Pembelajaran Tatap Muka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Utamakan Protokol Kesehatan

November 26, 2020 by  
Filed under Kalimantan Timur

Anwar Sanusi

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Anwar Sanusi menyampaikan apabila nanti ada pembelajaran tatap muka yang dilakukan oleh pihak sekolah agar melakukan persiapan, khususnya menerapkan protokol kesehatan.

“Pertama dan utama adalah penerapan protokol kesehatan di sekolah-sekolah, nanti kami akan monitor kesiapan sekolah-sekolah, kemudian model pembelajarannya seperti apa sekolah menyampaikan ke kami,” ujarnya usai memimpin peringatan HUT ke-75 PGRI dan Hari Guru Nasional 2020 di Kantor Disdikbud Kaltim lantai 4 jalan Basuki Rahmat Samarinda, Rabu (25/11/2020).

Dia mengingatkan protokol kesehatan adalah yang utama dan wajib mendapat izin dari orang tua murid.

“Orang tua mengizinkan atau tidak, kalau mengizinkan ya silakan tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan ya mohon maaf,” tegas Anwar.

Hal tersebut dikatakan Anwar Sanusi menanggapi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim pada kanal Youtube Kemendikbud pada Jumat (20/11/2020) lalu akan membuka kembali sekolah tatap muka pada awal tahun 2021.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. SKB ini ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang diumumkan pada Jumat 20 November 2020 di Jakarta.

Nadiem Makarim mengatakan, keputusan untuk membuka sekolah tatap muka harus mendapatkan keputusan bersama dari pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah. Komite Sekolah merupakan perwakilan orangtua murid.

“Komite Sekolah adalah perwakilan orangtua dalam sekolah. Jadi kuncinya, ada di orangtua. Kalau komite sekolah tidak membolehkan sekolah buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk buka,” ujarnya Nadiem Rabu (25/11/2020).

Meski demikian, kata Nadiem pemerintah daerah memiliki hak untuk membuka sekolah mana yang diizinkan untuk dibuka kembali. Alasan untuk dibukanya kembali sekolah tatap muka, menurut Nadiem karena permintaan dari pemerintah daerah itu sendiri.

Dia mengingatkan protokol kesehatan adalah yang utama dan wajib mendapat izin dari orang tua murid.

“Orang tua mengizinkan atau tidak, kalau mengizinkan ya silakan tapi kalau orang tuanya tidak mengizinkan ya mohon maaf,” tegas Anwar. (Hel)

Gubernur Kaltim Terima Penghargaan Top 45 IPP

November 26, 2020 by  
Filed under Kalimantan Timur

Jakarta – Gubernur Kaltim H Isran Noor menghadiri penyerahan Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2020 diinisiasi oleh Kementerian PANRB, berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (25/11/2020).

Hadir mendampingi Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Zaina Yurda, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kaltim Rozani Erawadi dan Inovator Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) Siti Mahmudah I K.

Kegiatan ini dibuka secara virtual oleh Wakil Presiden RI H Ma’ruf Amin dari Istana Wakil Presiden Jakarta dan dihadiri Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia Profesor Amzulian Rifai.

Kaltim dengan inovasi Ojol Berlian berhasil memperoleh anugerah penghargaan Top 45 KIPP tahun 2020.

Bagi Gubernur, penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan perangkat daerah sudah menjadi tuntutan masyarakat, terutama kewajiban pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dan mudah serta memberikan rasa aman dan nyaman.

Menurut dia, penghargaan dari Pemerintah Pusat kepada lembaga negara juga Pemerintah Daerah, tidak lain tujuannya memotivasi dan memberi semangat agar terus memberikan pelayanan terbaik.

“Ini kan kegiatan sudah rutin setiap tahun dilaksanakan oleh Kementeriae PAN-RB. Untuk memberikan motivasi, semangat kepada seluruh lembaga negara termasuk pemerintah daerah. Tetap berinovasi dan memberikan manfaat bagi masyaraka,” ungkap Isran Noor.

Namun demikian, Isran Noor berharap setiap perangkat daerah di Kaltim terus berinovasi dan berprestasi untuk kebaikan kinerja pemerintah melayani masyarakat.

Kegiatan ini dirangkai penganugerahan Apresiasi Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 dan Top Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020. (dell)

Kaltim Tertinggi Cakupan Perekaman KTP-el dan Akta Kelahiran

November 17, 2020 by  
Filed under Kalimantan Timur

SAMARINDA – Progres capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota se Kaltim untuk perekaman KTP-el se kabupaten/kota telah melampaui target nasional.

“Dari 2.582.065 wajib KTP, yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.692.573 atau mencapai 104.38 persen,” kata Plt Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A Kaltim Zaina Yurda usai Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Dukcapil Provinsi Se Indonesia secara virtual, Selasa siang (17/11/2020).

Zaina Yurda

Capaian ini menempatkan Kaltim pada posisi pertama data perekaman KTP-el tertinggi disusul Kepulauan Riau, Kalimantan Utara dan Riau.

Sementara untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran, jumlah anak 0-18 Tahun se Kaltim berjumlah 1.178.643. Yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 1.210.194 (104, 05 persen) dan sudah melampaui target nasional sebesar 95 persen.

“Capaian ini juga menempatkan Kaltim pada posisi pertama cakupan kempemilikan Akta Kelahiran di susul Bengkulu, Lampung, dan Gorontalo,” imbuh Yurda.

Sedangkan cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari se Kaltim berjumlah 1.120.264 dan yang telah memiliki KIA sebanyak 309.727 (27,65 persen) dan sudah melampaui target nasional sebesar 20 persen.

“Yang perlu dikejar cakupan KIA adalah kabupaten/kota yang belum mencapai 20 persen yaitu Kota Samarinda 11,31 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara 15,56 persen, Kabupaten Kutai Barat 19,10 persen dan Kabupaten Kutai Timur 19,09 persen,” terang Yurda.

Yurda melanjutkan, terkait Capaian Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS), 9 dari 10 Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota telah melakukan PKS dengan OPD di daerahnya.

“Data per 13 November 2020 untuk PKS dan Akses DKP3A Kaltim, yang sudah PKS sebanyak 7 dan yang sudah Akses Data Warehouse (DWH) sebanyak 4. Sementara 3 OPD masih menunggu pemasangan jaringan tertutup dari Diskominfo,” ujarnya.

Selain itu, kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Buku Pokok Pemakaman yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang dan PPU. Sedangkan untuk layanan daring, 10 kabupaten/kota sudah menerapkan layanan daring melalui website dan Whatsapp. Sementara layanan daring berbasis android sudah diterapkan di Berau, Kubar dan PPU. (dell/vivaborneo.com)

Pasar Rahmat Wajibkan Pedagang dan Pembeli Pakai Masker

November 12, 2020 by  
Filed under Kalimantan Timur

Vivaborneo.com, Samarinda — Upaya menekan angka penyebaran Virus Covid-19 di kota Samarinda, khususnya di pasar-pasar tradisional terus digalakkan. Salah satu pasar tradisional milik swasta yakni Pasar Rahmat yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Samarinda turut pro aktif dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Read more

SMSI Kaltim Bahas Berbagai Program Dalam Raker

November 10, 2020 by  
Filed under Kalimantan Timur

SAMARINDA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim hari ini, Selasa (10/11/2020) menggelar rapat kerja (raker) pertama di bawah kepemimpinan Abdurrahman Amin yang terpilih 5 Oktober 2020 lalu. Read more

Next Page »