atau settingan dari pejabat mana pun. Saya berani bertaruh untuk menegaskan bahwa gerakan kami ini murni,” tegasnya. (*)

Next Page »