Pemkab Kutim Dukung Pencanangan Zona Integritas WBK-WBBM di Kejari

May 6, 2021 by  
Filed under PPU

SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman didampingi Wabup Kasmidi menghadiri undangan langsung pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutim di Halaman Kantor Kejari Kutim, Rabu (15/5/2021).

Dalam kegiatan tersebut seluruh pegawai Kejari Kutim dan seluruh undangan membubuhkan tandatangan sebagai wujud pencanangan zona integritas tersebut. Turut hadir dalam acara itu, Seskab Irawansyah, Ketua DPRD Kutim H Joni, Dandim 0909 Letkol Inf Pabate, Wakapolres Kutim Kompol Tri Yanto dan undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan bahwa pemerintah sangat mendukung penuh Kejari Kutim dalam pencanangan WBK dan WBBM.

“Atas nama Pemkab Kutim, saya menyambut baik pencanangan program WBK dan WBBM. Mudahan-mudahan ini semua menjadi bagian kita menciptakan Kutai Timur lebih baik kedepan,” ujar Ardiansyah.

Sementara, Kajari Kutim Hendriyadi mengungkapkan ini merupakan komitmen bersama, mencanangkan yang bearti harus siap menjalankan isi-isi yang telah dibubuhkan secara bersama dalam WBK dan WBBM.

“Ini masalah moral yang kita kembalikan ke masing-masing individu. Untuk anggota kita berikan penekanan dalam profesionalismenya. Jika ada anggota dari Kejari yang melakukan perbuatan diluar ketentuan, saya sendiri yang langsung menindak,”jelasnya. (*/hm7)

Bupati PPU Persilahkan Rekrut ASN PPU untuk IKN Baru

May 5, 2021 by  
Filed under PPU

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) menyampaikan, ketika Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten PPU dibutuhkan untuk Ibu Kota Negara (IKN) yang baru nantinya, dirinya sebagai kepala daerah mempersilahkan. Namun terkait hal tetsebut, juga tetap harus ada uji kompetensi yang dilakukan secara proporsional untuk menempatkan ASN.

Perihal ini disampaikan Bupati PPU dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN),   dalam rangka persiapan pemindahan ASN ke IKN yang baru, yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Jumat, (29/4/2021) pagi.

” Memposisikan seseorang itu memang harus tepat sesuai kemampuannya dan jangan menempatkan orang hanya karna kepentingan saja karena akan merusak pemerintahan kita, ” kata AGM dalam kesempatan ini.

Namun AGM berharap, jika permintaan ASN itu dilakukan, pemerintah pusat juga harus bisa mencarikan solusinya agar daerah tidak kekurangan orang atau aparatur terbaiknya yang dapat berdampak buruk bagi daerah PPU sendiri.

“Karena kita di daerah tentunya lebih mengetahui aparatur di daerah yang seperti apa yang dibutuhkan daerah, ” bebernya.

Ditambahkan AGM, menurutnya memang pemindahan IKN saat ini secara insfrastruktur belum siap. Tetapi dirinya yakin terkait pemindahan IKN baru tersebut masyarakat Kabupaten PPU telah menerima 100 persen penetapan tersebut.

Orang nomor satu di Benuo Taka itu menambahkan bahwa dirinya saat ini berharap agar pemerintah pusat fokus terhadap pembangunan infrastruktur di IKN yang baru tersebut, karena pembangunan sarana pemerintahan di IKN saat ini lebih utama dikerjakan pembangunannya.

Untuk mendukung langkah-langkah pemerintah pusat dalam rangka perpindahan IKN saat ini, Pemerintah Kabupaten PPU juga telah melakukan berbagai langkah strategis di daerah salah satunya melalui bidang kesehatan yang menjadi fokus utama pembangunan di daerah.

Mengapa demikian tambah AGM. Karena ketika orang-orang datang ke daerah PPU, pelayanan kesehatan kepada mereka akan diberikan dengan sebaik-baiknya tanpa pengecualian.

” Karena tidak ada orang lain di bangsa ini semuanya sama. Mohon dicatat di Indonesia itu tidak ada orang lain karena kita satu bangsa Indonesia, “ujarnya.

Kemudian ditambahkan dia bahwa Kabupaten PPU saat ini juga fokus pada pembangunan bidang pendidikan di daerah. Menurutnya peningkatan bidang pendidikan merupakan hal yang penting untuk mencetak SDM yang berkualitas nantinya.

“Saat ini di Kalimantan Timur juga sudah ada berbagai Universiyas yang baik. Namun seiring perpindahan IKN ini, fasilitas pendidikan di Kaltim termasuk PPU juga masih perlu ditambah keberadaannya, ” jelasnya.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandarwangi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat Kaltim maupun pusat diantaranya tampak Kepala Kantor BKN Regional VII/ Banjarmasin, Kepala Pusat Penilaian ASN DKI Jakarta, Kepala BKD Provinsi Kaltim, Kepala Badan Pusat Statistik Kaltim dan sejumlah pejabat terkait lannya.(*/adv)

DPRD PPU Sampaikan Rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020

May 1, 2021 by  
Filed under PPU

PENAJAM,-Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Hamdam menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten PPU dengan agenda penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020. Rapat paripurna ini juga digelar secara virtual, Jumat, (30/4) sore.

Dalam sambutannya Hamdam mengatakan
bahwa pada hari ini Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk mengkaji LKPJ tersebut telah menyampaikan hasil kerjanya berupa catatan rekomendasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kata Hamdam, secara khusus pemerintah daerah menyampaikan penghargaan atas kinerja Pansus LKPJ DPRD Kabupaten PPU yang telah menghasilkan rekomendasi yang sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat ke depan.

” Hal tersebut merupakan bukti perhatian yang tinggi dari DPRD Kabupaten PPU terhadap keinginan adanya upaya perbaikan dari Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan dari yang tidak dilaksanakan saat ini, ” kata dia.

” Setelah mendengarkan secara seksama rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020, pada satu sisi kami menyampaian terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada DPRD atas pelaksanaan fungsinya. InsyaAllah catatan dari rekomendasi dimaksud akan sungguh-sungguh menjadi perhatian dalam tindak lanjutnya, ” tambah dia.

Namun, pada sisi lain lanjut dia, harus juga dipahami bahwa Pemerintahan daerah merupakan totalitas sistem yang besar. Dimana didalamnya terdiri dari sekian banyak sistem, maka upaya perbaikan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum perlu melibatkan dan adanya pelibatan yang memadai dari dalam sistem.

“Seluruh komponen yang ada di Kabupaten PPU juga perlu dilibatkan, termasuk lembaga DPRD di dalamnya, “tutupnya. (Humaa6)

Plt Sekda PPU Serahkan Bantuan Dari Baznas Kepada Mustahik

April 29, 2021 by  
Filed under PPU

PENAJAM – Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Muliadi mengatakan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sangat mendukung kegiatan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten PPU. Hal ini sesuai permintaan Kepala Kementerian Agama PPU H Maslekhan agar pengumpulan dana zakat yang selama ini masih seputar gaji agar ditingkatkan pada penghasilan ASN seperti insentif dan sebagainya. Selain itu masih bisa ditambah dengan menghimpun dana dari sektor lainnya.

“Kalau bisa Gaji plus insentif dipotong sebesar 2,5 persen dikeluarkas sebagai zakat. Jika memang dibutuhkan semua perusahaan pun harus diundang dan diminta menyusul seperti yang dilakukan instansi pemerintah dalam hal mengeluarkan zakatnya,” ujar Muliadi pada penyerahan secara simbolis santunan Basnaz kepada para mustahik, berlangsung di halaman Kantor Baznas Kabupaten PPU, Kamis (29/4).

Untuk menggali pendapatan zakat Plt Sekda merekomendasikan juga dari setiap retribusi penyeberangan dari setiap tiket dapat dipungut minimal Rp 1000. Kemudian untuk meningkatkan perolehan zakat ini, keperuntukankan sudah jelas disalurkan kepada Mustahik atau golongan tidak mampu. Sekda berharap dari mustahik menjadi muzakki dengan kata lain dari penerima manfaat zakat sebaliknya menjadi orang yang mampu mengeluarkan zakat.

Ketua Umum Baznas Kabupaten PPU H Solihin Sofyan juga mengharapkan dukungan dari pemerintah Kabupaten PPU berupa anggaran dari APBD. Dukungan anggaran tersebut nantinya dipergunakan bagi operasional anggota Badan Amil. Selama ini operasional diambilkan dari dana mustahik. Jika ada bantuan operasional dari pemerintah tentu seluruh dana muzakki dapat disalurkan secara maksimal kepada mustahik atau penerima manfaat.

Dikatakan, selama ini baznas berjalan masih terbilang minim anggaran operasioanl. Akan tetapi bila ada dukungan operasional dari APBD atau Pemerintah Kabupaten, kegiatan penghimpunan dana lebih giat lagi sehingga upaya membantu rakyat miskin dan golongan tak mampu akan semakin nyata.

“Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural apalagi yang mengeluarkan SK bagi Anggota Amil adalah bupati, jadi relevan sekali jika operasionalnya diperoleh juga dari Pemerintah,” ujar Solihin Sofyan.

Solihin juga merindikan penyaluran untuk Paket Ceria Ramadhan tahun ini sebesar Rp1,17 miliar, penyaluran Triwulah Pertama Rp600 Juta sudah masuk bantuan Banjir Kalsel dan Longsor di Sulbar jumlah Rp163 juta dan bantuan untuk banjir bandang di NTT. Jumlah yang disalurkan hingga April ini sebesar Rp1,8 miliar, sementara pemasukan per April Rp1,6 miliar, ditambah dengan saldo tahun lalu sebagai cadangan agar penyaluran pada tahun ini dapat memenuhi keperluan, karena puncak penyaluran berada pada Ramadhan.

Solihin mengatakan, pada tahun 2020 ditargetkan penerimaan zakatsebesar Rp1,4 miliar. Realisasi pencapaian yang terhimpun mencapai Rp 1,5 miliar. Sementara jumlah penerima manfaat yang disalurkan antara lain sebanyak 4.023 mustahik, fisabilillah 1.523 orang, Badan Amil 58, Muallaf 50 orang. Jumlah, keseluruhan telah dikeluarhan sebesar Rp1,2 miliar. Sementara untuk paket lebaran tahun ini masing masing bernilai Rp 250 ribu perpaket. (*/adv)

Presiden Joko Widodo Sampaikan Dua Pesan Penting Kepada Daerah

April 28, 2021 by  
Filed under PPU

Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Muliadi ketika mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) melalui zoom meeting

PENAJAM – Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Istana Negara telah menyampaikan dua pesan penting kepada seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.

Pesan penting orang nomor satu di negara Indonesia itu adalah masing-masing terkait kewaspadaan terhadap covid 19 dan pertumbuhan ekonomi di daerah, Rabu, (28/4/2021) siang.

Melalui zoom meeting kegiatan ini diikuti oleh Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Muliadi dan sejumlah pimpinan Forkopinda di lingkungan Pemkab PPU.

“ Sekecil apapun kasus aktif covid 19 yang ada di provinsi dan Kabupaten /Kota jangan sampai hilang kewaspadaan kita. Ikuti angka-angkanya, ikuti perubahannya begitu naik sedikit segerakan ditekan kembali agar angkanya terus menurun, “ kata Jokowi.

Presiden juga menekankan agar seluruh warga Indonesia pada tahun ini untuk tidak melakukan mudik lebaran.

” Jika mengingat tahun lalu ketika libur panjang ada kenaikkan siknifikan yang terjadi pada libur panjang sangat melompat diantaranya ketika idul fitri tahun lalu kenaikannya sampai 93 persen, libur agustus naik sampai 119 persen dan libur tahun baru naik sampai 78 persen. Oleh sebap itu hati-hati, sekli lagi hati-hati, saya lihat beberapa daerah mulai ada kenaikkan, ” tegas Jokowi.

Dia menekankan penyebaran covid19 yang ada di Indonesia jangan sampai seperti yang terjadi di India belakangan ini. Ketika pemerintah telah menyatakan penurunan angka penyebaran covid 19 di negara mereka, warga negara itu juatru lalai dan tidak menjalankan protokol kesehatan yang dilakukan selama ini.

Sementara terkait pertumbuhan ekonomi daerah Jokowi berpesan kepada seluruh daerah di Indoneia agar aktif dan secepat mungkin dapat membelanjakan APBD yang ada, karena itu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jokowi juga berpesan kepada daerah agar tidak mempersulit perizinan yang ada karena itu dapat memperlambat bagi masuknya infestasi yang ada di daerah.(*/adv)

Next Page »