IKN Sepi, 10 Ribu Pekerja Lagi Mudik

Catatan Rizal Effendi

SAYA mendapat undangan halalbihalal dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Acaranya berlangsung di kantor sementara OIKN, kompleks Pantai Mentari, Batakan, Balikpapan Timur  tepat pada hari Idulfitri, Rab (10/4/2024) ba’da dzuhur.

Undangannya ditandatangani oleh Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Dia adalah doktor ilmu hukum,  yang sebelumnya akademisi yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Djuanda, Bogor, Jawa Barat.

Suasana halalbihalal berlangsung menarik. Di tepi Pantai Batakan. Kepala OIKN Bambang Susantono dan istri, Lusie Indrawati bersama tim manajemen lainnya menyambut langsung undangan yang datang.

Saya boleh dibilang datang yang pertama. Selain Rektor Uniba Dr Isradi Zainal dan istri. Yang menyambut langsung Sekretaris OIKN. “Selamat datang Pak Rizal, terima kasih berkenan datang,” kata Achmad Jaka Santos. Kami sempat terlibat perbincangan tentang perkembangan kota Balikpapan terkait kehadiran IKN.

Saya juga sempat bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, Alimuddin. Dia mantan pejabat di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Saya surprise juga bertemu Indra, eks PNS Dispora Balikpapan yang hijrah ke IKN.

Undangan disuguhi aneka makanan ringan dan berat. Ada lontong sayur, salah satu kesukaan saya.  Menu utama saya adalah soto banjar. Saya suka sekali. Seusai salat Idulfitri di parkir Sport Center Balikpapan Baru, saya langsung melahap soto di tempat ibu saya di Bangun Reksa.

Halalbihalal adalah tradisi khas umat Islam di Indonesia. Acara bermaaf-maafan setelah menjalani ibadah Ramadan.  Acara semacam ini mulai dilaksanakan secara resmi di tahun 1948 oleh Presiden Soekarno setelah mendapat petunjuk dari ulama NU KH Abdul Wahab Hasbullah. Tujuannya untuk mempertemukan partai politik dan pemimpin bangsa waktu itu untuk  bersilaturahmi.

Ada yang bilang istilah halalbihalal juga sudah muncul pada tahun 1935, ketika pedagang martabak di Taman Sriwedari Solo memberi nama martabaknya sebagai “Martabak Halalbihalal.”

Versi lain menyebutkan tradisi halalbihalal sudah dikenal sejak tahun 1725, pada zaman Mangkunegara I, yaitu Pangeran Sambernyawa, Raja Mangkunegara I untuk menghemat waktu menjalankan tradisi maaf-maafan di waktu Lebaran atau pasca-Lebaran.

Sebelum menggelar halalbihalal, Bambang melaksanakan salat Idulfitri di Masjid Darussalam, Sepaku. Lalu bersilaturahmi dengan warga setempat. Tahun depan, Kepala Otorita dan warga IKN sudah bisa salat Id di lokasi IKN. Saat ini tengah dibangun Masjid Negara IKN yang megah, hasil rancangan Nyoman Nuarta. Seniman Bali yang juga merancang Istana Garuda.

Masjid unik berkubah mirip sorban itu, dibangun di atas tanah seluas 3,2 hektare dengan menghabiskan biaya sekitar Rp940 miliar. Dapat menampung sekitar 61 ribu jamaah. Pelaksana proyek adalah PT Hutama Karya (Persero) melalui kerjasama operasi (KSO) dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

PULANG MUDIK

Sementara itu suasana di lokasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) dilaporkan sepi. Tak ada kegiatan pekerja konstruksi karena 10 ribu pekerjanya pulang mudik ke kampung halamannya masing-masing sejak 4 April lalu. Ada yang ke Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara.

Terasa sekali suasana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sangat lengang. Yang ada cuma petugas keamanan saja. Tak ada gumpalan debu yang beterbangan. Ratusan crane atau derek jangkung yang ada di sana seperti menjadi menara mati karena stop dioperasikan.

“Ya mereka lagi pulang mudik. Nanti minggu depan sudah kembali ke lokasi. Karena kita lagi memasuki puncak pekerjaan menjelang peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus nanti,” kata Bambang Susantono.

Dia menyapa ramah ketika bertemu. Saya kaget dia masih ingat, padahal saya baru sekali bertemu ketika Upacara Kemerdekaan di IKN, 17 Agustus 2023. “Apa kabar, Pak Rizal, kapan-kapan kita bertemu untuk berbagi informasi,” ujar Bambang, yang juga sempat diwawancarai puluhan awak media.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah bertekad melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan di lokasi IKN. Ada 6.800 orang yang diundang. Tapi saya dengar masih direvisi lagi.  Sebagian besar undangannya  dari Jakarta. Selain juga para duta besar dari negara sahabat dan pimpinan lembaga internasional.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Jumat (5/4) lalu secara resmi melepas kegiatan “Mudik Bareng Pekerja Konstruksi IKN.” Mereka ada yang menggunakan armada laut, penerbangan komersial, tetapi juga ada yang diangkut dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU.

“Senang banget, Mas, bisa pulang bertemu keluarga di hari Lebaran. Soalnya sudah hampir setahun saya bekerja di lokasi IKN belum pernah  pulang,” kata Soeharto, salah seorang pekerja konstruksi asal Surabaya.

Menurut Iwan, semua pekerja di IKN baik yang ada di jajaran penyedia jasa, manajemen konstruksi dan pekerja konstruksi dari berbagai perusahaan yang terlibat merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian PUPR. “Karena itu kami memberikan dukungan agar perjalanan mereka lancar untuk berkumpul keluarga,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Kepala Balai Pelaksana  Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Anggoro Putro, ada 4.598 orang yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi rumah susun (rusun) untuk ASN, Polri, BIN dan TNI.

Selain itu ada yang bekerja di konstruksi Istana Negara, jalan dan fasilitas umum lainnya serta pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM). “Presiden Jokowi berencana untuk pindah sebelum 16 Agustus. Tergantung kondisi terakhir nanti,” jelas Plt Direktur Regional II Bappenas, M Roudo dalam keterangan terpisah.

Anggoro mengungkapkan, dari ribuan pekerja yang pulang mudik itu,  ada 1.258 orang menggunakan pesawat Hercules. Selebihnya menggunakan pesawat komersial dan terbanyak menggunakan moda transportasi kapal laut.

Menurut Kepala Kantor KSOP Kelas I Balikpapan Kapten Bharto Ari Raharjo, ada 6.000-an pekerja konstruksi IKN diberangkatkan melalui Pelabuhan Semayang Balikpapan. Tujuan mereka ada yang ke Surabaya, Jatim dan ada juga ke Parepare, Sulawesi Selatan.

Ada teman mengirimi saya pantun Lebaran. Jalan-jalan ke IKN Sepaku. Hari Lebaran pakai baju baru. Kalau ada salah dan khilaf dari aku. Mohon maaf di hari Idul Fitri yang penuh suci dan haru. Tapi jangan lupa THR-nya Bapak-Ibu.(*)

*) Rizal Effendi

Wartawan Senior Kaltim dan Wali Kota Balikpapan 2011-2021

Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, PLN Indonesia Power UBP Mahakam Siaga Penuh Jaga Keandalan Pasokan Listrik

SAMARINDA – Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H, PT PLN Indonesia Power melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Mahakam melaksanakan Inspeksi ke seluruh unit, Senin (8/4/2024) siang.

Inspeksi ini merupakan salah satu bentuk PLN Indonesia Power UBP Mahakam untuk mengecek kesiapan seluruh pembangkit listrik dalam siaga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Manager UBP Mahakam, Erwin Andy Herlambang, menyatakan, PLN Indonesia Power berkomitmen menyediakan pasokan listrik aman dan prima guna memaksimalkan operasional seluruh infrastruktur kelistrikan agar masyarakat dapat dengan nyaman merayakan momen Idul Fitri 1445 H.

Dikatakan Erwinm jelang hari raya Idul Fitri, PLN Indonesia Power menyatakan kondisi siaga kelistrikan mulai 03 hingga 19 April 2024 dengan memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan yang andal. Harapannya, masyarakat bisa beribadah dengan khusyuk dan menikmati momen berkumpul dengan keluarga dan kerabat.

“Kami di sini bersama teman-teman operator dan teman-teman pemeliharaan pembangkit sangat mendukung kesiagaan listrik pada saat hari raya Idulfitri 1445 Hijriah. Dengan mempersiapkan SOP, peralatan dan safety, sehingga apabila terjadi gangguan pada saat masa siaga kami akan melaksanakan perbaikan secara cepat dan responsive sehingga tidak mengganggu keamanan pasokan listrik di kota Samarinda khususnya, dan wilayah Kaltim pada umumnya,” tambah Erwin.

Dalam kesempatan tersebut juga manajemen UBP Mahakam memberikan apresiasi berupa paket bingkisan Ramadhan kepada tim operator yang selalu siap siaga dalam bertugas menjaga kandalan dan ketersediaan sistem kelistrikan di kota Samarinda. Selain itu juga paket bingkisan Ramadan diberikan kepada tim security UBP Mahakam yang siaga menjaga keamanan objek vital sistem kelistrikan selama masa Siaga Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah. (**)

Pilgub Kaltim Rasa DKI

Catatan Rizal Effendi

MAKIN hangat pembicaraan soal calon gubernur Kaltim. Ada tiga tokoh yang hampir pasti turun ke arena kompetisi yang dijadwalkan 27 November nanti. Ketiga orang itu adalah mantan gubernur Isran Noor, Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Ketiga orang ini memang tidak diragukan lagi kapasitasnya. Terutama dari segi kemampuan dukungan logistik dan kemungkinan perahu apa yang dipakai. Semuanya sangat bisa dilakukan mereka. Sehingga ada yang berkesimpulan, hampir pasti Pilgub Kaltim hanya diikuti tiga pasang, yaitu Isran Noor (IN), Rudy Mas’ud (Harum) dan Mahyudin dengan wakil-wakilnya.

Rudy Mas’ud sudah tak perlu dipersoalkan lagi. Perahunya sudah pasti menggunakan Golkar. Apalagi Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim, sudah melebihi batas persyaratan yang ditentukan 10 persen atau 11 kursi dari 55 kursi yang ada. Rudy sudah mendapat surat mandat dari DPP.

Kalaupun nanti Rudy menggaet kursi partai lain, itu dalam rangka menambah kekuatan atau berkaitan dengan pemilihan calon wakil gubernur (Cawagub), yang mendampinginya. Bisa saja dia mengambil Gerindra, PDIP, PKB atau yang lain. Sekaligus menggandeng kader partai yang digaetnya sebagai wakil.

Di luar Rudy, Golkar masih punya cadangan. Setidaknya dua nama. Salah satunya kakak kandung Rudy, Hasanuddin Mas’ud (Hamas). Dia sekarang ketua Golkar Kukar, yang duduk sebagai  ketua DPRD Kaltim. Juga Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Wanita kelahiran Jawa Barat ini, sudah 3 periode menjadi wakil Kaltim.

Isran dan Mahyudin, “dua bersaudara” sama-sama mantan bupati Kutai Timur (Kutim). Mereka saat ini sama-sama menjajaki penggunaan dua jalur. Jalur partai dan jalur perseorangan atau independen. Kedua jalur itu sangat mungkin mereka tempuh. Tinggal mana yang lebih dahulu diperoleh.

Tim Relawan Perseorangan Isran sudah bergerak ke mana-mana. Bahkan sudah mengklaim mendapat 130 ribu surat dukungan (surduk) melalui pengumpulan KTP. Mereka sangat masif bergerak termasuk Isran dan Hadi. Soalnya minimal harus mendapat 236.185 surduk atau 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT).

Sementara Isran juga disebut-sebut bakal mendapat dukungan dari Gerindra, partainya presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalaulah nanti itu didapatkan dan Isran memilih jalur partai, maka Isran masih harus mencari tambahan kursi dari partai lain karena kursi Gerindra masih kurang satu.

Ada yang menyebut kursi Gerindra diperebutkan antara Isran dan Ketua DPD Gerindra Kaltim Andi Harun (AH), yang saat ini memangku jabatan Wali Kota Samarinda. Sebab, AH belakangan memberi isyarat kepingin juga maju ke Pilgub.

Tapi AH harus berhitung dengan cermat. Kalaupun dia lolos ke Pilgub Kaltim, dia akan berhadapan dengan lawan tangguh seperti Isran, Rudy dan Mahyudin. Kalau dia kalah, maka dia kehilangan segalanya. Karena itu banyak yang menyarankan,  lebih baik dia tetap ke Pilwali Samarinda, yang sampai saat ini belum terdengar ada lawan beratnya.

Kalau AH maju, bisa jadi Harum yang diuntungkan. Sebab, pendukung IN, AH dan Mahyudin beririsan. Pertempuran keras terjadi di Samarinda dan Kutim. Demikian juga di Balikpapan dan daerah lainnya.

Mungkinkah Prabowo memilih keponakannya, Budisatrio Djiwandono? Bisa juga. Putra mantan gubernur Bank Indonesia (BI) Sudrajat Djiwandono ini adalah anggota DPR RI dari dapil Kaltim dengan posisi saat ini wakil ketua Komisi IV. Dia terpilih lagi dalam Pileg 2024. Tapi sejauh ini belum terdengar tanda-tanda ke arah sana.

Jika Isran dan Mahyudin menggunakan jalur partai, maka mereka harus menggaet minimal dua partai. Partai yang suaranya signifikan adalah Gerindra 10 kursi, PDIP 9 kursi dan PKB 6 kursi. Tapi kalau yang diambil PKB, mereka harus mencari tambahan 2 partai lagi, karena partai tersisa tidak ada yang meraih 5 kursi. PAN dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.

Jika Gerindra mengarah ke Isran atau Andi Harun, maka Mahyudin harus merapat ke PDIP atau PKB dengan tambahan partai lainnya. Jadi dia harus  berebut juga dengan Isran. Atau Mahyudin mengumpulkan beberapa partai, misalnya PAN, PKS tambah Nasdem jadi 11 kursi. Bisa juga kombinasi Demokrat, PPP, Nasdem dan PKS atau PAN. Juga 11 kursi.

ARAH PDIP

Banyak yang bertanya ke mana arah dukungan PDIP? Yang perlu dicatat, 9 kursi PDIP Kaltim dalam Pileg 2024 tidak cukup syarat. Masih harus koalisi dengan partai lain. Cukup menggandeng Demokrat atau PPP sudah 11 kursi.

Sekretaris PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis (Nanda) tidak menampik isu kemungkinan diturunkannya nama-nama dari luar. “Karena pertimbangan strategis Ibu Kota Nusantara (IKN), bisa saja DPP menunjuk kader-kader terbaik berkelas nasional untuk Pilgub Kaltim,” ujarnya.

Seperti diketahui belakangan beredar tiga tokoh kuat PDIP untuk bertanding di Pilgub Kaltim. Ketiga orang itu adalah Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Djarot Saiful Hidayat (anggota DPR RI) dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (mantan Komut Pertamina dan Gubernur DKI). “Semua berpotensi mendapat mandat dari Ibu Mega,” kata Nanda ketika saya hubungi.

Dengan disebutnya ketiga nama itu, seolah memberi isyarat bahwa Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin tidak terlalu pasti kembali ikut bertarung. Dia memang pernah mengatakan, lebih nyaman tetap duduk di DPR RI, kecuali mendapat tugas partai.

Dari ketiga nama tadi, rasanya yang agak sering ke Kaltim adalah Ahok. Dia kerap mengecek perkembangan proyek perluasan kilang Pertamina (RDMP) Balikpapan ketika masih menjadi komisaris utama. Dia sempat mengajak saya sarapan pagi di Hotel Four Point dekat Bandara SAMS Sepinggan. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyebutnya sebagai salah satu calon kepala Otorita IKN waktu itu.

Ketika saya hubungi lewat WA kemarin, Ahok tidak mengisyaratkan kemungkinan dia diturunkan dalam Pilgub Kaltim. “Harusnya nggak ya, mungkin permintaan DPD-nya seperti juga NTT dan Sumut,” katanya menjelaskan.

Menurut Nanda, PDIP sudah membuka pendaftaran serentak untuk calon kepala daerah sejak 1 April sampai 15 Mei mendatang. “Tidak saja untuk kader internal, tetapi juga terbuka untuk tokoh dari luar,” jelasnya.

Ada yang bilang Pilgub Kaltim sudah seperti rasa Pilgub DKI. Maklum posisinya seperti satu mata uang dengan IKN. Jadi sangat bergengsi dan prospektif. Bisa jadi gubernur Kaltim 2024 adalah jembatan emas untuk menjadi presiden Indonesia 2029-2034. Seperti ketika Jokowi menjadi gubernur DKI tahun 2012, yang kemudian melangkah mulus menjadi presiden ke-7 tahun 2014. Siapa yang tidak mau?(*)

Tenang, Sudah Tidak Bisa Mutasi Lagi

Catatan Rizal Effendi

PARA pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov Kaltim, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU), dan Pemkot Balikpapan serta kabupaten/kota lainnya sudah bisa tenang. “Hantu” mutasi tak bisa menghantui lagi. Sebab, terhitung 22 Maret 2024 lalu, semua kepala daerah termasuk para penjabat (Pj) tidak boleh lagi melakukan mutasi atau penggantian pejabat.

Kenapa tak bisa lagi melakukan mutasi? Mendagri telah mengeluarkan surat edaran nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 Maret 2024 tentang Kewenangan Kepala Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian. Surat tersebut ditujukan kepada gubernur, wali kota dan bupati seluruh Indonesia.

Dalam surat Mendagri itu disebutkan bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada Serentak sudah ditetapkan pada 22 September 2024. Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Dengan begitu, 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terhitung adalah tanggal 22 Maret 2024. Berpedoman pada ketentuan tersebut, maka mulai tanggal tersebut (22 Maret 2024)  sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah, dilarang melakukan penggantian  pejabat, kecuali mendapat izin tertulis dari Mendagri.

PKPU Nomor 2 ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi: Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang  melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Berdasarkan SE Mendagri tersebut, sanksi kepada kepala daerah yang melanggar yakni pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota apabila dia merupakan calon petahana. Bagi yang bukan petahana akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan penggantian pejabat yang mendapat izin tertulis dari Mendagri adalah dalam kasus jika pejabatnya meninggal dunia sehingga terjadi kekosongan, karena pejabatnya melakukan perbuatan pidana sehingga ditangkap dan ditahan atau jabatan kosong karena pejabatnya memasuki masa pensiun.

Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan memedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan Mendagri terdiri dari pejabat struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya (setara eselon I), PPT Pratama (setara dengan jabatan struktural eselon II), Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Termasuk juga Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan memimpin satuan/unit kerja kepala puskesmas dan kepala sekolah.

Kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak juga tidak bisa otomatis melakukan penggantian pejabat ASN setelah dia dilantik. Dalam Surat Edaran Mendagri juga ditegaskan setelah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak, maka pelaksanaan penggantian pejabat berpedoman pada Pasal 162 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016, yang menegaskan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

TIMBULKAN KEGADUHAN

Menyusul keluarnya SE Mendagri, proses mutasi di beberapa daerah terhenti dan tertunda. Misalnya di Pemkot Makassar, Wali Kota Danny Pomanto terpaksa menunda pelantikan 7 PPT Pratama hasil seleksi lelang jabatan yang sudah dilakukannya.

“Pelantikan sedianya dijadwalkan pada Senin (1/4) lalu, tapi karena ada SE Mendagri itu, maka terpaksa kita tunda sambil menunggu surat persetujuan Mendagri,” kata Danny kepada awak media.

Berkaitan dengan penggantian pejabat ini, banyak pihak yang menyorot kasus di Pemprov Kaltim, Pemkab PPU dan Pemkot Balikpapan. Karena belakangan penggantian pejabat di tempat tersebut menimbulkan kegaduhan.

Gara-gara rotasi yang dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terhadap 8 kepala dinas, Akmal dilaporkan Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kaltim (FSTMK) ke Presiden Jokowi karena dianggap meresahkan. Bahkan FSTMK meminta Presiden agar menarik Akmal kembali ke jabatan sebelumnya sebagai  dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Sebelumnya anggota DPD RI dapil Kaltim, Nanang Sulaiman mengingatkan Akmal agar tidak melakukan mutasi. Tapi Akmal dengan alasan sudah mendapat izin dari Mendagri, BKN dan KASN, pada 21 Maret tetap melakukan  rotasi terhadap 8 kepala dinas. Sehari sebelum berlakunya larangan penggantian pejabat karena Pilkada Serentak.

Apakah Akmal masih punya peluang melakukan mutasi? Sepertinya masih ada satu, yaitu pada jabatan kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang saat ini masih kosong dan dirangkap oleh salah satu asisten. Mekanisme pengisiannya tentu melalui lelang jabatan. Setelah itu sampai berakhir masa jabatan Pj tidak bisa lagi dilakukan penggantian pejabat.

Gaduh juga terjadi di PPU. Sebanyak 13 kepala sekolah (kepsek) yang didemosi (diturunkan jadi guru biasa) oleh Pj Bupati Makmur Marbun menimbulkan reaksi keras. Para kepsek itu tidak bisa menerima. Selain melakukan gugatan melalui PTUN, mereka juga melapor kepada Mendagri. Alasannya karena kinerja mereka cukup baik dan tidak pernah mendapat sanksi jabatan.

Mutasi terakhir dilakukan Marbun pada 23 Februari lalu. Ada 20 pejabat eselon II terlibat pergeseran. “Saya butuh pejabat yang bisa mem-back up dan membantu saya dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan di daerah ini,” katanya beralasan.

Wakil Ketua DPRD PPU Raup Muin bereaksi. “Kami melihat beberapa pergeseran yang terjadi terlalu dini, ada yang belum sampai 6 bulan. Hal itu mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara evaluasi kinerja dan keputusan mutasi,” tandasnya.

Sebelumnya awal Januari, Marbun juga melakukan mutasi terhadap 109 pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV). Mutasi berlangsung tegang karena banyak yang menolak. Terpaksa pengamanan diperketat, sampai melibatkan aparat Polres PPU dan Kodim 0913/PPU. Padahal mutasi dihadiri Pj Gubernur Akmal Malik.

Yang lebih gaduh lagi mutasi yang terjadi di Pemkot Balikpapan. Ada yang baru sehari digeser lagi. Ada yang belum mendapat izin sudah dilantik dan terpaksa dikembalikan lagi. Ada Plt sampai setahun lebih. Ada yang tadinya untuk pejabat karier diganti dari swasta. Nepotisme keluarga, daerah dan politik sangat kental.  Waktu pelantikan juga dadakan, sehingga banyak pejabat selalu bawa baju Korpri tiap hari untuk mengantisipasi.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sampai memberikan perhatian khusus soal mutasi di Pemkot Balikpapan. Mereka mengirim surat kepada  Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ada pelanggaran mutasi di Pemkot Balikpapan. Prosesnya carut marut,” kata Sekjen MAKI Komaryono seperti diberitakan kantor berita RMOLJATIM.

Mutasi terakhir dilakukan Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) pada 18 Maret lalu. Ada 5 PPT Pratama digeser. Masih menyisakan kekosongan di jabatan kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota (DPPR) serta Diskominfo.  Ini masih mungkin diisi RM lewat lelang jabatan, setelah itu tutup buku sampai wali kota baru dilantik. Pelantikan kepala daerah baru kemungkinan dilakukan serentak awal 2025.

Bukan urusan mutasi saja yang gaduh di Pemkot Balikpapan, juga pengisian jabatan wakil wali Kota, yang hampir tiga tahun tidak terisi sejak wawali terpilih Thohari Aziz meninggal dunia sebelum dilantik. Itu sudah!!!(*)

Mahyudin, Menyusul Balikpapan?

Catatan Rizal Effendi

WAKIL Ketua DPD RI Dr H Mahyudin berbuka puasa dengan  sejumlah tokoh masyarakat. Acaranya berlangsung di Hotel Bluesky Balikpapan, Selasa (2/4/204) kemarin. Cukup meriah, maklum yang mengundang siapa dulu.

Ini juga bukan acara buka puasa biasa. Ada maksud lain dari sohibul hajat. Mahyudin, mantan bupati Kutai Timur (Kutim) ini lagi berniat mengikuti pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2024. Hal itu dia sampaikan kepada undangan sembari meminta doa restu.

“Saya mohon doa restunya, setelah salat istikharah, petunjuk dari guru dan kiai dan restu dari ibu, saya memutuskan akan mengikuti kontestasi Pilgub Kaltim 2024,” ujar Mahyudin yang langsung mendapat aplaus  para undangan.

Menurut tokoh kelahiran Tanjung, Kalsel, 54 tahun silam itu, sebenarnya dia sudah ingin istirahat bergelut di bidang politik. “Sudah 24 tahun saya berkiprah, maunya sekarang fokus beternak dan tanam sawit.  Tapi ternyata ada panggilan yang membuat saya harus kembali,” jelasnya.

Mantan ketua Golkar dan wakil ketua MPR ini mengatakan, dia akan mengusung tema “Kaltim KEREN.” Itu akronim dari Kolaboratif, Ekonomi Maju Berkeadilan, Religius dan Bersatu, Enterpreneurship  dan Lingkungan Nyaman. Sekaligus untuk memoles Kaltim benar-benar keren untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketika ditanya wartawan perahu apa yang dia pakai? Mahyudin bersama timnya masih melakukan penggodokan. Bisa  menempuh jalur perseorangan, tapi bisa juga menggunakan jalur partai. “Segera saya putuskan termasuk soal calon wagub sebagai pendamping,” jelasnya.

Cara yang ditempuh Mahyudin ini, sama dengan apa yang dilakukan mantan gubernur Isran Noor. Menggunakan jalur perseorangan, tapi juga tetap melakukan pendekatan kepada partai. Malah Tim Perseorangan Isran sudah bergerak lebih dulu di 10 kabupaten/kota untuk mengumpulkan surat dukungan (surduk) dengan cara mengumpulkan KTP warga. Laporan dari ketua tim, Isran menyebutkan sudah 100 ribu yang berhasil dikumpulkan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim sudah mengumumkan syarat  yang harus disetor jika lewat perseorangan. Yaitu 236.185 surduk. Itu sama dengan 8,5 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) yang jumlahnya 2.778.644 pemilih.

Mahyudin mengaku optimis bisa meraup surduk atau dukungan partai. Dia cukup dikenal oleh pimpinan partai di pusat termasuk dengan Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. “Insyaallah jika Allah merestui dan masyarakat mendukung, ada jalan untuk saya,” katanya.

Jika melihat jadwal Pilkada Serentak 2024 yang ditetapkan KPU, maka calon yang melalui jalur perseorangan harus bekerja keras dan cepat. Waktu yang disediakan KPU untuk mengumpulkan surduk dan verifikasi mulai 5 Mei nanti sampai 19 Agustus. Sebab, 24 Agustus sudah waktu pendaftaran dan 27 November hari pencoblosan.

Nama cagub Kaltim yang sudah beredar, selain Mahyudin dan Isran Noor, juga Rudy Mas’ud, anggota DPR RI, yang juga ketua DPD Golkar Kaltim. Rudy tidak repot-repot mencari perahu, sebab hasil Pileg 2024, Golkar meraup 15 kursi di DPRD Kaltim. Itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam Pilgub.

Partai lain tidak bisa melenggang sendiri. Mereka harus koalisi. Pada Pileg 2024, Gerindra menjadi pemenang kedua dengan meraih 10 kursi, PDIP 9 kursi, PKB 6 kursi. PAN  dan PKS sama-sama 4 kursi, Nasdem 3 kursi serta Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi.

Sementara itu, PDIP dan Demokrat Kaltim secara resmi membuka pendaftaran untuk mereka usung dalam Pilgub nanti. PDIP menjadwalkan 1 April sampai 15 Mei. Sedang Demokrat memulai pendaftaran 29 Maret lalu.  Pendaftaran juga terbuka untuk mereka yang berniat menjadi wali kota dan bupati.

Dalam keterangan kepada media, Ketua DPW PKB Kaltim Syafruddin menyatakan, partainya siap berkoalisi dengan partai lain dan akan menyodorkan nama kadernya sebagai calon wakil gubernur (cawagub).

Jika Isran dan Mahyudin lolos dalam jalur perseorangan, ini sejarah baru. Sebab, selama ini belum pernah ada cagub Kaltim melalui jalur seperti ini. Dalam Pilgub sebelumnya, semua menggunakan perahu partai dan gabungan partai.

PILWALI BALIKPAPAN

Sementara itu dalam Pilwali Balikpapan 2024 juga terdengar ada calon yang akan menggunakan jalur perseorangan. Ini untuk mengantisipasi jika Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM) sebagai petahana kembali melakukan aksi “borong partai.”

Dr Agung Sakti  Pribadi dari Universitas Mulia setuju perlunya ada calon independen untuk Pilwali Balikpapan. Langkah ini cukup baik agar kasus 2020 tidak terulang lagi, di mana RM melawan “Kotak Kosong.”

Selain untuk mengantisipasi aksi borong partai, juga bisa mengetes komitmen warga atau pemilih apakah benar-benar ingin perubahan atau tetap dalam suasana sekarang. “Kalau mau perubahan, ya dukung calon independen yang lagi berjuang,” kata Agung, mantan ketua Partai Demokrat, yang juga saat ini memangku jabatan anggota Dewan Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan ketua APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia)  Wilayah Selatan.

Agung melalui Peradi tengah melakukan gugatan citizen lawsuit  (gugatan masyarakat) ke Pengadilan Negeri (PN) karena kosongnya jabatan wakil wali kota Balikpapan yang sudah hampir 3 tahun. “Kita menuntut segera diisi karena merugikan pemerintahan dan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, masa jabatan RM (termasuk kepala daerah lainnya) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan berakhir pada saat dilakukan pelantikan wali kota yang baru hasil Pilkada serentak. Karena pencoblosan berlangsung November nanti, maka ada kemungkinan pelantikan berlangsung di awal tahun 2025. Selama kampanye Pilwali nanti, RM mengajukan cuti.

Dalam Pilwali Balikpapan tahun 2011, ada paslon yang berani maju lewat jalur perseorangan, yaitu pasangan suami istri dr Abdul Hakim – Wahidah. Mereka lolos karena berhasil mengumpulkan 55.068 surduk dari 44.548 yang dipersyaratkan. Pada Pilwali 2024, syarat kebutuhan surduk hampir sama, sekitar 45 ribuan.

Tempo hari purnawirawan perwira menengah Kodam, Letkol Caj Solahuddin Siregar, yang dikenal juga sebagai ustaz mau mencoba jalur ini pada Pilwali Balikpapan 2020. Tapi dia gagal, karena KTP yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat minimal.

Melihat hasil Pileg 2024, hanya Golkar yang bisa mengusung calon dengan perahu sendiri. Mereka memborong 16 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan. Lebih dari 9 kursi yang dipersyaratkan untuk mengajukan calon wali kota.

Sedang partai lain terpaksa harus koalisi. Hasil Pileg 2024,   Nasdem memperoleh 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PDIP dan PKB sama-sama 4 kursi, PKS 3 kursi, Hanura dan PPP sama-sama 2 kursi serta Partai Demokrat hanya 1 kursi.

Dari 8 partai yang ada itu, baru Nasdem yang ada tanda-tandanya mengajukan calon. Tersiar kabar Ketua Nasdem Balikpapan Ahmad Basir (AHB) akan maju. Nasdem tinggal mencari 2 kursi. Itu bisa merangkul PDIP, PKB atau PKS.

Sejauh ini memang belum terdengar kuat siapa-siapa yang bakal maju sebagai cawali menantang petahana? Dari pembicaraan yang ada, selain AHB disebut-sebut nama Farhat Brachma (Staf Khusus Wakil Presiden), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan) dan Adam Sinte (anggota DPRD Kaltim).

Farhat adalah kader PDIP. Jika jadi maju, ada kemungkinan dia menggunakan perahu partai berkoalisi dengan partai lain. Syukri dari PKS hijrah ke Partai Gelora. Sedang Adam dari Partai Hanura. Apakah Syukri dan Adam menggunakan jalur partai, sepertinya tidak gampang. Karena itu bisa jadi mereka memilih alternatif kedua, jalur perseorangan.

Beberapa hari lalu saya ada baca di WA Group pernyataan seseorang yang cukup menarik tentang prototif wali Kota Balikpapan ke depan, periode 2024-2029. Dia bilang: “Kita perlu punya orang pintar seperti Pak Imdaad, tegas seperti Pak Tjutjup, gaul seperti Pak Rizal dan kaya seperti Pak Rahmad. Itu baru bisa Balikpapan lebih baik.” Ayo siapa yang berani maju?.(*)

« Previous Page — Next Page »