Terima Silaturahmi KKMM, Ketua PDKT dan DADKT Menyakinkan Kaltim Aman

February 14, 2021 by  
Filed under Artikel

SAMARINDA – Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Syaharie Jaang bersama Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur (DAKT) Zainal Arifin meyakinkan Kaltim aman dan kondusif.

Hal ini disampaikan Syaharie Jaang kepada wartawan seusai menerima kunjungan silaturahmi ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Madura (KKMM) Aswi dan Pimpinan Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Samarinda yang juga Wakil Ketua PWNU Kaltim Boechorie di ruang kerja kediaman pribadinya Perumahan Citra Griya, Jumat (12/2/2021).

“Dalam silaturahmi tadi kami berbincang dengan santai mengenai situasi Kaltim terkini,” beber Jaang yang baru terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PDKT yang kedua kalinya.

Jaang yang juga Wali Kota Samarinda ini mengatakan PDKT dan DADKT memastikan dan meyakinkan masyarakat bahwa Kaltim tetap aman dan kondusif.

“PDKT dan DADKT selalu bersinergi menjaga kondusifitasnya Kaltim,” tegas Jaang yang juga diamini oleh ketum DADKT.

Jaang mengimbau kepada masyarakat Kaltim untuk tetap waspada terhadap berita-berita hoax yang tujuannya mengadu domba antar etnis atau kelompok maupun agama.

Pada kesempatan itu Zainal yang juga anggota DPD RI meminta pimpinan ormas atau kelompok etnis untuk menjaga Kaltim bersama-sama. “Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung,” imbuhnya.

Ketua PDKT kota Samarinda Rudyanto Sulisthio menyampaikan, walaupun Syaharie Jaang yang per tanggal 17 Februari sudah tidak menjabat sebagai walikota Samarinda lagi, tapi dia tetap konsisten dan berperan aktif menjaga Kaltim terutama Samarinda tetap kondusif.

“Mari kita bersinergi bersama-sama dengan pemimpin baru kota Samarinda yaitu pak Andi Harun dan pak Rusmadi untuk tetap mempertahankan kondusifitas kota Samarinda. Tidak mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan dan berita-berita yang bisa mengganggu stabilitas dan keamanan kota Samarinda. Saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya,” pesan Rudy yang juga ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kota Samarinda.

Tak hanya itu, Rudy juga mendoakan semoga semua sehat selalu dan mengajak selalu melakukan upaya memutus penyebaran Covid-19 dengan menerapkan 4M : memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumuman dan mencuci tangan di air mengalir.

“Semoga pandemi ini cepat berlalu,” harap Rudy.

Hadir pula mendampingi pertemuan tersebut Sekretaris Umum DADKT Marthinus Usat, ketua Harian PDKT Kaltim Marthin Apuy dan Sekretaris Umum PDKT Kaltim Thamus Bodjer. (*)

Gonta Ganti Aturan Pandemi, Umat Jadi Korban Uji Coba Kapitalisme

February 7, 2021 by  
Filed under Opini

Dunia saat ini berada di momentum kritis pandemi covid 19. Kasus demi kasus melonjak pesat ditengah upaya penanganan yang terus berjalan. Semua pihak merasakan betul dampak wabah yang usianya menuju satu tahun. Untuk itu, pemerintah harus tetap terdepan mengawal kondisi dengan kewenangannya menentukan kebijakan. Agar sendi-sendi kehidupan kembali pulih dari sakitnya.

Dewi Murni

Lain dulu, lain sekarang. Jika sebelumnya diterapkan PSBB, lalu berganti new normal dengan diikuti perubahan diksi menjadi adaptasi kebiasaan baru, kini PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Intinya sama yakni pembatasan ruang gerak masyarakat, hanya teknis berbeda. Dan, kiniGubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noormelakukan pembatasan selama 2 hari guna memutus penyebaran virus Corona (COVID-19). Pembatasan yang dinamakan dengan istilah ‘Kaltim Steril’ atau ‘Kaltim Silent’ itu akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021 akhir pekan ini (detiknews, 4/2/2021).

Pemerintah menerapkan PPKM di Jawa-Bali mulai 11 Januari lalu hingga dua pekan kedepannya. Sedangkan untuk Kalimantan Timur, sejak 15 Januari hingga 29 Januari Balikpapan ikut menerapkan PPKM. Adapun Samarinda, Kutai Kertanegara, Berau dan Bontang kabarnya akan menyusul (kaltimtoday, 19/1/2021)

Dua pekan terlewati. PPKM malah dinilai tidak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa. Ia mengakui pelaksanaan PPKM yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus Covid-19.Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan Covid-19 di Istana Bogor, Jumat (29/01/2021) yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/01/2021).

Benar saja. Realitasnya, kasus covid19 tetap melonjak meski ditengah PPKM. Terbukti per 26 Januari kasus covid19 di Indonesia tembus 1 juta. Tertinggi se-Asia, melebihi India. Berdasarkan data Worldometers per Selasa (2/1/2021), Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif, sementara India hanya memiliki 164.278 kasus aktif (cncbindonesia.com, 2/2/2021).

Pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir berpendapat, fakta justru membuktikan bahwa PPKM terlalu lemah dalam membatasi pergerakan penduduk. Ada tiga aspek intervensi sosial yang semestinya efektif jika dilakukan pengetatan atau pembatasan Tiga aspek tersebut yakni kedalaman pengetatan, skala pengetatan, dan durasi pengetatan. Namun, dia menilai PPKM terlihat lemah dalam tiga aspek intervensi sosial tersebut (kompas, 1/2/2021).

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan, mengatakan ketidakefektifan yang dimaksud ialah salah satunya masih tingginya mobilitas masyarakat. Dany juga menjelaskan jika PPKM setidaknya bisa menekan 30-35 persen mobilitas. Namun faktanya, PPKM hanya mampu menekan angka 10-25 persen (kompas.tv, 31/1/2021).

Alhasil, kekecewaan harus ditanggung bersama, walaupun kekecewaan ini terlampau telat. Sebab kita sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran menjelang 1 tahun covid19. Hasilnya justru cluster demi culster baru terbuka, konon katanya ada lagi cluster perkantoran dan keluarga. Anehnya, PPKM yang dinilai tidak efektif malah diperpanjang. Sudah tau tidak efektif kok diperpanjang. Kasian umat, lagi-lagi umat jadi korban uji coba. Apalagi para pelaku usaha yang kian menjerit semasa PPKM diperpanjang.

Dari sini terlihat sikap penguasa mengurusi pandemi terkesan setengah hati. Nanggung. Masih hitung-hitungan dan penuh kompromi, antara keselamatan nyawa umat dan kepentingan para pemilik modal (kapital). Saat pandemi harus disolusikan, para kapital pun tetap harus mendapat lampu hijau menjalankan usaha/bisnis mereka. Karena bagaimana pun penguasa tetaplah fasilitator para kapital. Tidak boleh tidak. Oleh karena itu, agaknya penguasa tertimpa kebingungan lantaran belum berpengalaman hadapi pandemi. Akhirnya, aturan coba-coba jadi solusi. Begitulah bila negara menjadikan sistem kapitalisme sekuler sebagai sistem aturannya. Agama hanya sampingan. Sewaktu-waktu bermanfaat barulah aturan agama tersebut diadopsi.

Bertolak belakang dengan kapitalisme, islam justru punya konsep sempurna mengatur jalannya kehidupan. Bahkan untuk hal yang sifatnya darurat dan tiba-tiba, aturannya sudah ada. Menyoal pandemi, islam punya solusi. Semasa Rasulullah dan khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi wabah penyakit. Cukup sekali instruksi untuk di rumah saja (lockdwon syar’i) masyarakat dengar dan taat. Tanpa tapi. Mereka sudah saling ridha satu sama lain ketika akses keluar masuk wilayah ditutup. Mereka sudah ikhlas satu sama lain ketika yang sakit harus dipisah dari yang sehat.Mereka juga tidak ragu ketika yang sehat diminta beraktifiitas seperti biasa, karena ada jaminan keamanan dan kesehatan dari negara. Berbeda sekali dengan potret masyarakat kapitalisme sekuler yang terkesan menyepelekan anjuran pemerintah. Perintah memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi segala bentuk kerumunan dianggap remeh. Akidah sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) yang ditanamkan ditengah-tengah umat membuat mereka memiliki krisis keimanan.

Ketaatan yang luar biasa itu efek dari penerapan sistem islam secara formal dan total. Kepatuhan dengan arahan pemimpin terbeli atas keimanan kepada Allah.Saat Allah berkata, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan/Pemerintah) di antara kamu. Jawaban mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Atas keimanan kepada Allah juga pemimpin akan sangat berhati-hati mengambil setiap langkah kebijakan. Dia akan berkolaborasi pada pakarnya, lalu merujuk pada hukum islamnya. Sungguh mengagumkan.

Itulah buah dari pembinaan masyarakat oleh negara bersistemkan islam. Yang menghasilkan kepercayaan ditengah-tengah umat kepada sang pemimpin dan negara. Sebab dimata mereka pemimpinnya telah terbukti amanah. Negara terbukti bertanggung jawab, bersungguh-sungguh mengurus umat dengan penuh keimanan. Bagaimana tidak, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, seluruh sistem memakai pedoman dari al-Quran dan as-Sunnah. Bukan aturan coba-coba yang menjadikan umat sebagai kelinci percobaan.

Maka dari itu, melihat kapabilitas islam dan kepayahan kapitalisme dalam mengatasi pandemi. Sudah selayaknya islam dijadikan rujukan dunia agar pandemi berhenti. Hukumnya jelas dan pasti, serta memiliki keakuratan yang tinggi. Sebab sistem islam tidak bersumber dari akal manusia yang lemah dan terbatas, melainkan dari Rabbi Ilahi. Allah swt.

Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. [QS. Al-Baqarah: Ayat 2]

(Dewi Murni, Aktifis Dakwah Pena, Praktisi Pendidikan, Balikpapan, shafiyyahallaltif@gmail.com)

Tertibkan Pemanfaatan Wilayah, Galang Petani Milenial

February 3, 2021 by  
Filed under Opini

*Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

PENYULUH pertanian berperan penting dalam proses penguatan sektor pertanian di daerah. Temuan di lapangan, jumlah tenaga penyuluh pertanian di kabupaten/kota di Kaltim masih kurang. Ada pula keluhan soal tunjangan dan sarana prasarana operasional penyuluh yang dinilai kurang memadai.

Tenaga penyuluh di Kaltim berjumlah 1.090 orang. Sebanyak 547 orang berstatus ASN, 80 orang THL Pusat (sudah menjalani tes namun belum ada pengangkatan), 208 orang THL bantu, dan 255 orang penyuluh swadaya. Mereka bergerak menangani 1.038 desa/kelurahan yang ada di Kaltim. Dalam kondisi ini, seorang tenaga penyuluh ASN harus menangani dua hingga tiga desa.

Kesejahteraan penyuluh pertanian masih sangat kurang, karena tiadanya anggaran khusus penyuluh pertanian. Contohnya, biaya operasional yang diterima oleh penyuluh di Kelurahan Lempake, Kota Samarinda hanya Rp400.000,- per bulan.

Fasilitas yang diterima para penyuluh pertanian juga kurang. Motor operasional yang digunakan penyuluh di Desa Perjiwa, Kukar, sudah tidak layak pakai dan sudah berumur. Penyuluh kesulitan menjangkau desa lainnya; mengingat jarak tempuh antar desa cukup jauh.

Di beberapa desa/kelurahan, penyuluh tak datang secara berkesinambungan akibat kurangnya jumlah personel. Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Makroman, Samarinda, sudah kurang lebih tiga tahun tidak dikunjungi penyuluh pertanian.

Selain faktor penyuluh, diperlukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan taraf hidup para petani di Kaltim. Penghasilan para petani saat ini masih dibawah UMRP, yaitu Rp2.100.000,- perbulan. Faktor tingkat kesejahteraan ini pula yang menghambat regenerasi petani.

Usia petani termuda sekitar 50-an tahun. Sistem dan fasilitas pertanian juga masih manual, belum tersentuh teknologi pertanian. Kondisi ini tidak menarik bagi generasi muda untuk meneruskan aktivitas pertanian. Contoh menarik, di Rapak Poros Kutai Barat, ada potensi lahan seluas 12 Ha dan sistem irigasinya cukup baik. Namun tidak ada petaninya.

Dinas PTPH diharapkan bisa menjaga keberadaan petani di Kaltim. Terutama menarik minat generasi muda untuk menjadi petani milenial. Termasuk mengatasi problem kesenjangan antara tengkulak dan petani; harga beli tengkulak terhadap hasil panen rendah, sementara harga jual di pasaran relatif tinggi.

Saya, melalui Komite II DPD RI, mendorong pemerintah pusat untuk memfokuskan program kerja di sektor ketahanan pangan, dengan memenuhi terlebih dahulu fasilitas-fasilitas yang dapat meningkatkan sektor pertanian. Yaitu peningkatan sistem irigasi dan peningkatan teknologi untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian.

Saya juga mendorong Kementerian Pertanian membuat program-program pertanian yang spesifik wilayah. Dalam hal penataan ruang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menertibkan IUP dan HGU di wilayah pertanian. Harus ada ketegasan dalam pemanfaatan wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih lahan dan tidak merugikan sektor-sektor lain.

Diperlukan perlindungan khusus terhadap wilayah pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Untuk itu, sangat diharapkan sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat menindaklanjuti dan mengatasi deretan permasalahan tersebut. (*)

*) Aji Mirni Mawarni ST, MM merupakan Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Impian Swasembada di Tengah Tak Berfungsinya Sistem Irigasi

January 31, 2021 by  
Filed under Opini

*Catatan Aji Mirni Mawarni

Aji Mirni Mawarni

BENUA Etam memerlukan 456 ribu ton beras setahun. Sekira 300 ribu ton beras adalah produksi lokal. Adapun sisanya, disokong pengadaan Bulog maupun pasokan dari Pulau Jawa, Sulawesi, atau impor.

Produksi padi Kaltim sempat meningkat pesat pada 2017 sebanyak 400.102 ton Gabah Kering Giling (GKG). Namun pada 2018 dan 2019, produksi padi di Kaltim melorot tajam ke angka 262.773 ton GKG (152.059 ton beras), lalu 253.818 ton GKG (146.877 ton beras). (Kaltim Kece, 2020).

Terakhir kali Kaltim swasembada beras pada 1996 dengan produksi gabah kering giling 408 ton. Dan 24 tahun setelahnya, asupan beras Kaltim masih bergantung pada Sulawesi dan Jawa. Dalam kondisi ini, cita-cita mewujudkan swasembada beras harus ditunjang berbagai upaya terpadu dan berkelanjutan.

Biaya pertanian di Kaltim cukup mahal bila dibandingkan dengan Jawa dan Sulawesi karena lahannya mayoritas asam (PH berkisar 3,5 – 4,4), sehingga harus dilakukan proses kapurisasi, terutama lahan eks tambang. Pengembangan lahan pertanian perlu sistem spesifik wilayah dalam perlakuannya, sesuai kondisi masing-masing daerah.

Biaya semakin berlipat karena hingga saat ini, belum tersedia sistem irigasi yang memadai terhadap lahan-lahan pertanian di Kaltim. Para petani masih menggunakan sistem tadah hujan. Saat hujan turun deras, area sawah dilanda banjir. Pada musim kemarau, area sawah kekeringan. Petani hanya dapat melakukan satu kali panen setiap tahun.

Catatan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, secara tata ruang, Bendungan Telake dan Muara Asa merupakan wilayah pertanian. Namun pada tahun 2018, dilakukan perpanjangan IUP di wilayah tersebut, yang mengakibatkan kegiatan pertanian terhambat.

Padahal dengan pembangunan Bendungan Telake, luas lahan pertanian diperkirakan bisa bertambah sekitar 22.000-25.000 Ha. Diproyeksikan dapat menghasilkan 240.000 ton gabah kering per tahunnya.

Khusus petani di wilayah Lempake, selama ini Bendungan Benanga yang seharusnya berfungsi sebagai sistem irigasi pertanian, ternyata tidak dapat berfungsi dengan baik selama lebih bertahun- tahun. Catatan Faperta Unmul, terdapat enam sistem irigasi di Kaltim yang tidak berfungsi.

Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TAI), yakni pembangunan irigasi kecil di bawah 150 hektar dengan melibatkan langsung perkumpulan petani pemakai air (P3A), sangat diperlukan di Kaltim. Program ini bertujuan menumbuhkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Tidak tersedianya infrastruktur jalan usaha tani yang baik juga menambah beban biaya operasional para petani, yang berimbas kepada harga jual hasil produksi pertanian. Selain itu, akses jalan menuju lahan pertanian masih banyak yang menggunakan jalan perusahaan.

Temuan lapangan dan testimoni petani, banyak bantuan alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat guna. Akibatnya, alsintan yang ada tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, bantuan alsintan dari pemerintah daerah sebagian sudah rusak dan perlu diperbarui.

Problem teknis lain, kebutuhan pupuk di Kaltim seharusnya bisa dipenuhi dengan baik, dengan harga terjangkau oleh petani. Mengingat geliat aktivitas BUMN di Kota Bontang. Namun fakta di lapangan, kebutuhan ini tak dipenuhi. Bahkan seringkali pupuk datang terlambat di tangan petani.

*) Aji Mirni Mawarni ST, MM merupakan Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Kian Menyusut, Lahan Pertanian Kaltim Harus Dilindungi

January 25, 2021 by  
Filed under Opini

*Catatan Aji Mirni Mawarni

“Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner”. (Ir. Soekarno)

Aji Mirni Mawarni

DIGAGAS sejak 1996, konsep kedaulatan pangan menggaungkan pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan bermakna kita memproduksi dan memasarkan bahan makanan kita sendiri, sementara surplus produksi diekspor. Adapun konsep ketahanan pangan terfokus pada ketersediaan bahan pangan di gudang dan pasar; terlepas apakah dari impor atau diproduksi secara lokal.

Kita semua berharap ketahanan pangan, bahkan kedaulatan pangan, bisa terwujud di negeri ini. Namun berbagai tantangan masih panjang membentang, termasuk di Bumi Etam.

Beberapa pekan lalu, saya melakukan kunjungan kerja dan audiensi ke Dinas Pertanian Kaltim, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, Fakultas Pertanian Unmul, serta beberapa KTNA di Samarinda, Kukar, dan Kutim. Terdapat sejumlah masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kaltim. Catatan berseri ini akan membedahnya.

Pada awal 2020, saat rapat bersama DPD RI, Menteri Pertanian RI secara lisan meminta Kaltim dapat menyiapkan 50.000 Ha lahan pertanian untuk dikelola secara terpadu. Sementara data terbaru tim akademisi Fakultas Pertanian Unmul, lahan pertanian di Kaltim hanya tersisa 38.000 Ha.

Penyempitan lahan terus terjadi. Di Kutai Kartanegara, lahan sawah menyusut dari 17.000 Ha menjadi 6.000 Ha. Di Kelurahan Lempake-Samarinda, menyusut dari 8.800 Ha menjadi 800 Ha. Adapun potensi lahan sawah di Kabupaten PPU sebesar 16.000 Ha, namun yang bisa digarap hanya 8.000 Ha.

Terjadinya penyempitan dan tumpang tindih lahan pertanian serta alih fungsi lahan tersebut akibat aktivitas penambangan batu bara. Pada sisi lain, regulasi terkait alih fungsi lahan belum bisa diberlakukan secara baik, sehingga perlu perlindungan serius terhadap lahan-lahan pertanian.

Secara faktual, masih ditemukan banyak perusahaan tambang yang tidak melakukan reklamasi dan reboisasi lahan pasca tambang, sehingga lahan tak dapat dimanfaatkan kembali, terutama untuk pertanian. Diperlukan biaya yang sangat besar dalam proses kapurisasi pada lahan pasca tambang.

Peralihan lahan untuk tambang maupun kebun sawit terkesan sangat mudah. Pasalnya, petani maupun pemilik lahan tak lagi bisa mengandalkan hasil pertanian mereka. Contohnya, 8.000 Ha lahan yang direncanakan untuk irigasi di Separi, sekarang beralih fungsi menjadi lahan tambang. Ada pula persoalan lahan tidur karena nutrisi tanah yang tak lagi subur.

Masalah lain, banyak lahan yang tidak produktif selama bertahun-tahun, namun tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh petani karena lahan tersebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) atau konsensi pertambangan. Perlu upaya serius memanfaatkan lahan potensial yang tersedia.

Contohnya, perlu dukungan terhadap pembukaan lahan seluas 180 Ha untuk lahan pertanian yang dimiliki kelompok petani dari program transmigrasi tahun 70-an sampai dengan 80-an, yang berada di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Selama ini lahan tersebut belum dimanfaatkan karena mereka tidak memiliki biaya untuk membuka lahan. Dalam bertani, mereka memanfaatkan lahan yang dimiliki perorangan ataupun bekas sawmill tanpa mengeluarkan biaya sewa. (*)

*) Aji Mirni Mawarni ST, MM merupakan Anggota DPD RI Periode 2019-2024 Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Next Page »